10 Bulan Kinerja Bupati Benny Utama


Jelang 10 Bulan Pemerintahan Bupati

Benny Utama

 Mewujudkan Masyarakat Pasaman

Maju Bekeadilan

Bekerja keras sesuai aturan sehingga tercapai hasil optimal merupakan hal biasa untuk setiap aktifitas dan profesi. Tetapi bekerja lebih, berpikir lebih dan berdoa lebih mampu dilakukan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, barulah bisa disebut prestasi. Prestasi tidak akan berarti apa-apa jika tidak diiringi dengan kerjasama dan jalinan komunikasi serta silaturahim diantara semua lintas sektor dan terjaga harmonis secara berkelanjutan, sehingga menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan perubahan, peningkatan dan terlepas dari berbagai ketertinggalan laju pembangunan dengan daerah lain.

Itulah setidaknya penjabaran sederhana dari Bupati Pasaman H. Benny Utama, SH MM dalam menjelaskan visi dan misi Kabupaten Pasaman yang bertekad mewujudkan masyarakat yang maju dan berkeadilan kepada semua pihak yang terlibat langsung sebagai pelaku pembangunan di Kabupaten yang masih tergolong miskin di Provinsi Sumatera Barat. “Membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan serba keterbatasan memang tidak semudah membalik telapan tangan, tetapi harus dilakukan, jika tidak demikian, tidak akan ada perubahan berarti. Untuk itu saya minta semua pihak untuk bersungguh-sungguh menunjukkan karya nyata yang positif, agresif melakukan inovasi dan bijak dalam mengambil strategi, agar kita masyarakat Pasaman dalam waktu dekat bisa keluar dari jeratan kemiskinan dan maju sejalan dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dalam bimbingan keyakinan sebagai umat beragama yang bermodalkan iman dan taqwa”, ungkap Bupati Benny Utama dalam berbagai kesempatan.

Dikemukakan, jika hanya mengharapkan dan menerima apa adanya, mustahil 50 tahun ke depan, Kabupaten Pasaman akan bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Sebab tingkat pendapatan daerah sangat kecil, tingkat pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi, kualitas pendidikan dan keterampilan masih dibawah rata-rata nasional, tradisi dan kebiasaan masih mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Sehingga bagi petani yang terbiasa perlu duduk di “lapau” (kedai/warung) di pagi hari, dianjurkan untuk dibatasi hanya sampai jam 09.00 Wib saja, jangan sampai tengah hari ataupun sampai seharian menghabiskan waktu dengan bersantai di Lapau tersebut. Untuk mengatasi semua itu, perlu kesungguhan luar biasa semua pihak. Kepada jajaran aparatur pemerintahan (PNS), Benny Utama telah menerapkan Jurnal Kegiatan Harian (JKH) agar dapat menjadi bagian program pengendalian internal pemerintahan sehingga terwujud kinerja yang terukur dan terarah.

Untuk menjalin keharmonisan dan kekompakan antar jajarannya, dilaksanakan apel organik dan apel gabungan. Menjalin keselerasan dan sinergi kegiatan antar SKPD, ditetapkan setiap awal bulan penyampaian laporan kegiatan SKPD sebelum tanggal 5 kepada Pemkab dievaluasi melalui Coffee moorning Bupati dengan segenap pimpinan SKPD. Sementara kepada masyarakat diterapkan peningkatan jam kerja dan peningkatan kuantitas dan kualitas usaha kerakyatan, sehingga dari rata-rata 3 jam sehari menjadi 7 – 10 jam sehari untuk mengelola minimal tiga sampai lima usaha yang memungkinkan dilakukan oleh setiap masyarakat Pasaman yang 70% terdiri dari petani itu.

Sehingga dari satu wujud usaha, seperti sawah atau ladang untuk menanam padi dan palawija, maka dapat ditambah dengan perkebunan, peternakan dan usaha lain yang relevan. Semisal, seorang petani punya sawah hanya berpendapatan cukup untuk makan keluarga saja, maka dapat ditingkatkan dengan ternak ayam, itik, kambing, sapi, kolam ikan mas, ikan lele ataupun belut. Jika masih memungkinkan, dapat ditambah lagi dengan tanaman produktif seperti kakao, sawit, tanaman buah, tanaman sayur, tanaman kebun bagi memiliki lahan yang lebih luas, seperti karet, damar, pisang, salak, jeruk dan lainnya. Bahkan lebih dari itu dapat melakukan konservasi alam dengan melakukan tanaman hutan produksi seperti mahoni, pinus dan sebagainya. Terhadap masyarakat yang tidak memiliki permodalan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, mulai dari tingkat mikro hingga makro, koperasi, dan berbagai kemungkinan yang dapat menunjang kelancaran usaha dan kegiatan produktif.

Upaya penerapan prosedur kerja dan teknis operasional pembangunan Kabupaten Pasaman, Bupati Pasaman telah berhasil mempersiapkan perangkat hukum bersama jajarannya berupa Peraturan Daerah Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) selama kurun waktu jelang 10 bulan kepemimpinannya. Sejumlah Perda terbaru yang perlu dipahami publik diantaranya adalah Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Pasaman ke dalam Modal Saham Bank Nagari BPD Sumatera Barat, Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Pasaman ke dalam Modal Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasaman, Perda No. 6 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011, Perda No. 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Pasaman. Perda No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Perda No.3 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Perda yang akan segera dibukukan dalam waktu dekat adalah Perda Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SOTK BPBD) dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebagaimana dijadwalkan DPRD Pasaman, akan diketuk Palu pada tanggal 27 juni 2011 mendatang.

Sedangkan berupa Perbup juga cukup banyak, dimana pada tahun 2010 dihasilkan 34 Perbup dan pada tahun 2011 ada 14 Perbup diantaranya, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari. 2. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBD di Lingkungan Kabupaten Pasaman. 3. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Pasaman No. 5 tahun 2002 tentang izin usaha dan izin gangguan (SITU/HO) Dalam Daerah Kabupaten Pasaman. 4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman. 5. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Implementasi e-procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. 6. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman. 7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Pasaman. 8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Pasaman tahun 2011. 9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Pasaman. 10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 25 tahun 2010 tentang Pengambilan dan Penggunaan Dana Jamkesmas dan Asuransi lain pada RSUD Lubuksikaping dan Puskesmas Dalam Kabupaten Pasaman. 11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman. Perbup terbaru yang disosialisasikan dengan pemukulan “Gong Lawan Kemiskinan” di Ranah Pasaman adalah Perbup no. 14 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) Dengan Alokasi Dana Khusus Kepada Pemerintah Nagari di bawah koordinasi teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) yang ditanda tangani Bupati benny Utama tanggal 12 Mei 2011 lalu.

Pemberdayaan Nagari terlihat makin berjalan dengan baik, sebagaimana munculnya prestasi yang cukup membanggakan, seperti Kader Posyandu Janur Kuning Jorong Kampuang Taji Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman berhasil mewakili Pasaman pada Lomba Kader Posyandu Terintegrasi Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2011. Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman berhasil mewakili Pasaman pada Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2011. Pemberdayaan pemerintahan telah pula menjadi sesuatu yang tak luput dari pembinaan Bupati Benny Utama, dengan ditetapkannya oleh Gubernur Sumbar bahwa Devi Alvriani Azhar, SIP selaku Camat Lubuk Sikaping tampil sebagai Camat Teladan Sumbar bidang Pemerintahan.

Dengan 15 SKPD dan 8 Badan 3 kantor sebagai Lembaga Teknis yaitu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN), Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB), Kantor Lingkungan Hidup, kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Perpustakaan dan Arsip, kantor Satuan Polisi Pamong Praja, selain itu termasuk pula Rumah Sakit Umum Daerah dan Inspektorat. Pemberdayaan pendidikan telah diraihnya ISO 9001 untuk SMANI Lubuk Sikaping sebagai sekolah RSBI dan sedang dipersiapkan menuju Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dalam waktu dekat dengan pembangunan gedung sarana yang representatif.

Sisi penataan kota Lubuk Sikaping sebagai pusat pemerintahan, telah dimulai persiapan pelaksanaan pembangunan jalan kota dan kanal pengaman pengendalian banjir Hulu Batang Sumpur, pembangunan Hutan Taman Kota, Pembangunan dan Peningkatan Jalan di sejumlah ruas jalan nagari menjadi aspal hotmix. Kendala hutan lindung, kini kabupaten Pasaman telah mulai diperoleh solusi dari pemerintah pusat, 25 ribu hektar hutan lindung akan beralih fungsi menjadi APL (Areal Penggunaan Lain). Artinya persoalan pokok yang menjadi penghalang untuk membuka industri pertambangan telah teratasi. “Alhamdulillah, Kabupaten Pasaman memperoleh jatah 1/6 dari luas 128.144ha lokasi APL Sumbar, kata Benny Utama senin 13/6. Hal itu tertuang pada SK Menhut No. PTS/422/Menhut/2011. Selain potensi tambang, potensi panas energi bumi di Bonjol telah dilegalkan melalui SK 1150K/50/MEM/2011 tanggal 21 April 2011 menjadi WKP (wilayah kerja pertambangan) oleh Menteri Negara Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) RI Pembangunan jalur transportasi, khususnya jalan darat dalam kabupaten, antar kabupaten bahkan antar provinsi, secara intensif dilakukan kerjasama dengan provinsi dan pusat, seperti pembangunan jalan Lubuk Sikaping ke Talu via Jalan Tonang, pembangunan jalan tembus Pasaman – Rokan hulu Riau telah dapat disepakati Gubernur Sumbar dan DPR RI untuk didanai.

Kehadiran berbagai pejabat negara di Kabupaten ini, semisal Dirjen dan Menteri Negara RI , diharapkan menjadi fasilitator dalam mengucurkan dana APBN. Tak lama lagi, jalan pintas dari Pasaman ke Pekanbaru Riau akan terwujud. Saat ini, Pemkab Pasaman hampir menyelesaikan jalur alternatif tersebut, yang dibangun di Jorong Rumbai Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman, yang akan tembus ke Rokan Hulu (Rohu) Riau. Jika biasanya, masyarakat Pasaman harus melalui Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh dan Kabu¬paten Limapuluh Kota untuk menuju Pekanbaru, dengan diban¬gun¬nya jalan ini, maka masyarakat Pasa¬man tidak perlu melintasi jalur itu, karena dari Pasaman langsung bisa tembus ke Rokan Hulu dan Ujung Batu yang menuju jalan ke Pekanbaru dan Dumai. Jalan ini membentang dari Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman hingga perba¬tasan Kabupaten Rokan Hulu sepanjang 42 kilometer. Saat ini, tinggal tiga kilometer lagi jalan dari arah Pasaman yang belum diaspal. Namun sayangnya, dari arah Rokan Hulu, masih tersisa 42 kilometer yang belum diaspal.

“Untuk dana pengerjaan jalan itu, dilakukan sharing dana dengan APBD Pemerintah Pro¬vinsi Riau, APBD Provinsi Sumbar dan APBD Kabupaten Pasaman. Untuk jalan di Pasaman ditanggung oleh Pemprov Sumbar dan Pemkab Pasaman, sementara wilayah Rokan Hulu merupakan tang¬gungjawab Pemkab Rokan Hulu dan Pemrov Riau. Semua itu telah mendapat kesepakatan dari seluruh pihak terkait. sebelumnya , masyarakat Pasaman yang hendak menuju Dumai harus memutar menuju Payakumbuh, dengan menempuh jarak sejauh 610 km “Dengan dibukanya jalan ini jarak tempuh menjadi 335 kilometer atau irit sepanjang 275 km” sebut Bupati Benny Utama saat meninjau lokasi perbatasan di Nagari Muara Tais, Pasaman, Selasa (14/6) Kesepakatan menjalin kerja sama multisektor Universitas Bung Hatta (UBH) dengan Pemkab Pasaman, diwujudkan dengan penandatangan MoU di Rumah Gadang Pusako Anak Nagari Lubuk Sikaping, Pasaman, Jumat (10/6). Kerja sama ini tindak lanjut dari kunjungan pimpinan UBH ke rumah dinas Bupati Pasaman Benny Utama, beberapa waktu lalu. Waktu itu keduabelah pihak membicarakan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa UBH di daerah tersebut. Naskah MoU sendiri ditandatangani Bupati Pasaman Benny Utama dan Rektor UBH Prof Dr Hafrijal Syandri MS. Dalam kesempatan itu, Benny Utama mengatakan, Pemkab Pasaman bervisi ”Terwujudnya masyarakat Pasaman maju dan berkeadilan”, meyambut baik kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mewujudkan misi pemerintahannya. Di antaranya, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kualitas pendidikan sumber daya manusia.

Disamping itu, menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan, dan menciptakan lapangan kerja, serta mengelola sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. ”Kerja sama dengan pihak Universitas Bung Hatta ini adalah langkah maju bagi Pemkab Pasaman untuk mengembangkan potensi di daerah ini,” sebut Benny Utama. Sejalan dengan itu, berbagai gebrakan yang menjadi pendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Pasaman, telah dicanangkan berbagai gerakan. Bupati Pasaman H. Benny Utama, kembali menoreh prestasi dengan meraih juara I lomba penanaman satu miliar pohon untuk tingkat Provinsi Sumatra Barat, tahun 2010. Penetapan Benny Utama meraih peringkat I tingkat provinsi tersebut dituangkan melalui keputusan Gubernur Sumatra Barat, No. 522-93-2011 tanggal 28 Februari 2011 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Miliar Pohon Tahun 2010.

Pencanangan program masa depan yang patut kita catat pula adalah pencanangan Satu jorong satu PAUD (pendidikan anak usia dini) dan pendidikan Karakter di Kabupaten Pasaman pada 20 Mei 2011, Pencanangan Gerakan Pemberdayaan Petani (GPP) 14 Juni 2011. Pencanangan GPP merupakan realisasi dari usaha memberikan kemandirian kepada petani untuk melakukan berbagai usaha yang produktif dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelompok. Saat ini Kabupaten Pasaman memiliki 842 Kelompok Tani (Keltan) yang terhimpun dalam 80 unit Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Pendapatan daerah Kabupaten Pasaman dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) II, pada Samsat Lubuk Sikaping, mengalami peningkatan pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Kepala Unit Samsat Lubuk Sikaping, Dt. Nurman pada wartawan di ruang kerjanya Senin (9/5) lalu, menjelaskan, pencapaian pendapatan BBN dan PKB yang sudah melebihi target atau sekitar 106 persen lebih itu, tak terlepas dari kiat yang diterapkan, sehingga memancing para wajib pajak untuk sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak tersebut. Untuk saat ini realisasi BBN II di wilayah Samsat tersebut mencapai Rp58.374. 200 atau 157 persen, sedangkan realisasi PKB juga sudah bertengger pada angka pencapaian Rp1.699.334.765 atau sekitar 105,11 persen, katanya. Berbagai terobosan dan berbagai program unggulan terus diupayakan untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan hal tersebut perlu dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak agar tercipta masyarakat pasaman yang lebih maju dan berkeadilan sejalan dengan program visi dan misi pemerintah kabupaten pasaman yaitu Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasaman yang lebih maju dan berkeadilan hal ini tentu memerlukan kerja keras dan berfikir lebih itu telah dibuktikan oleh Bupati pasaman dengan menggaet berbagai sumber dana untuk kelancaran pembangunan dimkasud baik bantuan dana dari pemerintah Propinsi maupun pusat melalui Dana Alokasi Umum ( DAU ) , dana Alokasi Khusus dan bantuan dana lainnya. Kerjasama yang solid antara Bupati dan wakil Bupati saling melengkapi, sehingga terlihat kekompakkan yang militantif, sebagimana dikutip dalam beberapa kesempatan.

Dalam memotivasi pertumbuhan koperasi didaerah ini, ditegaskan “Sesuai dengan prinsip Koperasi yang menyebutkan dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Maka Pemkab Pasaman, dalam hal ini Bupati Benny Utama dan Wabup Daniel, siap mempertaruhkan apapun untuk memperjuangkan kemaslahatan masyarakat. Dikatakan, masyarakat zaman sekarang sudah sangat kritis dan tahu mana yang berpihak dan tidak terhadap kepentingannya. Untuk itu, Wabup Daniel mengutarakan sebuah ungkapan “Apabila anda ingin dapat padi, maka tanamlah padi. Jangan berharap, ilalang ditanam akan tumbuh padi. Sedangkan padi ditanam bisa tumbuh ilalang”, tegas Wabup Daniel (11/5). Nagari sebagai basis pembangunan maka segala persoalan tersebut akan bermuara di nagari sebagai pemerintahan terendah, sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Pemerintahan Daerah maka seorang pemimpin harus cepat tanggap memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” kata Daniel dalam sambutannya pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) pemerintahan nagari se Kabupaten Pasaman di Aula Syamsiar Thaib di Lubuk Sikaping, Kamis, (3/3). Rapat koordinasi ini harus dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman mulai dari pelaksanaan administrasi pemerintahan nagari dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan yang ada di nagari, hal yang harus dievaluasi tersebut adalah, pengelolaan keuangan nagari yang ternyata masih banyak terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan nagari sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pasaman.

Kemudian, kualitas SDM perangkat nagari yang masih rendah harus sesegera mungkin dibenahi dan ditingatkan, terutama dalam pembuatan produk hukum yang ada di nagari, melalui pelatihan dan lokakarya pelatihan pembuatan Peraturan Nagari (Perna). Jika tidak ada Perna bagaimana tugas-tugas pemerintahan dijalankan sehari-hari, dan bagaimana pula meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN). Padahal, potensi di nagari cukup banyak yang justru akan menambah pendapatan dan kas nagari, namun sayang sekali belum dipayungi dengan sebuah produk hukum yang baik. Dibidang penegakan hukum dan pemberantasan Narkoba, Bupati Pasaman H. Benny Utama dalam sambutannya, mengucapkan apresiasi yang tinggi terutama kepada penegak hukum yang telah berhasil membekuk tersangka beserta barang buktinya.

Malah kata Benny Utama, ini adalah pemusnahan yang terbesar di Sumatera Barat, karena sebelumnya besarannya hanya dibawah 80 Kg ganja kering yang berhasil di musnahkan.Dikatakan, pemberantasan peredaran Narkoba di wilayah hukum Pasaman, butuh kerja keras seluruh pihak, terutama aparat penegak hukum dan elemen masyarakat. Tanpa kepedulian dalam mengurangi peredaran Narkoba tersebut, maka akan sulit untuk membersihkan Pasaman dari peredaran barang haram tersebut. Karena itu sangat mengkhawatirkan, pasalnya kejahatan narkoba merupakan ancaman serius masa depan generasi bangsa dan negara, karena itu dia berharap para penegak hukum tidak setengah hati dalam menindak pelaku narkoba.

Dia juga meminta para penegak hukum tidak alergi dengan kritikan dari masyarakat terkait dengan persoalan hukum yang ada di Pasaman. “Saya sendiri sering mendapat pesan singkat melalui SMS seluler dari masyarakat, terkait penegakan hukum yang ada di Kabupaten Pasaman, jadi terimalah kritikan dengan lapang dada, ”ujar Benny Utama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: