Sejuta Kesan dan Harapan dalam Kunker Dua Hari Gubernur Sumbar di Mapat Tunggul Selatan


IMG_1210 IMG_1173 IMG_1345 IMG_1228 IMG_1367 IMG_1394 IMG_1418 IMG_1406 IMG_1467 IMG_1513 IMG_1523 IMG_1538 IMG_1572 IMG_1614 IMG_1633IMG_1513

Bupati Pasaman; Mapat Tunggul Selatan adalah Kecamatan Harapan bagi Kabupaten Pasaman

Pasaman,

Alhamdulillah, setelah dua tahun impian saya untuk bertemu masyarakat Mapat Tunggul Selatan (MTS) barulah saat ini dapat terlaksana. Tertundanya rencana kunjungan kerja (kunker) ini, tidak lain karena padatnya agenda tugas yang harus saya jalankan”, ungkap Gubernur Sumatera Barat Prof. Irwan Prayitno dihadapan warga MTS dalam agenda lawatan 2 hari penuh beliau pada tanggal 8 dan 9 Juli 2013 di daerah paling timur kabupaten Pasaman itu.

Perjalanan panjang melintasi jalan offroad yang penuh tanjakan dan tikungan tajam di lereng terjal yang dinikmati pada malam hari itu, menjadi kesan ekstrem yang menantang dan mengasikkan bagi Pak Gubernur dan sejumlah Kepala SKPD terkait di Pemprov Sumbar  seperti Kepala Dinas PSDA Ali Musri, Kadinas Sosial Abdul Gafar, Kadinas Perkebunan Fajaruddin, Kadinas Kelautan dan Perikanan Yosmeri, Kadinas Kehutanan Hendri Oktavia dan Kabiro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat Irwan.

Bersama Bupati Benny Utama, Forum Pimpinan Daerah yang diikuti Dandim 0305 Letkol. Inf Nelson Bakhtiar Sarwo Edi Situmeang, Kapolres 503 AKBP Joko Purnomo dan Kajari Lubuk Sikaping, Lubis, MH besarta sejumlah pejabat Setdakab dan SKPD di lingkungan Pemkab Pasaman, seperti Asisten Pemerintahan, Kadis PU, Ka BPBD, Kadis BPM, Kadiskes, Kadis Sosnaker, Kadis Pertanian, KLH, Kakan Kesbangpol, Kasat Pol PP, dan sejumlah pejabat lainnya.

Gubernur berserta rombongan bertolak  dari Padang selepas Apel Pagi dan silaturrahim dengan PNS Gubernuran Padang dan tiba jam 13.00 Wib di Kota Lubuksikaping yang langsung bergabung dengan Rombongan Pemkab Pasaman yang dipimpin langsung oleh Bupati setempat. Hanya beritirahat sekitar 10 menit saja, perjalanan gabungan yang menggunakan kendaraan double gardan meluncur ke Silayang, ibukota Mapattunggul Selatan dan sampai di daerah ini jam 16.00 wib.

Setelah mendapat serangkaian upacara penyambutan oleh warga yang dipimpin oleh Camat Lotfri Edo Rama dan Wali Nagari Silayang Boy Finaldo, Gubernur Irwan Prayitno meresmikan Pemakaian Gedung Kantor Wali Nagari Silayang, penyerahan secara simbolis plafon dana PNPM, dana P2BN dan sejumlah bantuan  bibit ikan nila dan lele.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Irtwan Prayitno menyampaikan rasa salutnya kepada Bupati Pasaman yang sangat arif dalam menyikapi problema ketertinggalan daerahnya dari daerah lainnya di Sumatera barat, hal itu terlihat dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang berjalan sangat pesat sekali.

Disamping itu, pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai program unggulannya juga berjalan tepat guna dan tepat sasaran. Hal itu terbukti sebagai penggagas pertama di Sumbar, seperti Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN), Program Layanan kesehatan gratis melalui Jamkesda, program pendidikan Gratis 12 tahun.

“Untuk itu, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menyukseskan semua program jitu Pak Benny Utama ini, karena semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan ekonomi kerakyatan tang berwujud pada meningkatnya taraf hidup masyarakat secara keseluruhan”, himbau Gubernur.

Dikatakannya, ide Bupati menitikberatkan basis peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan dan kesehatan, sangat tepat sekali, karena tidak mungkin masyarakat bisa berusaha secara maksimal tanpa didukung oleh kedua modal dasar tersebut.

Diakuinya, walaupun keterbatasan sumber pendapatan daerah, namun tidak mengurangi strategi pencarian sumber dana dukungan. Oleh karena itu pula, pemprov Sumbar akan mengalokasikan pegaspalan jalan dari koto panjang ke Silayang dan perkerasan jalan silayang ke muaro sungai lolo yang berbatasan dengan kabupaten lima puluh kota pada tahun 2014 mendatang.

Sementara itu Bupati Pasaman H Benny Utama, SH MM menyatakan berterima kasih kepada jajaran Pemprov Sumbar yang berhasil merealisasikan agenda kunjungan Gubernur ke daerah untuk melihat langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat di MTS selama ini, yaitu tidak tersedianya akses transportasi yang layak, sehingga menjadikan daerah ini terlambat dalam upaya kesejajaran dengan daerah lainnya.

Disebutkan Benny, bahwa tekadnya  membebaskan kendala akses transportasi ke masing-masing jorong ditargetkan tuntas pada tahun 2015 nanti. Disamping tetap memantau pelaksanaan pengentasan pendidikan dasar yang dicanangkan sejak dua tahun lalu berupa satu jorong satu paud (pendidikan anak usia dini) dan program satu bidan satu jorong. Bahkan mengupayakan pelaksanaan yang berdampingan, seperti di MTS ini, istri camat yang seorang dokter langsung ditempatkan di daerah ini bersama dokter PTT yang telah ada.

Mengenai jarak tempuh dari Koto Panjang di Nagari Panti Timur kecamatan Panti ke Muaro Sungai Lolo hanya berjarak 42 km, tetapi harus dengan menggunakan kendaraan gardan ganda dan memakan waktu lama, karena kondisi medannya yang begitu sulit.

Kalau dari koto panjang ke silayang sepanjang 19 km sudah diaspal macadam, tetapi masih kecil dan terdiri dari lintasan perbukitan. Sedangkan sisanya dari Silayang ke Ulu layang baru tahap perkerasan dan selanjutnya melalui pangian, sungai lolo dan muaro masih dalam tahap pembukaan badan jalan, jelas Benny Utama.

Selepas acara peresmian Kantor Wali Nagari Silayang, Rombongan melihat dari dekat PLTMH Hulu Layang dan kembali Shalat Maghrib di Rumah kediaman Wali Nagari Silayang, Boy Finaldo. Dan malam itu juga melanjutkan perjalanan menuju jorong Pangian, pada jam 22.00 wib barulah sampai di daerah puncak bukit barisan ini.

Walaupun hari sudah terbilang larut malam, namun warga setempat masih antusias menunggu rombongan orang nomor satu Sumbar ini, karena seperti mereka akui sendiri bahwa daerah ini memang pertama kali dikunjungi sepanjang sejarah.

Setelah mendapat penjelasan dari tokoh masyarakat Pangian, Umar Daud, bahwa mata pencarian utama warganya berkebun gambir dan karet, maka Gubernur menjanjikan pihaknya akan memberikan penyuluhan pengelolaan serta bantuan bibit gambir berkualitas, disamping mengingatkan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan anak. Sebagaimana telah diprogramkan berdirinya SLTA di setiap kecamatan oleh Bupati Pasaman.

Usai silaturahmi singkat di balai adat pangian ini, pada jam 23.00 rombongan menuju jorong sungai lolo yang dengan susah payah dan berhasil memasuki daerah yang terlihat perumahannya jauh lebih kecil, namun agak lebih teratur.

Sekitar 300 meter memasuki daerah ini, terdapat persimpangan, satu arah ke kiri masih berupa jalan tanah berlumpur dan ke arah kanan telah dicor semen. Kebetulan Pak Gubernur sendiri berada di urutan paling depan dengan menumpangi  mobil rescue dinsosprov bersama Kadis Abdul Gafar, ternyata dicegat oleh dua orang yang berdiri sejak sore di tempat itu. Mereka menanyakan tentang mobil itu apakah mobil yang ditumpangi pak gubernur, kalau memang iya maka mereka minta untuk menempuh jalan simpang kanan karena sudah ditunggu-tunggu oleh warga. Ternyata sang ajudan gubernur berprasangka kurang baik, sehingga langsung menjawab bahwa yang ini adalah  mobil pengawal, dan penunggu pun membiarkan mobil tersebut menuju simpang kiri.

Setelah semua rombongan yang dibelakang sampai, maka mereka diarahkan oleh kedua penunggu ke kanan dengan memberi tahu bahwa rombongan  telah ditunggu sejak jam 20.00 wib oleh warga. Sesampai di tengah kerumunan warga di sebuah balerong kampung tersebut, Pak Bupati menanyakan posisi pak gubernur, barulah penunggu memberi tahu bahwa sebuah mobil terdepan telah memilih jalur kiri. Maka pak Bupati langsung tanggap dan memerintahkan camat MTS untuk langsung menyusul pak Gubernur untuk berbalik. Camat termuda di Pasaman ini, memang energik dan langsung menunggangi motor trabasnya dengan tangkas.

Jorong sungai lolo yang berada di hamparan yang cukup baik datarannya itu dihuni oleh penduduk yang semuanya bermata pencaraian petani gambir, seiring taraf pendidikan di daerah ini masih sangat rendah karena jauhnya perhubungan ke ibukota nagari apalagi ke ibukota kecamatan bahkan ibukota kabupaten. Tentu saja pernikahan usia dini menjadi hal yang membudaya di daerah ini.

Salah seorang ibu muda yang menggendong seorang anak meminta untuk dapat menyalami pak Gubernur. Ketika ditanyakan oleh Pak Gubernur tentang anak yang digendongnya tersebut, ibu itu menjawab bahwa anak yang digendongnya ini adalah anaknya yang ke sembilan, sedang dirinya  berumur 32 tahun dan telah memiliki cucu sebanyak 4 orang.

Ketika ditanyakan alasan pernikahan dini, karena tidak terjangkaunya bangku pendidikan di luar daerah, sehingga untuk mengantisipasi perbuatan tidak baik atau hubungan diluar nikah, maka secara aklamasi oleh masyarakat setempat yang masih kental dengan pranata adat minangkabau ini sepakat untuk melegalkan pernikahan dini.

Sekitar satu jam berlangsung ramah tamah sambutan hangat masyarakat Jorong Sungai Lolo, rombongan pamit dan melanjutkan perjalanan ke Jorong Muaro dalam kenagarian Muaro Sungai Lolo yang berpenduduk lebih dari 3000 orang dewasa yang telah terdaftar sebagai konstituen pada pesta pemilihan umum 2014 mendatang ini.

Setiba di Muaro Sungai Lolo sekitar jam 01.30 wib dinihari, rombongan berpencar pada rumah penduduk setempat untuk menikmati makan malam dan istirahat. Seperti Rombongan Gubernur beristirahat di kediaman mantan wali nagari Muaro Sungai Lolo, dan Rombongan Bupati dan Dandim di rumah Haji Anibar.

Usai Shalat subuh keesokannya, Gubernur Irwan Prayitno menyempatkan diri melawat sekeliling pemukiman penduduk Jorong muaro dengan menumpangi ojek untuk melihat lahan pertanian warga, seperti persawahan, kebun karet dan gambir serta melihat tatanan pemukiman yang dikelilingi oleh sungai dan perbukitan tersebut.

Tepat jam 07.00wib, Pak Gubernur telah bergabung bersama warga dalam sungai galugua untuk melakukan penangkapan ikan larangan warga yang sengaja dipersiapkan untuk dipanen setelah dua tahun ditetapkan sebagai ikan larangan.

Sungguh suatu pemandangan yang sangat menakjubkan, karena sungai yang dalam keadaan cukup dangkal, yang kedalamannya sekitas 1.5 meter itu, terdapat populasi ikan sungai ikan yang begitu banyak. Seperti terlihat pada setiap lemparan jala terlihat puluhan ikan jenis kapiyek dan garing terperangkap. Tidak ketinggalan Pak Gubernur ikut melempar jala untuk mengumpulkan ikan tersebut. Begitupun sejumlah pejabat provinsi dan Pemkab Pasaman yang sebagian besarnya juga terbiasa terlibat dalam acara melepas larangan di sungai pada berbagai tempat yang tersebar di Kabupaten Pasaman sebagai salah satu upaya pelestarian budaya pemeliharaan ikan sungai.

Selesai panen ikan larangan yang berlangsung sekitar satu jam itu, lalu dikumpulkan dan dimasak secara bersama-sama oleh penduduk untuk dijadikan menu hidangan makan bersama pada pagi terakhir jelang puasa Ramadlan 1434H ini.

Selepas makan pagi, sekitar jam 10.00 wib, balerong pertemuan telah dipenuhi oleh masyarakat Nagari Sungai Lolo untuk menerima sambutan dan arahan serta penyampaian berbagai program dan hasil pembangunan yang sedang dan akan dijalankan oleh Bupati Benny Utama dan Gubernur Irwan Prayitno.

Masyarakat setempat sangat terharu dan antusias sekali meninggalkan semua aktifitas hariannya demi dapat bertatap muka dengan para petinggi dan orang nomor satu di Propinsi dan di Kabupaten yang belum pernah terjadi semenjak  Indonesia Merdeka dan selama kampung halaman mereka ada dari ratusan tahun lalu.

Pejabat Wali Nagari Muaro Sungai Lolo Tarmizi Abu Bakar, menyampaikan bahwa kendala utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermata pencarian petani itu adalah tidak tersedianya sarana transportasi yang layak, untuk pengolahan dan  pemasaran serta kualitas hasil yang masih kurang memuaskan.

Dengan kenyataan itu, Bupati Benny Utama dalam sambutannya menyatakan bahwa pihaknya telah menetapkan bahwa paling lambat pada tahun 2015 nanti, semua kejorongan di setiap nagari telah terjangkau dengan akses jalan transportasi darat, namun khusus untuk pengaspalan jalan dari Muaro ke Koto Panjang diharapkan dapat dibantu oleh Pemprov Sumbar, karena keterbatasan anggaran dan masih banyaknya prioritas pembangunan yang harus dituntaskan.

Namun demikian, Bupati bertekad untuk mewujudkan berdirinya SMA di kecamatan MTS ini, agar program pendidikan gratis 12 tahun juga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat karena kemudahan akses dan lokasi yang mudah dijangkau. Disamping terrealisasinya layanan kesehatan masyarakat melalui program Jamkesda untuk seluruh penduduk yang belum terjangkau Jamkesmas serta menjadikan MTS sebagai kecamatan harapan, karena juga dipimpin oleh camat harapan yang kini dijabat oleh Lotfriedo Rama SSTP yang masih berusia 32 tahun dan istrinya seorang dokter yang juga ditugaskan untuk mengabdi di daerah ini.

Sejalan dengan itu, Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan rasa kagumnya dengan sambutan hangat warga dan berjanji untuk membebaskan masyarakat MTS dari keterisoliran dengan menganggarkan dana pengaspalan jalan, bantuan bibit, dan penyuluhan pertanian, bantuan ternak sesuai minat masyarakat seperti tersedianya bantuan sapi, kambing, itik dan ikan air tawar.

Namun kepada masyarakat diminta untuk meningkatkan taraf kesejahteraan melalui berbagai upaya, mulai dari membuat variasi usaha seperti selain bertani gambir, warga dapat memanfaatkan paruh waktu untuk memelihara ternak, atau menambah usaha pertanian lainnya seperti berkebun coklat, pisang dan berbagai jenis tanaman yang cocok dengan daerah setempat, termasuk budidaya palawija dan perikanan air tawar.

Hal yang sangat menentukan peningkatan kesejahteraan menurut Gubernur adalah pentingnya pendidikan dalam mengubah pola pikir dan kemampuan pemanfaatan teknologi dan pengelolaan usaha sebagai sumber mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan hidup.

“Kita bersyukur bahwa jabatan penting di bawah presiden, yaitu menteri keuangan saat ini dipegang oleh orang pasaman, tepatnya putra Rao yang bernama Khatib Basri dan ini hanya bisa terjadi karena bersekolah dengan melewati berbagai jenjang pendidikan”, papar Irwan.

“Kedepan tidak menutup kemungkinan orang Muaro Sungai Lolo atau MTS pada umumnya juga bisa menempati sejumlah jabatan penting di pemerintahan pada berbagai tingkatan,” pungkasnya.

Pada jam 11.30 wib, rombongan Gubernur dilepas oleh Bupati bersama warga untuk melanjutkan perjalanan kunjungan kerja ke kabupaten limapuluh kota melalui transpotasi sungai dengan  menggunakan sampan mesin temple atau speed boad menuju Gelugur dengan jarak tempuh selama satu setengah jam yang diantar oleh Asisten I  A. Syafei dan Kabag Pemerintahan Pemkab Pasaman Alim Bazar.

Sisi lain pemandangan Muaro Sungai Lolo, selain pemukiman di pertemuan dan perpisahan dua sungai, yaitu sungai gelugur dan sungai Kampar, bangunan rumah terlihat masih kental dengan bentuk rumah adat minangkabau yang bergonjong dan masih terdapatnya sejumlah bukti sejarah perang paderi melawan colonial Belanda berupa parit atau benteng dan tiga buah meriam kecil yang disebut warga setempat dengan “lelo”.

Satu hal yang lebih mengagumkan dan menjadi kebanggaan Sumbar adalah, bahwa Jorong Muaro merupakan kampung kediaman Ulfa Dilla yang berhasil mempersembahkan medali emas untuk Sumatera Barat pada Pospenas VI 20 s/d 30 Juni 2013 di Gorontalo.

MENGENAL LEBIH DEKAT RUPA BUMI PASAMAN


peta pasaman

KATA PENGANTAR

Penyajian informasi dan data ini masih dalam proses penyempurnaan, untuk itu mohon doa dan restu dari semua pihak guna kelancaran pengumpulan data, penelitian lapangan dan penggalian historis yang kami lakukan ke setiap daerah sudut pelosok Pasaman yang cukup luas dan memiliki medan yang menantang ini, dimana saat ini sudah terdapat 209 kejorongan dalam 32 Nagari secara adat dan 37 Pemerintahan Nagari dalam 12 Kecamatan.
Terhadap kesalahan penulisan nama, lokasi, waktu dan jenis kejadian, mohon kepada para cendikiawan, akademisi dan praktisi memberikan koreksi dan masukan positif, sebagai wujud nyata partisipasi pembangunan Pasaman yang maju dan berkeadilan

BAB  I

ARTI PENTING PENAMAAN UNSUR GEOGRAFI

 

Begitu manusia lahir di bumi, properti yang pertama diberikan oleh orang tuanya adalah “nama diri”, karena dengan nama ini mulailah terbangun suatu jaringan komunikasi antara orang tua dengan anaknya sepanjang masa. Properti kedua yang melekat pada “nama diri” adalah “ tempat lahir”. Kedua nama, yaitu nama diri dan tempat lahir akan melekat terus pada setiap individu sampai meninggal dan dipakai untuk identitas diri lainnya, termasuk di batu nisannya. Kita dapat kehilangan apa saja, harta benda, dan lain-lain tetapi tidak nama diri dan tempat lahir.

Begitu manusia mendiami suatu wilayah di muka bumi, maka manusiapun memberi nama kepada semua unsur-unsur geografi, seperti nama untuk sungai, bukit, gunung, lembah dsb. Yang berada pada wilayahnya atau yang terlihat diwilayahnya. Bahkan manusia memberi nama pada daerah yang ditempatinya seperti nama pemukiman, nama desa, nama kampung, nama nagari. Tujuan pemberian nama pada unsur geografi adalah untuk identifikasi atau acuan dan sebagai sarana komunikasi antar sesama manusia. Dengan demikian nama-nama unsur geografi sangat terkait dengan sejarah pemukiman manusia.

Manusia yang bermukim pertama sekali di suatu wilayah tentunya memberi nama pada unsur-unsur geografik di lingkungannya. Unsur geografik umumnya dinamai oleh penduduk setempat dengan menggunakan bahasa daerahnya yang mencerminkan bagian dari sejarah dan kebudayaan suku bangsa yang pertama kali mendiami suatu wilayah.

Nama diberikan berdasarkan apa yang dilihatnya, seperti pohon-pohon atau buah-buahan yang dominan diwilayah tersebut. Contohnya : Durian Tinggi, Cubadak Gadang, Pauah  dan lain sebagainya (yang mana contoh tersebut terdapat di Kecamatan Lubuksikaping-Prov. Sumatera Barat). Selain itu banyak juga pemberian nama geografik berdasarkan nama legenda rakyat, seperti Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, dan legenda si Malin Kundang di Sumatera Barat. Dengan kata lain, nama-nama unsur geografi bukan hanya sekedar nama, tetapi dibelakang nama tersebut adalah sejarah yang panjang dari pemukiman manusia.


BAB  II

SEJARAH KABUPATEN PASAMAN

  1. 1.   Asal Mula Terbentuknya Pemerintah Kabupaten Pasaman

Pada zaman Belanda Kabupaten Pasaman termasuk Afdeling Agam. Afdeling ini dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Afdeling  Agam terdiri dari 4 onder afdeling, yaitu :

  1. Agam Tuo
  2. Maninjau
  3. Lubuk Sikaping
  4. Ophir

Setiap onder afdeling dikepalai oleh seorang Contreleur, setiap Contreleur dibagi lagi menjadi Distrik dimana setiap distrik dikepalai oleh seorang Demang (Kepala Pemerintahan). Disetiap Distrik dibagi lagi menjadi Onder Distrik (Asisten Demang). Onder Afdeling Lubuk Sikaping terdiri dari Distrik Lubuk Sikaping dan Distrik Rao. Onder Afdeling terdiri dari distrik Talu dan Distrik Air Bangis. Distrik Lubuk Sikaping terdiri dari ; Onder Distrik Lubuk Sikaping dan Onder Distrik Bonjol;

–             Distrik Rao Mapat Tunggul terdiri dari Onder Distrik Rao dan Onder Distrik Silayang;

–             Distrik Talu terdiri dari Onder Distrik Talu dan Onder Distrik Suka Menanti dan ;

–             Distrik Air Bangis terdiri dari Onder Distrik Air Bangis dan Onder Distrik Ujung Gading.

Sesudah Kemerdekaan Onder Afdeling Agam Tuo dan Maninjau digabung menjadi Kabupaten Agam dan Onder Afdeling Lubuk Sikaping dan Ophir dijadikan satu susunan pemerintahan menjadi Kabupaten Pasaman dan dibagi menjadi 3 Kewedanan yaitu :

  1. Kewedanan Lubuk Sikaping
  2. Kewedanan Talu
  3. Kewedanan Air Bangis.

Dengan pusat Pemerintah Kabupaten Pasaman di Talu. Pada bulan Agustus 1947 sewaktu Basyrah Lubuk Sikaping menjadi Bupati Pasaman maka Ibu kota Kabupaten Pasaman dipindahkan ke Lubuk Sikaping.

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam percepatan pelayanan pemerintahan, maka wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pasaman dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 yaitu Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Pasaman Barat.

  1. 2.    Hari Jadi Kabupaten Pasaman

Melihat dari perkembangan pembentukan Kabupaten Pasaman dari zaman Belanda hingga zaman Kemerdekaan, maka dibentuk suatu Tim untuk merumuskan hari jadi Kabupaten Pasaman.

Dengan mengacu pada perkembangan sejarah, dalam menjalankan roda pemerintahan, pernah dikeluarkan Keputusan Residen Sumatera Barat Nomor R.I/I Tanggal 8 Oktober 1945 menetapkan sebagai berikut “ Luhak Kecil Talu : Abdul Rahman Gelar Sutan Larangan “

Mengacu pada keputusan tersebut, Tim yang dibentuk merumuskan dan DPRD Kabupaten Pasaman mengeluarkan keputusan Nomor 11 / KPTS / DPRD / PAS / 1992 tanggal 22 Pebruari 1992 yang dilanjutkan dengan Surat Keputusan Bapati Pasaman Nomor 188.45/81/BUP-PAS/1992 tanggal 26 Februari 1992, maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Oktober 1945.

  1. 3.    Lambang Kabupaten Pasaman

Lambang Pemerintah Kabupaten  Pasaman

I. Lambang Pemerintah Kabupaten  Pasaman yang Baru

Logo daerah berbentuk perisai yang sebelah bawah lancip dan sebelah atas kanan dan  kiri  mempunyai  lekuk  yang  berujung,  masing-masing  membentuk  dua  sudut dengan  warna dasar hijau muda yang garis pinggirnya berwarna hitam.

a. Arti Bentuk Lukisan, Warna-warna dan motto dalam logo daerah

  • Arti Bentuk
1. Bentuk perisai bersudut lima adalah melambangkan kekuatan pertahanan dan simbol perlindungan terhadap masyarakat;
2. Bentuk lingkaran juga simbol kebulatan tekad untuk selalu setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
  • Arti gambar dan Lukisan
1. Lingkaran merah putih melambangkan bahwa Pasaman ádalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bukit barisan bergelombang merupakan simbol bahwa Pasaman merupakan daerah yang terletak di dataran tinggi dengan bukit barisan melintas di sepanjang wilayahnya, Pasaman, melambangkan keteguhan dan ketenangan masyarakat Pasaman;
3. Rumah adat bagonjong limo melambangkan sifat dasar masyarakat minangkabau yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan dasar falsafah negara Pancasila dan atap melengkung dengan gonjong runcing ke atas melambangkan sifat dinamis dan bekerja keras dalam mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur, serta melambangkan kulturalbudaya minangkabau yang berlandaskan adat basandi sara’, sara’ basandi kitabullah;
4. Kubah masjid melambangkan agama mayoritas masyarakat Kabupaten Pasaman dalam rangka membentuk spritual yang suci, bersih dan berbudi luhur
5. Globe atau bola dunia dan garis mendatar warna merah adalah simbol bahwa Kabupaten Pasaman merupakan daerah yang dilalui garis khatulistiwa (equator);
6. Padi dan Kapas memiliki makna masyarakat Kabupaten Pasaman yang makmur, sejahtera, berkecukupan sandang dan pangan;
7. Ikatan yang mengikat padi dan kapas melambangkan ikatan erat tali silaturahmi antar anggota masyarakat Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang;
8. Empat puluh lima butir Padi, sepuluh buah kapas dengan delapan ikatan melambangkan hari jadi Kabupaten Pasaman pada tanggal delapan bulan oktober tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima.
  • Arti Motto

Motto “SAIYO” pada hakikatnya melambangkan kemufakatan dalam melaksanakan  putusan, juga secara harfiyah dikembangkan dalam arti :

S = Sehat
A = Aman
I = Indah
Y = Yakin
O = Optimis
  • Arti gambar dan Lukisan
1. Warna hijau sebagai baground utama memiliki makna sebagai unsur berkembang, bahwa masyarakat Kab. Pasaman akan selalu tumbuh berkembang mengikuti perkembangan jaman, hijau juga berarti kesuburan dan harapan masa depan yang baik;
2. Warna kuning/kuning emas berarti agung dan mempunyai makna masyarakat Kabupaten Pasaman menjaga kerukunan dan kemuliaan akhlaq;
3. Warna biru dimaknai jiwa masyarakat Kab. Pasaman yang cinta damai, optimis meraih harapan. Biru juga melambangkan kemajuan teknologi;
4. Merah berarti berani;
5. Putih berarti suci dan bersih;
6. Hitam berarti tabah, ulet dan abadi.

Download gambar dan Perda Lambang Daerah Kab. Pasaman (file Pdf)

II. Lambang Pemerintah Kabupaten  Pasaman yang Lama

Bentuk perisai bersudut lima adalah merupakan lambang Ketahanan Kabupaten Pasaman yang berotonom dalam Lingkungan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan  Pancasila.

  • Arti Lambang

1. gunung berpuncak dua adalah ciri-ciri khas daerah Pasaman, yaitu
gunung Pasaman dan Talamau.

2. Balai adat melambangkan menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan sesuai dengan Dasar Falsafah Negara Pancasila

3. Atap melengkung dengan gonjong runcing ke atas yang melambangkan
sifat dinamis, bekerja keras dalam mencapai cita-cita masyarakat adil
dan makmur

4. Menara Mesjid melambangkan agama mayoritas masyarakat Kabupaten
Pasaman dalam rangka membentuk spiritual yang suci dan bersih budi
luhurnya

5. Gelombang air laut melambangkan kehidupan dinamis daripada
masyarakat Kabupaten Pasaman tanda daripada Kabupaten Pasaman.

  • Arti Motto Saiyo

Selain Motto “S A I Y O” melambangkan kemufakatan dalam melaksanakan keputusan. Maka singkatan Saiyo sebagai berikut :

S = Sehat

A = Aman

I  = Indah

Y = Yakin

O = Optimi

  • Arti Warna Lambang
Hijau muda : Harapan masa depan yang baik
Biru muda : Kesuburan
Kuning Emas : Agung
Merah : Berani
Hitam : Tabah, Ulet dan Abadi
Putih : Bersih

Lambang Kabupaten Pasaman adalah berbentuk perisai segi lima yang merupakan lambang Ketahanan Kabupaten Pasaman yang berotonom dalam Lingkungan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dari lambang Pasaman tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

  1. Gunung, Gunung berpuncak dua adalah ciri-ciri khas daerah Pasaman yaitu Gunung Pasaman dan Talamau.
  2. Balai Adat, melambangkan menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan sesuai dengan dasar falsafah negara Indonesia.
  3. Atap melengkung dengan gonjong runcing ke atas yang melambangkan sifat dinamis, bekerja keras dalam mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur.
  4. Menara Mesjid melambangkan Agama mayoritas masyarakat Kabupaten Pasaman dalam rangka membentuk spiritual yang suci dan bersih budi luhurnya.
  5. Gelombang air laut melambangkan kehidupan dinamis masyarakat Kabupaten Pasaman.
  6. 4.    Motto Kabupaten Pasaman

Motto Kabupaten Pasaman yaitu “ SAIYO “ yang melambangkan suatu mufakat dalam melaksanakan keputusan.  Adapun singkatan dari Motto Kabupaten Pasaman yaitu :

Sehat Aman Indah Yakin Optimis

  1. 5.   Arti dan Warna Lambang Kabupaten Pasaman

Warna yang terdapat dalam lambang Pasaman mempunyai arti tersendiri yaitu :

Hijau Muda      =     Harapan masa depan yang baik

Biru Muda         =     Kesuburan

Kuning Emas   =     Agung

Merah                 =     Berani

Hitam                  =     Tabah, Ulet dan Abadi

Putih                   =     Bersih

  1. 6.    Nama-nama Bupati Pasaman

Nama Bupati Pasaman dan Masa Kepemimpinannya, antara lain :

1)        Darwis Taram Dt Tumanggung.       (1946 s/d 1947)

2)        Basrah Lubis                                        (1947 s/d 1949)

3)        Sutan Bahrumsyah                             (1950 s/d 1951)

4)        Am Jalaluddin                                      (1951)

5)        Syahbuddin Latif Dt Bungsu                         (1951 s/d 1954)

6)        A. Muin Dt Rangkayo Marajo            (1954 s/d 1955)

7)        Marah Amir                                           (1955 s/d 1958)

8)        Johan Rifa’ i                                         (1958 s/d 1965)

9)        Bongar Sutan Pulungan, SH             (1965 s/d 1966)

10)     Drs. Zainoen                                        (1966 s/d 1975)

11)     Drs. Saruji Ismail                                 (1975 s/d 1985)

12)     Rajuddin Noeh, SH                            (1985 s/d 1990)

13)     H. Taufik Martha                                  (1990 s/d 2000)

14)     Drs. Baharuddin R, MM                      (2000 s/d 2005)

15)     H. Benny Utama, SH, MM                  (2005)

16)     H. Yusuf Lubis, SH, M.Si                   (2005 s/d 2010)

17)     H. Benny Utama, SH, MM                  (2010 s/d sekarang)

  1. 7.    Geografis Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dimana Kabupaten Pasaman mempunyai luas wilayah 3.947,53 Km2 yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 32 Nagari.

Secara geografis Kabupaten Pasaman dilintasi oleh garis khatulistiwa yang berada pada  00 55’ Lintang Utara sampai dengan 00 06’ Lintang Selatan dan 990 45’ Bujur Timur sampai dengan 1000 21‘ Bujur Timur dengan ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.912 meter diatas permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Pasaman merupakan wilayah atau Kabupaten paling Utara dari Propinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara      :    Kabupaten  Mandailing Natal dan

Kabupaten Padang Lawas Prop. Sumut.

Sebelah Timur      :    Kabupaten Rokan Hulu Prop. Riau dan

Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebelah Selatan  :    Kabupaten Agam.

Sebelah Barat      :    Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan luas lahan yang tersedia di Kabupaten Pasaman yaitu seluas 394.763 Ha diantaranya 48,24 % adalah kawasan hutan, 19,07 % atau 75.274 Ha merupakan padang rumput, persawahan 26.531,32 Ha atau 6,72 %, 41.445,94 Ha atau 10,50 % merupakan lahan perkebunan dan ladang sedangkan untuk kawasan industri relatif sedikit yaitu 0,01 % dari luas wilayah Kabupaten Pasaman.

BAB III

SEJARAH KECAMATAN

SE-KABUPATEN PASAMAN

 

  1. 1.    Kecamatan Tigo Nagari

Gambar

Pada dahulu yang bermula dari musyawarah dan mufakat ninik mamak dan Tokoh Masyarakat se Kecamatan Tigo Nagari dimana untuk memajukan serta  pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat maka diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk diadakan pemekaran dimana dahulu Perwakilan Kecamatan Bonjol menjadi Kecamatan Baru. Dari musyawarah tersebut untuk pemberian nama Kecamatan yang baru tersebut ada beberapa usulan untuk nama Kecamatan antara lain : Kecamatan Malabin, Kecamatan Saliran Batang Patimah, Kecamatan Batang Patimah, Kecamatan Batang Masang dan Kecamatan Tigo Nagari. Dari sekian usulan nama Kecamatan yang diusulkan oleh Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat yang berada pada daerah pemekaran kecamatan tersebut maka diambillah keputusan untuk pemberian nama Kecamatan yang tepat yaitu TIGO NAGARI dimana di Kecamatan yang baru tersebut terdapat tiga Nagari yaitu Nagari Binjai, Nagari Ladang Panjang dan Nagari Malampah.

 

 

 

  1. 2.      Kecamatan Simpang Alahan Mati

Gambar

Kecamatan Simpang Alahan Mati adalah sebuah Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Bonjol. Ide ini timbul karena adanya pemekaran Kecamatan Sungai Beremas dimana masyarakat perantau yang berada di daerah Sungai Beremas pulang untuk memusyarawarahkan rencana pemekaran Kecamatan Bonjol. Didalam musyawarah tersebut dapat sebuah kesepakatan untuk membuat sebuah Kecamatan yang diberi Nama Kecamatan Simpang Alahan Mati yang berada di Kapung Kadok Jorong Tigo Kampuang Nagari Simpang. Kecamatan Simpang Alahan Mati sering disebut dengan Kecamatan Simpati.

  1. 3.      Kecamatan Bonjol

 Gambar

Dari informasi yang didapat dari para tokoh masyarakat dan ninik mamak kecamatan Bonjol, bahwa kata Bonjol berasal dari kata bahojo yang mempunyai arti dimana pasukan belanda tidak dapat memasuki daerah yang dipimpin oleh Peto Syarif (Tuanku Imam Bonjol).

Dari kata bahojo tersebut maka disempurnakanlah oleh para tokoh masyarakat beserta Ninik Mamak menjadi kata Bonjol.

Berangkat dari sejarah penamaan tersebut, maka seorang Peto Syarif yang menjadi pejuang dalam melawan penjajahan dinobatkan sebagai Tuanku Imam Bonjol.

  1. 4.      Sejarah Kecamatan Lubuk Sikaping.

Gambar

Kalau kita berbicara mengenai  sejarah Lubuk Sikaping perlu melihat perkembangan dari Luhak Nan Tigo, sebab  ada sangkut pautnya dengan perkembangan dari Luhak tersebut karena  Lubuk Sikaping adalah salah satu dari Luhak Agam .

Melihat asal usul dari penduduk perkampungan yang berada di Lubuk Sikaping ini adalah berasal dari Kerajaan Pagaruyung melalui Luhak Agam dimana salah satu kaum yang bernama Rajo Syahbandar dan Adik perempuannya yang bernama Putri Intan Beludu yang bersuk Jambak dan seorang lagi yang bernama Sutan Nuralam dan Kakaknya bernama Puti Sangka Bulan yang bersuku Mandailing. Mereka adalah beripa-bisan.Mereka beserta rombongan dalam pembentukan Luhak Agam peringkat kedua yang terus berjalan meninggalkan Luhak Agam melalui bukit barisan (bukit gadang melalui pasar datar dan turun pada suatu tempat yang bernama Pincuran Ruyung) yang sekarang adalah dalam kelarasan Sundatar. Dari sana mereka berangkat meninggalkan tempat untuk menuju suatu tempat mereka akan membuat perkampungan yaiu mereka namakan Banio Tinggi.

Setelah menetapkan tinggal di Banio Tinggi, maka Rajo Syahbandar kawin dengan Putri Sangka Bulan dan Sultan Nuralam kawin dengan Putri Intan Beludu dan selanjutnya sudah beberapa lama tingal di Banio Tinggi mereka mempunyai keturunan masing-masing dan Banio Tinggi sudah ramai, maka perkampungan Banio Tinggi telah berkembang yang selanjutnya Sutan Nuralam dengan Istrinya Intan Beludu berencana pindah ingin membuat sebuah perkampungan baru, maka mereka serombongan berangkat dari Banio Tinggi berjalan menyusuri hulu air batang sumpur. Mereka yang berangkat serombongan tersebut mereka namakan se Umpu. Dari dasar kata se umpu tersebut berlanjut sampai sekarang menjadi Batang Sumpur. Setelah  berjalan cukup lama, mereka bertemu sebuah bukit yang menyerupai perkuburan. Ditempat tersebutlah mereka berhenti untuk istirahat minum,  makan dan makan sirih. Sewaktu makan sirih tersebut jatuh tutup kapuran sadah ke dalam sebuah lubuk sebelah bukit kubua panjang yang sangat dalam. Dengan jatuhnya tutup kapur sadah tersebut,  maka mereka menyebut  jatuh sakapiang (sekeping) dan berlanjut menjadi Lubuk Sikaping sampai sekarang, dimana menjadi ibukota Kecamatan Lubuk Sikaping dan sebagai Ibu Kota Kabupaten Pasaman .

  1. 5.     Kecamatan Panti

Gambar

Penamaan Panti berasal dari Kata pantai karena menurut para tokoh masyarakat dan ninik mamak Panti, Nagari Panti ini seperti sebuah pantai yang luas sehingga apabila ingin melihat pantai dapat dilihat dari kampung maninjau  panti. Kata pantai tersebut lama kelamaan menjadi Panti karena memang wilayah Panti tak memiliki Pantai, Cuma daerah Panti menyerupai pantai sehingga berubahlah kata pantai tersebut menjadi PANTI.

  1. 6.      Kecamatan Dua Koto

Gambar

Dahulu Kecamatan Dua Koto ini terdiri dari dua Nagari yaitu Nagari Cubadak dan Nagari Simpang Tonang. Beranjak dari dua nagari inilah maka diambil kesepakatan bahwa untuk penamaan Kecamatan didasarkan pada Dua nagari ini, maka diberilah nama Dua Koto.

  1. 7.      Kecamatan Padang Gelugur

Gambar

Berasal dari Kata Asam Gelugur dan Ilalang. Daerah padang gelugur dahulunya tumbuh sebatang pohon asam gelugur yang didampingi oleh tumbuh suburnya padang ilalang yang tingginya hampir menyamai tinggi pohon asam gelugur tersebut.

  1. 8.      Kecamatan Rao

Gambar

Menurut informasi dari para tokoh masyarakat dan ninik mamak Kec. Rao, pada dahulunya daerah rao merupakan daerah yang mempunyai rawa-rawa yang luas. Oleh karena semakin lama semakin banyak penduduk yang mendiami daerah disekitar rawa-rawa tersebut maka para ninik mamak dan tokoh masyarakat bermusyawarah untuk membuat suatu penamaan daerah yang mereka tempati dengan nama dari rawa-rawa disempurnakan menjadi RAO.

  1. 9.      Kecamatan Rao Selatan

Gambar

Kecamatan Rao Selatan  merupakan pemekaran dari Kecamatan Rao Mapat Tunggul (Rao MT) sehingga sejarah penamaan Keccamatan Rao Selatan berasal dari kata rawa yang terletak sebelah selatan dari Kecamatan Rao.

  1. 10.    Kecamatan Rao Utara

Gambar

Berasal dari kata Rawa yang terletak sebelah utara Kecamatan Rao. Kecamatan Rao Utara merupakan pemekaran Kecamatan Rao Mapat Tunggul bersama dengan Kecamatan Rao Selatan.

  1. 11.    Kecamatan Mapat Tunggul

Gambar

Kecamatan Mapat Tunggul Selatan merupakan pemekaran dari Kecamatan Mapat Tunggul yang sebelumnya juga merupakan pemekaran dari Kecamatan Rao Mapat Tunggul. Pada zaman dahulu masyarakat Kecamatan Mapat Tunggul suka berladang berpindah-pindah. Kata Mapat Tunggul berasal dari kata Mapat dan Tunggul. Mapat yang berasal dari Bahasa Minang berarti mamapek atau memotong/menebang sedangkan Tunggul adalah kayu bekas penebangan.

  1. 12.    Kecamatan Mapat Tunggul Selatan

Kecamatan Mapat Tunggul Selatan merupakan pemekaran dari Kecamatan Mapat Tunggul yang sebelumnya juga merupakan pemekaran dari Kecamatan Rao Mapat Tunggul. Masyarakat Kecamatan  Mapat Tunggul Selatan pada zaman dahulu merupakan petani dengan sistim perladangan berpindah. Setiap selesai musim panen mereka akan meninggalkan  ladangnya dan mencari lahan baru untuk ditebang/dipotong/dipapek dan dibersihkan menjadi ladang yang baru. Mapat Tunggul Selatan berasal dari Kata MAPAT, TUNGGUL dan SELATAN yang dalam bahasa Minang Mapat berarti “mamapek” berarti menebang atau memotong sedangkan Tunggul yang artinya adalah “sisa kayu bekas penebangan” sedangkan Selatan berarti letaknya didaerah bagian selatan.

BAB IV

SEJARAH NAGARI DALAM

KABUPATEN PASAMAN

 

  1. 1.      Nagari Malampah

Untuk sejarah pemberian nama nagari ini juga terdapat beberapa versi pendapat, antara lain :

a)    Pendapat pertama mengatakan bahwa : nagari malampah berasal dari “ MALAM “ dimana peristiwa ini terjadi pada abad ke 9 perjalanan masehi, mengapa dikatakan Malam, karena pada masa itu belum ada wilayah nagari malampah ini dihuni oleh manusia sehingga keadaanya gelap (kelam) atau masih terdapatnya rimba raya (hutan belantara) atau dengan istilah lainnya “ belum ada api dan belum ada manusia” atau menurut rangkaian kata yang sering didengar yaitu “ sabalun alu baralun, samaso ba ayam kuau, bakambiang kijang badeta upaih “ maka nama daerah ini adalah malam. Kata malam ini diberikan oleh orang-orang yang melewati daerah ini. Dan pada abad ke 13 masuklah Agama Islam ke Ranah Minang Kabau. Yang membawa ajaran Islam ini atau ajaran kebenaran berupa “ Patuah, Amanah  dan Hukum” oleh orang-orang yang melewati daerah ini. Orang-orang yang melewati daerah ini menemukan Petuah yang dipahatkan di Batang Kayu ditengah hutan. Petuah ini berupa petunjuk-petunjuk ringkas, misalnya gambar panah yang menunjukan suatu daerah. Dari petunjuk-petunjuk tersebut lama-kelamaan petuah ini dipercaya (Amanah) oleh orang-orang yang melewati daerah ini dan kalau tidak dipatuhi atau diindahkan maka akan terjadi kesesatan (Hukum). Setelah adanya Petuah, Amanah dan Hukum maka disempurnakan kata Malam tadi menjadi “ Malampah

b)    Pendapat kedua  mengatakan : bahwa penduduk yang ada di Malampah sekarang ini berasal dari keturunan Raja di Pagaruyung. Dalam cerita atau pameo, Mandah Hilang adalah seorang Puti dari Pagaruyung yang pergi merantau jauh. Dalam perjalan merantaunya tersebut ternyata Puti menempati daerah pasaman. Kepergian Puti dicari oleh Raja dari Pagaruyung dan mereka bertemu di Malampah. Mereka inilah yang berkembang sampai sekarang sehingga mereka mempunyai  aturan kehidupan artinya mereka hidup dan mencari didaerah ini.

Sampai pada sekarang menjadi pameo oleh masyarakat Malampah “ Adaik Lamo Pusako Usang, Adaik Salingka Nagari  yang dinamakan Basa Khutub, Ulu Tompek Muaro Gunuang, Indak Bahulu ka Gunuang, Indak Bamuaro Ka Lauik, Buek Abih Kato Sudah yang artinya adalah segala sesuatu yang mencari perencanaan, perbuatan datau permasalahan dapat dibuat dikerjakan atau diselesaikan oleh orang-orang yang ada di Malampah tidak meminta pendapat atau melaporkannya keluar dari Malampah.

c)      Pendapat Ketiga mengatakan bahwa : asal usul dari penduduk yang ada di Malampah sekarang berawal dari Pagaruyung menuju rantau Pasaman, sampai pada sebuah sungai mereka menemukan ikan yang sangat banyak dalam sungai tersebut.  Dimana dalam dialek atau bahasa yang digunakan alah “ Malampa Ikannyo “ atau Ikannya banyak sehingga sungai yang ditemukan tersebut dinamakan Sungai atau Batang Malampa. Pada masa itu belum ada pedoman atau ketentuan dan hukum bagi orang yang menghuni Negeri ini dimana lama kelamaan mereka tumbuh dan berkembang sehingga terbentuk sebuah perkampungan. Dalam perkampungan tersebut mereka membuat pedoman atau aturan dimana barang siapa yang melanggar pedoman atau aturan yang telah dibuat akan mendapat siksaan (hukuman). Setalah pedoman atau aturan ini ada dan mereka telah melaksanakannya baru mereka memberi nama perkampungan mereka dengan nama MALAMPAH

  1. 2.     Nagari Binjai

Menurut informasi yang diapat melalui Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat Kenagarian Binjai, bahwa pada dahulunya tumbuh sebatang pohon kayu yang sangat besar di dalam kampung yang konon kabarnya getah yang keluar dari batang pohon tersebut mempunyai bisa yang dapat membuat orang gatal-gatal. Masyarakat kampung binjai tersebut menamakan pohon yang tumbuh didalam kampung mereka dengan Pohon Binjai.

Oleh karena kampung tersebut belum mempunyai nama, maka berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat masyarakat kampung tersebut menamakan kampung mereka dengan nama Kampung Binjai.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin hari kampung tersebut semakin ramai sehingga terbentuklah sebuah kampung yang besar dan banyak penghuninya dan dari situlah mereka menamakan kampung mereka sesuai dengan asal pohon kayu yang tumbuh tersebut yaitu Nagari Binjai.

  1. 3.      Nagari Ladang Panjang

Menurut hikayat/ cerita dari para tokoh masyarakat kenagarian Ladang Panjang bahwa pada masa dahulunya daerah ini cukup subur dimana disebelah timurnya dikelilingi oleh bukit dan dibelah oleh sungai yaitu Sungai Air Batang Patimah. Sebagian lagi daerahnya berupa daerah dataran. Di nagari Ladang Panjang ini didiami oleh masyarakat yang berasal dari Kecamatan yang berada di Kabupaten Pasaman dan daerah sekitarnya. Kehidupan dari masyarakat ini hidup dengan rukun dan damai. Ekonomi pencarian masyarakat pada masa itu hanyalah berladang padi yang berkepanjangan (selalu) dimana sawah pada masa itu belum ada, maka dari keadaan dan situasi seperti itulah masyarakat yang mendiami daerah ini memberi nama NAGARI LADANG PANJANG

  1. 4.      Nagari Simpang

Nama Nagari Simpang diambil dari sejarah waktu membuka lahan pertanian dan perkampungan, dimana sewaktu pembukaan lahan tersebut terjadi pembukaan lahan yang yang beralur-alur atau terdapat bersimpang-simpang sehingga daerah yang baru dibuka tersebut diberi nama Daerah Simpang. Simpang adalah persimpangan.

  1. 5.      Nagari Alahan Mati

Menurut cerita dari para tokoh masyarakat dan ninik mamak pada Kenagarian Alahan Mati dahulu terdapat daerah yang sangat subur dikelilingi oleh perbukitan dan dialiri oleh sungai yang jernih dan berliku-liku. Disungai tersebut banyak terdapat ikan dan didaratan sungai tersebut bermukim sekelompok masyarakat yang hidup rukun dan damai yang konon berasal dari daerah Batu Sangkar. Masyarakat tersebut mempunyai lokasi pemeliharaan ikan yang mereka menyebutnya dengan Alahan. Alahan adalah  sebuah isilah untuk melarang masyarakat untuk mengambil ikan tersebut sebelum waktu yang diperbolehkan untuk diambil. Dimana dari hasil Alahan tersebut mereka pergunakan untuk kegiatan musyawarah.  Pada suatu waktu terjadi bencana alam banjir dan lon sor yang besar dari hulu sungai sehingga semua alahan yang dibuat oleh masyarakat tersebut terkena oleh benacan tersebut sehingga tidak dapat difungsikan lagi. Apabila sering terjadi banjir dan air sungai yang menjadi kecil atau mati, masyarakat menyebutnya Alahan Lah Mati yang lama kelamaan kata tersebut biasa mereka sebut dengan Alahan Mati yang kemudian mereka jadikan nama pemukiman mereka atau Nagari mereka.

  1. 6.      Nagari Limo Koto

Pada zaman dahulu masyarakat yang yang tinggal di perkampungan limo koto ini  mempunyai 5  suku yaitu ; Tanjung, Koto, Melayu, Pili dan Caniago. Atas dasar kesepakatan maka diberilah nama perkampungan tersebut Limo Koto yang artinya terdapat lima suku yang mendiami  perkampungan tersebut.

  1. 7.      Nagari Ganggo Hilia.

Pada dahulu sebelum terjadinya perang padri yang dipimpin oleh Peto Syarif yang dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol terjadi pembagian wilayah oleh Ninik Mamak / Tokoh Masyarakat di suatu daerah yang mana daerah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian.  Ninik Mamak / Tokoh Masyarakat sepakat menentukan satu titik untuk nenetukan daerah yang akan dibagi yang kemudian menjadi daerah hilir dan daerah mudik. Pada saat itu salah seorang Tokoh Masyarakat beserta Ninik Mamak menyebutkan bahwa “ Hinggo Ka Hilia “. Dari kesepakatan itulah mereka menyempurnakan kata Hinggo tersebut menjadi kata GANGGO, sehingga mereka menamakan daerah tersebut dengan Nama  GANGGO HILIA yang kemudian menjadi nama nagari sampai sekarang.

  1. 8.      Nagari Ganggo Mudiak

Pada dahulu sebelum terjadinya perang padri yang dipimpin oleh Peto Syarif yang dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol terjadi pembagian wilayah oleh Ninik Mamak / Tokoh Masyarakat di suatu daerah yang mana daerah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian.  Ninik Mamak / Tokoh Masyarakat sepakat menentukan satu titik untuk nenetukan daerah yang akan dibagi yang kemudian menjadi daerah hilir dan daerah mudik. Pada saat itu salah seorang Tokoh Masyarakat beserta Ninik Mamak menyebutkan bahwa “ Hinggo Ka Mudiak “.Dari kesepakatan itulah mereka menyempurnakan kata Hinggo tersebut menjadi kata GANGGO, sehingga mereka menamakan daerah tersebut dengan Nama  GANGGO MUDIAK yang kemudian menjadi nama nagari sampai sekarang.

  1. 9.      Nagari Koto Kaciak

Berasal dari sebuah perkampungan yang kecil. Kampung kecil tersebut lama kelamaan berkembang dan dihuni oleh banyak penduduk. Dari perkembangan kamoung tersebut, para tokoh masyarakat dan ninik mamak menyepati untuk pemberian  nama kampung mereka dengan nama  KOTO KACIAK.

  1. 10.    Nagari Tanjung Beringin

Menurut hikayat/cerita yang didapat dari tokoh masyarakat, ninik mamak Kenagarian Tanjung, dahulu terjadi  perang adat yang mana mereka melarikan diri ke rimba (hutan). Dalam pelarian mereka menemukan satu daerah untuk perlindungan  mereka atau tempat KALUA E, begitu orang sering menyebutnya pada waktu itu yaitu TAMPEK KALUA E (Tempat Keluarnya) karena daerah itu aman dan sejuk maka mereka membuat pemukiman untuk tempat tinggal dengan sebutan KALUAI. Beberapa waktu kemudian tumbuhlah  sebatang  pohon beringin yang rindang di ujung tanjung (daerah ketinggian diantara dua batang aia/sungai), pohon beringin tersebut digunakan masyarakat untuk tempat berteduh yang lama kelamaan mereka menyebut nama pemukiman mereka dari kata Kaluai menjadi Tanjung Beringin  dan masih disebut sampai sekarang

  1. 11.    Nagari Jambak

Pada dahulunya menurut hikayat dan cerita tokoh masyarakat Nagari Jambak, mula-mulanya satu kaum yang datang dari pagaruyuang yang bernama rajo Syahbandar dan adiknya perempuan yang bernama Intan Beludu dan bersuku jambak satu lagi Sutan Nurul alam dan Puti sangkar bulan yang bersuku mandahiling melalui bukit gadang dan turun pada satu tempat  yang bernama pancuran ruyung yang sekarang adalah kelarasan sundatar dari sana mereka berangkat meninggalkan tempat akan membuat perkampungan yang mereka namakan banio tinggi, setelah lama menetap di banio tinggi maka rajo Syahbandar kawin dengan putri sangkar bulan dan Sultan Nurul alam dan Puti Intan beludu, pindah membuat perkampungan baru mereka berangkat serombongan yang berjalan menelusuri hulu sungai batang sumpur  dan tibalah di sebuah bukit kecil yang berbentuk kuburan yang bernama kubua panjang lalu istirahat minum dan makan sirih jatuh lah tutup kapur sadahnya kedalam lubuk yang sangat dalam mereka menyebut jatuh nya sekaping maka berlanjut menjadi Lubuk Sikaping setelah selesai istirahat  mereka melanjutkan perjalanan kearah barat menyeberangi batang sumpur  dan sampai lah pada satu tempat yang mereka beri nama bukit sangkar puyuh yang sekarang disebut Nagari Jambak.

  1. 12.    Nagari Durian Tinggi

Ada sekeluarga (kaum) datang dari sikaduduk Rao,menemui Datuk Majo Indo di Pauh Ujuang Tanjuang bersuku orang tersebut di jadikan anak Sako oleh Dt. Majo Indo, maka mufakatlah Dt. Majo Indo dengan Dt. Basa untuk mencarikan tempat yaitu Durian Tinggi, karena itu daerah tersebut ada sebatang Durian yang amat Tinggi, mereka  di beri Sako Dt. Majo  Batuah.

  1. 13.    Nagari Pauah

Nama Pauah berasal dari nama jenis tanaman pohon yang berbuah asam yang  sangat dogemari. Konon dahulunya banyak pohon ini tumbuh subur dan mempunyai batang yang sangat besar-besar. Atas kebiasaan inilah nenek moyang masyarakat nagari memakai dan tutur bahasa Pauah. Nenek Moyang Nagari Pauah Cantik dan Molek yang sampai sekarang masih mempunyai Kampung Tua yang dikelilingi oleh Bukit Gadang (Bukit Barisan) dan Bukit Kaciak (Bukit Kecil) Nagari Pauah memiliki Induak  Nan  Salapan yaitu :

  1. Urang Tuo Batigo (Datuak Majoindo, Datuak Bandaro (kemenakan dari Datuak Majoindo) dan Datuak Rajo Batembang (Anak menurut Adat yang berlaku piliang).
  2. Mamak Sara (Imam Khatib Rajo, Imam  Marajo, Khatib Bagindo Ali)
  3. Mamak Adat (Tuo Bainduak Koto, Tuo Bainduak Kampuang Paraweh, Tua Bainduak Rajo Manyusun, Tuo Bainduak Taluak Ambun, Tuo Bainduak Khatib Rajo, Tuo Bainduak Sutan Kumalo, Tuo Bainduak Piliang dan Tuo Bainduak Kampuang Ateh)

Puti Sangka Bulan adalah Nenek Moyang Nagari Pauah (Cantik dan Molek), Ketrurunan inilah adalah bersuku Mandahiling, Suami Rajo Syahbandar yang berasal dari keturunan Luhak Agam Pagaruyuang, sepanjang Adat Nagari Pauh hanya ada 2 suku yaitu suku Mandahiling dan piliang.Ketika berlakunya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah Nagari yang aplikasinya tahun 1983, 3 jorong tersebut merupakan system  pemerintahan terendah yakni pemeritah Nagari, sedangkan, Nagari Pauh merupakan kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang di kelola oleh Kaum Adat.  Setelah di berlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang kepada Daerah untuk mengatur pemerintahan  terdepan sesuai dengan kreatifitas masing-masing provinsi sumatra barat di tetapkan system pemerintahan terdepan yaitu pemeritahan Nagari yang diatur dalam pemerintahan Daerah propinnsi Sumatra Barat Nomor 09 Tahun 2000, sehingga pemerintahan tersebut dinamakan dengan Nagari dan dalam pelaksanaannya bernuansa fisikolofi “ Adat Basandi Syara’ dan Syara’ Basandi Kitabullah”

  1. 14.    Nagari Aia Manggih

Menurut cerita turun temurun yang sudah melengenda ditenagah-tengah masyarakat Nagari Aia Manggih, Nagari Aia Manggih telah didiami lebih kurang 4 abad yang lalu bersama datangnya VOC di Indonesia. Dimasa perpindahan penduduk di alam Bahasa Minang Kabau dalam perluasan daerah dan mencari tempat tinggal yang baru. B ermula dari pendatang pertama  yang datang dimana terdapat sebatang pohon manggih (Manggis) yang sangat besar berdaun lebat dan rimbun dan berbuah sangat banyak yang tumbuh ditepi batang air (Sungai) didataran yang subur di kaki bukit gadang (bukit barisan). Ditempat itu mereka   berrmula bermukim sehingga dinamai daerah tersebut Batang Aia Manggih (Batang Air Manggis) yang konon menurut sejarah dari para orang tua-tua, pendatang pertama tersebut berasal dari Utara Nagari Lasuang Batu Suku Mandah Nan Hilang ( Mandahiling ) yang kemudian bertambah menjadi 4 Kampung yaitu ; Ambacang Anggang, Rumah Nan XXX, Kampung Nan VI dan Padang Sarai yang dipimpin oleh Pucuk Adat yang bergelar DATUAK SATI.

  1. 15.    Nagari Sundata

Menurut cerita/hikayat dari  Tokoh Masyarakat  Nagari Sundata berawal dari kedatangan seorang Raja yaitu seorang Raja Syahbandar yang turun dari Kerajaan Pagaruyung Ujung Darek Kapalo Rantau dan Raja tersebut mencari dataran tinggi yang belum ada penghuninya sama sekali, supaya di dataran tinggi tersebut anak cucu  raja tersebut dapat tinggal dan menetap sehingga dinamakanlah Banio Tinggi.

Dengan berkembangnya cucu serta kemenakan dari Raja tersebut, maka mulailah mereka berusaha untuk mencari nafkah hidup bagi keluarga dan seluruh dataran yang ada mereka tanami dengan tanaman yang bernama DASUN. Maka sejauh mata memandang dataran-dataran tersebut penuh dengan tanaman Dasun sehingga dinamailah dengan Sundata (Tanaman Dasun Yang Datar).

  1. 16.    Nagari Panti

Penamaan Panti berasal dari Kata pantai karena menurut para tokoh masyarakat dan ninik mamak Panti, Nagari Panti ini seperti sebuah pantai yang luas sehingga apabila ingin melihat pantai dapat dilihat dari kampung maninjau  panti. Kata pantai tersebut lama kelamaan menjadi Panti karena memang wilayah Panti tak memiliki Pantai, Cuma daerah Panti menyerupai pantai sehingga berubahlah kata pantai tersebut menjadi PANTI.

  1. 17.    Nagari Simpang Tonang

Menurut informasi yang didapat dilapangan, bahwa pada dahulunya terdapat sebuah persimpangan yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang hidup rukun, damai dan tenang.

Karena lama kelamaan daerah yang mereka huni bertambah penduduknya dan semakin ramai maka para ninik mamak dan pemuka masyarakat yang menghuni daerah persimpangan tersebut sepakat untuk memberi nama mereka dengan nama Simpang yang Toang (Simpang yang tenang).

Untuk menyempurnakan penamaan daerah mereka, maka Simpang yang tonang tersebut mereka sempurnakan lagi menjadi Sipmang Tonang yang mana artinya adalah Sebuah persimpangan yang tenang.

  1. 18.    Nagari Cubadak
  • Fersi I  :    Berasal dari sebuah nama buah-buahan yaitu cubadak yang bergetah banyak. Cubadak ini dalam bahasa indonesia adalah Nangka dimana Nangka ini  cukup banyak mengandung getah.
  • Fersi II   :    Nagari ini memiliki ciri khas tersendiri, yang tidak dimiliki oleh nagari lain. Penduduknya mayoritas Mandahiling. Bahasa yang digunakan Bahasa Mandahiling pula dengan logat terkenalnya kanen. Sementara dalam adatnya mereka memakai adat Minang Kabau.

Dalam sistem perkawinan memakai adat sumando. Hal ini sejarahnya diawali dari Pemerintahan pertama Raja Sontang beserta kaumnya di koto tinggi terletak 1,5 Km dari Ulu Sontang sekarang.

Raja pertama bernama Raja Gunung Maleha di Koto Tinggi selanjutnya Raja Sipahutar, kemudian Raja Labiah dan barulah sejak itu bernama Raja Sontang.

Raja-raja ini beserta kaumnya berbahasa Mandahiling dan adat istiadatnya Manjujur yaitu mengambil garis keturunan dari Bapak. Kata Sontang berasal dari kata Ontang yang berarti yang dibawa bersama-sama dan kemudian berubah menjadi kata Sontang dan rajanya pada waktu itu disebut Raja Sontang atau Raja yang disamakan.

Raja Sontang disamakan dgn Raja Lelo di Sikaduduk dan berubah adat istiadat menjadi adat istiadat Minang yang disaksikan oleh utusan khusus Raja Pagaruyung yang sengaja diutus kedaerah itu.

Dan merubah adat istiadat dari Manjujur keadat istiadat Minang yaitu Sumando sementara bahasanya tetap bahasa mandahiling dengan logat yang khas.

Perpindahan Raja Sontang ke Cubadak dimulai setelah mendapatkan daerah temuan baru oleh pegawai raja yang bernama Sigadumbang.

Bukit Sontang yang kemudian bernama Cubadak seterusnya Simpang Tonang, Silalang, Lanai Sinuangon dan lainnya.

Karena wilayah baru lebih luas dari wilayah Sontang maka Tengku Raja Sontang pindah ke Cubadak. Maka jadilan Cubadak sebagai perkampungan besar, saat ini dengan jumlah penduduk 14.357 jiwa.

Namun demikian Raja Sontang tetap datang ke Sontang. Saat ini yang menjabat Raja Sontang bertempat tinggal di Pasar Cubadak. Karena Cubadak merupakan daerah temuan, maka Sontang adalah daerah “Natoras” dalam bahasa Indonesia artinya yang tua.

  1. 19.    Nagari Padang Gelugur

Berasal dari Kata Asam Gelugur dan Ilalang. Daerah ini dahulunya berupa ilalang yang sangat subur dimana disekitar padang ilalanmg tersebut tumbuh seb atang pohon asam gelugur. Ilalang yang tumbuh berdampingan dengan pohon asam gelugur ini tingginya hampir menyamai tinggi dari pohon asam gelugur tersebut. Berdasarkan hasil musyarawah para tokoh masyarakat dan ninik mamak maka diberikan nama untuk Nagari Padang Gelugur.

  1. 20.    Nagari Lansek Kadok

Dahulu ada sebuah daratan rendah dimana tumbuh dan hidup sebatang pohon lansek sejenis pohon buah-buah (duku) yang tumbuh berdampingan dengan pohon dodok. Pohon lansat yang tumbuh dekat pohon dodok tersebut sering buah walaupun tidak pada musimnya, dimana dibawah pohon lansat dan pohon dodok  tersebut pertama kali orang mendirikan sebuah rumah.

  1. 21.    Nagari Lubuk Layang

Dahulu terdapat sebuah lubuah (sungai yang dalam) atau sebuah pemandian bagi keluarga raja dilembah perkampungan dimana sungai tersebut mempunayi air yang sangat jernih sehingga kelihatan bebatuan yang terdapat pada dasar sungai tersebut. Lubuka atau sungai ini sangat te duh oleh pepohonan yang tumbuh disekitarnya. Diatas permukaan lubuak atau sungai ini sering beterbangan burung layang-layang. Penamaan Lubuak Layang ini terkenal karena Lubuak yang banyak burung layang-layangnya yang lama kelamaan masyarakat memberikan nama Lubuak Layang sehingga menjadi menjadi nama sebuah nagari yaitu LUBUAK LAYANG.

  1. 22.    Nagari Tanjung Betung

Dahulu terdapat sebuah tanjung yang menjorok yang banyak ditumbuhi oleh pohon betung. Bvetung adalah semacam pohon bambu yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan diantaranya untuk membuat pagar. Pohon bambu ini banyak tumbuh dan menjorok kearah tanjung sehingga masyarakat memberikan nama untuk nagari mereka Tanjung Betung.

  1. 23.    Nagari Padang Mentinggi

Nagari Padang Mentinggi adalah Taratak menjadi kampung, kampung menjadi Nagari, pada setiap kampung di tumbuhi Padang ilalang yang sangat   luas, di sini terlahir seorang manusia yang sangat Kiramat yaitu Tuaku Rao dan Bagindo Suman bertepatan di Jorong I Padang Mentinggi, dalam sejarah perjuangan Tuanku Rao dan Bagindo Suman melawan penjajahan kolonial Belanda dengan pola perang Paderi, pada waktu itu Tuanku Rao terkepung oleh pasukan Belanda, dalam situasi tersebut Tuanku Rao sulit keluar dalam kepungan pasukan Belanda, pada saat terkepungnya Tuanku Rao, maka tumbuhlan Padang Ilalang yang sangat tinggi sehingga sulit pasukan Belanda untuk menemukan Tuanku Rao, dan Tuanku Rao membangun benteng di tengah hamparan Padang Ilalang yang sangat luas tersebut. Maka  dibuatlah nama Nagari dari kata Padang Mentinggi.

  1. 24.    Nagari Tarung-tarung

Pada suatu waktu dizaman dahulu beberapa kelompok masyarakat yang berada diatas bukit Sijangkang yang mana diwaktu itu tidak ada untuk dimakan atau dibuat untuk di gulai atau untuk dibuat lauk pauk.  Dari situ mereka menemukan sebuah batang terong yang buahnya sangat besar.

Dari beberpa orang dimasing-masing digulai dan dimakan tidak habis-habis. Berangkat dari penemuan tersebut mereka sepakat untuk memberi nama nagari atau daerah mereka TARUANG-TARUANG.

  1. 25.    Nagari Koto Rajo

Pemberian nama Koto Rajo berasal dari para raja yang berasal dari kerajaan Pagaruyung yang dijemput untuk disembah atau dijadikan Raja sehingga menjadikan te rmpat bermukimnya para raja tersebut. Adapun para raja yang dijemput dan disembah tersebut ada empat orang raja yaitu :

  1. Dt. Nachodo Rajo          ( Melayu )
  2. Dt. Majo Pari                   ( Ampu )
  3. Dt. Bandaro                    ( Kondang Kopuah )
  4. Dt. Koto Bangun            ( Mandailing )
  5. 26.    Nagari Languang

Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat bahwa pada dahulunya tumbuhlah sebuah pohon kayu yang sangat rindang. Kayu tersebut mereka namakan dengan pohon languang. Pada suatu ketika banyak orang yang berteduh dan ada beberapa penduduk untuk membuat tempat peristirahatan berupa gubuk-gubuk kecil disekitar pohon tersebut yang lama kelamaan daerah disekitar pohon tersebut menjadi ramai dan terbentuklah sebuah perkampungan.

Suatu ketika para tokoh masyarakat melakukan musyawarah untuk memberi nama kampung mereka. Dari hasil musyawarah tersebut mereka sepakat untuk memberi nama perkampungan mereka dengan nama LANGUANG sesuai dengan nama pohon kayu yang tumbuh ditengah perkampungan mereka tersebut.

  1. 27.    Nagari Koto Nopan

Pada dahulu sebagian masyarakat yang mendiami Nagari Koto Nopan ini berasal dari Kota Nopan Sumatera Utara. Mereka pergi untuk mencari daerah yang baru maka bertemu pada sebuah daerah yang datar yang cocok dijadikan untuk pemukiman. Maka atas kesepakatan masyarakat tersebut mereka sepakat untuk memberi daerah yang mereka temukan tersebut sama dengan nama daerah asalnya yaitu Koto Nopan.

  1. 28.    Nagari Muara Tais

Nagari Muara Tais pertama sekali dihuni oleh orang Batak Kuno yang kemudian turun dari Pagaruyung orang 4 Suku dengam membawa rombongan. Rombongan tersebut menanam labu dihulu air tais yang dahulunya namanya Air Batu Hitam yang lama kelamaan setelah labu yang ditanam tersebut menghasilkan buah dan  besar kemudian direbus dalam jumlah yang banyak. Dalam rebusan labu tersebut airnya berwarna kuning yang disangka oleh penduduk batak kuno menyangka bahwa orang minang banyak yang kemudian penduduk batak kuno tersebut meninggalkan daerahnya.

Dalam peninggalan orang batak kuno tersebut mereka menamakan daerah mereka dengan nama Air Taik yang akhirnya diperbaiki menjadi Air Tais yang muranya juga dinamakan Muara Tais.

  1. 29.    Nagari Pintu Padang

Pada zaman dahulu kala ada sekelompok orang yang datang dari Pagaruyung dan menetap atau tinggal dipinggiran sungai Limbako yang diberi nama Koto Sawah. Lama kelamaan karena orang tersebut bertambah banyak dan untuk meperluas daerah kekuasaan orang tersebut bergerak kearah selatan yang diberi nama dengan Pintu Padang. Sebelum mereka memasuki Pintu Padang tersebut mereka menempuh hamparan padang yang sangat luas berada dipuncak bukit yang tinggi selalu ditiup angin (sekarang dinamakan dengan Bukit Tujuh).

  1. 30.    Nagari Lubuk Gadang

Menurut cerita orang tua nagari Lubuk Layang pada awalnya dating beberapa orang ke Kampung (Lubuk GadanG) untuk mencari tempat pemandian. Dalam pencarian mereka menemukan suatu tempat yang airnya tenag, dalam dan menempati lokasi yang sangat luas (agak menjorok/masuk ke darat) yang kemudian mereka bersama-sama dan sepakat untuk memberikan nama tempat pemandian yang mereka temukan tersebut Lubuak gadang (Lubuk Gadang) dan pada akhirnya tempat tersebut menjadi nama sebuah kampong yang melekat sampai sekarang.

  1. 31.    Nagari Silayang

Pada awalnya penduduka nagari silayang ini berasal dari dua orang bersaudara yakni Siak Sutan dan Sutan Siak yang bergelar rajo Singo Mendeku beserta adik kemenakannya  yang bersuku melayu, berangkat dari Pagaruyung dengan tujuan memperluas daerah dan mendapatkan tanah ulayat. Dari Pagaruyung terus ke arah Barat dan bertemu dengan Sungai Rokan dan menelusurinya hingga ke hulu sehingga sampai  di daerah Sumpur ( Rao Sekarang ). Setelah sampai diteluk mereka terus naik keatas melewati Bukit Barisan dan bertemulah sebatang sungai yang kemudian disebut Batang  Silayang hingga sampai ke hulu sungai tersebut. Namun sebelum mereka sampai kehulu mereka membuat perkampungan di Muara Sungai Mantundak yang dinamakan dengan Kampung Lamo. Asal mula nama Silayang berasal dari kata Indayang dimana ketika berjalan ke hulu sungai Sutan Siak dan Siak Sutan menemukan selembar daun indayang kelapa di titian batu sementara pohon kelapa tidk ada tumbuh ditempat tersebut, maka diberilah nama daerah itu dengan nama SILAYANG.

  1. 32.    Nagari Muaro Sungai Lolo

Penduduk pertama yang men diami daerah ini adalah suku Piliang yakn i Puti Sangkar Wulan dengan rombongannya yang berasal dari Tabek Patah (Pariaman) kemudian singgah di Jambak dan Sundatar (Lubuksikaping) dan tersu mendaki melewati Bukit Barisan dan bertemu dengan hulu sungai Kampar dan terus menelusuri Sungai tersebut kerah hilir sampai rombongan tersebut menemukan daerah daratan yang bagus untuk perkampungan. Setelah membenahi perkam-pungan barulah datang Suku Melayu yang berasal dari Seberuang yang bergelar Datuk Singo Mondenden (Bujang Korih) anak dari Alam Sengkuni yang berasal dari Pagaruyung.

Datuk Singo Mondenden mengaku bahwa kampung yang telah dihuni oleh Suku Piliang dan Suku Mandailing itu adalah tanah ulayatnya setelah beluai memberikan bukti sebatang pohon besar bekas tebangan di dekat Lubuk Muaro. Pertemuan Sungai  Batang Lolo dan Sungai Kampar sehingga suku Piliang dan Suku Mandailing mengakuinya sebagai Mamak dan sejak itu kampung tersebut dinamakan Muaro


BAB V

DATA RUPA BUMI

Berikut ini kami sajikan data rupa bumi  alami yang ada di Kabupaten Pasaman antara lain :

  1. 1.   Sungai

No

KECAMATAN

S U N G A I

1

Kec. Tigo Nagari

1

Air Paku Tunggak

32

Paraan Sirih

2

BT. Kuriman

33

Air Pantau

3

Air Paraman Cigak Putih

34

BT. Kinandam Dareh

4

Air Paraman Cigak Sirah

35

Air Manis -manisan

5

Paraman Cigak

36

Air Paraman

6

Sungai Limau

37

Air Palancah

7

BT. Air Angek

38

Air Garingging

8

Air Takih

39

BT. Malampah

9

Air Jarak

40

Air Pandaringan

10

Anak Air Baco

41

Air Pandaluran

11

BT. Lapo

42

Air Batu Hitam

12

Anak Air Lapo

43

BT. Lindai

13

BT. Landu

44

Air Batu Karuik

14

BT. Maluah

45

BT. Ungka

15

BT. Kumpulan

46

BT. Patimah

16

Air Silang

47

Air Katahanan

17

Air Kilangan

48

BT. Sukun

18

BT. Paraman

49

BT. Barameh

19

BT. Likek Mati

50

Air dingin

20

Air Lundang

51

BT. Talo

21

BT. Langkok

52

Air Pagadih

22

Air Malang

53

Air Tantang

23

Air Landu

54

Air Sobonson

24

Air Caruik

55

Air Bambu

25

BT. Bangan

56

BT. Masang

26

Air Tarantang Tunggang

57

BT. Kilangan

27

Air Cangkuak

58

BT. Kulorian

28

BT. Tapa

59

BT. Sijangek

29

Air Kajai

60

Air Hangat

30

BT. Sarik

61

Air Baung

31

Paraman Sirah

2

Kec. SIMPATI

1

BT. Alahan Panjang

15

Aia Paku

2

Bair Baling

16

Air Bula’an

3

Aia Simpang

17

BT. Sariak

4

BT. Sunai

18

BT. Langkuit

5

BT. Marambung

19

Air Pinang

6

BT. Lasi

20

BT. Kularian

7

BT. Limau Karetan

21

Air BT. Baririk

8

Anak Air Duku

22

BT. Kinandam

9

BT. Simpai

23

BT. Manggia

10

Air Talungguakan

24

BT. Bindalik

11

Aia Ateh Batu

25

BT. Ligi Gadang

12

BT. Ligi Kaciak

26

BT. Kasok

13

Aia Pamiciakan

27

BT. Ligi Kaciak

14

BT. Pulan

28

Aia Marambuang

3

Kec. Bonjol

1

Air Talang

28

BT. Manggani

2

Air Mumpak Kaciak

29

BT. Rambutan

3

Air Mumpak Gadang

30

BT. Sikaciak

4

Air Tandikek

31

BT. Musus

5

Air Abu

32

BT. Alahan Panjang

6

Air Dareh

33

BT. Laring

7

Air Biso

34

BT. Sunai

8

Air Kijang

35

BT. Marambung

9

Air Baling

36

BT. Langkuih

10

Air Simpang

37

BT. Kularian

11

Air TAlang

38

BT. Ligi Kaciak

12

Air Paku

39

BT. Ligi Gadang

13

Air Abu

40

BT. Timaran

14

Air Pamicikan

41

BT. Lasi

15

Air Bula’an

42

BT. Limau Kareh

16

Air Putiah

43

BT. Kinandam

17

Air Tawar

44

BT. Manggila

18

Air Tapa Gadang

45

Bindalik Kaciak

19

Air Tapa HitamAir Angek

46

Bindalik Gadang

20

Air Pinang

47

BT. Kasok

21

Air BT. Baririk

48

BT. Bindalik

22

Air Panao

49

BT. Ambacang

23

Air Talunggukan

50

BT. Simpai

24

Air Ateh Batu

51

BT. Air Talang

25

Anak Air Duku

52

BT. Sariak

26

Sungai Landai

53

BT. Bubus

27

BT. Marumuak

4

Kec. Lubuk Sikaping

1

BT. Sumpur

15

BT. Sopan

2

BT. Anang

16

Air Tabek

3

BT. Pakau

17

BT. Tikalak

4

BT. Silasung

18

BT. Marumuak

5

BT. Paninggalan

19

BT. Pegang

6

BT. Mauah

20

BT. Panjagoan

7

Air Betung

21

Air Mundek

8

BT. Astum

22

BT. Pamenan

9

BT. Dalik

23

Sungai Durian

10

BT. Paraman Dareh

24

Air Kampung Padang

11

BT. Pamikin

25

BT. Pangariang

12

BT. Mapun

26

BT. Sabangka

13

BT. Mapun Sani

27

14

Air Lunak

28

5

Kec. Panti

1

BT. Panti

10

Air Panjang

2

BT. petok

11

Air Mati

3

Air Salo

12

Air Padang

4

BT. Sanik

13

Air Kajai

5

BT. Pagadis

14

BT. Kuamang

6

BT. Mapun

15

BT. Tambangan

7

Air Rambah

16

BT. Piagan

8

BT. Lundar

17

Sungai Sorik

9

Air Lambak

6

Kec. Dua Koto

1

BT. Pasaman

5

Aek Batu Rane

2

BT. Barilas

6

BT. Tuhur

3

BT. Andilan

7

BT. Bahanon

4

BT. Silalang

7

Kec. Padang Gelugur

1

BT. Sontang

2

BT. Rambah

8

Kec. Rao Selatan

1

BT. Beringin

5

BT. Abam

2

BT. Sumpur

6

Air Dareh

3

BT. Nyiur

7

BT. Timbuli

4

Air Gamuruah

8

Air Ruang

9

Kec. Rao Utara

1

BT. Lubuah

27

BT. Kayu Ambon

2

Air Sulang Aling

28

BT. Padang Baigan

3

Sungai Deras

29

BT. Dolok Kijang

4

BT. Asik

30

BT. Hulku Sei. Jantan

5

Air Sontang

31

Air Sidoras

6

Air Rogas

32

BT. Coundong

7

Air Silango

33

BT. Kubangan Badak

8

Air Parlauyan

34

Air Simpang Kalam

9

Air Kiawai

35

Air Kamai

10

Air Sibungkur

36

Air Lakopah

11

Air Mangkais

37

BT. Gelulango

12

Air Mago

38

BT. Tebing Tinggi

13

Air Sikincir

39

BT. Mangkais

14

Air Kubu Tuo

40

BT. Rimbo Salak Lawas

15

Air Tour

41

BT. Kumpal

16

Air Simamurai

42

Air Dingin Gadang

17

Air Pandak

43

Air Butah

18

Air Perais

44

Air Silunau

19

Air Somamonen

45

Air Tingkaruak

20

Air Abam

46

Air Langkuik

21

BT. Tampang

47

Air Sibuhuan

22

BT. Siluar

48

Air Sipahoma

23

BT. Luncung

49

Air Nalemu

24

BT. Siligaro

50

Air Putih

25

BT. Bacahan

51

Air Sitamsiambiring

26

BT. Tojam

52

Air Nabana

10

Kec. Rao

1

BT. Sibinail

8

Air Sikadondong

2

Air Kapesong

9

Air Sinyamuak

3

Air Sogar

10

Losuang Air

4

BT. Cubadak

11

Lurah Harapan Baru

5

BT. Simisuah

12

Lurah Rangkuli

6

BT. Tingkarang

13

Lurah Baypas

7

Air Smaroken

14

Sungai Manis

11

Kec. Mapat Tunggul

1

BT. Sumpur

4

Air Tais

2

BT. Tibawan

5

Air Lobang

3

Air Gagak

6

Air Limbako / Ampolu

12

Kec. MT  Selatan

1

BT. Kampar

8

Air Sialang

2

BT. Lolo

9

Air Sopan

3

BT. Silayang

10

Sungai Tuar

4

BT. Timbulan

11

Sungai Maringging

5

Air Pangian

12

Air Celang

6

Air Mantuadak

13

BT. Pamali

7

Sungai Apan

Sumber : Data Pemerintah Kecamatan

  1. 2.   Gunung / Bukit / Lembah

 No

Kecamatan

Nama Gunung

Tinggi (m)

1

Kec. Tigo Nagari

2

Kec. Simpang Alahan Mati

3

Kec. Bonjol

Ambun

2,060

4

Kec. Lubuk Sikaping

Tambin

2,271

 No

Kecamatan

Nama Gunung

Tinggi (m)

5

Kec. Panti

6

Kec. Dua Koto

Gunung kelabu

700

Gunung Sigapuak

729

7

Kec. Padang Gelugur

8

Kec. Rao Selatan

9

Kec. Rao

10

Kec. Rao Utara

Malenggang

1,630

Gugus Bukit Barisan

11 Kec. Mapat Tunggul

12 Kec. Mapat Tunggul Selatan

Sumber : Data Pemerintah Kecamatan

 

 


BAB  VI

GEOGRAFIS KECAMATAN

  1. 1.     Geografis Kecamatan Tigo Nagari

Kecamatan Tigo Nagari merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman dimana Kecamatan Tigo Nagari mempunyai luas wilayah 352,92  Km2 yang terdiri dari 3 Nagari.

Secara geografis Kecamatan Tigo Nagari berada pada koordinat :

TM0-30                      :  (X)    150746

(Y)    1494728,

Koordinat UTM     : (X)    617680

(Y)   9994728

Koordinat Geodetik :  Lintang   000 2’ 51,65’

Bujur           1000 03’ 27,01“

Kecamatan Tigo Nagari berada pada ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.912 meter diatas permukaan laut dengan luas daerah 352,92 Km2.

Wilayah Kecamatan Tigo Nagari merupakan wilayah atau Kecamatan Barat dari Kabupaten Pasaman yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara       : Kecamatan Lubuk Sikaping dan

Kabupaten Pasaman Barat

Sebelah Timur      :  Kecamatan Simpang Alahan Mati

Sebelah Selatan   :  Kabupaten Agam

Sebelah Barat       :  Kabupaten Pasaman Barat.

  1. 2.     Geografis Kecamatan Simpang Alahan Mati.

Kecamatan Simpang Alahan Mati yang mempunyai luas 69,56 Km2 dengan ketinggian dari permukaan laut 100 – 890 dpl. Kecamatan Simpang Alahan Matri berada pada koordinat

TM0-30                 :  (X)    163347

(Y)    11499286

Koordinat UTM     :  ( X)  630279

(Y)    9999286

Koordinat Geodetik : Lintang     000 00’ 23,35’

Bujur           1000 10’ 14,55“:

Kecamatan Simpang Alahan Mati mempunyai 2 nagari yaitu Nagari Simpang dan Nagari Alahan Mati dan berbatasan dengan :

Sebelah Utara      :  Kecamatan Tigo Nagari

Sebelah Timur     :  Kecamatan Bonjol

Sebelah Selatan  :  Kecamatan Bonjol

Sebelah Barat      :  Kecamatan Tigo Nagari

  1. 3.     Geografis Kecamatan Bonjol

Kecamatan merupakan kecamatan yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Kecamatan ini juga merupakan asal dari pahlawan Tuanku Imam Bonjol.  Kecamatan Bonjol mempunyai luas wilayah seluas 194,32 Km2 yang berada pada dengan posisi koordinat :

TM0-30                 : (X)    168708

(Y)    1498141

Koordinat UTM     : (X)    635640

(Y)    9998141

Koordinat Geodetik       :         Lintang           000 01’ 0,53’

Bujur           1000 13’ 7,94“:

Kecamatan Bonjol berbatasan dengan :

Sebelah Utara       :   Kecamatan Lubuk Sikaping

Sebelah Barat        :   Kecamatan Simpang Alahan Mati

Sebelah Selatan   :   Kabupaten Agam

Sebelah Timur       :  Kabupaten Lima Puluh Kota

  1. 4.     Kecamatan Lubuk Sikaping.

Kecamatan Lubuk sikaping merupakan Ibukota dari Kabupaten Pasaman dimana Kecamatan Lubuk Sikaping berada berbatasan dengan :

Sebelah Utara       :    Kecamatan Panti

Sebelah Selatan   :   Kec. Bonjol dan Kec. Tigo Nagari

Sebel;ah Barat       :   Kec. Tigo Nagari dan Ka. Pas_Barat

Sebelah Timur       :   Kecamatan Mapat Tunggul Selatan

Kecamatan Lubuk Sikaping berada pada Koordinat :

TM0-30                 :  (X)    161250

(Y)    1519196

Koordinat UTM     :  (X)    628182

(Y)    19193

Koordinat Geodetik       :         Lintang           000 10’ 25,02”

Bujur           1000 09’ 6,73 “:

Kecamatan Lubuk Sikaping mempunyai luas 346,50 Km2 denganketinggian  275 – 2.340 meter diatas permukaan laut.

  1. 5.     Kecamatan Panti.

Kecamatan Panti berada pada ketinggian 221 – 1.521 meter dari permukaan laut dengan luas  wilayah 212,95 Km2 yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara       :   Kecamatan Padang Gelugur

Sebelah Selatan   :   Kecamatan Lubuk Sikaping

Sebel;ah Barat      :   Kecamatan Mapat Tunggul Selatan

Sebelah Timur       :   Kecamatan Dua Koto

Letak  Kecamatan  Panti  terletak  pada  dengan koordinat :

TM0-30                 :  ( X)   190724

(Y)    1540008

Koordinat UTM     :  (X)    617655

(Y)    40001

Koordinat Geodetik :     Lintang           000 21’ 42,64”

Bujur           1000 03’ 26,27 “:

Kecamatan Panti dengan alamnya yang masuk ke dalam Hutan Cagar Alam dengan yang dikenal dengan Cagar Alam Rimbo Panti dimana didalam kawasan alam tersebut terdapat sumber air panas. Cagar Alam Rimbo Panti ini dijadikan objek wisata untuk Kabupaten Pasaman.

Di Kecamatan Panti juga terdapat unsur rupabumi yang dibuat oleh manusia yaitu suatru bendungan yang mengalairi persawahan mulai dari Kec. Panti sampai ke Kec. Rao dengan nama Ben Bendungan Panti – Rao.

  1. 6.     Kecamatan Dua Koto

Kecamatan Dua Koto yang merupakan daerah paling barat dari Kabupaten Pasaman dimana luas wilayah Kecamatan Dua Koto seluas 360,63 Km2 yang berbatasan langsung  dengan :

Sebelah Utara      :   Kab. Madina Prop. Sumut

Kec. Rao dan Kec. Rao Selatan.

Sebelah Selatan  :   Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat

Sebel;ah Barat     :   Kec. Gunung Tuleh  Kab. Pas-Barat

Sebelah Timur     :   Kec. Panti dan Kecamatan Pd. Gelugur

Kecamatan Dua Koto berada pada ketinggian 300 – 2.172 meter dari permukaan laut dengan posisi koordinat sebagai berikut :

TM0-30                      (X)    137168

(Y)    1538891

Koordinat UTM     :  (X)    604101

(Y)    38882

Koordinat Geodetik :     Lintang           000 21’ 06,25”

Bujur           990 56’ 7,84 “:

  1. 7.     Kecamatan Padang Gelugur

Kecamatan Padang Gelugur merupakan pemekaran dari Kecamatan Panti dimana luas wilayah seluas adalah 159,95 Km2 dan berada pada ketinggian 250 – 1.220 meter dari permukaan laut dengan posisi Koordinatnya berada pada :

TM0-30                  :  (X)    148647

(Y)    1449664

Koordinat UTM     :  (X)    615577

(Y)    9949672

Koordinat Geodetik :     Lintang           000 27’ 18,9”

Bujur           1000 02’ 19,1 “

  1. 8.     Kecamatan Rao Selatan

Kecamatan mempunyai luas wilayah seluas adalah 338,98 Km2 dan berada pada ketinggian 252 – 1.100 meter dari permukaan laut.

Kecamatan Padang Gelugur juga merupakan Pemekaran dari Kecamatan Panti yang berada pada  posisi koordinat :

TM0-30                 :  (X)    149663

(Y)    1555864

Koordinat UTM     :  (X)    616591

(Y)    55854

Koordinat Geodetik       :         Lintang           000 30’ 18,9”

Bujur           1000 02’ 51,92 “

  1. 9.     Kecamatan Rao

Kecamatan Rao merupakan kecamatan induk dari Kecamatan Rao Selatan, Rao Utara, Mapat Tunggul dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan yang dahulunya bernama Kecamatan Rao Mapat Tunggul. Kecamatan Rao terjadi tiga (tiga) kali pemekaran kecamatan yaitu :

  1. Kecamatan Rao dimekarkan menjadi Kecamatan Mapat Tunggul
  2. Dari Kecamatan Mapat Tunggul kemudian dimekarkan lagi menjadi Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.
  3. Kecamatan Rao yang menjadi Kecamatan induk dimekarkan kembali menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Rao Utara dan Kecamatan Rao Selatan.

Adapun luas kecamatan Rao sekarang adalah 236,18 Km2 dengan  ketinggian 250 – 1.220 dpl yang terletak pada koordinat :

TM0-30                 :  (X)    146350

(Y)    1562086

Koordinat UTM     :  (X)    613277

(Y)    62075

Koordinat Geodetik       :         Lintang           000 33’ 41,43”

Bujur           1000 01’ 04,76 “

Kecamatan Rao merupakan Kecamatan dimana berasal seorang pahlawan yang bernama Tuanku Rao.

Kecamatan Rao berbatasan dengan :

Sebelah Utara          :    Kabupaten Madina Prop. Sumut

Sebelah Selatan      :    Kecamatan Rao Selatan

Sebelah Timur         :    Kec. Rao Selatan dan Rao Utara

Sebelah Barat          :    Kecamatan Dua Koto

  1. 10.   Kecamatan Rao Utara

Kecamatan Rao Utara merupakan Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Rao dimana terletak pada titik koordinat :

TM0-30                 :  (X)    146918

(Y)    1570353

Koordinat UTM     :  (X)    613842

(Y)    70340

Koordinat Geodetik :     Lintang           000 38’ 10,65”

Bujur           1000 01’ 23,10 “

Kecamatan Rao Utara mempunyai luas lebih kurang 598,63 Km2 dengan ketinggian 360 – 1.886 darei permukaan laut. Kecamatan ini juga mempunyai tiga Nagari yaitu : Nagari Koto Rajo, Nagari Languang dan Nagari Koto Nopan.

Di Kecamatan Rao Utara terdapat sebuah Gunung yang bernama Gunung Malenggang dengan ketinggian 1.630 dan dilintasi oleh bukit barisan.

Kecamatan Rao Utara berbatasan dengan :

Sebelah Utara           :   Kab. Madina dan Kab. Padang Lawas

Prop. Sumut

Sebelah Selatan       :   Kec. Rao Selatan da Kecamatan Rao

Sebelah Timur          :   Kecamatan Mapat Tunggul

Sebelah Barat           :   Kecamatan Rao

  1. 11.    Kecamatan Mapat Tunggul

Kecamatan Mapat Tunggul yang dahulunya merupakan satu Kecamatan dengan Kecamatan Rao Mapat Tunggul dan setelah pemekaran diberi nama Kecamatan Mapat Tunggul yang terlertak di ketinggian 150 – 2.281 dari atas permukaan laut. dengan luas wilayah seluas 605,29 Km2 dengan ibukota Kecamatan Guo Siayuang

Kec. Mapat Tunggul berbatasan dengan daerah :

Sebelah Utara          :   Prop. Sumatera Utara

Sebelah Selatan      :   Kecamatan Mapat Tunggul Selatan

Sebelah Timur          :   Kabupaten Rokan Hulu Prop Riau

Sebelah Barat           :   Kecamatan Rao Utara

Kecamatan Mapat Tunggul mempunyai luas lebih kurang 605,29 Km2 dengan ketinggian dari permukaan laut 150 – 2.281 meter yang berada pada koordinat :

TM-30                   :  (X)    159741

(Y)    1565122

Koordinat UTM     :  (X)    626665

(Y)    65114

Koordinat Geodetik :     Lintang           000 35’ 20,36”

Bujur           1000 08’ 17,86 “

  1. 12.   Kecamatan Mapat Tunggul Selatan

Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Mapat Tunggul yang merupakan Kecamatan paling Timur dari Kabupaten Pasaman. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan beribukota Silayang dengan mempunyai 2 nagari yaitu Nagari Silayang dan Nagari Muaro Sungai Lolo.

Kecamatan ini terletak pada ketinggian 150 – 2.281 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah 471,72 Km2 dengan koordinat kantor Camat terletak pada koordinat :

 

TM0-30                 :  (X)    165738

(Y)    1554146

Koordinat UTM     :  (X)    632664

(Y)    54140

Koordinat Geodetik       :         Lintang           000 29’ 22,99”

Bujur           1000 11’ 31,84 “

Kecamatan ini berbatasan dengan :

Sebelah Utara         :   Kecamatan Mapat Tunggul

Sebelah Selatan     :   Kecamatan Bonjol

Sebelah Barat         :   Kecamatan Panti, Lubuk Sikaping

Padang Gelugur, Rao Selatan

Sebelah Timur         :   Kabupaten Lima Puluh Kota dan

Kabupaten Kampar Prop. Riau

Motivator Partisipasi Masyarakat Mengikuti Pemilu 2014


logo partai 2014c

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kita. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun kedepan.

Pada saat ini pemilu secara nasional dilakukan dua macam yaitu pemilihan anggota legislatif (Pileg) dimana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif baik anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Disamping itu diselenggarakan pula Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung oleh rakyat sesudah Pemilihan anggota legislatif dilaksanakan.

Selain hal tersebut masing-masing daerah juga dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakilnya yang langsung dipilih oleh rakyatnya juga.

Penyelenggaraan pemilu yang selama ini terkesan kaku, dengan segala kompleksitas persoalan yang mengiringinya, bagi beberapa kalangan, tentu mendatangkan kejenuhan. Intrik politik yang dibarengi kecurangan dengan menghalalkan berbagai cara, bisa memunculkan sikap apatisme pada proses pemilu itu sendiri. Dalam konteks ini, membayangkan sebuah pemilu yang bisa menghibur dan membuat semua orang menjadi senang, bukan sekadar pemilihan (election), namun menjadi sebuah pesta demokrasi yang menghibur (electainment) menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemilu.

Mengutip petikan wawancara Ketua KPU, Husni Kamil Manik ketika berbincang dengan pimpinan redaksi dan para pewarta Jawa Pos, di kantor Jawa Pos, Gd. Graha Pena, Jakarta, Kamis (14/2/2013) yang lalu,  tentang harapannya bahwa pemilu itu bukan hanya intrik politik, adu strategi antar kandidat untuk menjadi pemenang. Tapi harusnya juga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, sebagai sebuah pesta demokrasi, sebagai hiburan. Jangan lagi ada kekerasan, yang ada adalah kegembiraan. Jika penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana seperti apa yang dibayangkannya, menurut Husni, tingkat partisipasi masyarakat juga pasti akan tinggi.

Hal ini kemudian menjadi target bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana amanat dari Undang – Undang NKRI tersebut. Dengan keyakinan itu pula, KPU secara gamblang  memprediksi pada Pemilu 2014 nanti, tingkat partisipasi masyarakat diharapkan bisa mencapai minimal 75 persen. Angka peningkatan partisipasi masyarakat dapat terwujud  secara kuantitas maupun kualitas.

Untuk mencapai target tersebut, KPU akan menggagas program-program yang bisa dinikmati oleh masyarakat, namun dengan biaya yang relatif murah. Salah satu program yang akan menggelar oleh KPU berupa kegiatan “jalan sehat untuk pemilu sehat” yang diikuti serentak oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota se-Indonesia. Ide tersebut dianggap tidak mahal, namun menyenangkan banyak orang. Dan tidak menutup kemungkinan dilaksanakan kegiatan lain, misalnya mengadakan event-event olahraga, atau apa saja. Intinya kegiatan yang bisa menggiring persepsi dan pemahaman semua orang bahwa pemilu itu sesuatu yang menghibur bagi masyarakat.

KPU tentu saja tidak dapat mewujudkan gagasan menjadikan pemilu sebagai sebuah electainment itu sendirian. Semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu, harus turut memainkan perannya masing-masing dengan elegan dan cara-cara yang soft.

Di lain pihak, kekuasaan pemerintahan yang ada saat ini tidak terlepas dari perjalanan politik di masa lalu. Hadirnya penguasa ataupun para oposisi tidak serta merta muncul tanpa proses politik. Mereka muncul setelah melalui proses panjang sejarah yang dilaluinya lewat political struggle (pertarungan politik), ideology diffuses (pembauran ideologi), international conspiracy (konspirasi internasional), serta aksi-aksi politik lainnya. Hingga akhirnya seperti layaknya hukum barbar, siapa yang kuat maka merekalah yang bertahan. Gambaran dan peta perpolitikan di Indonesia saat ini tidak lepas dari peran dan fungsi partai politik dan masyarakat sendiri sebagai pelaku politik.

Partai politik dalam hubungannya dengan sistem sosial politik memainkan berbagai fungsi, salah satunya pada fungsi input, dimana partai politik menjadi sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekruitmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan. Lalu apa sajakah sebenarnya fungsi partai politik dalam hubungannya dalam kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum atau pemilu, apabila melihat keadaan sekarang dimana partai politik telah dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang merasa bahwa partai politik tidak lagi membawa aspirasi masyarakat melainkan keberadaannya hanya dianggap sebagai kendaraan politik yang dipakai oknum-oknum tertentu. Terlebih jumlah partai selama ini sangat fluktuatif dan tidak jarang membingungkan masyarakat awam.

Periode  awal kemerdekaan, partai politik dibentuk dengan derajat kebebasan yang luas bagi setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik. Bahkan, banyak juga calon-calon independen yang tampil sendiri sebagai peserta pemilu 1955.  Sistem multipartai terus dipraktikkan sampai awal periode Orde Baru sejak tahun 1966. Padal pemilu 1971, jumlah partai politik masih cukup banyak. Tetapi pada pemilu 1977, jumlah partai politik mulai dibatasi hanya tiga saja. Bahkan secara resmi yang disebut sebagai partai politik hanya dua saja, yaitu PPP dan PDI. Sedangkan Golkar tidak disebut sebagai partai politik, melainkan golongan karya saja.

Grafik 1. Jumlah Partai Peserta Pemilu Tahun 1955—2009

        Tidak jarang banyaknya partai politik yang membingungkan masyarakat dan adanya partai tidak lagi memiliki fungsi seperti yang mereka harapkan membuat masyarakat menjadi kurang motivasi untuk berperan sebagai pemilih dalam pemilu dan cenderung menjadi golput (golongan putih) yang menolak memilih.

Dalam setiap Pemilu, masalah Golongan Putih (Golput) sering menjadi wacana yang hangat dan krusial. Meski tidak terlalu signifikan, tetapi ada kecenderungan atau trend peningkatan jumlah Golput dalam setiap pemilihan. Bahkan Golput adalah jumlah terbesar di hampir setiap pemilihan di gelar.

Hasil survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) merata-ratakan total partisipasi politik rakyat dalam Pilkada sekitar 60 persen atau dengan kata lain rata-rata jumlah Golput mencapai 40 persen.

Sejatinya Golput adalah fenomena yang alamiah. Fenomena ini ada di setiap pemilihan umum di manapun itu, tidak terkecuali di Amerika Serikat. Hanya saja, tentunya hal ini di batasi oleh jumlahnya. Di hampir setiap pemilihan, jumlah Golput akan di anggap sehat jika jumlah Golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah Golputnya melampaui titik itu, mencapai kitaran 40 persen.

Bagi sebagian kalangan, jumlah ini dinilai normal dalam penerapan sistem demokrasi di sebuah Negara. Karena adalah mustahil untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam Pemilu mencapai 100 persen. Begitupun, besar kecilnya jumlah Golput akan sangat tergantung dan maksimal tidaknya upaya yang dilakukan.

Dalam makalah ini kami juga akan membahas tentang bagaimana sebenarnya partisipasi politik kaum miskin pada masa demokrasi yang dianut dan diyakini (dapat membawa banyak aspek positif untuk menata kehidupan suatu bangsa dan negara yang lebih baik) di banyak negara-negara berkembang terutama negara kita, Indonesia. Kini pintu partisipasi politik telah terbuka lebar, tetapi apakah pintu itu benar-benar bisa dilewati oleh siapapun? Apakah rakyat miskin yang diliputi segudang masalah dan tuntutan, dengan keadaan yang kumuh, bodoh dan lemah bisa masuk melewati pintu itu? Jikalau bisa bagaimana caranya? Lalu apakah suara mereka yang menyerukan tuntutan adanya perhatian intensif dari pemerintah atas kebutuhan dan keinginan mereka benar-benar dapat terealisasikan? Jika tidak, permasalahan apa yang ada? Rintangan apa yang yang mengahambat? Apakah dari rakyat miskin itu sendiri ataukah dari pemerintah?

Kita ketahui bahwa sebelum reformasi, sistem politik yang berlangsung di Indonesia adalah sistem politik yang tertutup, partisipasi masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang remeh dan tidak terlalu penting bagi pemerintah. Pemerintah selalu yakin bahwa dialah satu-satunya aktor yang benar-benar tahu akan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Atas nama pembangunan dan kesejahteraan yang ditafsirkan sepihak oleh pemerintah, kebijakan publik acapkali membawa malapetaka bagi masyarakat karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan tersebut. Tidak adanya ruang dalam proses pembuatan kebijakan publik mengakibatkan kebijakan publik yang dibuat seringkali tidak sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat.

Di masa lalu (Orde Baru), aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik sangat terbatas dan hanya berkisar di lingkaran kecil elit birokrasi dan militer. Sehingga beragam artikulasi kepentingan di luar birokrasi lebih banyak ditanggapi melalui proses klientelisme atau penyerapan (absorsi) tanpa proses pelibatan aktor extra state.

Dalam posisi seperti itu, masyarakat hanya dibutuhkan apabila diundang (invited space) oleh birokrasi negara. Atau bahkan, lebih banyak dilibatkan dalam kerangka mobilisasi dibandingkan partisipasi. Setelah reformasi digulirkan pada tahun 1998, aktor-aktor yang terlibat dalam proses politik semakin plural dan semarak. Kalau di masa lalu, aktor politik yang dominan hanyalah birokrasi dan militer, maka saat ini aktor yang terlibat sangat beragam dan tersegmentasi menurut garis profesi, kelas, kelompok, kepentingan dan lain-lain.

Dengan lahirnya reformasi, ada dua perubahan besar yang terjadi di Indonesia yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Dengan adanya demokrasi, tuntutan membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat menjadi sesuatu yang tak terelakkan lagi. Dalam sistem politik demokratis, perumusan kebijakan publik mensyaratkan hal-hal mendasar yang sebelumnya terabaikan, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Jika dalam sistem politik tertutup dan otoriter (baca: rezim orde baru) proses pembuatan kebijakan publik lebih beorientasi kepada kepentingan negara (state oriented), maka dalam sistem politik terbuka dan demokratis ini proses kebijakannya lebih diorientasikan untuk kepentingan masyarakat (society oriented). Kalau kita ingin menjadikan demokrasi sebagai ruh perubahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maka keterlibatan dan keterwakilan publik dalam proses-proses kebijakan harus diperkuat karena demokrasi dan good governance pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana mengejawantahkan kehendak dan kebutuhan publik ke dalam kebijakan .

Lalu masyarakat yang bagaimanakah yang dimaksud? Siapa sajakah mereka? Apakah rakyat miskin yang termarginalkan itu juga termasuk di dalamnya?

 

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penyusunan makalah ini penulis mengajukan beberapa perumusan masalah, yaitu:

  1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat saat ini?
  2. Bagimana fungsi partai politik dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengikuti  Pemilu khususnya sebagai pemilih?
  3. Bagaimana mainset yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu?
  4. Bagaimana mencegah kecurangan Pemilu?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan makalah ini adalah:

  1. Menyampaikan gambaran partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
  2. Menyampaikan gagasan fungsi politik yang masih menjadi daya tarik bagi masyarakat.
  3. Memberikan gambaran kesiapan KPU dalam mengemas penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan mencapai sasaran demokrasi.
  4. Memberikan saran agar masyarakat mau berpartisipasi dalam pemilu.
  5. Terbentuknya opini positif masyarakat terhadap pentingnya berpartisipasi dalam pemilu.
  6. Terciptanya Pemilu yang bersih, transparan dan kredibel.

Karya tulis ini diharapkan bermanfaat:

  1. Bagi pemerintah, sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan mengenai pemilu dan partai politik;
  2. Bagi partai politik, sebagai referensi dan masukan mengenai bagaimana memaksimalkan fungsi-fungsi partai dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
  3. Bagi KPU, sebagai perbandingan terhadap perencanaan dan penyusunan rangkaian program dan tahapan kegiatan Pemilu;
  4. Bagi masyarakat, sebagai wacana dan motivasi dalam mempersiapkan diri menjadi pemilih dalam Pemilu 2014;

1.4 Metodologi Penulisan

        Metode penulisan yang dilakukan penulis adalah: pertama, melakukan perumusan masalah dengan menemukan dan mengembangkan indikator masalah yang ada. Penemuan dan pengembangan masalah dilakukan dengan menelusuri objek yang menarik minat dan masih dapat dijangkau oleh kemampuan pengetahuan penulis.

Kedua, mencari data dan informasi. Pencarian data dan informasi ini dilakukan dengan studi literatur dari artikel di internet, laporan, jurnal ilmiah, dan thesis. Informasi yang digunakan penulis diterbitkan oleh lembaga yang kredibel dan terpercaya.

Ketiga, melakukan sintesa berupa naskah dari masalah dan informasi yang diperoleh. Keempat, melakukan pemeriksaan terhadap tulisan yang sudah dibuat. Kelima, membuat kesimpulan dan memberikan rekomendasi dari hasil analisa penulis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Politik

Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu tentu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan atau alokasi dari sumber-sumber resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, bukan tujuan pribadi seorang. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan individu.

Menurut Inu Kencana Syafiie, politik dalam bahasa Arabnya disebut “siyasyah” atau dalam bahasa Inggris “politics”. Politik itu sendiri berarti cerdik dan bijaksana. Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup Negara, membicarakan politik galibnya adalah membicarakan Negara, karena teori politik menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi Negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan Negara, hakekat Negara, serta bentuk dan tujuan Negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti kelompok penekan, kelompok kepentingan, elit politik, pendapat umum, peranan partai, dan pemilihan umum.

Menurut Arifin Rahman kata politik berasal dari bahasa Yunani “polis” adalah kota yang berstatus Negara/Negara kota. Segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya disebut “politike techne”. Kemudian ia juga berpendapat politik ialah pengertian dan kemahiran untuk mencukupi dan menyelenggarakan keperluan maupun kepentingan bangsa dan Negara.

 

2.2 Partai Politik

Sebelum menelusuri tentang partai politik, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa pengertian dasar yang terkait dengan konsep tersebut antara lain partai dan politik. Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik mengemukakan definisi politik sebagai berikut: “Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu” (Budiardjo, 2002). Berdasarkan definisi di tersebut, dapat dikemukakan politik merupakan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam suatu negara dalam mencapai dan melaksanakan tujuan yang telah dibuat. Kegiatan tersebut menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu negara dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Karl W. Deutsch definisi politik sebagai berikut: “Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum” (Deutsch dalam Budiardjo, 2002). Maksud dari definisi di atas politik merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan suatu negara melalui sarana umum, sarana umum yaitu menyangkut tindakan umum atau nilai nilai. Menurut Miriam Budiardjo, definisi partai politik sebagai berikut:

“Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka” (Budiardjo dalam Sumarno, 2006).

Berdasarkan definisi di atas partai politik pada umumnya terwujud berdasarkan persamaan kehendak atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Kehadiran partai politik dalam kegiatan partisipasi politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasar pada fungsi yang melekat pada partai politik tersebut.

2.3. Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk dengan suatu tujuan dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu guna pencapaian tujuannya. Menjalankan fungsi-fungsi tersebut merupakan ciri negara yang berdemokrasi. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program berdasarkan ideologi tertentu.

Selain fungsi utama tersebut terdapat beberapa fungsi lain yang dilaksanakan parpol, seperti yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, 2002 yaitu:

  1. Fungsi rekrutmen politik.
  2. Fungsi partisipasi politik.
  3. Fungsi pemadu kepentingan.
  4. Fungsi komunikasi politik.
  5. Fungsi pengendali konflik.
  6. Fungsi kontrol politik.

Sementara itu menurut Budiardjo, 2002 fungsi partai politik mencakup

1.  Sarana komunikasi politik

2.  Sosialisasi politik (political socialization)

3.  Sarana rekruitmen politik (political recruitment)

4.  Pengatur konflik (conflict management).

Partai politik memiliki sejumlah fungsi dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan politik dalam suatu negara. Fungsi partai politik satu sama lainnya memiliki kaitan dalam kelangsungan hidup politik partai. Penjelasan hasil studi tentang fungsi partai politik selama ini masih belum final, walaupun beberapa ahli politik telah mengasumsikan fungsi partai politik ke dalam tujuh fungsi utama, selain daripada untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan politik secara konstitusional. Dalam fungsi partai menurut Surbakti, 2002 ini penulis mengambil fungsi ke-2 yaitu partisipasi politik dan dalam fungsi partai menurut Budihardjo penulis mengambil fungsi sosialisasi politik di mana hal tersebut berkaitan dengan judul yang diambil.

 

2.4. Rekonstruksi Etika Elite Politik (Calon Legislatif)

Perhelatan akbar demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bernama Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2014 sudah di depan mata. Gemuruh genderang perang menuju pesta rakyat ini sudah mulai membahana walau masih belum tampak secara dekat. Berbagai langkah sudah dimulai oleh partai politik dalam rangka mempersiapkan segala hal terkait pertarungan di Pemilu 2014. Tahun 2013 pun disinyalir dan bahkan sudah menjadi rahasia umum untuk menyebutnya sebagai “tahun politik” yang memiliki temperatur suhu yang memanas.

Beberapa partai politik yang secara faktual telah resmi menjadi peserta Pemilu 2014 pun sempat terguncang dengan beberapa turbulensi (hempasan) yang cukup kuat, mulai dari persoalan korupsi yang menjerat beberapa kader partai, kasus suap dan bahkan perpecahan yang terjadi dalam internal partai.

Namun terlepas dari hal itu semua, partai politik harus siap dalam mengikuti Pemilu 2014 dengan segala konsekuensinya. Partai politik suka tidak suka harus menyiapkan berbagai strategi dalam rangka merebut hati masyarakat, agar masyarakat memilih partai dan caleg yang diusungnya pada Pemilu 2014.

Nyaris semua partai politik di lingkungan internalnya tengah menggodok proses penyusunan formasi bakal calon legislative (bacaleg) yang akan diusung dalam Pemilu 2014 mendatang. Sejumlah kabar baik di media massa eletronik, cetak dan bahkan ICT jejaring sosial pun ikut meramaikan opini terkait proses pencalegan yang dilakukan oleh sebagian besar partai politik yang dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU.

Berjibun informasi yang sampai ke ruang dengar kita yang mensinyalir berbagai unsur stratifikasi sosial berlomba-lomba untuk menjadi bacaleg pada partai politik tertentu. Sebut saja politisi yang sesungguhnya, tokoh masya­rakat, pengusaha dan bahkan yang paling hangat adalah proses pencalonan kalangan artis yang telah mendaftar diri pada partai politik tertentu untuk berpartisipasi pada Pemilu 2014 mendatang.

Setumpuk alasan pun dikedepankan. Sejak dari animo menciptakan perubahan, perbaikan bangsa, hingga hasrat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Demikian segala dalih yang didendangkan para bacaleg ketika ditanya tetang motivasi masuk deretan daftar bacaleg pada partai politik yang diminati.

Di sisi lain, yang seolah terkesan normatif, secara nyata sebenarnya masyarakat sudah mulai cerdas menyikapi Pemilu 2014. Sebuah problematika krusial antara masya­rakat dan elite politik, mencuatnya krisis kepercayaan. Jika  tidak dituntaskan lebih dini dalam rentang perjalanan menuju Pemilu 2014 ini, dinilai akan mampu merusak rangkaian proses demokrasi yang teraktualisasi dalam Pemilu 2014.

Krisis kepercayaan bagai cendawan tumbuh dalam sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai efek dari berbagai persoalan elite politik yang cenderung dekat dengan perilaku penyimpangan dan pembusukkan politik seperti korupsi, mark-up anggaran, suap, sampai kepada grativikasi.

Etika menjadi sebuah keharusan dalam  wacana perbaikan dalam tubuh partai politik.  Partai politik sebagai wadah pendidikan politik masyarakat menyadarkan akan arti pentingnya peran masyarakat dalam sebuah demokrasi. Sejalan dengan itu perlu pendidikan etika terhadap bacaleg yang diusungnya, sehingga caleg yang dihasilkan memiliki kapabilitas, berdedikasi, integritas dan komitmen dalam mengemban amanah rakyat.

Menurut Natsir (2011), ada beberapa nilai etika bagi elit politik yang harus ditata ulang oleh partai politik.

  1. Etika Ketaqwaan.

Persoalan hubungan manusia dengan Tuhannya harus menjadi persoalan utama yang harus terintegrasi dalam diri para caleg. Tak hanya teraktualisasi dari simbolistik partai berbau keagamaan saja. Apapun ideologi partai politiknya, kualitas keimanan dan ketaqwaan kader, pengurus dan simpatisannya haruslah dididik dan terintegrasi dalam diri caleg tersebut. Bukan sekedar simbol belaka demi mengambil hati masya­rakat, tetapi lebih kepada tanggung jawab moralnya kepada Tuhan Pemilik Kekuasaan Sejati.

  1. Etika Kemanusiaan.

Agar  ditransfer ke dalam sikap caleg, sadar bahwa menjadi wakil rakyat adalah titipan oleh beberapa kalangan manusia atau disebut dengan konstituen. Maka, jabatan sebagai wakil rakyat harus  dipertanggungjawabkan secara moral.

  1. Etika Kebersamaan dan Kebangsaan.

Untuk diejawantahkan kedalam sikap caleg yang menggambarkan bahwa jabatan yang dimiliki adalah sebagai rasa tanggung jawab ingin mengubah dan memperbaiki bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Dalih ingin merubah dan menciptakan perbaikan terhadap bangsa dan negara harus terintegrasi dengan nilai etika ini. Bahwa seorang wakil rakyat dipilih demi perbaikan sistem pemerintahan Indonesia yang mewakili banyak suara masya­rakat. Selayaknyalah  caleg mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau partai itu sendiri apalagi kepentingan pribadi.

  1. Etika Kerakyatan.

Semestinya melekat dalam diri seorang wakil rakyat yang ditandai dengan sikap keterbukaan (tranparancy), konsistensi, dan kepastian. Dengan demikian, seorang wakil rakyat haruslah menyadari dan merakyat mengakumulasi aspirasi rakyat. Rakyat bukan sebatas address yang  hanya diperhatikan ketika akan menduduki kursi wakil rakyat, setelah itu rakyat dilupakan. Selayaknya  seorang wakil rakyat mendengarkan suara rakyat bukan sekedar formalitas belaka.

  1. Etika Keadilan.

Sejatinya seorang wakil rakyat harus bertindak adil dan bertindak bukan hanya untuk dapil (daerah pemilihan)-nya saja, namun untuk seluruh daerah dimana ia menjadi wakil rakyat. Jika ia seorang anggota DPR RI, maka ia lebih mengedepankan persoalan bangsa secara merata, melepaskan dari kepentingan kedaerahan, dapil atau golongannya. Jika ia seorang anggota DPRD provinsi, ma­ka ia bertindak untuk perbaikan dan perubahan di wilayah provinsinya, bukan hanya dapilnya saja. Begitu juga untuk DPRD kabupaten dan kota. Prinsip kea­dilan bahwa suara rakyat ada­lah suara kebenaran yang harus didengarkan dalam rangka menciptakan perbaikan dan perubahan bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inilah nilai etika elite politik yang harus ditata ulang. Dan momentum proses pencalegan ini harusnya men­ja­di momentum bagi partai politik melakukan pendidikan politik yang menekankan pada perbaikan etika elite politiknya. Tujuannya juga agar menciptakan caleg yang berkualitas secara etika, moral dan integritasnya.

 

2.5. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan proses dimana anggota masyarakat mampu membagi pandangan mereka dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan dan berbagai aktivitas perencanaan; kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah.. Melalui proses ini berbagai pihak yang berkepentingan berusaha mempengaruhi pemegang kewenangan dan kontrol disaat merumuskan inisiatif-inisiatif pembangunan, ketika mengambil keputusan-keputusan dan menentukan sumber daya yang nantinya bisa mempengaruhi mereka.

Pada dasarnya kesuksesan sebuah Pemilu ditentukan oleh beberapa hal yang diantaranya menyangkut pemilih/konstituen yang merupakan salah satu karakteristik pemerintah demokrasi yaitu pemerintahan didasarkan atas partisipasi masyarakat sebagai sarana kedaulatan rakyat yang memilih dan menentukan pejabat politik ditingkat nasional hingga tingkat daerah lewat Pemilihan Umum.

Partisipasi politik merupakan faktor terpenting dalam suatu pengambilan keputusan, karena tanpa partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Sebelum menguraikan pengertian partisipasi politik, maka penulis menguraikan terlebih dahulu definisi partisipasi, bahwa:

 

“Partisipasi merupakan salah salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi  yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang  apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi  kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta  menentukan isi keputusan politik” (Surbakti, 1992).

Bertolak dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa partisipasi itu sikap individu atau kelompok atau organisasi warga masyarakat yang terlibat atau ikut serta dalam pencapaian tujuan dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Partisipasi yang dikutip dari buku “Pengantar Ilmu Pemerintahan” mengatakan bahwa:

“Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama” (Syafiie, 2001).

Berdasarkan definisi di atas, partisipasi merupakan keterlibatan individu dalam situasi dan kondisi organisasinya. Keterlibatan tersebut dapat mendorong individu untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasinya yaitu partai politik.

Sedangkan pengertian partisipasi politik didefinisikan sebagai berikut:

“Kegiatan warganegara (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi  

pengambilan      keputusan oleh pemerintah” (Huntington dan Joan Nelson, 1994).

Maksud dari definisi di atas, kegiatan yang dilakukan oleh warganegara yang tidak terikat, tujuannya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Selanjutnya definisi partisipasi politik yang ada dalam buku berjudul “Pengantar Sosiologi Politik” sebagai berikut:

Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik” (Rush dan Althoff, 1997.

Berdasarkan definisi di atas, partisipasi politik merupakan keterlibatan individu dalam suatu oerganisasi partai politik. Keterlibatan tersebut dibagi dalam macam-macam tingkatan.

Partisipasi politik dalam buku “Partisipasi dan Partai Politik” didefinisikan sebagai berikut:

“Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)” (Budiardjo, 1981).

Sementara itu Bayu Pratoko dalam tulisannya yang berjudul “Politik dan Kekuasaan” mendefinisikan; Partisipasi politik ialah keterlibatan individu atau kelompok pada level terendah sampai yang tertinggi dalam sistem politik. Hal ini berarti bahwa partisipasi politik merupakan bentuk konkret kegiatan politik yang dapat mengabsahkan seseorang berperan serta dalam sistem politik.

Dengan demikian, maka setiap individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya akan memiliki perbedaan-perbedaan dalam partisipasi politik; sebab partisipasi menyangkut peran konkrit politik di mana seseorang akan berbeda perannya, strukturnya dan kehendak dari sistem politik yang diikutinya.

Berdasarkan pengertian di atas, kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen

2.6. Dimensi Partisipasi Politik

Tingkat  partisipasi masyarakat perkotaan dalam memilih cenderung rendah karena semakin tinggi tingkat pendidikan semakin malas untuk konstituen berspekulasi, bisa jadi hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi para peserta Pemilu terhadap konstituennya atau telah apatisnya masyarakat terhadap calon-calon yang akan dipilih sehingga dapat menjadi pemicu masuk dalam kategori apa yang dinamakan konstituen Golput.

Adapun dimensi partisipasi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum seperti yang dikemukakan oleh James Rosenau yang dikutif dalam bukunya Jalaluddin Rakhmat yang berjudul Komunikasi Politik Khalayak dan Efek antara lain:

(1)   Gaya partisipasi

(2)   Motif partisipasi

(3)   Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik

( Rakhmat: 2000)

2.6.1   Gaya partisipasi

Gaya mengacu kepada baik apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukan sesuatu kegiatan. Seperti gaya pembicaraan politik (antara singkat dan bertele-tele), gaya umum partisipasi pun bervariasi. Adapun yang termasuk dalam gaya partisipasi sebagai berikut:

  1. Langsung/perwakilan,

Orang yang melibatkan diri sendiri (actual) dengan hubungan yang dilakukan terus-menerus dengan figur politik dengan cara menelepon, mengirim surat, dan mengunjungi kantor pemerintah. Yang lain bertindak terhadap politikus, tetapi tidak bersama mereka, misalnya mereka memberikan suara untuk memilih pejabat pemerintah yang belum pernah dilihat atau ditemuinya

  1. Kentara/tak kentara,

Seseorang mengutarakan opini politik, hal itu bisa meningkatkan kemungkinan diperolehnya keuntungan material (seperti jika mendukung seorang kandidat politik dengan imbalan diangkat untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan).

  1. Individual/kolektif

Bahwa tekanan dalam sosialisasi masa kanak-kanak, terutama dalam kelas-kelas pertama sekolah dasar, adalah pada gaya partisipasi individual (memberikan suara, mengirim surat kepada pejabat, dsb). Bukan pada memasuki kelompok terorganisasi atau pada demontrasi untuk memberikan tekanan kolektif kepada pembuatan kebijakan.

  1. Sistematik/acak

Beberapa individu berpartisipasi dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu, mereka bertindak bukan karena dorongan hati, melainkan berdasarkan perhitungan, pikiran, perasaan, dan usul mereka utnuk melakukan sesuatu bersifat konsisten, tidak berkontradisi, dan tindakan mereka kesinambungan dan teguh, bukan sewaktu-waktu atau dengan intensitas yang berubah-ubah.

  1. Terbuka/Tersembunyi

Orang yang mengungkapkan opini politik dengan terang-terangan dan tanpa ragu-ragu, dan yang menggunakan berbagai alat yang dapat diamati untuk melakukannya, bergaya partisipasi terbuka.

  1. Berkomitmen/ Tak berkomitmen

Warga negara berbeda-beda dalam intensitas partisipasi politiknya. Orang yang sangat mendukung tujuan, kandidat, kebijakan, atau program bertindak dengan semangat dan antusias; ciri yang tidak terdapat pada orang yang memandang pemilihan umum hanya sebagai memilih satu orang dengan orang lain yang tidak ada bedanya.

  1. Derita/kesenangan

Seseorang bisa menaruh perhatian politik dan melibatkan deritanya karena kegiatan politik itu sendiri merupakan kegiatan yang menyenangkan. Yang lain ingin mencapai sesuatu yang lebih jauh dari politik melalui partisipasi.

2.6.2  Motif partisipasi

Berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Salah satu perangkat faktor itu menyangkut motif orang yang membuatnya ambil bagian. Motif-motif ini, seperti gaya partisipasi yang diberikannya berbeda-beda dalam beberapa hal sebagai berikut:

  1. Sengaja/tak sengaja

Beberapa warga negara mencari informasi dan berhasrat menjadi berpengetahuan, mempengaruhi suara legislator, atau mengarahkan kebijaksanaan pejabat pemerintahan

  1. Rasional/emosional

Orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu, yang dengan teliti mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian memilih yang paling menguntungkan di pandang dari segi pengorbanan dan hasilnya disebut bermotivasi rasional.

  1. Kebutuhan psikologis/sosial

Bahwa kadang-kadang orang memproyeksikan kebutuhan psikologis mereka pada objek-objek politik misalnya, dalam mendukung pemimpin politik karena kebutuhan yang mendalam untuk tunduk kepada autoritas, atau ketika memproyeksikan ketidakcukupannya pada berbagai kelas “musuh” politik yang dipersepsi-minoritas, negara asing, atau politikus dari partai oposisi.

  1. Diarahkan dari dalam/dari luar

Perbedaan partisipasi politik yang dengan motivasi batiniah dan motivasi sosial untuk berpartisipasi politik.

  1. Berpikir/tanpa berpikir

Setiap orang berbeda dalam tingkat kesadarannya ketika menyusun tindakan politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif dari tindakan seseorang dan perkiraaan konsekuensi tindakan itu terhadap dirinya dan orang lain.

2.6.3 Konsekuensi Partisipasi Seorang Dalam Politik

Partisipasi politik yang dipikirkan dan interpretatif dibandingkan dengan jenis yang kurang dipikirkan dan lebih tanpa disadari menimbulkan pertanyaan tentang apa konsekuensi partisipasi bagi peran seseorang dalam politik pada umumnya. Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik tersebut memiliki beberapa hal antara lain:

  1. Fungsional/disfungsional

Tidak setiap bentuk partisipasi mengajukan tujuan seseorang. Jika misalnya tujuan seorang warga negara adalah melaksanakan kewajiban  Kewarganegaraan yang dipersepsi, maka pemberian suara merupakan cara fungsional untuk melakukannya.

  1. Sinambung/terputus

Jika partisipasi politik seseorang membantu meneruskan situasi, program, pemerintah atau keadaan yang berlaku, maka konsekuensinya sinambung. Jika partisipasi itu mengganggu kesinambungan kekuatan yang ada, merusak rutin dan ritual, dan mengancam stabilitas, partisipasi itu terputus.

  1. Mendukung/menuntut

Melalui beberapa tipe tindakan, orang menunjukan dukungan mereka terhadap rezim politik yang ada dengan memberikan suara, membayar pajak, mematuhi hukum, menyanyikan lagu kebangsaan, berikrar setia kepada bendera, dan sebagainya. Melalui tindakan yang lain mereka mengajukan tuntutan kepada pejabat pemeintahan-mengajukan tuntutan kepada pejabat pemerintahan.

  1. Mengajukan  petisi kepada anggota kongres dengan surat, kunjungan, dan tetepon; lobbying atau menarik kembali dukungan financial dari kampaye kendidat.

Berdasarkan dimensi partisipasi politik di atas, bahwa dalam partisipasi politik orang mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Cara-cara itu berbeda-beda dalam tiga hal atau dimensi yakni: gaya umum partisipasi, motif partisipasi yang mendasari kegiatan mereka, dan konsekuensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik

2.6.4. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

  1. Kegiatan pemilihan,

Mencakup  suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dama suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah jauh lebih luas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya. Walaupun demikian pemilihan adalah salah satu bagian dari bentuk partisipasi, jadi tidak bisa dikatakan bahwa jika partisipasi masyarakat dalam pemilihan atau pemungutan suara meningkat berarti bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya juga meningkat demikian juga sebaliknya.

  1. Lobbying,

Mencakup  upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan – keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Contoh-contoh yang jelas adalah kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap, suatu usul legislative atau keputusan administrasif tertentu.

  1. Kegiatan organisasi,

Tujuan  utama dan eksplisitnya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi ini dapat memusatkan usahanya kepada kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau pada masalah umum yang beraneka ragam. Menjadi anggota organisasi sudah merupakan bentuk partisipasi politik tak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut atau tidak dalam upaya organisasi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Keanggotan yang tidak aktif dapat dianggap sebagai partisipasi melalui orang lain.

  1. Mencari koneksi ( contacting)

Merupakan  tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

  1. Tindak kekerasan (violence),

Upaya  untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda

Partisipasi dapat dipahami sebagia prinsip, proses maupun ruang. Partisipasi bisa menjadi sebuah prinsip dan nilai dasar yang menjadi semangat dalam seluruh proses kebijakan. Namun partisipasi juga bisa merupakan rangkaian proses kebijakan yang efektif, efisien, dan pro publik dengan cara meningkatkan kualitas interaksi yang bersifat dua arah dan saling menguntungkan antara pemerintah dan warganya.

Selain itu partisipasi juga bisa merupakan arena yang memberikan ruang kepada pihak-pihak yang terkena imbas langsung oleh kebijakan publik. Dengan demikian partisipasi bukan hanya dimengerti sebagai tujuan semata tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan yang pro publik dan sensitif. Dari sini diharapkan terwujudnya kesejahteraan sosial yang menjadi dasar eksistensi kebijakan publik, secara adil dan merata.

 

2.6.5. Ruang politik yang membuka partisipasi

Partisipasi bukanlah sesuatu yang ”given” melainkan sangat tergantung pada keberadaan ruang yang membuka atau membatasi partisipasi. Sejauh ini ada tiga ruang politik yang membuka partisipasi6 .

  1. 1.    Popular Space :

Merupakan partisipasi yang dilakukan secara aktif oleh warga masyarakat, atau sering disebut dengan “ruang rakyat”

  1. 2.    Invited space :

Adalah partisipasi yang dibuka secara lebar oleh sistem politik (parlemen maupun pemerintah) dengan cara mengundang, membuka atau mendatangi warga. Secara konseptual ini disebut dengan ruang yang disediakan atau diundang

  1. 3.    Deliberative space :

Yaitu proses artikulasi yang dilakukan secara bersama dan aktif oleh sistem politik (pemerintah dan parlemen) bersama segmen-segmen warga masyarakat, atau disebut dengan “ruang musyawarah”. Deliberative space tentu juga berbasis pada kuatnya popular space dan invited space.

2.6.6. Partisipasi Otonom dan Partisipasi Mobilisasi

Partisipasi otonom adalah partisipasi yang dilakukan oleh seseorang atas dasar minat, keinginan, kesadaran pribadi serta memiliki tujuan tertentu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Adanya sifat kesukarelaan dalam partisipasi ini tanpa adanya paksaan, ancaman, represif maupun intimidasi dari pihak lain.

Sedangkan partisipasi yang dimobilisasikan adalah adanya pelaku utama (aktor utama) dibalik partisipan yang sengaja menggerakkan mereka. Kebanyakan  dari para partisipan ini hanyalah mengikuti instruksi dari para aktor tersebut, biasanya instruksi (suruhan) mereka disertai dengan kekerasan, intimidasi, ancaman ataupun bayaran. Misalnya di pedesaan, petani atau kaum miskin yang berpartisipasi dalam pemungutan suara (pemilihan) adalah karena “disuruh” oleh tuan tanahnya yang biasanya disertai dengan ancaman akan merampas tanah mereka jika tidak mentaati perintahnya.

Apakah partisipasi yang dimobilisasikan dianggap sebagai partisipasi politik? Beberapa studi secara eksplisit tidak menganggap tindakan yang dimobilisasikan sebagai partisipasi politik seperti menurut pendapat Myron Wiener yang menekankan sifat sukarela pada sebuah partisipasi politik.

Sebenarnya kriteria untuk membedakan dua hal ini sangat arbitrer. Apakah kegiatan dukungan yang disponsori oleh pemerintah termasuk ke dalam yang dimobilisasikan? Sementara aksi yang diselenggarakan oleh partai-partai atau organisasi-organisasi tergolong otonom? Kedua bentuk partisipasi ini, yaitu partisipasi yang otonom dan yang dimobilisasikan merupakan satu spektrum.

Semua sistem politik bisa dikatakan merupakan campuran dari partisipasi otonom dan yang dimobilisasikan. Dan diantara keduanya terdapat hubungan yang dinamik. Perilaku yang pada mulanya merupakan partisipasi yang dimobilisasikan akhirnya menjadi partisipasi yang otonom.

Misalnya seorang imigran yang pada awalnya memberikan suaranya untuk memilih seorang pimpinan sebuah partai karena disuruh oleh bossnya dan mereka melakukannya atas dasar rasa terima kasih kepada bossnya, di kemudian hari ada kemungkinan dia akan menjadi partisipan yang otonom yang memilih karena kesadaran dan dia yakin bahwa partai itu adalah partai terbaik bagi kelas dan bagi negaranya.

Begitu pula pemungutan suara dalam sistem yang otoriter meskipun pada awalnya dilakukan karena adanya paksaan, tekanan namun di kemudian hari mereka akan melakukannya secara otonom/ sukarela karena mereka sadar ini merupakan kewajiban warga negara untuk menunjukkan dukungannya kepada sistem dan pimpinanannya.

Sebaliknya partisipasi yang otonom juga bisa berubah menjadi partisipasi yang dimobilisasikan. Partai-partai pemerintah dan oposisi serta pemimpin-pemimpin politik sering kali mencoba untuk menginfiltrasi, menundukkan dan memperalat individu, kelompok maupun organisasi-organisasi yang otonom untuk kepentingan mereka sendiri.

 

2.6.7. Unsur-unsur dalam partisipasi

  1. Keterwakilan

Merupakan aspek penting dari apa yang disebut dengan “ keadilan ni artinya, adanya peluang yang sama untuk memberikan suara dan menyatakan pilihan bagi seluruh masyrakat tanpa pengecualian.

  1. Keterlibatan

Bila ingin mengembangkan partisipasi dalam proses kebijakan maka adanya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dan yang merasakan langsung efek kebijakan harus ada. Sebab apda dasarnya, apabila yang menjadi masalah adalah maslaah publik maka publik jugalah yang berhak menentukan penyelesaiannya. Hal ini harus diawali dengan mengubah relasi antara pemerintah dengan masyarakat yang pada awalnya sangat bersifat hierarkis dan superordinat menjadi lebih cair, berdasarkan semangat saling berbagi sumberdaya dan saling percaya.

 

2.6.8. Syarat agar partisipasi dapat berjalan

  1. Keleluasaan,

Ada  dua ruang yaitu ruang politik dan sosial yan g harus dibuka secara leluasa.

  1. a.    Ruang politik.

Pemerintah harus mengembangkan struktur kesempatan politik yang mampu memfasilitasi proses partisipasi agar bisa berjalan dan berkembang dengan optimal. Sistem politik dan institusi publik yang ada harus memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya partisipasi

  1. b.   Ruang sosial.

Partisipasi hanya bisa berjalan dengan baik apabila struktur sosial yang ada di dalam masyarakat bersifat egaliter. Apabila masih kental nuansa patron-clientnya dan sangat elitis maka dalam setiap pembuatan keputusan hanya melibatkan segelintir elite yang mereka hormati dan tidak akan bersifat partisipatif (masyarakat dapat terlibat aktif). Para elite ini sangat berpotensi dalam memobilisasikan massa atau mengatasnamakan rakyat untuk menggolkan keinginan mereka.

  1. Kesediaan dan kepercayaan

Disini dituntut adanya kesediaan dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus bersedia dalam memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk terlibat dna mempengaruhi keputusan-keputusan yang ada dalam proses kebijakan. Jikalau belum ada kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi maka seyogyanya pemerintah bersedia membuka ruang dan mekanisme yang memungkinkan partisipasi tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Selain itu juga adanya keharusan dari kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang ada.

Kesediaan ini akan muncul jika kesadaran citizenship (kesadaran nasional) akan pentingnya hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara sudah mengakar dalam benak masyarakat. Tanpa adanya kesediaan masyarakat maka mustahil untuk terjadi proses partisipasi karena hasrat publik merupakan input utama yang akan dikonversikan menjadi kebijakan yang lebih responsif dan accountable.

  1. Kemampuan

Keleluasaan dan kesediaan yang ada harus didukung oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan nilai,prinsip dan mekanisme partisipasi yang kontinue.

Setelah kita mengetahui deskripsi (gambaran) secara garis besar (umum) tentang partisipasi politik selanjutnya kami akan membahas tentang partisipasi politik oleh kaum miskin. Apa, bagaimana dan rintangan apa saja yang akan dihadapi kaum miskin dalam berpartisipasi dalam politik? Tetapi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu, siapakah orang atau kaum miskin itu ?

 

 

2.7. Perekrutan Politik

Pengrekrutan politik adalah suatu proses yang menempatkan seseorang dalam jabatan politik setelah vang bersangkutan diakui kredibilitas dan lovalitasnya. Perekrutan politik merupakan konsekuensi logis dalam memenuhi kesinambungan sistem politik dan adanva suatu sistem politik yang hidup dan berkembang.

Dalam operasionalnya, perekrutan politik dapat ditempuh melalui dua jalan. Pertama, perekrutan yang bersifat formal yakni ketika seseorang menduduki jabatan politik direkrut secara terbuka melalui ketetapan-ketetapan yang bersifat umum dan ketetapan-ketetapan   itu   disahkan   secara   bersama-sama. Perekrutan ini dilaksanakan melalui seleksi atau melalui pemilihan. Kedua, perekrutan tidak formal yakni usaha seseorang tanpa suatu proses terbuka sehingga seseorang itu mendapatkan kesempatan atau mungkin didekati orang lain untuk diberi posisi-posisi tertentu.

2.8. Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah suatu proses penyampaian informasi politik pada setiap individu anggota sistem politik atau informasi dari satu bagian sistem politik kepada bagian yang lainnya, dan informasi yang saling diterima di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.

Informasi tersebut bersifat terus-menerus, bersifat pertukaran baik antara individu, individu ke kelompok maupun kelompok ke kelompok yang dampaknya dapat dirasakan oleh semua tingkatan masyarakat. Informasi itu bisa dalam bentuk harapan, kritikan, reakasi-reaksi masyarakat terhadap sistem politik dan pejabat politik. Atau suatu harapan, ajakan, janji dan saran-saran pejabat politik kepada masyarakatnya yang berdampak terhadap perubahan atau memperteguh tindakan-tindakan politiknya agar dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

 

2.9. Partisipasi Politik Kaum Miskin

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana partisipasi kaum miskin, di awal pembahasan ini kami terlebih dahulu akan menjelaskan, sebenarnya apakah partisipasi politik itu? Aspek-aspek apa saja yang ada didalamnya?

Selain dari itu, kami mendefinisikan partisipasi politik merupakan semua kegiatan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, tak peduli apakah itu legal atau ilegal dalam norma-norma yang berlaku dalam sistem politik di negara yang bersangkutan. Dengan demikian maka protes-protes, huruhara, demonstrasi dan malahan bentuk bentuk kekerasan pemberontakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintahan merupakan bentuk-bentuk partisipasi politik. Bahkan bentuk partisipasi yang legal pun seperti lobbying, contacting atau pemilihan juga bisa diwarnai kegiatan-kegiatan ilegal didalamnya misalnya penyuapan, intimidasi, pemalsuan hasil pemilihan, dan sebagainya. Batas antara legal dan ilegal sangat sulit ditetapkan karena banyak juga kegiatan ilegal hanya merupakan perpanjangan dari upaya-upaya yang legal untuk mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan oleh pemerintah.

Usaha-usaha untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dapat melibatkan usaha membujuk atau menekan pejabat-pejabat untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan cara-cara tertentu. Atau para partisipan dapat berusaha untuk menggantikan pengambil-penganmbil keputusan pada waktu itu dengan orang-orang lain yang mereka harapkan akan lebih tanggap terhadap preferensi-preferensi dan kebutuhan-kebutuhan mereka.

Jadi, partisipasi politik dapat diarahkan untuk mengubah keputusan-keputusan pejabat-pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat-pejabat itu, atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan-aturan permainan politiknya. Semuanya merupakan cara-cara untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah.

2.9.1. Definisi Kaum miskin

Kaum miskin ( The Poor) yang kami maksudkan disini adalah :

  1. Di daerah pedesaan

Yaitu  petani atau buruh tani pada tingkat subsistensi dan di bawah subsistensi (sub-subsistensi).

  1. a.    subsistensi : mereka yang memiliki, menyewa, menggarap lahan ( yang hampir-hampir tidak mencukupi untuk menghidupi diri mereka dan keluarga) atas dasar perjanjian bagi hasil atau dapat memanfaatkan berdasarkan tradisi komunal
  2. b.   sub-subsistensi : mereka yang memiliki, menyewa atau menggarap lahan yang lebih kecil lagi atau mereka yang tidak memiliki lahan sama sekali, yang sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya tergantung kepada upah yang mereka peroleh sebagai buruh
  3. Di daerah perkotaan

Yaitu  mereka yang berpendidikan atau berketerampilan rendah atau bahkan tidak berpendidikan dan tidak memiliki keterampilan sama sekali, yang memiliki pekerjaan tidak terjamin, dengan upah yang rendah dan tidak adanya kemungkinan untuk memperoleh kedudukan yang lebih baik. Biasanya mereka bekerja pada perusahaan-perusahaan manufaktur atau pekerjaan jasa seperti menjadi pembantu rumah tangga, buruh bangunan, kuli angkut, dll.

Orang-orang semacam ini adalah mereka yang berada di lapisan paling bawah dari pendistribusian pendapatan di kota di kebanyakan negara berkembang.

 

2.9.2. Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik Kaum Miskin

Dengan keadaan ekonomi yang begitu susah, didukung lagi dengan keadaan politik dan pemerintahan kita yang semakin kacau dan semakin kapitalis ini, apakah mereka masih punya harapan untuk meminta perlindungan dan penghidupan yang lebih layak kepada pemerintah (policy makers) dengan ikut aktif berpartisipasi untuk mengisi ruang publik yang terbuka lebar saat ini?

Menurut penelitian Samuel Huntington dan Joan Nelson yang dilakukan di negara-negara berkembang menyimpulkan bahwa orang-orang miskin biasanya tidak begitu antusias dalam berpartisipasi politik. Hal ini disebabkan karena :

1)    pada umumnya, lingkup kegiatan pemerintah yang mempunyai relevansi langsung dengan kebutuhan ataupun kepentingan rakyat miskin sangat terbatas. Contohnya dalam pelayanan kesehatan ataupun program-program pekerjaan umum untuk mengurangi penggangguran. Jikalau negara menyediakan pelayanan kesehatan, mereka akan memberikan pelayanan dengan kualitas dan fasilitas yang sangat minim dan tidak berkualitas.Dengan adanya keterbatasan lingkup ini maka usaha-usaha masyarakat untuk mengadakan kontak baik secara perorangan maupun kelompok dengan badan-badan pemerintahan untuk membantu mengatasi atau memenuhi kebutuhan mereka yang mendesak dianggap tidak relevan lagi atau sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Dan menurut mereka (rakyat miskin) lebih tidak masuk akal lagi untuk melakukan tindakan kolektif bersama dengan kaum miskin lainnya dalam upaya untuk mempengaruhi pemerintah.

2)    dengan adanya space yang sangat tidak mungkin untuk mereka akses agar dapat benar-benar bisa mengartikualsikan kepentingannya kepada pemerintah dan pemerintah benar-benar dapat mengapresiasi dan merealisasi keinginan mereka, maka mereka malah lebih mengandalkan orang lain. Mereka lebih berpaling kepada anggota-anggota keluarga atau tetangga mereka yang bisa membantu, pendeta atau pemuka-pemuka agama lainnya, pemilik warung, tuan tanah, guru atau mungkin bisa siapa saja yang lebih baik nasibnya dan mampu membantu mereka

3)    karena ketidaktahuan mereka, terutama rakyat miskin yang berada di daerah pedesaan. Mereka mungkin tidak tahu bahwa ada kebijaksanaan dan program-program pemerintah yang berhubungan langsung dengan kepentingan mereka, hal ini dikarenakan karena adanya keterbatasan teknologi informatika untuk mengakses informasi disana dan adanya keterbatasan pendidikan dan pengetahuan rakyat di daerah pedesaan. Kita ketahui bahwa di kebanyakan daerah pedesaan pendidikan dan perkembangan informasi berjalan sangat lamban dan apabila mereka mendapatkan informasi, mereka mungkin juga tidak menyadari bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kepentingan-kepentingan mereka dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang dijalankan oleh pemerintah, seperti kurs mata uang asing, insentif perpajakan yang mendorong inflasi yang semuanya itu memiliki dampak langsung atas kepentingan mereka (rakyat miskin).

Tetapi walaupun program-program nyata pemerintah tersebut sekarang ini sudah bisa dirasakan, diakses oleh masyarakat , akan tetapi dalam hal-hal dimana pemerintah dipandang relevanpun, orang-orang miskin cenderung untuk berkesimpulan bahwa upaya individual dan kolektif untuk mempengaruhi pemerintah secara signifikan tidak ada gunanya.

1)    rakyat miskin tidak memiliki sumber-sumber daya untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif, informasi yang kurang memadai, tidak memiliki kontak-kontak yang tepat dan seringkali juga waktu.

2)    orang miskin cenderung untuk beranggapan bahwa permohonan-permohonan ataupun tekanan-tekanan dari pihak mereka apakah yang dilakukan secara perorangan ataupun kolektif, akan dianggap sepi atau ditolak oleh pemerintah dan anggapan itu sering kali benar

3)    jikalau mereka berani mengartikulasikan apa keinginan mereka, seringkali justru menimbulkan represi dari pihak pemerintah atau tindakan pembalasan dari pihak-pihak partikelir yang merasa kepentingan mereka terancam oleh sikap golongan miskin yang menuntut hak-hak mereka. Terutama mereka yang berada pada batas atau di bawah subsistensi, mereka sangat rawan terhadap ancaman dari pihak majikan, tuan tanah maupun kreditor. Hal ini sangat kental sekali di negara kita terutama pada masa Orba, dimana semua hal yang berlawanan dengan keinginan “negara” akan dengan tegas dan jelas mendapatkan represi dan ancaman dari negara

4)   rintangan-rintangan yang menyebabkan partisipasi politik rendah adanya ikatan patron-client yang sangat erat di masyarakat desa dan adanya kesulitan dalam melakukan kegiatan politik yang terorganisir karena tiadanya rangsangan yang mengakar di dalam fakta kehidupan masyarakat miskin karena dahulunya fatalisme sangat kuat dan rasa hormat terhadap mereka yang lebih tinggi kedudukannya dari segi sosial dan politik juga sangat kental sehingga mereka menganggap mereka memang pantas untuk diikuti (memiliki kemampuan) dan kebijakan mereka adalah yang terbaik sehingga rakyat sepenuhnya tunduk dan mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan

Disamping itu partisipasi kaum miskin juga sangat dipengaruhi oleh keterbukaan sikap golongan politik yang sudah mapan. Adanya keterbukaan mereka dalam membuka kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi politik. Dalam faktanya mereka seringkali memberikan sanksi-sanksi institusional dan sosial serta tekanan-tekanan ataupun membuat peraturan-peraturan yang mempersulit partisipasi. Misalnya saja pada awal 70-an, orang-orang buta huruf di Brazil dan Ekuador tidak diperkenankan untuk memberikan suara, baru belakangan ini saja mereka boleh mengggunakan hak suaranya; dalam pemilihan kotapraja di beberapa daerah, masyarakat harus memenuhi syarat-syarat kekayaan.

2.10. Pemilu

Pengertian Pemilu diataranya dalam undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum dalam bagian menimbang butir a sampai c disebutkan:

  1. Bahwa berdasarkan undang-undang dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat;
  2. Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
  3. Bahwa pemilihan umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan /Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian juga dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1ayat 1 disebutkan bahwa: “pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya untuk mendukung ayat-ayat tersebut, dalam ayat 3 ditegaskan asas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melandasi kewenangan dan tindakan pemerintah suatu negara, yaitu kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar kewenangan pemerintah; kehendak ini hendaknya dinyatakan di dalam pemilihan-pemilihan sejati dan periodik yang bersifat umum dengan hak pilih yang sama dan hendaknya diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur pemungutan suara bebas.

Banyak pengertian mengenai Pemilu atau pemilihan umum tetapi intinya adalah pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Memaksimalkan Fungsi Partai Politik

Empat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana : 1. sarana komunikasi politik, 2. sosialisasi politik (political socialization), 3. sarana rekruitmen politik (political recruitment), dan 4. pengatur konflik (conflict management).

  1. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interests articulation) atau “political interests” yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat.

Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

  1. Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (political socialization).

Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan ‘feedback’ berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partai lah yang menjadi struktur-antara atau ‘intermediate structure’ yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.

Misalnya, dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi, partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu, pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa hanya partai politik saja yang mempunyai tanggung jawab eksklusif untuk memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik, khususnya pimpinan pemerintahan eksekutif mempunyai tanggung jawab yang sama untuk itu. Yang hendak ditekankan disini adalah bahwa peranan partai politik dalam rangka pendidikan politik dan sosialisasi politik itu sangat lah besar.

  1. Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekruitmen politik (political recruitment).

Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya.

Tentu tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekruitmen politik. Jabatan-jabatan profesional di bidang-bidang kepegawai-negerian, dan lain-lain yang tidak bersifat politik (poticial appointment), tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (political appointment).

Untuk menghindarkan terjadinya percampuradukan, perlu dimengerti benar perbedaan antara jabatan-jabatan yang bersifat politik itu dengan jabatan-jabatan yang bersifat teknis-administratif dan profesional. Di lingkungan kementerian, hanya ada 1 jabatan saja yang bersifat politik, yaitu Menteri. Sedangkan para pembantu Menteri di lingkungan instansi yang dipimpinnya adalah pegawai negeri sipil yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Jabatan dibedakan antara jabatan negara dan jabatan pegawai negeri. Yang menduduki jabatan negara disebut sebagai pejabat negara. Seharusnya, supaya sederhana, yang menduduki jabatan pegawai negeri disebut pejabat negeri. Dalam jabatan negeri atau jabatan pegawai negeri, khususnya pegawai negeri sipil, dikenal adanya dua jenis jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Jenjang jabatan itu masing-masing telah ditentukan dengan sangat jelas hirarkinya dalam rangka penjenjangan karir. Misalnya, jenjang jabatan struktural tersusun dalam mulai dari eselon V, IV, III, II, sampai ke eselon I. Untuk jabatan fungsional, jenjang jabatannya ditentukan berdasarkan sifat pekerjaan di masing-masing unit kerja, baik jenjang maupun nomenklatur yang dipakai berbeda-beda tergantung bidang pekerjaannya.

Untuk pengisian jabatan atau rekruitmen pejabat negara/kenegaraan, baik langsung ataupun tidak langsung, partai politik dapat berperan. Dalam hal ini lah, fungsi partai politik dalam rangka rekruitmen politik (political recruitment) dianggap penting. Sedangkan untuk pengisian jabatan negeri seperti tersebut di atas, partai sudah seharusnya dilarang untuk terlibat dan melibatkan diri.

  1. Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (conflict management).

Seperti sudah disebut di atas, nilai-nilai (values) dan kepentingan-kepentingan (interests) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan altrernatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

Dengan perkataan lain, sebagai pengatur atau pengelola konflik (conflict management) partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (aggregation of interests) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai. Karena itu, dalam kategori Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi pengeloa konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.

 

3.2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2014

Pengertian partisipasi sering diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi ini akan terwujud dalam kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukung, yaitu (1). Adanya Kemampuan, (2). Adanya Kemampuan, dan (3).adanya kesempatan.

Dalam hal ini untuk kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari dalam atau dari diri sendiri masyarakat tersebut. Artinya meskipun diberi kesempatan oleh pemerintah atau Negara tetapi kalau kemauan ataupun kemampuan tidak ada maka partisipasi tidak akan terwujud.

Sedangkan kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat. Demikian pula walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara maka partisipasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu tiga hal ini tersebut kemauan, kemampuan maupun kesempatan merupakan factor yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi.

Selama ini kegiatan partisipasi masyarkat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari control masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Dengan demikian implementasi partisipasi masyarakat seharusnya anggota masyarakat merasa tidak lagi menjadi obyek dari kebijakan pemerintah tetapi harus dapat mewakili masyarakat sendiri untuk kepentingan mereka sendiri.

3.3. Partisipasi VS Golput

Bentuk partisipasi masyarakat dapat diwujudkan baik secara perorangan maupun terorganisasi dan secara berkelanjutan atau sesaat saja. Untuk ini didalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan maka harus ditetapkan strategi apa yang dilakukan.

Untuk menentukan strategi dalam Partisipasi masyarakat harus diikutsertakan dalam kegiatan apa yang akan dilakukan sehingga pula partisipasi masyarakat.

Berbicara masalah partisipasi masyarakat dalam Pemilu tidak bias dilupakan hubungannya dengan kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak-nya untuk memilih atau dalam bahasa populernya Golput. Masalah Golongan Putih (Golput) seringmenjadi wacana yang hangat dan krusial.

Sebenarnya masalah golput merupakan fenomena yang alamiah setiap penyelenggaraan Pemilu di manapun. Hampir setiap Pemilu jumlah Golput selalu ada bahkan ada kecenderungan meningkat walaupun tidak terlalu signifikan.

Berbagai kalangan menilai bahwa adanya Golput merupakan hal biasa dan normal saja dalam penerapan system demokrasi karena mustahil untuk meningkatkan partisifasi rakyat dalam Pemilu sampai 100%. Tetapi bilamana Golput mencapai angka yang cukup besar bahkan sangat besar, hal inilah yang perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Untuk hal yang demikian ini perlu adanya upaya dari pemerintah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu sekaligus untuk menekan besarnya angka Golput yang telah terjadi.

Kenapa Golput terjadi pada setiap Pemilu, baik Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden dan wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) perlu dipahami secara mendalam. Sejumlah fenomena ini merupakan wujud apriori rakyat sebagai ketidakpercayaan masyarakat pada parpol maupun pada figur-figur Capres, Cawapres atau kandidat para calon kepala daerah dan wakilnya, ini perlu mendapat kajian secara tersendiri.

Tetapi secara umum orang bisa mengklasifikasikan kelompok Golput atau orang yang tidak memilih dalam pemilu;

  1. Orang yang tidak memilih, tidak mengunakan hak pilihnya karena sengaja secara sadar sebagai bentuk rasa kecewa dan tidak percaya kepada partai politik atau figur-figur yang tampil dalam Pemilu.
  2. Orang yang tidak memilih karena tidak terdaftar dan tidak mendapat surat panggilan untuk memilih . banyak factor kenapa hal ini sampai terjadi.
  3. Orang  yang tidak memilih karena ada unsur keterpaksaan yang berkaitan dengan aktivitasnya. Seperti pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sedangkan lokasi sulit terjangkau, dalam perjalanan dimana waktunya tidak dimungkinkan untuk memilih.

Disamping itu juga ada orang yang memilih tetapi suaranya dianggap tidak sah karena masalah teknis dalam melakukan pemilihannya. Sebagai gambaran pada Pemilu th. 2009 menurut pengumuman KPU bahwa total jumlah daftar Pemilih tetap untuk memilih legislator mencapai 171.265.442 orang, sementara yang menggunakan hak Pilihnya mencapai 121.588.366 orang sedangkan yang terhitung Golput sebesar 49.077.076 orang.

Selanjutnya total suara yag dianggap sah mencapai 104.099.785, sedangkan yang diputuskan tidak sah mencapai 17.488.581 orang.

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa angka Golput secara Nasional hampir 50 Juta orang, padahal ini sangat potensial untuk mengambil jumlah suara pada kontestan bilamana golput bisa ditekan.

Hal itu mestinya menjadi perhatian secara bersama bukan hanya dari pemerintah dan penyelenggara, tetapi bagi partai politik juga sangat penting karena setiap suara yang masuk sangat bernilai dan berharga bagi parpol.

 

3.4. Startegi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

Seperti yang telah disebutkan bahwa ada tiga factor pendukung dalam mewujudkan partisifasi, yaitu :

  1. adanya Kemauan
  2. adanya kemampuan
  3. adanya kesempatan

tiga hal ini yang sangat penting dalam rangka mewujudkan atau meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dengan segala karakteristiknya akan memberikan partisipasinya bilamana merasa dilibatkan dalam setiap kegiatan tertentu.

Untuk ini diperlukan adanya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisifasi dalam peilu. Sebaliknya pemerintah atau penyelenggara Pemilu juga harus memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berperan secara nyata dala penelenggaraan Pemilu.

Dengan kemauan masayarakat dalam Pemilu lebih besar maka perlu adanya motivasi bagi masyarakat. motivasi dapat diberikan dalam nbentuk pendidikan politik seperti yang diamanatkan dalam UU No. 02 tahun 2008 dalam pasal 3 disebutkan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyaraka, meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan.

Pendidikan masyarakat ini merupakan hal yang sangat penting dan strategis untuk menimbulkan efek pemilu baik partisipasi masyarakat maupun kualitas dari Pemilu itu sendiri. Disamping itu pendidikan politik ini juga bisa menekan munculnya Golput yang disebabkan kurangnya sosialisasi dan pemahaman politik yang benar.

Dengan demikian disini peranan partai politik sangat besar dalam memberikat pendidikan politik bagi anggotanya sepanjang motivasi yang diberikan kepada para peserta pemilu tidak hanya untuk kepentingan politik seata untuk mencari kemenangan dalam pemilu tetapi memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat dengan kualitas pemilu termasuk partisifasi masyarakat dapat meningkat

Salah satu hal mendasar menyebabkan besarnya jumlah Golput adalah adanya motivasi yang beragam dari para peserta pemilu. Motivasi tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat.

Dalam kampanyenya para Caleg akan lebih cenderung mengajak rakyat untuk memilih dirinya atau tidak memilih. Ini yang saya maksud kampanye yang hanya di motivasi oleh kepentingan politik. Kondisi akan berbeda jika ada muatan untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis paling kurang dalam dua hal yaitu memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh komponen masyarakat, dan untuk memilih wakil rakyat yang akan di tugasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintah.

Secara lebih tegas lagi mengenai pendidikan politik dapat dilihat dalam Pasal 31 UU Nomor 2 tahun 2008, yang menyatakan bahwa Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dan tujuannya antara lain: Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Atas dasar ini pendidikan rakyat adalah hal yang strategis untuk menimbulkan efek Pemilu yang lebih berkualitas. Melihat penyebab munculnya Golput di Indonesia karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman politik yang benar, maka pendidikan politik ini juga berpotensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik rakyat.

Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk dengan suatu tujuan dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu guna pencapaian tujuannya. Menjalankan fungsi-fungsi tersebut merupakan ciri negara yang berdemokrasi. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi utama tersebut terdapat beberapa fungsi lain yang dilaksanakan parpol, seperti yang dikemukakan (Surbakti, 2002). Salah satunya pada fungsi input, dimana partai politik menjadi sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekruitmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan. Fungsi partai politik yang perlu di maksimalkan adalah fungsi sosialisasi. Masyarakat tidak akan mengetahui bagaimana fungsi tersebut apabila tidak ada sosialisasi kepada mereka dan sarana sosialisasi yang utama dapat dilakukan melalui pendidikan politik.

Berbeda dengan periode sebelumnya, dimana partisipasi politik masyarakat yang terkebiri oleh kekuasaan rezim pemerintahan yang berkuasa, maka di era reformasi ini, sangat terbuka peluang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya melalui partisipasi pada pemilu.

Berikut beberapa kelebihan dan keuntungan pada Masa Reformasi;

1)    Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuh

2)    Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi

3)    Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah

4)   Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas

5)    Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)

6)    Gaya politik – pragmatik

7)    Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi

8)    Partisipasi massa – tinggi

9)    Keterlibatan militer – dibatasi

10) Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah

11) Stabilitas – instabil

Disamping itu, system politik demokrasi  yang dianut Indonesia membuka peluang partisipasi dan peran rakyat yang cukup besar. Secara definitive, Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia adalah Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis.

Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :

1. Ide kedaulatan rakyat
2. Negara berdasarkan atas hukum
3. Bentuk Republik
4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
5. Pemerintahan yang bertanggung jawab
6. Sistem Pemilihan langsung

7. Sistem pemerintahan presidensial

 

 

3.5. Mencegah Kecurangan Dalam Pemilu

Setelah diperoleh kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan kesediaan mendatangi TPS dan melakukan pencoblosan untuk menentukan pilihan harapan dan keterwakilan aspirasinya pada sebuah tanda gambar sesorang atau tanda gambar partai politik peserta pemilu, lalu timbul sebuah pertanyaan penuh keraguan; apakah pemilu legislatif ini akan benar-benar berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman?

Ikrar Nusa Bakti misalnya mengungkap pengamatannya pada Pemilu 2009 lalu. Kecemasan ini muncul karena tidak sedikit dari partai politik dan khalayak pemilih yang menilai betapa banyak kekurangan pada pelaksanaan pemilu legislatif ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai oleh banyak pihak sebagai KPU paling buruk dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Tiga hari menjelang hari-H masih ada soal pengiriman kertas suara yang belum sampai ke seluruh pelosok Nusantara.Kertas suara yang rusak juga amat banyak. Sosialisasi bahwa kertas suara yang rusak masih dapat digunakan juga tidak diterima secara lengkap di setiap tempat pemberian suara.

Sosialisasi mengenai cara pencontrengan juga tidak berjalan secara masif dan berjangka panjang. Berbagai simulasi di daerah menunjukkan betapa banyak rakyat yang salah dalam memberikan suara. Belum lagi soal daftar pemilih tetap (DPT) yang diduga menggelembung di sejumlah daerah.Kasus penggelembungan DPT diduga bukan saja terjadi di Jawa Timur, melainkan secara sistematis juga terdapat di 14 provinsi lain.

Secara teoretis, amat sulit bagi seorang pemilih untuk mencontreng dua kali pada Pemilu Legislatif 2009 ini karena adanya sistem pencelupan jari tangan ke tinta yang sulit dibasuh. Namun ada kecurigaan, DPT digelembungkan dengan cara amat canggih,melalui teknologi informasi (IT) yang memungkinkan nomor induk penduduk diperbanyak di beberapa daerah pemilihan. Tinta China yang katanya lekat dan sulit dibasuh itu ternyata juga dapat dikalahkan dengan teknologi kimiawi untuk menghilangkannya.

Ada dua cara agar salah satu partai peserta pemilu dapat memenangkan pemilu legislatif secara signifikan. Pertama, di daerah di mana partai itu kuat, penggelembungan perolehan suara bagi partai itu dapat dilakukan. Kedua, di daerah di mana partai pemerintah itu lemah, surat panggilan untuk memilih pun tidak disampaikan kepada para pemilih yang sudah pasti tidak akan memilih partai itu atau mereka tidak terdaftar di dalam DPT.

3.5.1.  Pangkal Kecurangan

Kita patut bertanya di mana pangkal kecurangan ini? Selama ini beredar rumor politik bahwa Departemen Dalam Negeri bertanggung jawab atas penggelembungan DPT itu karena pada Pemilu  2014  data pemilih amat tergantung pada data penduduk yang dibuat oleh Departemen ini.

Terlepas dari kelemahan yang dimiliki partai-partai politik peserta pemilu dan rakyat pemilih yang kurang aktif mendaftarkan diri, pemerintah dan KPU tetap harus bertanggung jawab atas proses pemilu yang luber dan jurdil ini. Ada akibat lain dari penggelembungan DPT itu, yakni kemungkinan penggelembungan suara pemilih pada partai tertentu.

Caranya, DPT digelembungkan dan jika ternyata banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya, suara golput itu dimasukkan sebagai suara pendukung salah satu partai tertentu. Kita tahu bahwa kecurangan dapat terjadi pada tingkatan terendah, yaitu tempat pemungutan suara (TPS). Hasil pemilu di tingkat TPS itu kemudian digabungkan ke tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, gabungan provinsi sampai ke tingkat nasional.

Mulai dari Pemilu 2009 lalu memang ada pusat pemrosesan suara di KPU, tapi kita tak lagi memiliki pusat penghitungan suara tingkat nasional (national tally room) yang setiap saat dapat dipantau publik secara langsung seperti pada Pemilu 2004 di Hotel Borobudur.

 

3.5.2. Pencegahan Kecurangan

Kecurangan mungkin saja terjadi. Caranya memang berbeda dengan pada era Orde Baru di mana rakyat tidak dapat mengungkapkan kecurangan-kecurangan pemilu yang hasilnya sudah ditentukan, bahkan sebelum pemilu itu sendiri berlangsung.

Orang dulu tidak peduli pada kecurangan karena pemilu bukanlah sarana demokratis untuk penggantian pemimpin nasional,melainkan sekadar “pesta demokrasi” atau legitimasi politik bagi rezim yang berkuasa saat itu.

Pada Pemilu 2009, rakyat begitu peduli soal kecurangan ini karena mereka tidak mau suaranya dipermainkan pada penghitungan suara. Masih banyak cara untuk mencegah terjadinya kecurangan pada proses pemilu legislatif ini.

Pertama dan yang utama, para saksi yang ditunjuk oleh partai atau gabungan partai politik harus terus mengikuti jalannya penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke tingkat tertinggi.

Kedua, organisasi-organisasi masyarakat sipil (CSO) harus berani dan aktif dalam mengungkapkan apakah aparat Departemen Dalam Negeri, TNI, Polri, dan jajaran intelijen menjadi aparat negara yang memihak atau bersifat imparsial?

Ketiga, media massa juga dapat menjadi watchdog dari pelaksanaan pemilu ini. Mereka sepatutnya menjadi salah satu tiang demokrasi yang dipercayai rakyat.

Keempat, para caleg dan partai-partai politik juga harus aktif memantau apakah terjadi kecurangan pada proses pemilu ini?

Kita berharap proses Pemilu Legislatif 2014 ini benar-benar berlangsung secara luber, jurdil, dan damai dengan hail yang memuaskan elegan dan minim dari sengketa Pemilu. Ini merupakan pertaruhan bagi citra politik negara kita di mata internasional dan di mata rakyatnya sendiri. Dan bagi KPU sendiri menjadi catatan sejarah penyelenggaraan Pemilu yang betul-betul terencana dengan persiapan yang matang dan pola manajemen yang mantap dan didukung oleh penggunaan IT yang tepat serta aparatur yang taat azas.

Sejak reformasi Mei 1998, Indonesia dipandang sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang dapat menyandingkan demokrasi dan Islam. Indonesia juga negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Pada tingkatan Asia Tenggara, Indonesia adalah negara paling demokratis dan paling bebas mengemukakan pendapat di muka umum.

Melalui demokrasi pula kita dapat mempertahankan NKRI tanpa harus melalui penerapan “politik ketakutan” seperti era Orde Baru. Janganlah hanya karena nafsu kekuasaan, ada peserta pemilu yang menghalalkan segala cara untuk memenangi pemilu. Jika ini terjadi, runtuh sudah citra Indonesia yang dalam dua pemilu sebelumnya terbukti amat demokratis, luber, jurdil, dan aman.

 

3.6. Tolok Ukur Sukses Pemilu

 

Dra.Endang Sulastri, MSi dalam makalahnya berjudul, “Menggagas Pemilu Partisipatif Dalam Kerangka Pembangunan Demokrasi” menjelaskan, sukses pemilu dinilai dari dua hal, yaitu sukses proses dan sukses hasil atau substansi. Sukses proses yaitu berjalan secara aman, tertib, damai dan tepat waktu setiap tahapan dan jadwal. Sedangkan sukses hasil atau substansi adalah menghasilkan pemimpin yang aspiratif.

Kesuksesan sebuah pemilu, menurut Endang Sulastri, setidaknya ditentukan oleh 3 hal, yaitu proses penyelenggaraan, aturan-aturan hukum dan penegakkan hukum. Proses penyelenggaraan menyangkut tentang penyelenggaraannya, pesertanya, pemilih, tahapan logistik dan distribusi serta pemantau. Aturan-aturan hukum antara lain terkait dengan sistem pemilu, metode pembagian dapil, metode pencalonan, metode pemberian suara dan metode penetapan pemenang. Sedangkan penegakkan hukum terkait dengan pengawasan dan penegakkan hukum itu sendiri.

Endang menjelaskan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, pengalaman organisasi atau keterlibatan secara langsung dalam politik, akses terhadap informasi, budaya yang dianut dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah/partai politik/system politik.

3.7 .  Kerjasama KPU dengan Perguruan Tinggi Mengawal Pemilu 2014

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik memberikan kuliah umum di hadapan 300 mahasiswa dan dosen Universitas Haluoleo (Unhalu), Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (17/2/2013). Bertempat di Ruang Senat Lantai 4 Gedung Rektorat Unhalu, menyampaikan materi dengan tema “Peran Perguruan Tinggi Mengawal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Berkualitas dan Demokratis”.

Husni dalam paparannya mengatakan saat ini kondisi perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia terus membaik. Fasilitas yang disediakan pemerintah untuk melahirkan manusia-manusia unggul yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di berbagai bidang terus meningkat.

Menurut Husni , diharapkan  kemauan perguruan tinggi dengan segala komponen yang ada di dalamnya untuk saling bersinergi mengoptimalkan semua sumberdaya yang dimiliki sehingga mampu melahirkan anak bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang handal dan berwawasan kebangsaan yang kuat.

Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 2.647 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan jumlah dosen sekitar 270 ribu orang dan mahasiswa 4.273.000. “Kumpulan kaum intelektual dalam jumlah yang besar ini merupakan kekuatan yang maha dahsat untuk melakukan perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam melakukan pendidikan politik serta mengawal pelaksanaan penyelelenggaraan pemilihan umum tahun 2014.

Perguruan tinggi, kata Husni, selalu berada di depan dalam dinamika politik yang terjadi di negeri ini. Perguruan tinggi menjadi sumber ide/konsep/gagasan dalam setiap perubahan. Dalam beberapa kesempatan, civitas akademika tampil sebagai pemimpin gerakan untuk melawan tirani dan mendobrak status quo.

Meski saat ini kita sudah hidup dalam suasana berbangsa yang relatif tenang, tata kelola pemerintahan  yang mulai membaik, demokrasi berjalan sesuai prosedur, tugas pokok perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat tidak boleh berhenti.

“Kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan sehingga mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang memiliki kualifikasi untuk menjawab tantangan bangsa yang makin berat,” lanjutnya.

Pascareformasi, kata Husni, Indonesia terus menata kehidupan demokrasi dan sistem politiknya. Format penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif terus diperbaiki.

Persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu makin ketat. Pengetatan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu dianggap penting untuk membangun kelembagaan partai politik yang sehat, produktif dan berwujud nasional dalam melakukan fungsi-fungsi partai untuk merepresentasikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Perguruan tinggi, lanjut Husni, memiliki ladang pengabdian yang sangat luas. Wilayah politik dan demokrasi merupakan salah satu ladang pengabdian yang menunggu sentuhan tangan-tangan dingin perguruan tinggi sehingga kesadaran politik masyarakat terus meningkat.

Dikatakan, sejak tahun 1999, perguruan tinggi membentuk jaringan pemantau pemilu secara masif di seluruh Indonesia untuk mencegah terjadi kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan ini cukup efektif mencegah terjadi transaksi dan manipulasi suara di semua tingkatan penyelenggara pemilu.

Ke depan, tanggung jawab perguruan tinggi dalam mengawal proses demokrasi makin berat. Tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi diharapkan tidak lagi sekadar mengawasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Peran untuk mengembangkan kehidupan demokrasi melalui edukasi politik jauh lebih penting. Saat ini, ada trend penurunan partisipasi masyarakat dari pemilu ke pemilu. Pemilu pada tahun 2009, tingkat partisipasi masyarakat masih cukup tinggi mencapai 93,30 persen, menurun menjadi 84,07 persen pada pemilu 2004 dan terus menurun menjadi 70,99 persen pada pemilu 2009.

Kekhawatiran KPU, justru penurunan partisipasi ini datangnya dari kalangan kampus. Sebab para mahasiswa lah yang selama ini paling getol meneriakkan golput. Bayangkan saja di Indonesia ini jumlah mahasiswa sangat signifikan. Suara-suara para aktivis yang menyerukan Golput tentu sedikit banyak akan memberikan efek resonansi kepada mahasiswa lain dan masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menggandeng Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2014. Ini sebagai bentuk kepercayaan kita terhadap kekuatan kampus sebagai kumpulan kaum intelektual untuk membangun kesadaran politik masyarakat.

Inisiatif Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar “KPU Goes To Campus” (KGTC) mendapat sambutan positif di berbagai perguruan tinggi. KGTC adalah program KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat muda, terutama kalangan civitas akademika, dalam penyelenggaraan pemilu.

KGTC adalah salah satu konsep KPU untuk “merangkul” kalangan muda kampus dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan upaya jemput bola ini, KPU memandang civitas akademika sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari langkah penyuksesan Pemilu 2014.

Dalam KGTC itu, KPU bekerja sama dengan kampus, mengadakan seminar tentang sosialisai penyelenggaraan pemilu, demokrasi, dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Target peserta di setiap seminar berjumlah tiga ratus orang, dengan kepanitiaan lokal dari pihak kampus. Tahun 2012 lalu, KGTC berhasil digelar di enam kampus, sedangkan di tahun 2013 ini, KPU mencanangkan KGTC digelar di dua belas perguruan tinggi di seluruh Indonesia, termasuk Uncen.

Upaya pelibatan mahasiswa ini diharapkan dapat menghasilkan agen-agen atau duta sosialisasi pemilu dan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, dan yang lebih substansif, menjauhkan sikap apatisme generasi muda intelektualis terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dengan begitu, angka partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik secara kuantitas maupun kualitas, dapat meningkat dengan signifikan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Masyarakat memerlukan pandangan mengenai manfaat dan fungsi partai untuk kehidupan berbangsa. Pandangan mengenai fungsi partai dapat disampaikan oleh partai sendiri dengan sarana pendidikan politik ke basis masyarakat. Sasaran pendidikan pemilihan adalah tumbuhnya partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam pemilihan umum. Dengan adanya kesadaran berpolitik dari pemilihan dapat menstimulus pemilih dan lingkungannya untuk secara aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih. Bahwa pendidikan pemilih tidak semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara, tapi pemerintah dan partai politik juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melakukan pendidikan pemilih ini.

Pendidikan pemilih pada 2014 harus di kemas sedemikian rupa, lebih komplit karena perubahan undang-undang politik yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 2014 diperkirakan menimbulkan kesulitan baru bagi pemilih, terutama cara pemberian suara. Akhirnya, peluang untuk meminimalisir atau meletakkan jumlah Golput pada posisi normal dan ideal masih terbuka luas, dengan melakukan pendidikan politik ke basis rakyat.

Bagi  kebanyakan orang miskin dalam kondisi-kondisi yang paling lazim, partisipasi politik, baik dulu maupun sekarang secara objektif merupakan suatu cara yang sulit dan mungkin tidak efektif untuk menanggulangi masalah-masalah mereka. Hasil survei yang dilakukan Huntington di beberapa negara berkembang mencerminkan hal itu, hanya sebagian kecil saja dari orang-orang yang berpenghasilan dan berpendidikan rendah yang mempunyai minat dalam politik dan menganggap politik relevan dengan urusan mereka dan mereka juga merasa bisa ikut mempengaruhi pemerintah.

4.2 Saran

              Saran yang dapat disampaikan oleh penulis:

  • Bagi pemerintah, hendaknya merumuskan kebijakan mengenai Pemilu dengan sebaik-baiknya, menyeleksi jumlah partai dengan ketat, dan melakukan sosialisasi politik secara maksimal kepada masyarakat.
  • Bagi partai politik, hendaknya memaksimalkan fungsi-fungsi partai yang berkaitan dengan komunikasi, partisipasi, dan sosialisasi untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.
  • Bagi masyarakat, hendaknya mau dan mampu berpikir terbuka mengenai manfaat dan fungsi partai bagi kemajuan perpolitikan bangsa.
  • Bagi mahasiswa, hendaknya selalu memperbaharui informasi terkait dengan perkembangan perpolitikan di Indonesia untuk meningkatkan pandangan dan pemikiran aktual mengenai kondisi bangsa sehingga dapat membantu penyelesaian masalah  yang ada melalui keilmuan yang dimiliki.

 

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam, Prof. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rahman Arifin. 2002. Sistem Politik Indonesia, Dalam Perspektif Struktural Fungsional.             Surabaya: SIC.

Soemarno. 2002. Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar. Bandung:Mandar Maju.

Surbakti Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Syafiie, Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Huntington, Samuel P, Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang.   Jakarta:Rineka Cipta.

Budiardjo, Miriam. 1981. Partisiipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai).         Jakarta:PT.Gramedia.

Rahmat, Jalaludin. 2000. Komunikasi Politik. Bandung:Rosda.

Ramli, MM, 2009. “Meningkatkan Partisipasi Politik Rakyat Dalam Pemilu”.

______,“Sasaran Kelas Pemilu Capai 4.000 Orang”

Yves Meny and Andrew Knapp, 1998. Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, third edition, Oxford University Press.

www.kpu.go.id

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/227392/38/

http://harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22034:menata-ulang-etika-elite-politik&catid=11:opini&Itemid=187

MEWUJUDKAN SUKSES PESTA DEMOKRASI MELALUI PARTISIPASI PEMILIH YANG BAIK


logo pemilu 2014

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul MEWUJUDKAN SUKSES PESTA DEMOKRASI MELALUI PARTISIPASI PEMILIH YANG BAIK.

Makalah ini disusun dalam rangka  memenuhi kelengkapan dan persyaratan wajib mengikuti proses pencalonan sebagai anggota KPUD Kabupaten Pasaman periode 2013 – 2018.

Penulis banyak mendapatkan dukungan, arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak dalam penyusunan makalah.

Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan makalah ini, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Akhirnya, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Lubuk Sikaping, 1 April 2013

 

 

Makmur Efendi

DAFTAR ISI

Kata pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Komisi Pemilihan Umum

C. Syarat keanggotaan

BABII PEMBAHASAN

  1. Sistem politik
  2. Manajemen kepemiluan
  3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik

BABIII PENUTUP DAN KESIMPULAN

  1. Penutup
  2. Kesimpulan

Daftar pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kita. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun kedepan.

Selanjutnya Pemilu diataranya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum dalam bagian menimbang butir a sampai c disebutkan:

  1. Bahwa berdasarkan undang-undang dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat;
  2. Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
  3. Bahwa pemilihan umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan /Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian juga dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1ayat 1 disebutkan bahwa: “pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya untuk mendukung ayat-ayat tersebut, dalam ayat 3 ditegaskan asas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melandasi kewenangan dan tindakan pemerintah suatu negara, yaitu kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar kewenangan pemerintah; kehendak ini hendaknya dinyatakan di dalam pemilihan-pemilihan sejati dan periodik yang bersifat umum dengan hak pilih yang sama dan hendaknya diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur pemungutan suara bebas.

Banyak pengertian mengenai Pemilu atau pemilihan umum tetapi intinya adalah pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pada saat ini pemilu secara nasional dilakukan dua macam yaitu pemilihan anggota legislatif (Pileg) dimana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif baik anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Disamping itu diselenggarakan pula Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung oleh rakyat sesudah Pemilihan anggota legislatif dilaksanakan.

Selain hal tersebut masing-masing daerah juga dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakilnya yang langsung dipilih oleh rakyatnya juga.

  1. KOMISI PEMILIHAN UMUM

Komisi Pemiluhan Umum yang disingkat KPU adalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan penjelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diresmikan keberadaannya oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang disahkan pada 1 Februari 1999. Pasca-Pemilu 1999, terjadi perubahan tentang komposisi keanggotaan KPU yang     diatur lewat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Secara Rahasia mungkin, KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1945. KPU pertama (1999 – 2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie.

KPU kedua (2001 – 2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

 KPU ketiga (2007 – 2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat.

Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang.

Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Perjalanan waktu membuktikan kemudian, ternyata Penyelenggara Pemilu 2009, Menghadapi Masalah Kredibilitas. Pemilu 2009 akan dikenang sebagai pemilu terburuk pasca-Orde Baru. Harapan banyak pihak, bahwa KPU akan lebih independen dan lebih profesional setelah ditopang UU No. 22/2007, luruh setelah hasil seleksi calon anggota KPU diumumkan.

Sebab, tim seleksi bentukan Presiden SBY menghasilkan orang-orang yang tidak memiliki rekor baik dalam mengurus pemilu, sehingga sejak dilantik KPU menghadapi masalah kredibilitas.  Setelah pemilu selesai, tidak ada yang bisa menolak hasilnya, tetapi legetimasinya selalu dipertanyakan karena banyak pemilih yang tidak bisa memilih. Sehingga Pemilu 2009 menurut pengumuman KPU bahwa total jumlah daftar Pemilih tetap untuk memilih legislator mencapai 171.265.442 orang, sementara yang menggunakan hak Pilihnya mencapai 121.588.366 orang sedangkan yang terhitung Golput sebesar 49.077.076 orang.

Penyelenggara Pemilu 2009 adalah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,  Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota.

  1. SYARAT KEANGGOTAAN

Bila ditelusuri lebih jauh nampaknya masalah ketidakpercayaan publik berhulu kepada 3 (tiga) sumber masalah. Pertama, intergitas proses dan integritas hasil pemilu dipermasalahkan. Kedua, lemahnya kepemimpinan KPU. Ketiga, ancaman independensi KPU.

Sejumlah indikator dapat ditunjuk sebagai sumber masalah integritas proses dan hasil pemilu. Di antaranya adalah tahapan pemilu yang tidak tepat waktu, data yang dipublikasikan KPU tidak akurat (data jumlah partai politik calon peserta pemilu, data jumlah caleg DPR, dan data DPT), sejumlah regulasi KPU belum siap pada tahap yang ditentukan, dan data hasil pemilu yang berubah-ubah.

Sementara masalah lemahnya kepemimpinan KPU dalam menyelenggarakan pemilu ditandai beberapa indikasi. Di antaranya adalah koordinasi antar Anggota KPU tidak solid, sikap masing-masing Anggota KPU yang berbeda-beda ke publik, koordinasi yang lemah antara Anggota KPU dengan Sekretariat Jenderal KPU, dan sikap KPU yang tidak jelas memberi kepastian kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Selain itu ancaman independensi KPU menjadi masalah yang selalu disorot publik. Masalah independensi KPU itu ditandai sejumlah indikator berikut yaitu kapasitas Anggota KPU diragukan publik sebagai penyelenggara pemilu, posisi KPU yang lemah menghadapi pemangku kepentingan pemilu, sikap KPU yang sangat bergantung kepada Pemerintah dan DPR, dan keberpihakan sejumlah personil penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

Kredibilitas KPU jatuh pada penghujung Pemilu 2009,  kinerjanya mengecewakan, kemandiriannya dipertanyakan. DPR menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki banyaknya warga negara yang tidak bisa memilih, lalu mengganti UU No. 22 tahun 2007 dengan UU No. 15 tahun 2011. Mereka tidak percaya lagi pada kelompok nonpartisan sehingga undang-undang baru mempersilakan orang partai masuk menjadi penyelenggara pemilu. Pasal ini memang dihapus oleh MK, namun pembengkakkan kelembagaan pengawas dan penegak kode etik, yang awalnya diniatkan untuk menampung orang-orang partai, tidak bisa dianulir.

Pola hubungan KPU dengan KPU Provinsi, KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota memang tidak sejalan dengan pola hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah, di mana titik tekan otonomi berada di kabupaten/kota. Karena itu, pemerintahan kabupaten/kota bukan merupakan bawahan dari pemerintahan provinsi.

Dalam konteks ini perlu ditegaskan bahwa secara operasional rezim otonomi daerah memang berbeda dengan rezim pemilu; yang pertama mengedapankan karakter daerah dan partisapasi dari bawah, sedangkan yang kedua menekankan persamaan prosedur yang diterapkan dari atas ke bawah guna menjamin perlakuan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengunakan hak pilihnya. Dengan demikian, pemilu  yang menuntut persamaan standar nasional, baik dalam bentuk teknis pelaksanaan maupun sistem manajemen, sebetulnya mampu menjadi pengikat nasional dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional.

Penyelenggara Pemilu 2014 menghadapi tantangan untuk memulihkan kembali kepercayaan. Ini kesempatan kedua bagi kelompok nonpartisan untuk membuktikan diri mampu menjadi penyelenggara pemilu yang independen dan profesional.

Penyelenggara Pemilu 2014 terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

 

Penguatan KPU

Berdasarkan pemetaan masalah dan sumber masalah yang dihadapi KPU periode lalu, maka nampaknya penting direkomendasikan sejumlah strategi penguatan KPU. Pertama, meningkatkan koordinasi antar Anggota KPU, antara Anggota KPU dengan Sekretariat Jenderal, dan antara KPU dengan jajaran KPU di daerah. Kedua, meningkatkan kapasitas, dan kualitas penyelenggara pemilu. Ketiga, memperkuat komitmen integritas personil penyelenggara pemilu. Keempat, memperkuat komunikasi dan keterbukaan KPU kepada publik dan pemangku kepentingan pemilu. Kelima, memastikan KPU menyusun regulasi KPU yang memberikan jaminan kepastian hukum. Keenam, memastikan KPU menyediakan aspek fundamental logistik pemilu. Ketujuh, menjamin KPU memberikan jaminan ketersediaan sejumlah data yang akurat. Kedelapan, memastikan KPU sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemilu dengan membuat kerangka kerja dukungan pihak-pihak di luar KPU. Kesembilan, menjamin KPU bekerja dalam kerangka rencana kerja operasional yang matang dan terukur.

Secara teknis operasional KPU ke depan perlu mengambil langkah-langkah strategis yang responsif terhadap perkembangan penyelenggaraan pemilu.

  1. KPU perlu membentuk semacam kelompok kerja (pokja) yang menangani secara teknis perkembangan Pemilukada di berbagai daerah. Langkah ini penting mengingat penyelenggaraan Pemilukada berlangsung setiap saat. Bahkan nanti pada tahun 2013 persis seperti keadaan pada tahun 2008 di mana terdapat 12 provinsi yang menyelenggarakan Pemilukada Gubernur, belum lagi Pemilukada Bupati/Walikota. Setidaknya lebih dari 50% (lebih dari separuh jumlah pemilih) terlibat dalam Pemilukada Gubernur di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Sumatera Selatan dan lain-lain. Ketangkasan menangani Pemilukada 2013 akan menjadi modal penting dalam menghadapi Pemilu 2014.
  2. KPU perlu membentuk pokja persiapan Pemilu 2014 yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2014. Hal-hal strategis yang harus segera dipersiapkan di antaranya adalah peraturan KPU sebagai pelaksanaan undang-undang, rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan petugas pemutakhiran data pemilih yang nantinya menjadi anggota KPPS, tentu saja beserta rangkaian pelatihan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan anggaran pemilu berbasis kepada kebutuhan riil dan perubahan dinamika harga.
  3. KPU harus segera membangun komunikasi politik. Komunikasi politik ini dilaksanakan dalam dua garis, yaitu komunikasi politik secara vertikal dan horisontal. Komunikasi politik vertikal dilakukan oleh KPU ketika berkomunikasi, berkoordinasi, dan pengendalian terhadap KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS dan KPPS secara bertingkat.

Komunikasi politik horisontal yang harus dilakukan oleh KPU adalah membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak, yaitu: (1) masyarakat/pemilih berkaitan dengan informasi kegiatan pemilu dan pelayanan pemilih; (2) peserta pemilu; (3) Badan/Panitia Pengawas Pemilu; (4) lembaga pemantau; (5) media massa; (6) pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bupati dan walikota, serta DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan (7) lembaga penegakan hukum.

Komunikasi politik ini menjadi penting, karena KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga sumber dan pembuat informasi, keputusan, dan penyelenggara pemilu di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Dapat dikatakan bahwa kemampuan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan komunikasi politik merupakan faktor keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Untuk menjamin agar anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemilu dengan bersikap independen, nonpartisan, tidak berpihak, transparan, akuntabel dan profesional, maka diperlukan kaidah standar perilaku bagi setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU harus menyusun kaidah standar perilaku bagi segenap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU, dan menetapkan pemberlakuan bagi segenap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta staf jajaran sekretariat jenderal dan sekretariat, harus mentaati kaidah standar perilaku anggota KPU.

  1. SEORANG YANG IDEAL UNTUK CALON ANGGOTA KPU

Penyelenggaraan pemilu yang selama ini terkesan kaku, dengan segala kompleksitas persoalan yang mengiringinya, bagi beberapa kalangan, tentu mendatangkan kejenuhan. Intrik politik yang dibarengi kecurangan dengan menghalalkan berbagai cara, bisa memunculkan sikap apatisme pada proses pemilu itu sendiri.

Dalam konteks ini, membayangkan sebuah pemilu yang bisa menghibur dan membuat semua orang menjadi senang, bukan sekadar pemilihan (election), namun menjadi sebuah pesta demokrasi yang menghibur (electainment) menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemilu.

Adrian Gostick menyebutkan 10 karakteristik yang secara konsisten diperlihatkan oleh orang-orang yang integritas. Integritas adalah konsistensi antara tindakan dan nilai. Orang memiliki integritas hidup sejalan dengan nilai-nilai prinsipnya. Kesesuaian antara kata dan perbuatan merupakan hal yang esensial.

Pengembangan teori integritas sejalan dengan nilai-nilai prinsipnya, kesesuaian antara kata dan perbuatan. Pengembangan teori integritas sejalan penggunaannya dalam berebaai bidang disiplin ilmu, kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan politik dan pemerintahan.

Dari sisi inilah dua kutub, yakni melahirkan pemimpin ideal dan persiapan melahirkan pemimpin ideal, bisa dielaborasi lebih mendalam secara substansial bukan seremonial. Dalam kehidupan politik, integritas menjadi factor yang memiliki kedudukan penting. Hal itu pula yang kemudian menjadi tuntutan mutlak, yang harus dimiliki penyelenggara dan peserta pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu dan Panwaslu, ugas dan fungsinya  dan bakal calon dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dalam pemilu legislative (Pileg), pilpres, pilkada berikut verifikasi parpol peserta pemilu dan dukungannya pada bakal calon kepala daerah.

Sementara itu, selama melaksanakan kegiatan pemilu, lembaga penyelenggara pemilu dituntut bertindak sedemikian rupa sehingga pemilu benar-benar dapat berlangsung secara bebas dan adil (free and fair election). Berikut adalah beberapa unsur yang ditekankan IDEA International kepada lembaga penyelenggara pemilu demi mencapai pemilu yang bebas dan adil:

  1. 1.   Independensi dan Ketidakperpihakan:

Lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain manapun, baik pihak berwenang atau pihak partai politik. Lembaga penyelenggara harus bekerja tanpa pemihakan atau praduga politik. Lembaga ini harus mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan, karena setiap dugaan manipulasi, persepsi bias atau dugaan campur tangan, akan memiliki dampak langsung, tidak hanya terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara, tetapi juga terhadap keseluruahn proses dan hasil pemilu.

  1. 2.   Efisiensi dan Efektivitas:

Efisiensi dan efektivitas merupakan komponen terpadu dari keseluruhan kredibilitas pemilu. Efisiensi dan efektivitas tergantung beberapa faktor, termasuk profesionalisme para staf, sumber daya, dan yang paling penting waktu yang memadai untuk menyelenggarakan pemilu, serta melatih orang-orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis pemilu.

  1. 3.   Profesionalisme:

Pemilu harus dikelola oleh orang-orang yang terlatih dan memiliki komitmen tinggi. Mereka adalah karyawan tetap lembaga penyelenggara pemilu, yang mengelola dan mempermudah proses pelaksanaan pemilu.

  1. 4.   Keputusan Tidak Berpihak dan Cepat:

 Undang-undang membuat ketentuan tentang mekanisme untuk menangani, memproses dan memutuskan keluhan-keluhan pemilu dalam kerangka waktu tertentu. Hal ini mengharuskan para pengelola pemilu harus mampu berpikir dan bertindak cepat dan tidak memihak.

  1. 5.   Transparansi:

Kredibilitas menyeluruh dari suatu proses pemilu tergantung pada semua kelompok yang terlibat di dalamnya, seperti partai politik, pemerintah, masyarakat madani dan media. Mereka secara sadar ikut serta dalam perdebatan yang mewarnai pembentukan struktur, proses dan hasil pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu harus bersikap terbuka terhadap kelompok-kelompok tersebut, komunikasi dan kerja sama perlu dilakukan guna menambah bobot transparansi proses penyelenggaraan pemilu.

Meskipun standar internasional penyelenggara pemilu itu baru dirumuskan memasuki 2000-an, namun banyak negara yang sudah mempraktekkannya selama bertahun-tahun dengan beragam variasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar bagi pembentukan lembaga penyelenggara pemilu atau komisi nasional pemilu di setiap negara memang tergantung pada perkembangan historis dan dinamika sosial politik negara yang bersangkutan.

  1. PENTINGNYA PENULISAN MAKALAH

Memenuhi persyaratan kecakapan pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu terutama dari bidang ilmu politik/pemerintahan, hukum, atau manajemen, guna terwujudnya azas pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalisme, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, sebagaimana diatur dalam konstitusi yang lahir di era reformasi yang dimuat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, kemudian dalam penggantinya UU No. 22 tahun 2007 dan edisi terakhir tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2011 Bab II pasal 2, maka, penulisan makalah merupakan alat ukur fisik secara tertulis yang akan berkorelasi dengan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap seorang bakal calon yang mengajukan diri untuk menempati kursi penyelenggara pemilu.

Dengan penulisan makalah terstruktur oleh bakal calon peserta penyelenggara pemilu (KPU), akan diperoleh gambaran awal komitmen untuk menunjukkan inteligensi, sikap kerja dan kepribadian dalam materi bidang politik, kepemiluan dan aturan konstitusional (perundang-undangan) dalam bidang politik secara aplikatif dan konstruktif.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. SITEM POLITIK
  1. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi.

  1. Pengertian Politik

            Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

3. Pengertian Sistem Politik

Sistem politik ialah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan, kesatuan yang dimaksudkan dapat berupa negara atau masyarakat. Ada beberapa teori tentang definisi sistem politik menurut beberapa para ahli.

Teori-teori tersebut yaitu; Menurut Gabriel A. Almond, sistem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Menurut A. Hooderwerf , bahwa sistem politik adalah seluruh pendirian, kelakuan dan kedudukan, sepanjang bertujuan untuk mempengaruhi isi, terjadinya dan dampak kebijaksanaan pemerintah.

Menurut David Easton, sistem politik adalah keseluruhan interaksi yang mengakibatkan terjadinya pembagian yang diharuskan dari nilai-nilai bagi suatu masyarakat .

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

4. Pengertian Sistem Politik di Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan,

Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Sistem politik adalah keseluruhan dari hubungan timbal balik antara berbagai lembaga yang mengatur suatu kebijakan, yang mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum, baik proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan suatu keputusan, dan lain-lain. Banyak referensi yang memberikan definisi mengenai sistem politik. Suatu negara pasti menjalankan suatu sistem politik. Yang di bahas disini adalah perbedaan antara Sistem Politik Indonesia dengan Sistem Di Politik Indonesia. Perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaannya.

Sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia saat ini, Sedangkan sistem politik di indonesia adalah sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia. Sistem politik Indonesia merupakan sistem yang dianut oleh Negara Indonesia bahkan sejak sebelum berdirinya Negara Indonesia berdasarkan suatu nilai budaya yang bersifat turun temurun yang tidak menutup kemungkinan akan mengadopsi dari berbagai nilai budaya asing yang positif bagi perkembangan sistem politik di Indonesia. Sedangkan sistem politik di indonesia adalah sistem politik yang pernah berlaku dan dilaksanakan di Indonesia pada masa lalu (history).

Sistem Politik yang pernah berlaku di Indonesia di antaranya : Sistem politik pada masa pemerintahan setelah kemerdekan. (Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer) Sistem politik pada masa pemerintahan Orde Lama (Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin) Sistem politik pada masa pemerintahan (Orde Baru periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru) Sistem politik pada masa pemerintahan reformasi dan era transisi sebelum reformasi. (Periode 1998-sekarang, era Reformasi)

  1. Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia

Jika berbicara mengenai politik, politik sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk membuat, mempertahankan, dan memperbaiki aturan yang berada dalam lingkup kehidupannya (pemerintahan).

Dengan prinsip tersebut, sistem politik dimanapun harus berasaskan kesejahteraan masyarakat. Hubungan politik dengan kesejahteraan masyarakat adalah hubungan yang tidak terlepaskan, dan merupakan  satu kesatuan pada sebuah “bangunan “. Sistem politik yang  ada di dalam  suatu negara adalah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya Syarbaini menjelaskan bahwa di Indonesia, sejak awal kemerdekaan telah menyatakan dirinya demokrasi, dan dalam perjalanannya terlihat perkembangan demokrasi sebagai berikut. Pertama, demokrasi parlemener (1945-1959) yang menonjolkan parlemen dan partai politik. Pelaksanaan demokrasi ini ditandai oleh pemerintahan yang kurang stabil. Kedua, demokrasi terpimpin (1959-1965) yang menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menonjolkan aspek demokrasi rakyat serta dominasi presiden. Ketetapan MPRS No III/1963 yangmengangkat presiden seumur hidup semakin memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan dan penumpukan kekuasaan tangannya.  Ketiga, demokrasi Pancasila (1965-1998) menjadikan Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945, ketetapan MPR sebagai landasan formal, untuk meluruskan dan mengoreksi penyimpangan demokrasi sebelumnya. Pada masa ini juga tidak lepas dari kelemahan, mengingat demokrasi hanya sebagai lipstik bagi tumbuh suburnya otoritarianisme birokrasi dan KKN /korupsi-kolusi-dan Nepotisme). Pada waktu itu juga peran militer sangat dominan, sentralisasi pembuatan keputusan, penggebiran partai-partai politik, massa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah.   Keempat, transisi demokrasi yang berusaha menerapkan konsep-konsep demokrasi secara murni, yaitu keterbukaan sistem poiitik, budaya politik partisipatif egalitarian, kepemimpinan politik yang bersemangat kerakyatan, semangat menghapus KKN, partai politik yang tumbuh dari bawah, menjunjung tinggi norma-hukum, kebebasan pers, terdapat mekanisme check and balances.

Sistem politik di Indonesia kalau diperhatikan, dalam masa transisi demokrasi sampai saat ini sistem politik yang diterapkan di kehidupan nyata masih mengambang. Dari beberapa penelitian dari lembaga survei, menurutnya, 27 persen masyarakat menyatakan sistem perpolitikan Indonesia buruk. 6,8 persen mengatakan sangat buruk, hanya 34 persen mengatakan sedang saja. Serta 20 persen mengatakan situasi dan kondisinya baik.

Singkatnya, system politik Indonesia adalah Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :

1. Ide kedaulatan rakyat

2. Negara berdasarkan atas hukum.

3. Bentuk Republik.

4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi.

5. Pemerintahan yang bertanggung jawab.

6. Sistem Pemilihan langsung

7. Sistem pemerintahan presidensial

Demokrasi adalah sistem politik yang mensyaratkan simetri dan kesesuaian antara janji atau sumpah dengan tindakan politik. Ketika tindakan politik bertentangan dengan janji, perilaku bertolak belakang dengan sumpah, realitas politik berseberangan dengan hukum publik, demokrasi terdistorsi dari makna esensialnya. Di sini, demokrasi disimpangkan melalui manipulasi bahasa dan jargon, untuk menutupi aneka realitas kejahatan di dalamnya.

  1. MANAJEMEN KEPEMILUAN
  1. 1.   Pemilu

Pengertian Pemilu diataranya dalam undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum dalam bagian menimbang butir a sampai c disebutkan:

  1. Bahwa berdasarkan undang-undang dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat;
  2. Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
  3. Bahwa pemilihan umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan /Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian juga dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1ayat 1 disebutkan bahwa: “pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya untuk mendukung ayat-ayat tersebut, dalam ayat 3 ditegaskan asas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melandasi kewenangan dan tindakan pemerintah suatu negara, yaitu kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar kewenangan pemerintah; kehendak ini hendaknya dinyatakan di dalam pemilihan-pemilihan sejati dan periodik yang bersifat umum dengan hak pilih yang sama dan hendaknya diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur pemungutan suara bebas.

Banyak pengertian mengenai Pemilu atau pemilihan umum tetapi intinya adalah pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

  1. Manajemen Pemilu

Keberhasilan pelaksanaan pemilu tergantung pada tiga sukses, yaitu pertama; sukses perencanaan dan penyusunan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan. Kedua, sukses penyelenggaraan dengan bobot  kualitas pengelolaan oleh penyelenggara pemilu, dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya di TPS. Ketiga, sukses hasil sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan pada perundang-undangan, terutama menyangkut manajemen pemilu (pelaksanaan, penghitungan dan pengawasan pemilu yg benar dan efektif).

Secara garis besar ada 10 pokok materi manajemen pemilu, yaitu  kerangka hukum Pemilu; kode etik dan hubungan kerja KPU dengan KPU daerah; persyaratan pencalonan anggota legislatif; proses pencalonan; berhubungan dengan stake holder; manajemen kampanye; tata cara pemungutan suara; prosedur penghitungan suara; dan evaluasi.

  1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG POLITIK

Serangkaian peraturan perundang-undangan diperlukan guna menjamin penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis, atau dalam konsteks Indonesia sesuai dengan asas pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Mengikuti hirarki peraturan perundang-undangan, pemilu dan penyelenggaraan pemilu juga diatur oleh konstitusi atau undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan.

Pada tingkat pertama, undang-undang dasar menetapkan lembaga-lembaga negara yang pejabatnya dipilih melalui pemilu, menentukan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan periodesasinya, serta menujuk lembaga penyelenggara. Pada tingkat kedua, undang-undang menetapkan tujuan pemilu yang diaturnya, menentukan penggunaan sistem pemilihan, mengatur proses pelaksanaan, serta menjamin agar setiap peraturan ditaati. Pada tingkat ketiga, peraturan pelaksanaan atau peraturan teknis, memberikan pedoman dan prosedur teknis pelaksanaan pemilu.

Penyelenggaraan pemilu tidak  berdiri sendiri, melainkan terkait dengan lembaga atau kegiatan kenegaraan lain, sehingga keberadaan undang-undang pemilu juga terkait dengan beberapa undang-undang lain. Oleh karena itu, pada bagian ini ditampilkan juga beberapa undang-undang terkait pemilu, seperti undang-undang partai politik, undang-undang lembaga negara yang pejabatnya dipilih melalui pemilu, undang-undang lembaga negara yang ikut terlibat dalam menentukan hasil pemilu, dan undang-undang pemerintahan daerah khusus yang mengatur secara khusus pemilihan kepala daerahnya. Selanjutnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang terkait dengan undang-undang pemilu juga perlu ditampilkan karena peraturan tersebut berpengaruh langsung terhadap penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada 2004, beberapa undang-undang pemilu telah digugat ke lembaga tersebut untuk diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 (judicial review). Beberapa gugatan dikabulkan sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah ketentuan-ketentuan undang-undang pemilu, sehingga kemudian mempengaruhi proses maupun hasil penyelenggaraan pemilu. Putusan-putusan ini tentu saja perlu mendapat perhatian.

Dengan demikian, pada bagian akan ditampilkan semua peraturan perundang-undangan pemilu dan undang-undang terkait pemilu di Indonesia, serta peraturan pemerintah pengganti undang-undang, baik yang masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku. Undang-undang dasar dan undang-undang ditampilkan berdasarkan urutan waktu tahun terbit, di mana yang paling atas adalah yang paling baru. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah ketentuan-ketentuan undang-undang pemilu atau undang-undang terkait pemilu, juga akan ditampilkan berdasarkan urutan waktu berlaku. Sementara, peraturan pelaksanaan pemilu akan ditampilkan berdasarkan tahun pemilu, di mana tahun pemilu yang paling atas berarti berisi peraturan pemilu terakhir.

Pemilihan Umum memiliki sejarah panjang di Republik ini. Dilaksanakan sejak tahun 1955, penyelenggaraan Pemilu ini mengalami banyak perubahan pada tataran rujukan hukum bagi pelaksanaan pemilu.

Apabila kita lihat, dalam konteks pengaturan, Pemilu yang diselenggarakan sejak orde lama hingga orde baru tidak diikuti dengan adanya pergantian undang-undang pada setiap periode Pemilu, melainkan hanya perubahan. Perubahan justru banyak terjadi pada level Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan atas undang-undang. Namun, semenjak dimulainya era reformasi, undang-undang yang mengatur tentang Pemilu selalu mengalami pergantian pada setiap periode Pemilu.

Berikut ini adalah daftar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu sejak pemilu tahun 1955, pemilu tahun 1971, pemilu tahun 1977, pemilu tahun 1982, pemilu tahun 1987, pemilu tahun 1992, pemilu tahun 1997, pemilu tahun 1999, pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009.

      1. Pemilu tahun 1955

  1. UU nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR
  2. UU nomor 18 tahun 1955
  3. PP nomor 9 tahun 1954 tentang Penyelenggaraan UU Pemilu nomor 7 tahun 1953

2. Pemilu tahun 1971

  1. UU nomor 15 tahun 1969
  2. PP nomor 1 tahun 1970
  3. PP nomor 2 tahun 1970
  4. PP nomor 3 tahun 1970
  5. PP nomor 28 tahun 1970

            3. Pemilu tahun 1977

  1. UU nomor 4 tahun 1975
  2. PP nomor 1 tahun 1976
  3. PP nomor 2 tahun 1976

4. Pemilu tahun 1982

  1. UU nomor 2 tahun 1980
  2. PP nomor 41 tahun 1980

5. Pemilu tahun 1987

  1. UU nomor 1 tahun 1985
  2. PP nomor 35 tahun 1985
  3. PP nomor 43 tahun 1985

6. Pemilu tahun 1992

     a. PP nomor 37 tahun 1990

7. Pemilu tahun 1997

  1. PP nomor 10 tahun 1995
  2. PP nomor 44 tahun 1996
  3. PP nomor 74 tahun 1996

8. Pemilu tahun 1999

  1. UU nomor 3 tahun 1999
  2. PP nomor 33 tahun 1999

9. Peraturan Pemilu tahun 2004

  1. UU nomor 4 tahun 2000
  2. UU nomor 12 tahun 2003
  3. UU nomor 23 tahun 2003
  4. UU nomor 20 tahun 2004
  5. Perpu nomor 2 tahun 2004
  6. Perpu nomor 1 tahun 2006

10. Peraturan Pemilu tahun 2009

  1. Peraturan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009
 1). UU dan Peraturan KPU a)       UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009

b)      Peraturan KPU Nomor 02 tahun 2010 tentang PAW anggota DPR dan DPD hasil Pemilu tahun 2009

c)       Peraturan KPU nomor 12 tahun 2008 tentang pedoman penelitian, veirifkais dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2009

d)      Peraturan KPU nomor 17 tahun 2008 tentang penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam pemilu tahun 2009

e)       Peraturan KPU nomor 44 tahun 2008 tentang pedoman tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu

f)        Peraturan KPU nomor 20 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 44 tahun 2008 tentang pedoman tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu

g)      Peraturan KPU 23 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD

h)      Peraturan KPU nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

i)         Peraturan KPU nomor 38 tahun 2008 tentang tata kerja dewan kehormatan KPU dan KPU Provinsi

j)         Peraturan KPU nomor 40 tahun 2008 tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilu anggoat DPRD, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

k)       Peraturan KPU nomor 45 tahun 2008 tentang pemantau dan tata cara pemantauan pemilu2). Pendaftaran Pemiliha)       Peraturan KPU nomor 10 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan daftar pemilih untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

b)      Peraturan KPU nomor 11 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan daftar pemilih bagi pemilih di luar negeri

c)       Peraturan KPU nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan atas  Peraturan KPU nomor 10 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan daftar pemilih untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

d)      Peraturan KPU nomor 17 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 11 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan daftar pemilih bagi pemilih di luar negeri3). Pencalonana)       Peraturan KPU nomo 13 tahun 2008 tentang tata cara penelitian, verifikasi dan penetapan calon perseorangan dalam pemilu 2009

b)      Peraturan KPU nomor 18 tahun 2008 tentang tata cara pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota4). Kampanyea)       Peraturan KPU nomor 19 tahun 2008 tentang pedoman kampanye pemilu anggota DPR

b)      Peraturan KPU nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilu

c)       Peraturan KPU nomor 12 tahun 2009 tentang pedoman kampanye di luar negeri

d)      Peraturan KPU nomor 19 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR

e)       Peraturan KPU nomor 22 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan audit laporan dana kampanye

f)        Peraturan KPU nomor 23 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilu

g)      Peraturan KPU nomor 25 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilu5). Pemungutan dan penghitungan suaraa)       Peraturan KPU nomor 3 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS

b)      Peraturan KPU nomor 11 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri

c)       Peratruan KPU nomor 13 tahun 2009 perubahan atas Peraturan KPU nomor 3 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS

d)      Peraturan KPU nomor 18 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 11 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri

e)       Susunan dalam satu naskah peraturan KPU nomor 3 tahun 2009 sebagaimana diubah oleh peraturan KPU nomor 13 tahun 20096). Rekapitulasi dan Penetapan Hasila)       Peraturan KPU nomor 46 tahun 2008 tentang pedoman teknis pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di kecamatan, kabupaten, dan provinsi, serta tingkat nasional dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Porvinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2009

b)      Peraturan KPU nomor 15 tahun 2009 tentang pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil pemilu, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Porvinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2009

c)       Peraturan KPU nomor 26 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 15 tahun 2009 tentang pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil pemilu, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Porvinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2009

  1. Peraturan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009

2)     UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

3)     Peraturan KPU nomor 10 tahun 2009 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 

4)     Peraturan KPU nomor 14 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009

5)     Peraturan KPU Nomor 28 tahun 2009 tentang Tata Cara Kampanye Pilpres

6)     Peraturan KPU Nomor 29 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pilpres tahun 2009

7)     Peraturan KPU Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Rekapitulasi  Perolehan Suara dalam Pilpres tahun 2009

8)     Peraturan KPU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Sosialisasi Pilpres

9)     Peraturan KPU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2009 tentang Jadwal dan Tahapan Pilpres

10)  Peraturan KPU Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2009tentang Tata Cara Kampanye

11)  Peraturan KPU Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye

12)  Peraturan KPU nomor 52 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 29 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pilpres tahun 2009

13)  Peraturan KPU Nomor 53 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan KPU nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Pemungutan dan Penghitungan SUara di Luar Negeri

14)   Peraturan KPU Nomor 55 tahun 2009 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pilpres

  1.  Peraturan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1)  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

11. Peraturan Pemilu tahun 2014

  1. UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik
  2. UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
  3. UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Lampiran Peta Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi
  4. Peraturan komisi pemilihan umum Nomor : 01 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, Komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan peraturan komisi Pemilihan umum nomor 21 tahun 2008 dan peraturan komisi pemilihan Umum nomor 37 tahun 2008
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010  Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
  6. Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 72 tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Di tempat pemungutan suara
  7. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012  tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
  8. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

PENUTUP DAN KESIMPULAN

  1. PENUTUP

Golongan putih (golput) atau kelompok yang tidak mau memilih diperkirakan akan meningkat pada Pemilu 2014 mendatang. Demikian analisa sejumlah pengamat politik yang memandang pesimis akan suksesnya penyelenggara pemilu dan pihak terkait yaitu pemerintah, partai politik dan kesadaran berpolitik masyarakat.

Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, Indra J Piliang, menyatakan, “Di antara faktor yang akan mempengaruhi semakin banyaknya golongan putih, karena kejenuhan publik terhadap politik.” Hal ini dia sampaikan dalam Pelatihan Jurnalis “Peran Pers Mendorong Terciptanya Pemilu 2014 yang jujur dan adil” dihadiri wartawan media cetak dan elektronik, di Padang, Rabu (21/11/2012).

Kondisi itu, tentu tak terlepas dari kurang kepercayaan pemilih terhadap penyelenggara dan peserta pemilu, serta fakta yang diperlihatkan para elit politik di legislatif. “Kejenuhan publik terhadap politik suatu hal yang wajar saja dalam era demokrasi. Hal sudah terjadi di sejumlah negara-negara eropa,” ujarnya.

Golongan putih pada Pemilu mendatang itu, tambah dia, akan didominasi kalangan kelas menengah ke atas, yaitu pengusaha dan kaum intelektual. Dampaknya jelas terhadap tingkat partisipasi pemilih yang menurun dibandingkan pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Kemudian, kalangan politisi dalam menghadapi Pemilu 2014, diprediksi tidak akan banyak membuat media publikasi seperti baliho dan lainnya, karena uang banyak habis dan kursi tidak dapat. Perkembangan  politik ke depan, bahwa banyak kalangan profesional yang tak mau masuk ke dunia politik, karena tingginya biaya dan mempertimbangkan apa yang akan didapatnya dari partai.

Anggota KPU Sumatera Barat, M Muftie Syarfie ,mengatakan dorongan partisipasi pemilih akan menurun di Pemilu mendatang, juga ikut dipengaruhi peraturan perundang-undangan. Kemudian ada program penyuluhan terhadap pemilih pemula, serta membuat “alat permainan” yang nantinya dapat mengedukasi sehingga membuat pemilih datang ke tempat pemungutan suara. Selain itu, memberikan pelatihan terhadap kalangan insan pers tentang Pemilu, sehingga informasi terhadap tahapan dan penyelenggaraan sampai ke masyarakat.

Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, menyampaikan secara terpisah di Padang, pihaknya menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 mencapai 75% atau mengalami kenaikan sekitar empat persen dibanding Pemilu 2009.

Mengutip petikan wawancara Ketua KPU, Husni Kamil Manik ketika berbincang dengan pimpinan redaksi dan para pewarta Jawa Pos, di kantor Jawa Pos, Gd. Graha Pena, Jakarta, Kamis (14/2/2013) yang lalu,  tentang harapannya bahwa pemilu itu bukan hanya intrik politik, adu strategi antar kandidat untuk menjadi pemenang. Tapi harusnya juga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, sebagai sebuah pesta demokrasi, sebagai hiburan. Jangan lagi ada kekerasan, yang ada adalah kegembiraan. Jika penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana seperti apa yang dibayangkannya, menurut Husni, tingkat partisipasi masyarakat juga pasti akan tinggi.

Hal ini kemudian menjadi target bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana amanat dari Undang – Undang NKRI tersebut. Dengan keyakinan itu pula, KPU secara gamblang  memprediksi pada Pemilu 2014 nanti, tingkat partisipasi masyarakat diharapkan bisa mencapai minimal 75 persen. Angka peningkatan partisipasi masyarakat dapat terwujud  secara kuantitas maupun kualitas.

Untuk mencapai target tersebut, KPU akan menggagas program-program yang bisa dinikmati oleh masyarakat, namun dengan biaya yang relatif murah. Salah satu program yang akan menggelar oleh KPU berupa kegiatan “jalan sehat untuk pemilu sehat” yang diikuti serentak oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota se-Indonesia. Ide tersebut dianggap tidak mahal, namun menyenangkan banyak orang. Dan tidak menutup kemungkinan dilaksanakan kegiatan lain, misalnya mengadakan event-event olahraga, atau apa saja. Intinya kegiatan yang bisa menggiring persepsi dan pemahaman semua orang bahwa pemilu itu sesuatu yang menghibur bagi masyarakat.

KPU tentu saja tidak dapat mewujudkan gagasan menjadikan pemilu sebagai sebuah electainment itu sendirian. Semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu, harus turut memainkan perannya masing-masing dengan elegan dan cara-cara yang soft.

  1. KESIMPULAN

Tahapan pemilu 2014 sudah di depan mata. Undang-Undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012. Ada beberapa perbedaan mendasar antara regulasi yang mengatur tentang pemilu 2014 dengan pemilu 2009. Demi kesuksesan pemilu, penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan daerah telah melakukan berbagai kajian serta identifikasi persoalan teknis dan non teknis sebagai implikasi atas perbedaan tersebut.

Ada lima hal yang secara prinsip sangat berbeda antara Pemilu 2009 dengan Pemilu 2014, yaitu meliputi :

  1. sistem pendaftaran pemilih,
  2. peserta pemilu,
  3. pembentukan daerah pemilihan,
  4. sistem pemungutan suara dan
  5. sistem penghitungan suara.
  1. Perbedaan  pendataan pemilih pada Pemilu 2009 denganPemilu 2014

Pada Pemilu 2014, PPS mendaftar berbasis domisili (de facto). Sementara Pemilu 2009 berbasis de jure (berbasis KTP). Secara teknis hal ini tidak mudah. Apalagi di Pasal 40 UU No 8 Tahun 2012 dijelaskan bahwa bagi Warga Negara yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak memiliki identitas apapun, maka KPU wajib mendaftar, yaitu dimasukkan kepemilih khusus. Pemilih khusus ini dicatat setelah tidak terdaftar di pemilih tambahan.

Sedangkan pemilih tambahan didaftar selambat-lambatnya H-3 (hari pemungutan suara-red), maka pemilih khusus didaftar setelah H-3. Pendaftaranpemilih khusus wajib dilakukan oleh KPU provinsi, bukan oleh KPU kabupaten/kota dan penyelenggara pemilu di bawahnya. Oleh karena itu, KPU pusat terutama harus secara hati-hati dalam membuat regulasi, agar secara teknis bisa dijalankan dan hak pilih Warga Negara yang sudah memenuhi syarat bisa terpenuhi. Terutama dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia.

Dengan adanya pemilih tambahan dan pemilih khusus, yang pendataannya masih dimungkinkan dilakukan pada H-1, maka masalah teknis  yang kemungkinan muncul dalam daftar pemilih yang akan muncul pada pemilu 2014 nanti. Dengan adanya pemilih tambahan dan pemilih khusus ini maka KPU provinsi memiliki tanggungjawab yang lebih besar tentang daftar pemilih. Misalnya, jika ada orang yang tidak memiliki kartu identitas apapun meminta untuk dimasukkan kedalam daftar pemilih khusus, maka bagaimana caranya KPU Provinsi membuktikan bahwa orang tersebut sudah memiliki hak untuk memilih, padahal dia tidak memiliki kartu identitas yang jelas.

  1. Perubahan  ketentuan untuk menjadi peserta pemilu

      Untuk menjadi peserta pemilu, partai politik calon peserta pemilu 2014 yang saat ini belum memiliki kursi di DPR RI, yaitu parpol yang tidak lolos parliamentary threshold (PT-red) pada pemilu 2009, parpol tersebut harus mendaftar di KPU. Syarat-syarat yang paling menonjol adalah parpol tersebut harus mempunyai kepengurusan di setiap provinsi dan parpol tersebut harus mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu. Ini adalah dua hal yang sangat prinsip dan harus diperhatikan oleh parpol agar lolos verifikasi.

  1. Dengan adanya perubahan daerah pemilihan, resiko politik dan resiko anggaran pada pemilu 2014

Dalam pemilu 2014, kursi DPRD Provinsi ditetapkan dari kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota, jumlah kursi per dapil 3 sampai 12 kursi. Ada ayat yang mengatakan kalau kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/ kota tidak bisa dilaksanakan (pembentukan Dapil tersebut, karena melampaui ketentuan jumlah maksimal, red.) maka dibolehkan membagi kabupaten/kota menjadi dua atau lebih dapil dengan kursi 3 sampai 12.

  1. Antisipasi  terkait perubahan dapil tersebut.

Pembuatan regulasi tentang pemilu adalah kewenangan KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tinggal melaksanakan. Problem dapil merupakan kebijakan politik. Ini tidak sesederhana jika yang ada adalah kebijakan teknis. Belajar dari pengalaman pada pemilu 2004, dalam penentuan dapil pada pemilu 2014, harus bisa diterima oleh semua pihak. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah dilakukan kajian-kajian hukum terkait regulasi ini.

  1. Perbedaan  penghitungan suara/kursi bagi parpol.

Pada pemilu 2009 kan PT hanya diberlakukan untuk DPR RI. Untuk DPRD tidak menggunakan ketentuan PT tersebut. Sedangkan pada pemilu 2014, PT berlaku secara nasional yaitu berlaku untuk Pemilu DPR serta Pemilu DPRD Provinsi dan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga parpol yang secara nasional tidak memperoleh PT 3,5% sama sekali tidak dimasukkan dalam perhitungan kursi, baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun Pemilu DPRD Kabupaten/Kota.

Kedua, untuk pemilu 2009 jika ada sisa suara DPR RI, diakumulasi di tingkat provinsi dari dapil masing-masing. Pada pemilu 2014, setelah dilihat parpol memenuhi PT 3,5% dari suara sah nasional maka parpol itu diikutkan dalam penghitungan kursi di pusat dan daerah. Bagi yang tidak memenuhi, tidak diperhitungkan sama sekali.

Alokasi kursi ada penggabungan sisa suara di tingkat provinsi, sementara pada 2014 habis di dapil bersangkutan. Artinya bagi parpol yang memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP-red.) maka akan diperhitungkan di tingkat awal, sisanya menjadi sisa suara. Parpol yang tidak memenuhi BPP langsung dijadikan sisa suara, maka lalu dilihat rangkingnya. Sisa suara terbanyak secara berturut-turut mendapatkan alokasi kursi yang masih tersisa, sampai sisa kursi habis

  1. Cara  memberikan  suara dalam Pemilu 2014

Teknisnya kembali ke mencoblos. Tetapi UU baru ini membatasi bahwa pada pemilu 2014, sistem pemungutan suaranya hanya diperbolehkan mencoblos satu kali. Kalau di 2004 pengaturan berapa kalinya kan dengan peraturan KPU. Demikian juga pada pemilu 2009. Ini harus dicermati oleh KPU pusat agar tidak membingungkan pemilih. Karena di pemilu sebelumnya kan boleh menandai lebih dari satu kali. Dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, sehingga bisa memilih parpol atau calonnya, maka definisi coblos satu kali ini harus jelas.

 DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam, Prof. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rahman Arifin. 2002. Sistem Politik Indonesia, Dalam Perspektif Struktural Fungsional.             Surabaya: SIC.

Soemarno. 2002. Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar. Bandung:Mandar Maju.

Surbakti Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Syafiie, Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Huntington, Samuel P, Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang.   Jakarta:Rineka Cipta.

Budiardjo, Miriam. 1981. Partisiipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai).         Jakarta:PT.Gramedia.

Yves Meny and Andrew Knapp, 1998. Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, third edition, Oxford University Press.

M. Alfan Alfian, 2013, Politik Kecap nomor Satu, Universitas Nasional Jakarta.

www.kpu.go.id

www.hukumonline.go.id

http://kewarganegaraan-rosi.blogspot.com/2012/06/perbedaan-sistem-politik-di-indonesia.html

SERBANEKA ADAT MINANGKABAU DARI BERBAGAI TINJAUAN


Ada empat tingkatan adat di Minangkabau.

1.  Adat Nan Sabana Adat

Adat nan sabana adat adalah kenyataan yang berlaku tetap di alam, tidak pernah berubah oleh keadaan tempat dan waktu. Kenyataan itu mengandung nilai-nilai, norma, dan hukum. Di dalam ungkapan Minangkabau dinyatakan sebagai adat nan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan, diasak indak layua, dibubuik indak mati; atau adat babuhua mati.

Adat nan sabana adat bersumber dari alam. Pada hakikatnya, adat ini ialah kelaziman yang terjadi dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, adat Minangkabau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal itu melahirkan konsep dasar pelaksanaan adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yakni adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dan syarak mangato, adat mamakai. Dari konsep itu lahir pulalah falsafah dasar orang Minangkabau yakni alam takambang jadi guru.

Adat nan sabana adat menempati kedudukan tertinggi dari empat jenis adat di Minangkabau. Ia berfungsi sebagai landasan utama dari norma, hukum, dan aturan-aturan masyarakat Minangkabau. Semua hukum adat, ketentuan adat, norma kemasyarakatan, dan peraturan-peraturan yang berlaku di Minangkabau bersumber dari adat nan sabana adat.

2.  Adat Nan Diadatkan

Adat nan diadatkan adalah adat buatan yang direncanakan, dirancang, dan disusun oleh nenek moyang orang Minangkabau untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan yang berupa adat nan diadatkan disampaikan dalam petatah dan petitih, mamangan, pantun, dan ungkapan bahasa yang berkias.

Orang Minangkabau mempercayai dua orang tokoh sebagai perancang, perencana, dan penyusun adat nan diadatkan, yaitu Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan. Inti dari adat nan diadatkan yang dirancang Datuak Parpatiah Nan Sabatang ialah demokrasi, berdaulat kepada rakyat, dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Sedangkan adat yang disusun Datuak Katumangguangan intinya melaksanakan pemerintahan yang berdaulat ke atas, otokrasi namun tidak sewenang-wenang.

Sepintas, kedua konsep adat itu berlawanan. Namun dalam pelaksanaannya kedua konsep itu bertemu, membaur, dan saling mengisi. Gabungan keduanya melahirkan demokrasi yang khas di Minangkabau. Diungkapkan dalam ajaran Minangkabau sebagai berikut:

Bajanjang naiak, batanggo turun.
Naiak dari janjang nan di bawah, turun dari tanggo nan di ateh.
Titiak dari langik, tabasuik dari bumi.

Penggabungan kedua sistem ini ibarat hubungan legislatif dan eksekutif di sistem pemerintahan saat ini.

3.  Adat Nan Taradat

Adat nan taradat adalah ketentuan adat yang disusun di nagari untuk melaksanakan adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan nagarinya. Adat ini disusun oleh para tokoh dan pemuka masyarakat nagari melalui musyawarah dan mufakat. Dari pengertian itu lahirlah istilah adat salingkuang nagari.

Adat nan taradat disebut juga adat babuhua sentak, artinya dapat diperbaiki, diubah, dan diganti. Fungsi utamanya sebagai peraturan pelaksanaan dari adat Minangkabau. Contoh penerapannya antara lain dalam upacara batagak pangulu, turun mandi, sunat rasul, dan perkawinan.

4.  Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan aturan adat yang dibuat dengan mufakat niniak mamak dalam suatu nagari. Peraturan ini menampung segala kemauan anak nagari yang sesuai menurut alua jo patuik, patuik jo mungkin. Aspirasi yang disalurkan ke dalam adat istiadat ialah aspirasi yang sesuai dengan adat jo limbago, manuruik barih jo balabeh, manuruik ukuran cupak jo gantang, manuruik alua jo patuik.

Ada dua proses terbentuknya adat istiadat. Pertama, berdasarkan usul dari anak nagari, anak kemenakan, dan masyarakat setempat. Kedua, berdasarkan fenomena atau gejala yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Ini diungkapkan dalam kato pusako:

Tumbuah bak padi digaro, tumbuah bak bijo disiang.
Elok dipakai, buruak dibuang.
Elok dipakai jo mufakat, buruak dibuang jo rundiangan.

Adat istiadat umumnya berbentuk kesenangan atau hobi anak nagari seperti kesenian dan olahraga.

 

Adat Nan Ampek Serta Contoh-Contohnya

Oleh : Tuanku Mangkudun

 

Prolog
Assalamualaikum, wr.wb.
Berbulan2 pertanyaan tentang adat nan ampek tidak saya jawab.
Saya belajar adat tidak melalui dunia akademis. Pelajaran yang diberikan oleh mamak2 dan bapak2 saya, berkulindan tanpa struktur. Saya harus membangun sendiri “struktur” pemahaman saya terhadap adat. Saya belum menjawab selama ini, karena belum menemukan “formula” atau cara memaparkan yang efektif efisien.
Efektif = sampai kepada maksud sebenarnya,
Efisien = mudah dipahami.

Kali ini saya berusaha membahasnya, dengan mencoba menjawab pertanyaan.
1. Apa yang dimaksud dengan adat..?
2. Apa makna dan contoh “nan sabana adat”?
3. Apa makna dan contoh “nan diadatkan”?
4. Apa makna dan contoh “istiadat”?
5. Apa makna dan contoh “nan teradat”?

I. APA YANG DIMAKSUD DENGAN ADAT ?
 Adat adalah “way of life”, dalam pengertian sederhana: “pandangan hidup”.

Adat Minangkabau adalah bagaimana pandangan hidup orang Minangkabau, dengan pandangan hidup itu mereka menjalani kehidupan. Manusia hidup di muka bumi memiliki pandangan hidup: terhadap diri dan Tuhan-nya, terhadap alam sekitarnya, terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, terhadap bangsanya, dan terhadap dunia/semesta.
Jadi: Adat Minangkabau adalah: BAGAIMANA pandangan hidup orang Minangkabau, dengan pandangan hidup itu orang Minangkabau menjalani kehidupan.  Untuk selanjutnya, yang dimaksudkan dengan “adat” adalah: adat Minangkabau yang diwariskan niniak muyang orang Minangkabau melalui “tambo”.
(Harap dibaca juga: dokumen2 tentang tambo).
Semua pandangan hidup (ideal) tersebut tampil/terwujud menjadi:
HUKUM ADAT, UNDANG ADAT, PITUAH & MAMANGAN ADAT.

II. APA MAKNA DAN CONTOH “NAN SABANA ADAT” ?
nan sabana adat : adalah pandangan hidup yang substantif; substansi/ hakikat suatu tindakan/perilaku. Jadi: nan sabana adat adalah substansi KEBAIKAN yang ada dalam pandangan hidup dan perilaku orang Minang.
Pandangan hidup ini disepakati paling kuat dan paling merata mempengaruhi adat Minangkabau.
Pandangan hidup substantif ini berlaku universal, maka dicontohkan dengan: adat api mambaka, adat aia mambasahi.
Mana “nan sabana adat” dalam pandangan hidup orang Minangkabau ?
Semua pandangan hidup unversal di dunia diakui sebagai pandangan hidup orang Minang.
Pandangan ketuhanan, kejujuran, kedamaian, keindahan, kasih sayang, keadilan, empati, kerjasama, adalah nilai2 universal yang ada dalam “pandangan ideal” orang Minang.
Ada pituah dan mamangan adat tentang semua pandangan universal tersebut.Ini lah “nan sabana adat”.
Di samping “pandangan hidup universal” tersebut, orang Minangkabau memiliki pandangan hidup khas Minangkabau, yang menjadi ciri “nan sabana adat” Minangkabau, antara lain:
– Alam takambang jadi guru
– Nan baiak budi nan indah baso
– Musyawarah mufakat, bulek aia ka pambuluah, bulek kato dipaiyokan
– Perlindungan terhadap perempuan dan anak2, (walaupun ini pandangan universal, tapi hanya Minangkabau yang menjadikannya “hukum adat” melalui harta komunal).

III. APA MAKNA DAN CONTOH “NAN DIADATKAN” ?
nan diadatkan (nan dijadikan adat) : tindakan/perilaku yang telah disepakati niniak muyang sebagai adat Minangkabau. Ini semua menjadi pola kehidupan bermasyarakat KHAS Minangkabau.
Sumber dari pandangan hidup “nan diadatkan” adalah penjabaran niniak muyang terhadap nilai universal dan DIADATKAN (dijadikan patokan cara hidup).
Contoh:
Suku, kaum, Sako, Pusako : adalah sistem hidup komunal sebagai penjabaran: kebersamaan, perlindungan terhadap perempuan dan anak2, kerjasama.
Semua itu diadatkan (dijadikan adat) oleh niniak muyang dengan dasar pandangan universal, dengan tujuan/maksud dan kearifan untuk mempertahankan dan melanjutkan Minangkabau.
Kalau nan diadatkan tersebut berubah, maka perubahan itu juga terjadi pada “pandangan hidup” orang/masyarakat yang merubahnya.
Contoh:
Ketika terjadi ribut/heboh perdebatan HPT,
Sesungguhnya yang terjadi adalah: TERGERUSNYA/HILANGNYA kearifan, pandangan hidup “kebersamaan”, “kekeluargaan”, “kehidupan komunal”, “perlindungan masa depan perempuan dan anak2”.
Berubah menjadi pandangan hidup “individualis”,
Akhirnya menjadi “homo homini lupus”,

Menghapus nan diadatkan (suku, kaum, sako, pusako) adalah menghapus Minangkabau.

IV. APA MAKNA DAN CONTOH “ISTIADAT” ?
 istiadat : tindakan/perilaku yang dipandang baik secara bersama, disepakati untuk dilaksanakan, terjadi pengulangan tanpa penolakan.
Pada dasarnya, istiadat adalah PENJABARAN dari “pandangan hidup universal” dalam bentuk2 khas sesuai kreatifitas dan dukungan kondisi.
istiadat (pengulangan dan penjabaran) pandangan hidup universal.
Contoh 1:
Pandangan hidup universal: (1) musyawarah mufakat, (2) nan baiak budi, nan indah baso
Dijabarkan dalam istiadat: pidato adat, pasambahan, panitahan, kato-bajawek.
Contoh 2:
Pandangan hidup universal: (1) kemanusiaan, (2) empati, (3) solidaritas/kebersamaan
Dalam Islam pandangan universal ini disebut: silaturrahim.
Dijabarkan dalam istiadat: hiduik jalang-manjalang, sakik silau-manyilau, mati janguak-manjanguak.

V. APA MAKNA DAN CONTOH “NAN TERADAT” ?
teradat (ter-adat-kan, menjadi adat karena disukai) : tindakan/perilaku yang disenangi/disukai untuk dilakukan secara berulang2, memperoleh penguatan masyarakat.
nan teradat adalah KESUKAAN anak nagari seperti kesenian, olah raga, pencak silat randai, talempong, berbagai jenis pakaian laki-laki, pakaian wanita, berbagai jenis2 makanan. Termasuk karya seni ruang: ukiran, marawa, umbua2, gaba2, pelaminan dsb.
Sebenarnya,
Semua nan teradat (kan) merupakan penjabaran/pengembangan dari pandangan universal mengenai “keindahan”, “kedamaian”, “kebahagiaan”.

VI. PENAMAAN DAN URUTAN ADAT NAN AMPEK
Penamaan dan urutan ke empat jenis atau tingkatan tersebut sangat bervariasi/beragam.
Hanya satu yang disepakati secara sama: nan sabana adat diakui “paling tinggi”, “paling penting” “paling utama”, dsb.
Apakah tiap perilaku orang Minang terkait dengan (hanya) satu di antaranya?
Menurut saya:
Setiap perilaku/tindakan orang Minang dipengaruhi ke-empat adat tersebut.
Ada pengaruh yang kuat, ada yang lemah.
Jadi kalau didalami:
SETIAP PERILAKU/TINDAKAN orang Minang DIDORONG SALAH SATU jenis adat tersebut.
SETIAP PERILAKU/TINDAKAN orang Minang mengandung KEEMPAT jenis adat tersebut.

Khusus istiadat dan nan teradat, sering terbolak-balik, bertukar pemahaman.
 Catatan:
Peluang terjadinya “penyimpangan” atau “pertentangan” dengan syarak sangat besar pada istiadat dan nan teradat. Karena keduanya merupakan PENJABARAN/PENGEMBANGAN dari nilai/pandangan universal.
Penjabaran.pengembangan yang berlebihan, sering menimbulkan kritik dari pengkaji syarak.
Tapi, sering terjadi, kritik hanya pada “penampilan” istiadat atau nan teradat. Jarang kritik berusaha menggali “nilai” atau “pandangan hidup” yang dikandungnya.
Wallahu’alam. Wassalamu’alaikum.wr.wb. 

 

Upacara Adat

1. Upacara Sepanjang Kehidupan Manusia

Upacara sepanjang kehidupan manusia ini dapat pula dibedakan sbb:

Lahir yang didahului oleh upacara kehamilan
Upacara Karek Pusek (Kerat pusat)
Upacara Turun Mandi dan Kekah (Akekah)
Upacara Sunat Rasul
Mengaji di Surau
Tamat Kaji (khatam Qur’an)

Setelah melalui upacara-upacara pada masa kehamilan dan sampai lahir dan seterusnya maka dilanjutkan dengan acara-acara semasa remaja dan terutama sekali bagi anak laki-laki. Pada masa remaja ada pula acara-acara yang dilakukan berkaitan dengan ilmu pengetahuan adat dan agama. Upacara-upacara semasa remaja ini adalah sbb:

manjalang guru (menemui guru) untuk belajar. Orang tua atau mamak menemui guru tempat anak kemenakannya menuntut ilmu. Apakah guru dibidang agama atau adat. Anak atau keponakannya diserahkan untuk dididik sampai memperoleh ilmu pengetahuan yang diingini.

Balimau. Biasanya murid yang dididik mandi berlimau dibawah bimbingan gurunya. Upacara ini sebagai perlambang bahwa anak didiknya dibersihkan lahirnya terlebih dahulu kemudian diisi batinnya dengan ilmu pengetahuan.
Batutue (bertutur) atau bercerita. Anak didik mendapatkan pengetahuan dengan cara gurunya bercerita. Di dalam cerita terdapat pengajaran adat dan agama.

Mengaji adat istiadat. Didalam pelajaran ini anak didik mendapat pengetahuan yang berkaitan dengan Tambo Alam Minangkabau dan Tambo Adat.

baraja tari sewa dan pancak silek (belajar tari sewa dan pencak silat). Untuk keterampilan dan ilmu beladiri maka anak didik berguru yang sudah kenamaan.

Mangaji halam jo haram (mengaji halal dengan haram). Pengetahuan ini berkaitan dengan pengajaran agama.

Mengaji nan kuriek kundi nan merah sago, nan baiek budi nan indah baso (mengaji yang kurik kundi nan merah sago, yang baik budi nan indah baso), pengajaran yang berkaitan dengan adat istiadat dan moral.

Setelah dewasa maka upacara selanjutnya adalah upacara perkimpoian. Pada umumnya masyarakat Minangkabau beragama Islam, oleh karena itu dalam masalah nikah kimpoi sudah tentu dilakukan sepanjang Syarak. Dalam pelaksanaan nikah kimpoi dikatakan “nikah jo parampuan, kimpoi dengan kaluarga”. Dengan pengertian ijab kabul dengan perantaraan walinya sepanjang Syarak, namun pada hakekatnya mempertemukan dua keluarga besar, dua kaum, malahan antara keluarga nagari. Pada masa dahulu perkimpoian harus didukung oleh kedua keluarga dan tidak membiarkan atas kemauan muda-mudi saja. Dalam proses perkimpoian acara yang dilakukan adalah sbb:

Pinang-maminang (pinang-meminang)
Mambuek janji (membuat janji)
Anta ameh (antar emas), timbang tando (timbang tando)
Nikah
Jampuik anta (jemput antar)
Manjalang, manjanguak kandang (mengunjungi, menjenguk kandang). Maksudnya keluarga laki-laki datang ke rumah calon istri anaknya
Baganyie (merajuk)
Bamadu (bermadu)
Dalam acara perkimpoian setiap pertemuan antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki tidak ketinggalan pidato pasambahan secara adat.

Akhir kehidupan di dunia adalah kematian. Pada upacara yang berkaitan dengan kematian tidak terlepas dari upacara yang berkaitan dengan adat dan yang bernafaskan keagamaan. Acara-acara yang diadakan sebelum dan sesudah kematian adalah sbb:

Sakik basilau, mati bajanguak (sakit dilihat, mati dijenguk)
Anta kapan dari bako (antar kafan dari bako)
Cabiek kapan, mandi maik (mencabik kafan dan memandikan mayat)
Kacang pali (mengantarkan jenazah kek kuburan)
Doa talakin panjang di kuburan
Mengaji tiga hari dan memperingati dengan acara hari ketiga, ketujuh hari, keempat puluh hari, seratus hari dan malahan yang keseribu hari. Pada masa dahulu acara-acara ini memerlukan biaya yang besar.

2. Upacara Yang Berkaitan dengan Perekonomian

Upacara yang berkaitan dengan perekonomian seperti turun kesawah, membuka perladangan baru yang dilakukan dengan upacara-upacara adat. Untuk turun kesawah secara serentak juga diatur oleh adat. Para pemangku adat mengadakan pertemuan terlebih dahulu, bila diadakan gotong royong memperbaiki tali bandar dan turun kesawah. Untuk menyatakan rasa syukur atas rahmat yang diperoleh dari hasil pertanian biasanya diadakan upacara-upacara yang bersifat keluarga maupun melibatkan masyarakat yang ada dalam kampung. Pada masa dahulu diadakan pula upacara maulu tahun (hulu tahun), maksudnya pemotongan padi yang pertama sebelum panen keseluruhan. Diadakan upacara selamatan dengan memakan beras hulu tahun ini. Upacara dihadiri oleh Ulama dan Ninik mamak serta sanak keluarga. Adapun acara yang berkaitan dengan turun kesawah ini adalah sbb:

Gotong royong membersihkan tali bandar
Turun baniah, maksudnya menyemaikan benih
Turun kasawah (turun ke sawah)
Batanam (bertanam)
Anta nasi (megantarkan nasi)
Basiang padi (membersihkan tanaman yang mengganggu padi)
Tolak bala (upacara untuk menolak segala malapetaka yang mungkin menggagalkan pertanian)
manggaro buruang (mengusir burung)
Manuai (menuai), manyabik padi (potong padi)
Makan ulu tahun (makan hulu pertahunan)
Tungkuk bubuang (telungkup bubung)
Zakat.

3. Upacara Selamatan

Dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat banyak ditemui upacara selamatan. Bila diperhatikan ada yang sudah diwarisi sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Doa selamat ini untuk menyatakan syukur atau doa selamat agar mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa upacara yang termasuk doa selamatan ini seperti :

Upacara selamatan atas kelahiran, turun mandi, bacukua (bercukur), atau memotong rambut pertama kali.

Upacara selamatan dari suatu niat atau melepas nazar. Sebagai contoh setelah sekian lama sakit dan si sakit kemudian atau keluarganya berniat bila seandainya sembuh akan dipanggil orang siak dan sanak famili untuk menghadiri upacara selamatan.

Selamat pekerjaan selesai.
Selamat pulang pergi naik haji
Selamat lepas dari suatu bahaya
Selamat hari raya
Selamat kusuik salasai, karuah manjadi janiah (selamat kusut selesai, keruh menjadi jernih).

Upacara selamat diadakan karena adanya penyelesaian mengenai suatu permasalahan baik yang menyangkut dengan masalah kekeluargaan maupun yang menyangkut dengan adat, Maulud nabi,dll

Dengan banyaknya upacara yang dilakukan dalam masyarakat Minangkabau secara tidak langsung juga sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam alih generasi yang berkaitan dengan adat dan agama di Minangkabau.

3. P E N G H U L U

1.*Arti Penghulu

Setelah nenek moyang orang Minang mempunyai tempat tinggal yang tetap maka untuk menjamin kerukunan, ketertiban, perdamaian dan kesejahteraan keluarga, dibentuklah semacam pemerintahan suku.
Tiap suku dikepalai oleh seorang Penghulu Suku.

Hulu artinya pangkal, asal-usul, kepala atau pemimpin. Hulu sungai artinya pangkal atau asal sungai yaitu tempat dimana sungai itu berasal atau berpangkal. Kalang hulu artinya penggalang atau pengganjal kepala atau bantal.

Penghulu berarti Kepala Kaum
Semua Penghulu mempunyai gelar Datuk
Datuk artinya ” Orang berilmu – orang pandai yang di Tuakan” atau Datu-datu.

Kedudukan penghulu dalam tiap nagari tidak sama. Ada nagari yang penghulunya mempunyai kedudukan yang setingkat dan sederajat. Dalam pepatah adat disebut “duduk sama rendah tegak sama tinggi”. Penghulu yang setingkat dan sederajat ini adalah di nagari yang menganut “laras” (aliran) Bodi-Caniago dari keturunan Datuk Perpatih nan Sabatang.

Sebaliknya ada pula nagari yang berkedudukan penghulunyu bertingkat-tingkat yang didalam adat disebut “Berjenjang naik bertangga turun”, yaitu para Penghulu yang menganut laras (aliran) Koto – Piliang dari ajaran Datuk Katumanggungan.

Balai Adat dari kedua laras ini juga berbeda. Balai Adat dari laras Bodi Caniago dari ajaran Datuk Perpatih nan Sabatang lantainya rata, melambangkan “duduk sama rendah – tegak sama tinggi”.

Balai Adat dari laras Koto Piliang yang menganut ajaran Datuk Katumanggungan lantainya mempunyai anjuang di kiri kanan, yang melambangkan kedudukan Penghulu yang tidak sama, tetapi “berjenjang naik – batanggo turun”.

Kendatipun kedudukan para penghulu berbeda di kedua ajaran adat itu, namun keduanya menganut paham demokrasi. Demokrasi itu tidak ditunjukkan pada cara duduknya dalam persidangan, dan juga bentuk balai adatnya yang memang berbeda, tetapi demokrasinya ditentukan pada sistem “musyawarah – mufakat”. Kedua sistem itu menempuh cara yang sama dalam mengambil keputusan yaitu dengan cara “musyawarah untuk mufakat”.

2.*Kedudukan dan peranan penghulu

Di dalam pepatah adat disebut;
Luhak Bapanghulu
Rantau barajo
Hal ini berarti bahwa penguasa tertinggi pengaturan masyarakat adat di daerah Luhak nan tigo – pertama Luhak Tanah Datar – kedua Luhak Agam dan ketiga Luhak 50-Koto berada ditangan para penghulu. Jadi penghulu pemegang peranan utama dalam kehidupan masyarakat Adat.
Pepatah merumuskan kedudukan dan peranan penghulu itu sebagai berikut;
Nan tinggi tampak jauh *(Yang tinggi tampak jauh)
Nan gadang jolong basuo *(Yang besar mula ketemu)
Kayu gadang di tangah padang *(Pohon besar di tengah padang)
Tampek balinduang kapanasan *(Tempat berlindung kepanasan)
Tampek bataduah kahujanan *(Tempat berteduh kehujanan)
Ureknyo tampek baselo *(Uratnya tempat bersila)
Batangnyo tampek basanda *(Batangnya tempat bersandar)
pai tampek batanyo *(Pergi tempat bertanya)
Pulang tampek babarito *Pulang tempat berberita
Biang nan akan menambuakkan (*Biang yang akan menembus)
Gantiang nan akan mamutuihkan (*Genting yang akan memutus)
Tampek mangadu sasak sampik *(Tempat mengadu kesulitan)

Dengan ringkas dapat dirumuskan kedudukan dan peranan Penghulu sebagai berikut;
Sebagai pemimpin yang diangkat bersama oleh kaumnya sesuai rumusan adat
Jadi Penghulu sakato kaum
Jadi Rajo sakato alam
Sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya.
Sebagai Hakim yang memutuskan semua masalah dan silang sengketa dalam kaumnya.
Sebagai tumpuan harapan dalam mengatasi kehidupan kaumnya.

3. Syarat-syarat untuk menjadi Penghulu

Baik buruknya keadaan masyarakat adat akan ditentukan oleh baik buruknya Penghulu dalam menjalankan keempat fungsi utamanya diatas.
Pepatah menyebutkan sebagai berikut;

Elok Nagari dek Penghulu
Elok tapian dek nan mudo
Elok musajik dek Tuanku
Elok rumah dek Bundo Kanduang.

Oleh karena Penghulu mempunyai tugas yang berat dan peranan yang sangat menentukan dalam masyarakat adat, maka dengan sendirinya yang harus diangkat jadi penghulu itu, adalah orang yang mempunyai “bobot” atas sifat-sifat tertentu.

Perlu dicatat disini bahwa Adat Minang secara mutlak menetapkan bahwa penghulu hanya pria dan tidak boleh wanita. Disini jelas dan mutlak pula bahwa sistem kekerabatan matrilinial tidak dapat diartikan dengan “wanita yang berkuasa”. Satu dan lain karena keempat unsur utama seorang penghulu seperti sebagai Pemimpin, Pelindung, Hakim dan Pengayom yang merupakan unsur-unsur yang sangat dominan dalam menentukan “kekuasaan”, berada di tangan pria yaitu di tangan penghulu yang justru mutlak seorang pria itu.

Pepatah adat menetapkan sifat-sifat orang yang disyaratkan menjadi penghulu itu adalah sebagai berikut;

Nan cadiak candokio *(Yang cerdik cendekia)
Nan arif bijaksano *(Yang arif bijaksana)
nan tau diunak kamanyangkuik *(Yang tahu duri yang akan menyangkut)
nan tau dirantiang kamancucuak *(Yang tahu ranting yang akan menusuk)
Tau diangin nan basiru *(Tahu angin yang melingkar)
Tau di ombak nan badabua *(Tahu ombak yang berdebur)
Tau dikarang nan baungguak *(Tahu karang yang beronggok)
Tau dipasang turun naiak *(Tahu pasang turun naik)
Tau jo ereng gendeng *(Tahu sindiran tingkah polah)
Tau dibayang kato sampai *(Tahu bayangan ujud kata)
alun bakilek lah bakalam *(Belum dijelaskan sudah paham)
Sakilek ikan dalam aie *(Selintas ikan dalam air)
Jaleh jantan batinyo *(Jelas sudah jantan betinanya)
Tau di cupak nan duo *(Tahu dengan undang-undang yang dua puluh)
Paham di Limbago nan sapuluah *(Tahu dengan lembaga hukum yang sepuluh.)

Dapat disimpulkan terdapat 4 (empat) syarat utama untuk dapat diangkat menjadi Penghulu diluar persyaratan keturunan sebagai berikut;

Berpengetahuan dan mempunyai kadar intelektual yang tinggi atau cerdik pandai.
Orang yang arif bijaksana.
Paham akan landasan pikir dan Hukum Adat Minang.
Hanya kaum pria yang akil-balig, berakal sehat.

4. *Sifat-Sifat Penghulu

Pakaian penghulu melambangkan sifat-sifat dan watak yang harus dipunyai oleh seorang penghulu. Arti kiasan yang dilambangkan oleh pakaian itu digambarkan oleh Dt. Bandaro dalam bukunya “Tambo Alam Minangkabau” dalam bahasa Minang sebagai berikut;

a. *Destar

Niniek mamak di Minangkabau *(Niniek mamak di Minangkabau)
Nan badeta panjang bakaruik *(Yang berdestar panjang berkerut)

Bayangan isi dalam kuliek *(Bayangan isi dalam kulit)

Panjang tak dapek kito ukue *(Panjang tak dapat kita ukur)

Leba tak dapek kito belai *(Lebar tak dapat kita sambung)

Kok panjangnyo pandindiang korong *(Panjangnya pendinding kampung)

Leba pandukuang anak kamanakan *(Lebarnya pendukung anak kemenakan)
Hamparan di rumah tanggo**(Hamparan di rumah tangga)

Paraok gonjong nan ampek *(Penutup gonjong yang empat)

Tiok liku aka manjala *(Tiap liku akal menjalar)

Tiok katuak ba undang undang *(Tiap lipatan berundang-undang)

Dalam karuik budi marangkak (*Dalam kerutan budi merangkak)

Tambuak dek paham tiok lipek *(Tembus karena paham tiap lipatan)

Manjala masuak nagari. *(Menjalar masuk negeri.)
*


b. Baju

Babaju hitam gadang langan
Langan tasenseng tak pambangih *
Pangipeh Angek naknyo dingin *
Pambuang nan bungkuak sarueh *
Siba batanti timba baliek *
Gadang barapik jo nan ketek *
Tando rang gadang bapangiriang *
Tatutuik jahit pangka langan *
Tando membuhue tak mambuku *
Tando mauleh tak mangasan *
Lauik tatampuah tak berombak *
Padang ditampuah tak barangin *
Takilek ikan dalam aie *
Lah jaleh jantan batinonyo *
Lihienyo lapeh tak bakatuak *
Tando pangulu padangnyo lapang *alamnyo leba *
Indak basaku kiri jo kanan *
Tandonyo indak pangguntiang *dalam lipatan *
Indak panuhuak kawan seiriang

c.* sarawa

Basarawa hitam ketek kaki *
kapanuruik alue nan luruih *
panampuah jalan nan pasa *
ka dalam korong jo kampuang *
sarato koto jo nagari *
Langkah salasai baukuran
martabat nan anam membatasi *
murah jo maha ditampeknyo *
ba ijo mako bakato *
ba tolam mako bajalan

d. *Kain Sarung

Sarung sabidang ateh lutuik
patuik senteng tak bulieh dalam *
patuik dalam tak bulieh senteng
karajo hati kasamonyo *
mungkin jo patuik baukuran *
murah jo maha ditampeknyo
*

e. *Karih

Sanjatonyo karih kabasaran
samping jo cawek nan tampeknyo
sisiknyo tanaman tabu *
lataknyo condong ka kida *
dikesong mako dicabuik *
Gembonyo tumpuan puntiang
Tunangannyo ulu kayu kamat *
bamato baliak batimba *
tajamnyo bukan alang kapalang *
tajamnyo pantang melukoi *
mamutuih rambuik diambuihkan *
Ipuahnyo turun dari langit *
bisonyo pantang katawaran *
jajak ditikam mati juo *
ka palawan dayo rang aluih *
ka palunak musuh di badan *
bagai papatah gurindam adat *
Karih sampono Ganjo Erah *
lahie bathin pamaga diri *
Kok patah lidah bakeh Allah *
patah karih bakeh mati
*

f. *Tungkek

Pamenannyo tungkek kayu kamat
ujuang tanduk kapalo perak *
panungkek adat jo pusako *
Gantang nak tagak jo lanjuangnyo *
sumpik nan tagak jo isinyo*

5. *Peringatan bagi Penghulu

Falsafah pakaian rang penghulu *Di dalam luhak Ranah Minang

Kalau ambalau meratak ulu *
Puntiang tangga mato tabuang *
Kayu kuliek mengandung aie *
Lapuknyo sampai kapanguba *
Binaso tareh nan di dalam *
Kalau penghulu berpaham caie *
Jadi sampik alam nan leba *
Dunia akhirat badan tabanam *
Elok nagari dek pangulu *
Rancak tapian dek nan mudo *
Kalau kito mamacik ulu *
Pandai menjago puntiang jo mato *
Petitih pamenan andai *Petitih
Gurindam pamenan kato *
Jadi pangulu kalau tak pandai *
Caia nagari kampung binaso *
Adat ampek nagari ampek *
Undangnyo ampek kito pakai *U
Cupak jo gantang kok indak dapek *
Luhak nan tigo tabangkalai *
Payakumbuah baladang kunik *
Dibao urang ka Kuantan *
Bapantang kuning dek kunik *
Tak namuah lamak dek santan

Sumber : www.cimbuak.net

 

 

Pengertian Adat

 

Dalam membicarakan pengertian adat ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, diantaranya adalah asal kata adat, pengertian adat secara umum dan pengertian adat dalam Minangkabau.

1. Asal Kata Adat

Dalam kehidupan sehari-hari orang Minangkabau banyak mempergunakan kata adat terutama yang berkaitan dengan pandangan hidup maupun norma-norma yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan masyarakatnya. Kesemuan yaitu diungkapkan dalam bentuk pepatah, petitih, mamangan, ungkapan-ungkapan dan lain-lain. Sebagai contohnya dapat dikemukakan “…adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah ; adat dipakai baru, kain dipakai usang, adat sepanjang jalan, cupak sepanjang batuang, adat salingka nagari; harato salingka kaum…”, dan lain-lain.

Walaupun banyak penggunaan kata-kata adat oleh orang Minangkabau, namun barangkali tidak banyak orang mempertanyakan asal usul dari kata adat tersebut. Tidak banyak literatur yang memperkatakan kata adat ini. Drs. Sidi Gazalba dalam bukunya pengantar kebudayaan sebagai ilmu mengatakan : “ adat adalah kebiasaan yang normatif “. Kalau adat dikatakan sebagai kebiasaan maka kata adat dalam pengertian ini berasal dari bahasa arab yaitu “adat”.

Sebagai bandingan, seorang pemuka adat Minangkabau, yaitu Muhammad Rasyid Manggis Dt. Rajo Penghulu dalam bukunya sejarah Ringkas Minangkabau Dan Adatnya mengatakan : adat lebih tua dari pada adat. Adat berasal dari bahasa sansekerta dibentuk dari “a”dan “dato”. “a” artinya tidak, “dato” artinya sesuatu yang bersifat kebendaan. “a” artinya tidak, “dato” artinya sesuatu yang bersifat kebendaan. “adat” pada hakekatnya adalah segala sesuatu yang tidak bersifat kebendaan.

Dalam pembahasannya dapat disimpulkan bahwa adat yang tidak memikirkan kebendaan lagi merupakan sebagai kelanjutan dari kesempurnaan hidup, dengan kekayaan melimpah-limpah, sampailah manusia kepada adat yang tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak bersifat kebendaan. Selagi benda masih dapat menguasai seseorang, ataupun seseorang masih dapat diperhamba benda disebut orang itu belum beradab. Kalau diperhatikan kedua pendapat diatas, maka pendapat yang teakhir lebih bersifat filosofis dan ini mungkin dikaitkan dengan pengaruh agama hindu yang datang kemudian ke Indonesia.

Walaupun kata adat dengan ‘adat berlainan penafsiran dari arti yang terkandung pada kata tersebut namun keduanya ada kesamaan yaitu tujuannya sama-sama mengatur hidup dan kehidupan masyarakat agar menjadi baik.

Bagi orang Minangkabau sebelum masuknya pengaruh hindu dan islam, orang telah lama mengenal kata “buek”. Kata “buek” ini seperti ditemui dalam mamangan adat yang mengatakan kampuang bapaga buek, nagari bapaga undang (kampung berpagar buat, nagari berpagar undang). Buek inilah yang merupakan tuntunan bagi hidup dan kehidupan orang Minangkabau sebelum masuk pengaruh luar.

Oleh sebab itu masuknya perkataan adat dalam perbendaharaan bahasa Minangkabau tidak jadi persoalan karena hakekat dan maknanya sudah ada terlebih dahulu dalam diri masyarakat Minangkabau. Kata-kata “buek” menjadi tenggelam digantikan oleh kata adat seperti yang ditemui dalam ungkapan “minang babenteng adat, balando babenteng basi” (minang berbenteng adat, belanda berbenteng besi).

2. Pengertian Adat Secara Umum

Seperti dikatakan kata adat dalam masyarakat Minangkabau bukanlah kata-kata asing lagi, karena sudah merupakan ucapan sehari-hari. Namun demikian apakah dapat “adat” ini diidentikan dengan kebudayaan, untuk ini perlu dikaji terlebih dahulu bagaimana pandangan ahli antropologi mengenai hubungan adat kebudayaan ini.

Dalam ilmu kebudayaan dan kemasyarakatan konsep kebudayaan sangat banyak sekali. Inventarisasi yang dilakukan oleh C. Kluckhohn dan A. L Kroeber ahli atropologi pada tahun 1952 telah ditemukan lebih kurang 179 defenisi. Tetapi yang sifatnya dan banyak dipakai para ahli adalah pendapat C. Kluckhohn yang memberikan batasan kebudayaan sebagai berikut:
“kebudayaan adalah keseluruhan dari gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang berupa satu sistem dalam rangka kehidupan masyarakat yang dibiasakan oleh manusia dengan belajar”.

Kata kebudayaan dalam istilah inggris adalah “culture” yang berasal dari bahasa latin “colere”yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau pertanian. Dari pengertian ini kemudian berkembang menjadi “culture”. Istilah “culture” sebagai istilah teknis dalam penulisan oleh ahli antropologi inggris yang bernama Edwar B. Tylor mengatakan bahwa “culture” berarti “complex whole of ideas and thinks produced by men in their historical experlence”. Sesudah itu pengertian kultur berkembang terus dikalangan antroplogi dunia. Sebagai istilah umum “culture” mempunyai arti, kesopanan, kebudayaan, pemeliharaan atau perkembangan dan pembiakan.

Bahasa Indonesia sendiri mempunyai istilah budaya yang hampir sama dengan culture, dengan arti kata, kata kebudayaan yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia bukanlah merupakan terjemahan dari kata “culture”. Kebudayaan berasal dari kata sansekerta “buddhayah” yang merupakan bentuk jamak dari kata budhi. Budhi berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian kata buddhayah (budaya) yang mendapatkan awalan ke- dan akhiran –an, mempunyai arti “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal”. Berdasarkan dari asal usul kata ini maka kebudayaan berarti hal-hal yang merupakan hasil dari akal manusia dan budinya. Hasil dari akal dan budi manusia itu berupa tiga wujud, yaitu wujud ideal, wujud kelakuan, dan wujud kebendaan.

Wujud ideal membentuk kompleks gagasan konsep dan fikiran manusia. Wujud kelakuan membentuak komplek aktifitas yang berpola. Sedangkan wujud kebendaan menghasilkan benda-benda kebudayaan. Wujud yang pertama disebut sistim kebudayaan. Wujud kedua dinamakan sistim sosial sedangkan ketiga disebut kebudayaan fisik.

Bertitik tolak dari konsep kebudayaan Koen Cakraningrat membicarakan kedudukan adat dalam konsepsi kebudayaan. Menurut tafsirannya adat merupakan perwujudan ideal dari kebudayaan. Ia menyebut adat selengkapnya sebagai adat tata kelakuan. Adat dibaginya atas empat tingkat, yaitu tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum dan tingkat aturan khusus. Adat yang berada pada tingkat nilai budaya bersifat sangat abstrak, ia merupakan ider-ide yang mengkonsesikan hal-hal yang paling berniali dalam kehidupan suatu masyarakat. Seperti nilai gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Adat pada tingkat norma-norma merupakan nilai-nilai budaya yang telah terkait kepada peran-peran tertentu (roles), peran sebagai pemimpin, peran sebagai mamak, peran sebagai guru membawakan sejumlah norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam hal memainkan peranannya dalam berbagai kedudukan tersebut.

Selanjutnya adat pada tingkat aturan-aturan yang mengatur kegiatan khusus yang jelas terbatas ruang lingkupnya pada sopan santun. Akhirnya adat pada tingkat hukum terdiri dari hukum tertulis dan hukum adat yang tidak tertulis.

Dari uraian-uraian di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, bahwa kebudayaan merupakaan hasil dari budi daya atau akal manusia, baik yang berwujud moril maupun materil. Disamping itu adat sendiri dimaksudkan dalam konsep kebudayaan dengan kata lain adat berada dalam kebudayaan atau bahagian dari kebudayaan.

3. Pengertian Adat Dalam Adat Minangkabau

Bagi orang Minangkabau, adat itu justru merupakan “kebudayaan” secara keseluruhannya. Karena didalam fakta adat Minangkabau terdapat ketiga bagian kebudayaan yang telah dikemukakan oleh Koencaraningrat, yaitu adat dalam pengertian dalam bentuk kato, cupak, adat nan ampek dan lain-lain. Adat dalam pengertian tata kelakuan berupa cara pelaksanaannya sedangkan adat dalam pengertian fisik merupakan hasil pelaksanaannya. Malahan bila dibandingkan dengan pengertian culture yang berasal dari kata “colere”maka dapat dikatakan bahwa orang Minangkabau bukan bertitik tolak dari mengolah tanah melainkan lebih luas lagi yang diolah yaitu alam, seperti yang dikatakan : “alam takambang jadi guru” (alat terkembang jadikan guru).

Bertitik tolak dari nilai-nilai dasar orang Minangkabau yang dinyatakan dalam ungkapan “alam takambang jadikan guru” maka orang Minangkabau membuat katagori adat sebagai berikut:

a. Adat Nan Sabana Adat
b. Adat Istiadat
c. Adat Yang Diadatkan
d. Adat Yang Teradat

Sedangkan M. Rasyid Manggis Dt Rajo Penghulu memberi urutan yang berbeda seperti berikut:

1. Adat Nan Babuhua Mati, yakni
a. Adat Nan Sabana Adat
b. Adat Nan Diadatkan

2. Adat Nan Babuhua Sentak, yakni
c. Adat Nan Teradat
d. Adat Istiadat

Bila dikumpulkan literatur mengenai katagori adat ini sangat banyak sekali. Dari pendapat yang banyak sekali itu ada kesamaan dan ada perbedaannya. Kesamaannya hanya terlihat dalam “adat nan ampek” sedangkan penafsirannya terdapat perbedaan dan malahan urutannya juga. Menurut isinya serta urutannya paling umum adalah pendapat yang dikemukakan oleh M. Rasyid Manggis Dt Rajo Penghulu di atas.

Pengertian dari adat nan ampek di atas dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Adat Nan Sabana Adat

Adat nan sabana adat (adat yang sebenar adat) merupakan yang palingkuat (tinggi) dan bersifat umum sekali, yaitu nilai dasar yang berbentuk hukum alam. Kebenarannya bersifat mutlak seperti dikatakan : adat api mambaka, adat aia membasahi, tajam adatnyo melukoi, adat sakik diubeti. Ketentuan-ketentuan ini berlaku sepanjang masa tanpa terikat oleh waktu dan tempat.

b. Adat Nan Diadatkan

Adat nan diadatkan merupakan warisan budaya dari perumus adat Minangkabau yaitu Datuak. Katumanggungan dan Datauk Perpatih Nan Sabatang.

Adat nan diadatkan mengenai:
Peraturan hidup bermasyarakat orang Minangkabau secara umum dan sama berlaku dalam Luhak Nan Tigo sebagai contoh

1. Garis keturunan menurut ibu
2. Sistim perkawinan eksogami
3. Pewarisan sako dan pusako
4. Limbago nan sapuluah
5. Garis keturunan pewarisan sako dan pusako dan lain-lain.

c. Adat Nan Teradat

Adat Nan Teradat merupakan hasil kesepakatan penghulu-penghulu dalam satu-satu nagari. Di sini berlaku lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya.

d. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan umum yang berasal dari tiru-meniru dan tidak diberi kekuatan pengikat oleh penghulu-penghulu seperti permainan anak-anak muda seni dan lain-lain serta tidak bertentangan dengan adat nan teradat.

 

B.2. Lareh Koto Piliang dan Bodi Chaniago
1. Asal Kata dan Pengertian Kata Kelarasan

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali terjadi kerancuan mengenai kata “lareh” dengan kata “laras”. Dalam bahas daerah Minangkabau, kata “lareh” berarti hukum, yaitu hukum adat. Jadi lareh Koto Piliang berarti Hukum Adat Koto Piliang dan Lareh Bodi Caniago berarti Hukum Adat Bodi Caniago. Disamping itu kata lareh berarti “daerah” seperti Lareh Nan Panjang.

Menurut kepercayaan orang Minangkabau yang berpedoman kepada tambo Alam Minangkabau, pertama sekali didirikan Lareh Nan Panjang yang berpusat di Pariangan Padang Panjang yang dianggap sebagai nagari tertua di Minangkabau. Pucuk pimpinan pada waktu itu Dt. Suri Dirajo. Nagari yang termasuk daerah Lareh Nan Panjang adalah : Guguak Sikaladi, Pariangan, Padang Panjang, Sialahan, Simabua, Galogandang Turawan, Balimbiang. Daerah ini dikatakan juga Nan Sahiliran Batang Bangkaweh, hinggo Guguak Hilia, Hinggo Bukik Tumansu Mudiak.

Semasa penjajahan Belanda daerah Minangkabau dijadikan Kelarasan yang dikepalai oleh seorang Laras atau Regent. Kelarasan bikinan penjajahan Belanda ini merupakan gabungan beberapa Nagari dan tujuannya lebih mempermudah pengontrolan oleh penjajah. Yang menjadi laras atau regent ditunjuk oleh Belanda. Setelah penjajahan Belanda berakhir, maka kelarasan bikinan Belanda ini juga lenyap tidak sesuai dengan susunan pemerintahan secara adat yang berlaku di Minangkabau.

2. Lareh Koto Piliang dan Lareh Bodi Chaniago dengan Daerahnya.

Yang termasuk lareh Koto Piliang dengan pengertian yang memakai sistem adat Koto Piliang disebut Langgam Nan Tujuah. Langgam Nan Tujuh itu adalah sebagai berikut:

1. Sungai Tarab Salapan Batu, disebut Pamuncak Koto Piliang
2. Simawang Bukik Kanduang, disebut Perdamaian Koto Piliang
3. Sungai Jambu Lubuak Atan, disebut Pasak Kungkuang Koto Piliang
4. Batipuah Sepuluh Koto disebut Harimau Campo Koto Piliang
5. Singkarak Saniang Baka, disebut Camin Taruih Koto Piliang
6. Tanjung Balik, Sulik Aia, disebut Cumati Koto Piliang
7. Silungkang, Padang Sibusuak, disebut Gajah Tongga Koto Piliang

Disamping Langgam Nan Tujuh, nagari-nagari lain yang termasuk Lareh Koto Piliang adalah Pagaruyuang, Saruaso, Atar, Padang Gantiang, Taluak Tigo Jangko, Pangian, Buo, Bukik Kanduang, Batua, Talang Tangah, Gurun, Ampalu, Guguak, Padang Laweh, Koto Hilalang, Sumaniak, Sungai Patai, Minangkabau, Simpuruik, Sijangek.

Pusat pemerintahan Lareh Koto Piliang di Bungo Satangkai Sungai Tarab. Dengan demikian pusat pemerintahan sudah tidak di pariangan padang panjang lagi. Daerah-daerah yang termasuk Lareh Bodi Canago disebut juga dalam tambo “Tanjuang Nan Tigo, Lubuak Nan Tigo” :

Tanjuang Nan Tigo
1. Tanjuang Alam
2. Tanjuang Sungayang
3. Tanjuang Barulak

Lubuak Nan Tigo
1. Lubuak Sikarah di Solok
2. Lubuak Simauang di Sawahlunto Sijunjung
3. Lubuak Sipunai di Tanjuang Ampalu

Disamping Lubuak Nan Tigo dan Tanjuang Nan Tigo, yang termasuk Lareh Bodi Caniago juga adalah Limo Kaum XII Koto dan sembilan anak kotonya. Daerah yang termasuk XII Koto adalah: Tabek, Sawah Tengah, Labuah, Parambahan, Sumpanjang, Cubadak, Rambatan, Padang Magek, Ngungun, Panti, Pabalutan, Sawah Jauah. Sembilan Anak Koto Terdiri Dari : Tabek Boto, Salaganda, Baringin, Koto Baranjak, Lantai Batu, Bukik Gombak, Sungai Ameh, Ambacang Baririk, Rajo Dani. Pusat pemerintahan di Dusun Tuo Limo Kaum.

Suatu peninggalan Lareh Bodi Caniago yang sampai saat sekarang merupakan monumen sejarah adalah Balairung Adat yang terdapat di desa Tabek. Di Balairung Adat inilah segala sesuatu dimusyawarahkan oleh ninik mamak bodi caniago pada masa dahulu.

3. Beberapa Pendapat Tentang Lahirnya Koto Piliang dan Bodi Caniago

Mengenai lahirnya Koto Piliang dan Bodi Caniago ada beberapa versi. Datuk Batuah Sango dalam bukunya Tambo Alam Minangkabau mengemukakan sebagai berikut :

“…sesudah itu mufakatlah nenek Datuk Ketumanggungan dengan Datuk Perpatih Nan Sabatang dengan Datuk Suri Dirajo hendak membagi kelarasan, maka dibagilah oleh orang yang bertiga itu menjadi dua kelarasan…”.

Adapun sebabnya dibagi dua laras negeri itu yaitu karena yang menjadi kepala atau yang punya pemerintahan ialah Datuk Ketumanggungan, dialah yang menjadi raja pada waktu itu. Sebab Datuk Ketumanggungan ini adalah anak dari raja, dan datuk perpatih ini yaitu di bawah Datuk Ketumanggungan sebagai berpangkat mangkubumi (perdana menteri) karena ia adalah orang yang pandai mengatur kerajaan sehingga negeri pariangan padang panjang menjadi besar dan sempurna peraturannya.

Dan dapat pula ia meluaskan pemerintahan samapai ke durian ditakuak rajo hingga sialang balantak basi sampai ke sipisau-pisau hanyuik hingga semuanya adalah oleh peraturan Datuk Perpatih Nan Sabatang. Oleh karena itu berfikirlah Datuk Ketumanggungan akan membalas jasa usaha dari Datuk Perpatih Nan Sabatang dan mufakatlah Datuk Ketumanggungan, Datuk Perpatih Nan Sabatang serta Datuk Suri Dirajo dengan segala penghulu-penghulu, manti dan hulubalang, sambil Datuk Ketumanggungan bersuara lebih dahulu dalam kerapatan, karena nagari sudah ramai dan peraturan sudah sempurna diatur oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang, tidaklah saya dapat membalas budinya itu melainkan negeri ini saya berikan sebagian supaya boleh ia berkuasa pula memerintah dalam negeri ini.

Sesudah bicara Datuk Ketumanggungan itu, maka dijawab oleh anggota kerapatan, itulah kata tuanku yang pilihan atau kata yang tak boleh dipalingkan lagi. Sebab itulah pemerintahan Datuk Ketumanggungan bernama Koto Piliang berasal dari kota pilihan, atau dari kata yang tidak boleh dipalingkan. Pemerintahan Datuk Perpatih Nan Sabatang bernama Bodi Caniago yang berasal dari budi yang berharga.

Untuk memperoleh pengertian dari kutipan diatas adalah, bahwa pada mulanya kepala pemerintahan adalah Datuk Ketumanggungan sesudah ayahnya meninggal dunia. Sedangkan yang membantunya sehari-hari adalah adiknya yang berlainan ayah yaitu Datuk Perpatih Nan Sabatang.

Berkenaan adiknya telah berrbuat baik dalam meluaskan daerah dan pemerintahan, timbulah niat saudaranya untuk membalas budi baik adiknya Datuk Perpatih Nan Sabatang. Niatnya ini disampaikan pada suatu sidang kerapatan adat. Setelah niatnya disampaikan kepada sidang kerapatan, untuk memberi daerah kekuasaannya sebagian kepada adiknya semua anggota sidang kerapatan setuju dengan rencana yang dikemukakan oleh Datuk Ketumanggungan. Bahkan dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Datuk Ketumanggungan tersebut, sudah merupakan kata pilihan, dengan arti kata tidak perlu lagi dipersoalkan.

Dari sinilah asal kata Koto Piliang yaitu dari kata yang pilihan. Sedangkan pemerintahan atau sistim adat Bodi Caniago berasal dari bodi baharago (budi yang berharga), yaitu Datuk Perpatih Nan Sabatang telah bertanam budi terlebih dahulu dan kemudian mendapat penghargaan dari saudaranya Datuk Ketumanggungan.

Pendapat lain mengatakan bahwa Bodi Caniago berasal dari kata “bodhi caniago” yang artinya berasal dari kata bhodi can yaga yang artinya bahwa budi nurani manusialah yang menjadi sumber kebajikan dan kebijakan. Sedangkan Koto Piliang berasal dari bahasa sansekerta yaitu ”koto pili” yang dari kata pili hyang artinya segala sesuatu bersumber sabda dari hyang dan pili sama artinya dengan karma atau dharma. Datuk Ketumanggungan seorang penganut hiduisme yang regilius, percaya manusia disusun dalam kerangka hirarki piramidal dengan pucuk, seorang pribadi yang merenungkan langit (hyang). Datuk Perpatih Nan Sabatang seorang egaliter, demokrat murni yang menilai tinggi kedudukan pribadi yang menganut persamaan dan kesamaan.

Pada dasarnya orang minangkabau sampai sekarang masih memegang teguh asal kata Koto Piliang dan Bodi Caniago yang bersumberkan kepada tambo Alam Minangkabau.

4. Berberapa Perbedaan Adat Koto Piliang Dengan Bodi Caniago

Ada beberapa perbedaan dalam kedua sistim adat ini seperti berikut:

a. Memutuskan Perkara

Menghadapi sesuatu permasalahan dalam memutuskan perkara, Bodi Caniago berpedoman kepada “…tuah dek sakato, mulonyo rundiang dimufakati, dilahia lah samo nyato di batin buliah diliekti…” (tuah karena sekata, mulanya rundingandimufakati, dilahir sudah sama nyata, dibatin boleh dilihat). Artinya sesuatu pekerjaan atau menghadapi sesuatu persolan terlebih dahulu hendaklah dimufakati, dimusyawarahkan. Hasil dari mufakat ini benar-benar atas suara bersama, sedangkan Koto Piliang berdasarkan kepada “…nan babarih nan bapahek, nan baukua, nan bakabuang : coreng barih buliah diliek, cupak panuah bantangnyo bumbuang…” ( yang digaris yang dipahat, yang diukur yang dicoreng : baris boleh dilihat, cupak penuh gantangnya bumbung). Pengertian segala undang-undang atau peraturan yang dibuat sebelumnya dan sudah menjadi keputusan bersama harus dilaksanakan dengan arti kata “terbujur lalu terbulintang patah”.

b. Mengambil Keputusan

Dalam mengambil suatu keputusan adat Bodi Caniago berpedoman kepada “…kato surang dibuleti katobasamo kato mufakat, lah dapek rundiang nan saiyo, lah dapek kato nan sabuah, pipiah dan indak basuduik bulek nan indak basandiang, takuruang makanan kunci, tapauik makanan lantak, saukua mako manjadi, sasuai mangko takana, putuih gayuang dek balabeh, putih kato dek mufakat, tabasuik dari bumi…”. (kata seorang dibulati, kata bersama kata mufakat, sudah dapat kata yang sebuah, pipih tidak bersudut, bulat tidak bersanding, terkurung makanan kunci, terpaut makanan lantak, seukur maka terjadi, sesuai maka dipasangkan, putus gayung karena belebas, putus kata karena mufakat, tumbuh dari bumi). Maksud dari sistem adat Bodi Caniago ini yang diutamakan sekali adalah sistem musyawarah mencari mufakat.

Sedangkan Koto Piliang yang menjadi ketentuannya, “…titiak dari ateh, turun dari tanggo, tabujua lalu tabalintang patah, kato surang gadang sagalo iyo, ikan gadang dalam lauik, ikan makannyo, nan mailia di palik, nan manitiak ditampung…” (titik dari atas, turun dari tanggga, terbujur lalu terbelintang patah, kata sorang besar segala iya, ikan besar dalam laut ikan makannya, yang mengalir di palit yang menitik ditampung).

c. Pengganti Gelar Pusaka

Pada lareh Bodi Caniago seseorang penghulu boleh hidup berkerilahan, yaitu mengganti gelar pusaka kaum selagi orangnya masih hidup. Hal ini bila yang digantikan itu sudah terlalu tua dan tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai pemimpin anak kemenakan. Dalam adat dikatakan juga “lurahlah dalam, bukiklah tinggi” (lurah sudah dalam, bukik sudah tinggi). Sedangkan pada lareh Koto Piliang “baka mati batungkek budi” (mati bertongkat budi) maksudnya gelarnya itu baru bisa digantikan setelah orangnya meninggal dunia.

d. Kedudukan Penghulu

Pada lareh Koto Piliang ada tingkatan-tingkatan penguasa sebagai pembantu penghulu pucuk, berjenjang naik bertangga turun. Tingkatan penghulu dalam nagari ada penghulu andiko, penghulu suku, dan penghulu pucuk. Penghulu pucuk inilah sebagai pucuk nagari. “bapucuak bulek, baurek tunggang” (berpucuk bulat berurat tunggang). Sedangkan pada Bodi Caniago semua penghulu sederajat duduknya “sahamparan, tagak sapamatang” (duduk sehamparan tegak sepematang).

e. Balai Adat dan Rumah Gadang

Balai adat lareh Koto Piliang mempunyai anjuang kiri kanan berlabuh gajah di tengah-tengah. Anjung kiri kanan ada tempat yang ditinggikan. Ini dari lantai yang lain untuk menempatkan penghulu-penghulu sesuai dengan fungsinya atau tingkatannya. Lantai rumah gadang Koto Piliang ada tingkatannya. Maksudnya juga bila ada persidangan penghulu-penghulu tidak sama tinggi kedudukannya, dia duduk sesuai dengan fungsinya dalam adat.

Pada lareh Bodi Caniago lantai balai adat dan rumah gadang, lantainya datar saja. Semua penghulu duduk sehamparan duduk sama rendah, tegak sama berdiri.

Secara substansial, kedua sistem adat ini sesungguhnya sama-sama bertitik tolak pada azas demokrasi. Perbedaannya hanya terletak pada aksentuasi dalam penyelenggaraan dan perioritas pada hak azasi pribadi disatu pihak dan kepentingan umum dipihak lain. Suatu fenomena yang sudah sama tuanya dengan sejarah kebudayaan umat manusia sendiri.

 

 

DUA TAHUN KEPEMIMPINAN BENNY – DANIEL


REFLEKSI DUA TAHUN KEPEMIMPINAN BENNY UTAMA – DANIEL

(29 Agustus 2010 – 29 Agustus 2012)

Dua tahun sudah duet kepemimpinan Benny Utama – Daniel Lubis mengemas  Kabupaten Pasaman sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati 29 Agustus 2010 lalu. Bagaimana dan kemana Pasaman ditangan mantan penegak hukum dan mantan pendidik ini. Berikut kami sajikan kilas balik dan kondisi kekinian wilayah seluas 7000 kilometer persegi  yang terletak persis di kaki bukit barisan tersebut.

Lah tarang nagari kami,” Lah tacelak Pasaman kini ko,” Iyo barubah Pasaman kini mah,,,” demikian beberapa ucapan senada yang akhir-akhir ini kerap terdengar dari mulut warga Pasaman dan para perantau yang baru tiba dari rantau. Kenapa kalimat demikian terujar. Apakah Pasaman benar-benar berubah, atau hanya perubahan dikulit luarnya saja ?

 

   Melakukan reformasi birokrasi tubuh Pemkab Pasaman yang gemuk, dengan memangkas 83 jabatan yang dinilai tidak efisien, merupakan langkah berani yang mengundang resiko. Betapa tidak, langkah tersebut bisa mengkondisikan seorang pejabat politik tidak populer dimata pejabat struktural, terutama yang non job akibat kebijakan tersebut.

Dari awal menjabat, Bupati Pasaman ke 17 ini langsung berkreasi. Beberapa pekan setelah dilantik (29 Agustus 2010), Benny Utama mulai menerapkan langkah efisiensi terhadap belanja aparatur. Upaya ini jelas merupakan suatu keharusan, karena kenyataan yang Ia temui di tahun 2010 itu, 72 persen porsi  APBD Pasaman habis terserap untuk belanja aparatur (baca: pegawai), hanya 28 persen saja yang tersisa untuk pembangunan dan kemasyarakatan, alias belanja Publik.       

Kondisi seperti itu memang sempat membuat Benny Utama gundah. “Dengan porsi APBD demikian, kapan daerah ini bisa terbangun dan kapan lagi masyarakat Pasaman bisa menikmati kesejahteraannya,” demikian kegundahan Benny Utama kala itu.

Sejumlah terobosan yang cendrung berisiko itu, termasuk memangkas Tunjada guru bersertifikasi, terpaksa dilakukan Benny Utama, demi percepatan pensejahteraan rakyat Pasaman secara keseluruhan. Sebab, tanpa dana yang memadai, mustahil Pasaman bisa terbangun hingga 30 bahkan sampai 50 tahun ke depan.

“Saya tidak gegabah dalam menerapkan sebuah kebijakan. Semua sudah melalui kajian yang mendalam dan sosialisasi kepada objek kebijakan tersebut. Seperti halnya memangkas Tunjada Guru bersertifikasi, karena penganggaranya jelas-jelas duplikatif. Tunjada takaranya kinerja dan pembayaran dana sertifikasi tolak ukurnya juga kinerja. Akan salah kalau dua-duanya dianggarkan,” terang Benny Utama, sembari menyebutkan sebelum diterapkan, kebijakan ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu dan dapat diterima.

Sejumlah upaya efisiensi yang sama sekali tidak memiskinkan para pejabat, pegawai dan guru bersertifikasi ini, akhirnya dapat mendongkrak dana masyarakat dan pembangunan melalui APBD Pasaman. Dalam KUA PPAS 2013 depan, porsi belanja Publik mampu mencapai angka 52 persen dan belanja aparatur tertekan hingga menjadi 48 persen. Sungguh merupakan langkah berani dan melelahkan bagi seorang kepala daerah.

Sebenarnya, diawal jabatanya, Benny Utama sudah berhasil menjawab kebutuhan dasar masyarakat Pasaman, yakni penyelesaian Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Kondisi Rill di Pasaman, lebih 70 persen masyarakatnya adalah petani, yang sudah pasti sangat bergantung pada lahan pertanian. Namun hal ini paradok dengan status lahan di Pasaman, karena 72 persen diantaranya merupakan kawasan hutan lindung dan cagar alam. 

Menyadari hal ini sangat krusial, maka sejak diamanahi memegang tampuk kebijakan pemerintahan Pasaman, Benny Utama lansung menggeber persoalan tersebut. “Alhamdulillah, walau cukup melelahkan, pada Juni 2011 RTRW Kabupaten Pasaman telah tuntas, dengan diperolehnya penurunan status kawasan hutan seluas 25 ribu hektar, plus  8 ribu hektar tahun 2012 ini,” bebernya. .

Dengan ketersediaan dana Publik yang kian besar, membuat pembangunan Pasaman selama hampir dua tahun ini, begitu menggebu. Belum lagi kebijakan terbarukan Benny Utama untuk mendongkrak kesejahteraan Rakyat Pasaman. Sebutlah program Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) dengan pola pembangunan direncanakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat, serta diharapkan muncul partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

Lalu menggratiskan berobat di puskesmas dan RSU bagi seluruh jiwa masyarakat Pasaman. Program melalui Jamkesda yang bekerjasama dengan PT Askes ini, efektif berlaku tahun 2013 depan dan sudah memiliki payung hukum pelaksanaanya melalui Perda kabupaten Pasaman yang telah disahkan DPRD setempat bulan lalu.

Lima bulan lagi, mulai Januari 2013, Bupati Benny Utama juga telah memerintahkan jajaran pendidikan Pasaman untuk melaksanakan Bimbel (bimbingan belajar) gratis bagi seluruh siswa kelas 3 SMP/SMA negri maupun swasta termasuk sekolah dibawah lingkup kementrian agama, plus muatan lokal mata pelajaran bahasa Arab disetiap sekolah yang gurunya didatangkan oleh pihak Kementrian Agama.

“Kelas unggul yang merata diseluruh kecamatan, sudah sesuai dengan amanat undang-undang dan dibiayai sepenuhnya oleh APBD Pasaman.  Kita tidak ingin kelas unggul itu terpusat di ibukota kabupaten saja, hal ini sekaligus dapat meringankan beban orang tua murid dalam mempersiapkan anaknya menghadapi Ujian Nasional (UN),”             jelas Benny Utama.

Sebagai kepala pemerintahan yang dinobatkan mampu memberikan pelayanan terbaik buat rakyatnya, dengan Predikat Citra Bakti Abdi Negara (CBAN) bersama tiga kepala daerah lainnya di Sumbar, Benny Utama seakan tidak berpuas diri. Tanpa tedeng aling-aling Benny Utama terus menggelontorkan program pro rakyatnya. Ada indikasi baru yang sebenarnya pantas ‘dituduhkan’ buat Benny Utama, yakni ‘tiada hari tanpa memikirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Pasaman.’                         

Coba perhatikan, baru saja pola pembangunan berlabel ‘P2BN’ duduk sistimnya, Benny Utama pun lansung meluncurkan program Bareh Pasaman. Upaya pensejahteraan petani Pasaman yang di launching pada moment Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei lalu di Gelora Tuanku Imam Bonjol Lubuk Sikaping, direalisasikan dalam bentuk intervensi harga gabah ditingkat Petani Pasaman, yang dikerjasamakan dengan Perusda PT Equator.

Dengan kebijakan baru ini, penjualan hasil panen petani padi sawah yang selama ini diotak-atik para tengkulak, bisa distabilkan dengan harga beli oleh PT Equator. Untuk kelanggengan program ini, Bupati Pasaman mewajibkan seluruh aparatur di Pasaman, mulai dari Bupati bahkan juga muspida Pasaman hingga ke OB (Office Boy) membeli dan makan beras Pasaman. “Kedepannya, melalui dinas Perindagkop dan PT Eaquator, kita akan bikin outlet pemasaran dan penujualan Beras Pasaman di pasar Padang Luar Kabupaten Agam dan Kota Padang,”  terang bupati bersemangat.    

Pedagang bakulan pekan ke pekan yang juga banyak terjerat rentenir, ikut ‘dicikaraui’ Benny Utama. “Pagi dipinjami Rp 100 ribu untuk modal berjualan, sorenya harus dibayar Rp 120 ribu. Mana lagi uang yang mau dibawa pulang,,?” keluh Bupati Pasaman yang ikut merasakan penderitaan rakyatnya.

Antisipasi kondisi tersebut, Benny Utama memodali pedagang mingguan, dengan menyerahkan Rp50juta dana/pasar nagari yang dikelola pengurus koperasi pasar. “Tidak ada bunga dalam hal ini, sehingga pedagang kecil ini bisa membawa pulang untung dagangnya,” jelasnya.

Kreatifitas Benny Utama mengelola pemerintahan yang total demi kemajuan rakyat Pasaman ini, dari hari ke hari kian banyak, apakah dibidang pendidikan, kesehatan, pertanian serta ekonomi kerakyatan bahkan juga perumahan warga miskin.

Terakhir, di bulan Ramadhan kemaren, kembali diluncurkan program pembangunan rumah layak huni untuk rakyat Pasaman. Tahap awal, dalam tahun ini bakal dibangun/direhab 50 unit rumah prasejahtera. Sepuluh juta dibantu APBD, dua juta dari dana BAZ. Namun disini diharapkan partisipasi warga maupun family dari keluarga kurang mampu tersebut. Tahun berikutnya akan ditingkat alokasi dananya, kalau perlu pertahunnya 200 rumah sekaligus.

“Standar minimal bangunan berukuran 36 meter, namun boleh lebih dari itu, tergantung partisipasi yang masuk dalam pembangunan rumah layak huni tersebut,” kata Benny Utama, sambil menyebutkan, bahwa Ia tidak ingin lagi ada masyarakat Pasaman yang tinggal digubuk berlantai tanah.        

Ide Benny Utama untuk Pasaman yang telah direalisasikan dalam bentuk Program antara lainnya (akhirt 2010 hingga Agustus 2012) yang belum dimuat diatas :

  1. Validasi dan pendataan KK Miskin dalam rangka penentuan kluster kemiskinan masyarakat Pasaman. Pendataan dilakukan oleh Tim dari bappeda Pasaman dibantu staf ahli bupati. Jika validasi data diperoleh, apa yang menyebabkan masing-masing KK itu miskin, akan dilanjutklan dengan program ‘keroyokan’ SKPD untuk memerangi kemiskinan secara kongkrit dan nyata. Kerana karakter kemiskinan masyarakat berbeda-beda, misal miskin karena tidak punya lahan pertanian, tapi bantuan yang diberikan berupa bibit.
  2. pertemuan rutin dan berkelanjutan dengan seluruh stake holder di Kabupaten Pasaman, berupa :
    1. Rapat pimpinan terbatas setiap awal pecan (bupati,wabup, sekda, asisten dan kepala SKPD yang diperlukan untuk pembahasan).
    2. Rapat evaluasi bulanan dengan seluruh kepala SKPD sampai camat setiap tanggal 5 awal bulan (pergeseran hari/tanggal jikai kalender merah).
    3. Rapat-rapat  Muspida
    4. pertemuan Bupati dengan seluruh unsur pimpinan dan pelaku keagamaan Kabupaten pasaman. dijadualkan per-tiga bulan sekali.
    5. Pertemuan Bupati dengan pimpinan dan tenaga kesehatan se-kabupaten Pasaman (terjadual per-tiga bulan).
    6. Pertemuan bupati dengan unsur ninik mamak dan tokoh masyarakat. (terjadual per-tiga bulan.
    7. Mengunjungi dan berdialog dengan para petani di areal pertanian masyarakat disetiap kunjungan lapangan dan menjumpai pedagang pasar pada kesempatan hari-hari pekan. Aplikasinya selalu ada perobahan dan perbaikan kearah yang lebih baik dan menguntungkan masyarakat.        
    8. Satu Jorong Satu PAUD sekarang sudah berdiri 239 PAUD (jumlah jorong 209) Dimulai Tahun 2011. Guna mendukung Pendidikan Karakter yang telah ditetapkan Benny Utama yang dimulai sejak usia emas di pendidikan dini.\
    9. Keberadaan SLTA/SMK/MAN sederajat minimal satu disetiap kecamatan, selesai tahun 2012.
    10. peningkatan kualitas guru/tenaga pengajar melalui diklat, pelatihan dan seminar yang dibiayai APBD Pasaman tahun 2013, guna lebih meningkatkan kualitas pelajar dan siswa Kabupaten Pasaman.
    11. Satu Bidan Satu Jorong (tahun 2012), dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman, dan menghindari resiko kematian ibu dan bayi saat melahirkan.  
    12. Menumbuhkan kembali rasa kebangsaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat mengawali proses belajar mengajar di seluruh sekolah dan disetiap acara resmi di Kabupaten Pasaman. Muncul dari kekhwatiran Benny Utama melihat mulai rapuhnya NKRI dan kurangnya pemahaman generasi muda tentang arti pentingnya semangat kebangsaan.
    13. Meningkatkan kesejahteraan / honor guru agama di TPA/TPSA/MDA/TPQ dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan lembaga pendidikan agama tersebut. Mulai dari klas A, B dan C, tergantung jumlah murid/santri yang didik. Klasifikasi ini ikut menentukan besaran honor gurunya.
    14. Menambah subsidi/bantuan untuk seluruh panti asuhan di Kabupaten Pasaman mulai tahun 2012. Sebelumnya hanya dibantu  Rp7 juta/ panti, tahun 2012 dinaikan menjadi 25 juta/ panti asuhan.
    15. Penetapan RSUD Lubuk Sikaping sebagai RS yang Terakreditasi (tahun 2012) dengan menggenjot secara total peningkatan pelayanan dengan pengawasan yang kontinyu dan berkelanjutan oleh Bupati Benny Utama serta terus meningkatkan sarana prasarana medis dan fasilitas pendukung lainnya di RSUD.  
    16. Memugar dan membenahi kembali seluruh pasar nagari, sesuai dengan semangat otonomi daerah Sumbar dan menjadikan Pasar Nagari sebagai pusat ekonomi di nagari dan mengembalikan fungsi serta esensi pasar nagari bagi orang minang kabau.

 

Data-data pembangunan strategis di Kabupaten Pasaman  (2011-2012) :

  1. Finalisasi jalan tembus Rao (Pasaman)  – Rokan Hulu (Riau) dibiayai APBD Propinsi dan didukung APBD Pasaman. Tahun 2011 tersisa 3,5 KM yang belum Hot Mix. Tahun 2012 selesai dibangun 3 jembatan lagi.  Diharapkan 2013 selesai pengaspalan hot mix dan jembatan hingga ke batas Riau di Nagari Rumbai, Kecamatan Mapattunggul.
  2. Jalan tembus Daliak (Kab. pasaman) ke Sungai Janiah (Talu, Pasaman Barat). Tahun ini kembali diperoleh Rp9 milyar (APBD Propinsi) untuk 4 kilometer aspal HOT Mix ke batas Pasaman Barat.    
  3. Normalisasi Sungai Batang Sumpur di kecamatan Lubuksikaping Rp19 Milyar APBD Propinsi tahun 2011 s/d 2013, dan belasan bahkan puluhan milyar untuk normaliasi sungai Batang Masang, Lungguak Batu dan lainnya dari APBD Kabupaten dan dana rehab rekon BNPB Pusat serta proyek pengeringan rawa tahun 2010 dan 2011 di Kecamatan Panti dan Padang Gelugur.  Bekas rawa tersebut kini sudah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian jagung ratusan hektar.
  4. Lanjutan pembangunan irigasi Panti-Rao tahun 2012 Rp10 milyar APBD Propinsi (proyeksi kemampuan mengairi 8.300 ha sawah masyarakat di kecamatan Panti, Padang Gelugur, Rao dan Rao selatan). Jika irigasi Panti-Rao selesai,  akan mampu dicapai surplus beras Pasaman 200 ribu ton/tahun. Saat ini surplus beras Pasaman telah mencapai 78 ribu ton/tahun.
  5. Pembangunan jembatan Koto Panjang dengan bentang 80 meter lebar 7,2 meter senilai Rp10 milyar yang sangat didambakan masyarajat Kecamatan Mapattunggul selatan.
  6. Pembangunan jembatan Lundar – Panti (Kecamatan Panti) yang sangat didambakan masyarakat jorong kuamang, katimahar, Lundar dan Lambak serta wilayah ditimur kecamatan Panti. Jembatan selesai tahun 2011, tahun ini dilanjutkan dengan peningkatan jalan Lundar-Panti.
  7. Pembangunan kembali jembatan sumpur sejati senilai Rp6 milyar lebih.
  8. Pembangunan Intake dan jaringan air bersih PDAM dengan konsep siap minum di Kecamatan Tigo Nagari Rp9 milyar lebih tahun 2011.
  9. Pembangunan sumber air PDAM dan intake di Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Rp13 milyar tahun 2012. 
  10. Pembangunan trotoar di Kecamatan Rao dan Kumpulan Kecamatan Bonjol, yang juga merupakan pintu gerbang masuk Kabupaten Pasaman dari wilayah Utara (Rao) dan Selatan Kumpulan).
  11. Pelebaran jalan kota Lubuk Sikaping dari enam meter menjadi 10 meter, plus trotoar dan taman dikiri kanan jalan.  Tahun 2011 didanai Rp14 milyar untuk pelebaran jalan, tahun 2012 rp4,5 milyar untuk pembangunan trotoar dan taman. Tahun 2013 diharapkan lanjut dengan pengaspalan (overlay ulang) jalan dari batas kota pintu rimbo (selatan) hingga ke sawah panjang (utara).
  12. Peningkatan (overlay ulang) jalan nasional dari daerah  batas Agam sampai daerah Ranjau Batu, batas Sumut tahun 2012 (rp78 milyar APBN).
  13. Pembangunan kembali Kantor Bupati Pasaman (etalase daerah) untuk meningkatkan marwah masyarakat Pasaman dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dibiayai APBD Pasaman Rp34 milyar.Gambar

Tradisi Urang Minang Menyambut Ramadhan


Menjelang pelaksanaan ibadah puasa di Bulan Ramadhan setiap tahunnya, ada tradisi
masyarakat Minangkabau yang sampai saat ini masih hidup, yakni mandoa atau membaca doa.
Tradisi ini biasanya dilaksanakan menjelang puasa. Tulisan ini tentu dengan maksud bahwa
orang minang memang memiliki sekian banyak tradisi yang khas dalam implementasi Islam.
Tradisi ini sungguh-sungguh merupakan tradisi indigenius atau khas, yang tidak dimiliki oleh
masyarakat Islam di tempat lain. Tradisi ini ditandai dengan upacara selamatan ala kadarnya
untuk menandai akan masuknya bulan puasa Ramadan yang diyakini sebagai bulan yang suci
dan khusus.

Sama dengan tradisi-tradisi lain di dalam Islam Minang, maka tradisi ini juga tidak
diketahui secara pasti siapa yang menciptakan dan mengawali pelaksanaannya. Tetapi tentu
ada dugaan kuat bahwa tradisi ini diciptakan oleh nenek moyang orang Minang yang dulunya
beragama Hindu. Memang hal ini baru sebatas dugaan, namun mengingat bahwa kreasi-kreasi
tentang Islam minang terutama yang menyangkut tradisi-tradisi baru akulturatif yang bervariatif
tersebut kebanyakan datang dari pengaruh budaya Hindu-Budha, maka kiranya dugaan ini pun
bisa dipertanggungjawabkan.

Mandoa (Mendu’a) secara lughawi berarti membaca doa. Misalnya dalam ungkapan

mandoa bulan puaso, artinya berdoa mau masuk puasa, mandoa baralek artinya berdoa pada
acara perhelatan/kenduri pernikahan penganten dan sebagainya. Di dalam konteks puasa, maka
yang dimaksud adalah bersyukur atas masuknya bulan Ramadhan. Secara simbolik, bahwa
acara mandoa berarti menjadi penanda bahwa manusia bersyukur akan memasuki bulan puasa
sehingga harus menyambutnya dengan berdoa dan saling memaafkan, baik yang terkait dengan
kesalahan yang sengaja maupun yang tidak disengaja.

Dengan demikian, mandoa berarti suatu penanda bagi orang Islam untuk melakukan
persiapan secara khusus dalam menghadapi bulan yang sangat disucikan di dalam Islam. Para
ulama memang mengajarkan Islam kepada masyarakat dengan berbagai simbol-simbol. Dan
untuk itu maka dibuatlah tradisi untuk menandainya, yang kebanyakan adalah menggunakan
medium mandoa meskipun namanya sangat bervariasi.

Nafas Islam memang sangat kentara di dalam tradisi ini. Dan sebagaimana diketahui
bahwa Islam memang sangat menganjurkan agar seseorang menymbut ramadhan dengan
membersihkan diri lahir dan batin. Manusia harus bersyukur atas Nikmat Tuhan sebagai bentuk
pengabdian manusia dengan Tuhan, dan harus mampu memaafkan sebgai bentuk hubungan antar
sesama muslim.

Tradisi ini lahir sebagai sebuah ekspresi dalam menyambut Ramadhan yang pada
umumnya acara mendoa digelar di rumah kediaman masing-masing dengan mengundang malin
(Mu’alim) dan masyakat lainnya.

Acara mendoa diselenggarakan dengan makan bersama yang didahului dengan membaca
ayat-ayat alquran dan lafaz pengagungan asma Tuhan dan pembacaan sederetan doa mustajab
yang dipimpin seorang imam setelah itu saling memberi ridha dan bermaafan atas kesalahan dan
kekeliruan dalam pergaulan selama setahun berlalu, kemudian ditutup dengan makan bersama.

%d blogger menyukai ini: