Lintas Tokoh Minangkabau


Siapakah Kini yang Menyimpan ‘Naskah Tuanku Imam Bonjol’ yang Asli?

Tuanku Imam Bonjol

Sampai sekarang sudah banyak publikasi ilmiah mengenai Perang Paderi, di antaranya studi Muhammad Radjab (1958), Christine Dobbin (1983; terjemahan Indonesianya terbit tahun 1992 dan 2008), dan Rusli Amran (1981, 1985), belum lagi puluhan artikel yang terbit di berbagai jurnal ilmiah terbitan dalam dan luar negeri.

Studi-studi tersebut banyak merujuk kepada sumber-sumber primer yang umumnya ditulis oleh pemimpin-pemimpin militer, komandan-komandan lapangan, dan juga pegawai swasta kolonial Belanda yang, langsung atau tidak, pernah terlibat dalam Perang Paderi.

Ini dapat dikesan, misalnya, dalam publikasi terbaru mengenai Perang Paderi oleh sejarawan militer G. Teitler: Het Einde van de Padrie-oorlog Het beleg en de vermeestering van Bonjol, 1834-1837; Een Bronnenpublicatie [Akhir Perang Paderi.

Pengepungan dan Perampasan Bonjol 1834-1837; sebuah publikasi sumber] (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2004) yang mengungkapkan 4 sumber primer mengenai perang tersebut, yaitu:

  • “De Luitenant Generaal, Kommissaris Generaal van Nederlandsche-Indië J. van den Bosch aan den Luitentant Kolonel Adjudant J.H.C. Bauer bij aankomst te Padang, den 13 October 1833, no.354” (hlm.23-25);
  • “Over het attaqueren van versterkte linien en kampongs” (hlm.27-39);
  • “Rapport omtrent den staat van zaken ter Westkust van Sumatra in Januari 1836 ingediend door de 1e Luitenant Adjudant Steinmetz, hem opgedragen bij besluit van den kommandant van het leger, 13 november 1835 no.4” (hlm.41-56), dan;
  • “Journaal van de expeditie naar Padang onder de Generaal-Majoor Cochius in 1837 Gehouden door de Majoor Sous-Chief van den Generaal-Staf Jonkher C.P.A. de Salis” (hlm.59-183).

Yang kurang diketahui selama ini adalah bahwa ada beberapa sumber primer mengenai Perang Paderi yang ditulis oleh orang Minang sendiri yang terlibat langsung dalam perang tersebut.

Walaupun indegenous sources ini agak kurang populer dibanding sumber-sumber Barat, nilai historisnya jelas amat tinggi: sumber-sumber pribumi tersebut dapat dijadikan rujukan bandingan bagi sumber-sumber Barat yang cenderung militaire minded.

Lebih jauh lagi, kita bisa melihat perbedaan persepsi dan sudut pandang antara orang Minang sendiri dan orang Belanda melihat peristiwa Perang Paderi.

Salah satu sumber pribumi yang penting mengenai Perang Paderi adalah Naskah Tuanku Imam Bonjol atau dalam sumber-sumber Belanda disebut Memorie van Toeankoe Imam (lihat misalnya: De Stuers 1850, Vol. II:221-40,243-51).

Perlu dicatat bahwa naskah ini tidak sama dengan apa yang disebut Note-book of Tuanku Imam Bonjol setebal 655 halaman yang kini tersimpan di Universiteitsbibliotheek Leiden dengan nomor kode Or.1751 (Wieringa 1998:111-14).

Sumber lainnya adalah Surat Keterangan Syekh Jalaluddin karangan Fakih Saghir (lihat transliterasinya oleh E. Ulrich Kratz dan Adriyetti Amir, DBP, Kuala Lumpur, 2002).

Naskah Tuanku Imam Bonjol (TIB) ini telah hilang sejak tahun 1991 (lihat Kompas, 22 November 2005). Dalam artikel ini saya ingin menguraikan sejarah naskah TIB, dan proses “penghilangannya” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Sumatra Barat, sekaligus memohon kepedulian masyarakat pencinta naskah Nusantara untuk menemukan kembali naskah yang memilki nilai sejarah yang amat tinggi itu.

Keberadaan naskah TIB pertama kalinya dilaporkan oleh Ph. S. van Ronkel dalam artikelnya “Inlandsche getuigenissen aangaande de Padri-oorlog” [Kesaksian Primbumi mengenai Perang Paderi] dalam jurnal De Indische Gids 37(II) (1915): 1099-1119, 1243-59.

Van Ronkel menyebutkan bahwa ia telah menyalin satu naskah yang berjudul Tambo Anak Tuanku Imam [Bonjol] yang tebalnya 318 halaman; naskah aslinya dipegang oleh Khatib Nagari di Bonjol. Sayang sekali salinan naskah TIB yang diusahakan Van Ronkel itu tidak ketahuan pula dimana sekarang. Naskah itu tidak tercantum dalam katalog-katalog naskah Melayu/Minangkabau di Belanda.

Tahun 2004 Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) di Padang menerbitkan transliterasi naskah TIB yang dikerjakan oleh Sjafnir Aboe Nain. Judulnya: Naskah Tuanku Imam Bonjol. Penerbitan buku itu patut disambut gembira, tetapi sekaligus juga memunculkan kembali pertanyaan tentang “hilangnya” naskah asli TIB.

Dalam “kata Pengantar” bukunya itu, Sjafnir menyebutkan bahwa naskah TIB ditulis dengan huruf Arab Melayu oleh anak Tuaku Imam Bonjol, Naali Sutan Caniago (yang pernah menjadi tuanku laras tahun 1872-1876) dan saudaranya, Haji Muhammad Amin—keduanya ikut terlibat dalam Perang Paderi.

Selanjutnya dikatakan bahwa bagian pertama naskah ini (sampai hlm.191) berisi catatan-catatan Tuanku Imam Bonjol sendiri. Catatan-catatan itu dikumpulkan oleh Naali dan Muhammad Amin yang ikut dibuang bersama Tuanku Imam Bonjol ke Ambon dan kemudian ke Menado, lalu mereka menambahkannya dengan tulisan mereka sendiri (bagian kedua), sehingga menjadi naskah asli TIB.

Bagian kedua itu berisi pengalaman Naali sendiri setelah tunduk kepada Belanda sampai ia diangkat menjadi laras alahan Panjang. Bagian ketiga (terakhir) berisi keputusan rapat tentang peralihan dari hukum adat kepada hukum sipil di Sumatra Barat (Sjafnir, 2004: xi-x).

Jadi, logis kalau ada dua versi nama naskah ini: Naskah Tuanku Imam Bonjol dan Tambo Anak Tuanku Imam seperti disebut Van Ronkel, karena catatan-catatan dari Tuanku Imam Bonjol sendiri kemudian ditambahkan oleh anaknya Naali Sutan Caniago.

Sjafnir tidak menyebutkan apakah transliterasi naskah TIB dalam bukunya itu didasarkan atas naskah aslinya atau fotokopinya. Juga tidak ada penjelasan apapun dari Sjafnir bagaimana dan dari mana ia mempeoleh naskah itu. Ini agak menyalahi kaedah penelitian filologi. Juga tidak ada penjelasan apakah Sjafnir mentransliterasikan naskah TIB berdasarkan yang aslinya atau salinan/fotokopinya. Pun ia tidak menyebut darimana ia memperoleh fotokopi itu.

Penelusuran yang saya lakukan bersama Jeffrey Hadler (asisten Professor University of California, Berkeley), Yasrul Huda (Dosen IAIN Imam Bonjol Padang), dan Yusmarni Djalius (Dosen Universitas Andalas) mengenai raibnya naskah asli TIB menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Pada 28 April 1983 surat kabar Haluan di Padang menurunkan satu berita berjudul: “Pemda Sumbar bentuk tim khusus untuk teliti masalah keabsahan sejarah Imam Bonjol”. Waktu itu terjadi polemik mengenai sejarah Tuanku Imam Bonjol yang dipicu seorang penulis bernama Yusuf Abdullah Puar. Orang ini berpendapat bahwa yang dimakamkan di Menado bukanlah Tuanku Imam Bonjol yang sebenarnya. Gubernur Sumbar Azwar Anas membentuk tim khusus untuk meneliti keabsahan sejarah Tuanku Imam Bonjol. Tim itu terdiri dari unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Depsos, Hankam, dll.

Dalam rangka mencari kebenaran tentang sejarah Tuanku Imam Bonjol, utusan keluarga Tuanku Imam Bonjol, Ilyas St. Caniago, beserta seorang anggota keluarga lainnya, datang menghadap Gubernur Sumbar, Azwar Anas, untuk menyerahkan naskah asli TIB. (Menurut Ali Usman Datuak Buruak, kemenakan M. Ilyas St. Caniago yang diwawancarai oleh Jeffrey Hadler dan Yusmarni Djalius di Bonjol [8-7-2006], M. Ilyas St. Caniago ketika menghadap Gubernur Azwar Anas didampingi oleh seorang familinya yang menjadi guru SD di Indarung).

M. Ilyas St. Caniago didampingi oleh Safnir Aboe Nain yang waktu itu menjadi staf Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan (PSK), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatra Barat (Sumbar). Gubernur Azwar Anas, yang didampingi oleh Asisten II Sekwilda Akniam(?) Syarif, Kabiro Bina Mental Spiritual Drs. H. Thamrin, dan Kabiro Humas Zainal Bakar, SH. menerima M. Ilyas St. Caniago di ruang kerjanya tanggal 27 April 1983.

Ia menyerahkan satu bukti otentik mengenai kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol kepada Azwar Anas, yaitu naskah asli TIB. M. Ilyas St. Caniago (yang waktu itu sudah berumur 72 tahun) adalah seorang pensiunan ABRI yang tinggal di Medan (di Jalan Sukaria no. 109, Kelurahan Sidorejo). Rupanya ia pulang kampung dan mengambil naskah TIB yang disimpan keluarganya di Bonjol dan menyerahkannya kepada Pemda Sumatera Barat.

Harian Haluan (28-4-1983) menulis: “M. Ilyas, mengatakan naskah Tuanku Imam Bonjol ini sedianya akan diserahkan [kepada Pemda Sumbar] sejak beberapa waktu lalu, tetapi karena kesulitan hubungan dan berbagai halangan lainnya, baru kini dapat diserahkan untuk dapat disimpan oleh Pemda bagi kepentingan sejarah” .

Selanjutnya dikatakan: “ Sejak 26 Mei 1966, naskah [asli TIB] dipinjam oleh salah seorang kenalan [Ilyas], TZ. Anwar dan dijemput 14 Juni 1976 ke Jakarta oleh menantu M. Ilyas, Usman St. Pangeran. M. Ilyas sendiri adalah turunan kelima dari Tuanku Imam Bonjol dengan istrinya Balun Ameh”.

Bagian terakhir berita Haluan itu menyebutkan: “Naskah Tuanku Imam Bonjol ini, sekarang sudah ada yang dialihtuliskan kepada tulisan latin oleh Drs. Sjafnir AN [Aboe Nain] dari bidang PSK Kanwil Dep. P & K Sumbar dan diperbanyak dalam bentuk stensilan serta kulit luarnya dicetak.”

Selanjutnya Halauan menulis: “Gubernur menerima naskah [asli TIB] itu melalui Kabiro Bina Mental Spiritual drs. H. Thamrin dan untuk sementara disimpan pada Bank Indonesia [Cabang Padang] menjelang diserahkan kepada Museum Negeri [Adityawarman] di Padang”. (kursif oleh Suryadi).

Dengan demikian, jelas bahwa baru pada bulan April 1983 naskah asli TIB berpindah ke Pemda Sumatra Barat. Namun, rupanya sebelum itu Sjafnir Aboe Naim, staf PSK Kanwil Dep. P& K Sumbar waktu itu, rupanya telah mentrasliterasikan naskah TIB. Menurut Jeffrey Hadler (email, 24-7-2006) transliterasi Sjafnir Aboe Nain itu diterbitkan Komite Pembangunan Museum Imam Bonjol pada tahun 1979.

Kurang jelas apakah transliterasi itu dikerjakan Sjafnir di Bonjol (artinya naskah asli TIB tidak dibawanya keluar Bonjol) atau ia memfotokopinya (kemungkinan terakhir ini kecil mengingat tahun 1979 mesin fotokopi mungkin masih sulit ditemukan di Bonjol). Saya sependapat dengan Jeffrey Hadler bahwa transliterasi naskah TIB yang muncul di buku Sjafnir terbitan PPIM (2004) berasal dari transliterasi yang sudah dikerjakannya sejak tahun 1979 itu (ada banyak kesalahan yang tampaknya tidak dikoreksi).

Fotokopi transliterasi Latin naskah TIB oleh Sjafnir Aboe Nain itu antara lain dimiliki oleh budayawan Wisran Hadi, Museum Adityawarman, Museum Imam Bonjol di Bonjol, Perpustakaan Pemda Sumbar, sejarawan Jeffrey Hadler, dan seorang Malaysia bernama Abdur-Razzaq Lubis di Penang.

Naskah asli TIB terakhir kalinya muncul pada pameran naskah-naskah di Festival Istiqlal I, Jakarta, 15 Oktober-15 November 1991. Rupanya naskah itu dipinjamkan oleh Pemda Sumbar untuk dipamerkan dalam acara tersebut. Naskah dibawa ke Jakarta oleh dosen IAIN Imam Bonjol Padang, Rusydi Ramli, yang menjadi ketua Panitia Daerah Festival Istiqlal untuk Propinsi Sumatra Barat. Rusydi Ramli sempat memfotokopi naskah TIB atas izin Panitia Festival Istiqlal I (Rusydi Ramli, sms, 23-7-2006).

Dalam kesempatan ceramah di IAIN Imam Bonjol tgl. 10 Juli 2006, Jeffrey Hadler memfotokopi lagi fotokopi naskah TIB milik Rusydi Ramli itu sebanyak 4 rangkap: untuk Jeffrey Hadler, untuk Perpustakaan Berkeley, untuk Datuak Buruak di Bonjol (yang sudah kehilangan naskah asli TIB), dan untuk Yasrul Huda, dosen IAIN Imam Bonjol (Jeffrey Hadler, email, 22-7-2006). Mungkin ada lagi beberapa orang kolega Rusydi Ramli yang memfotokopinya. Saya sendiri kemudian memperoleh fotokopi naskah TIB itu atas jasa baik Jeffrey Hadler. Dengan memperbanyak fotokopi itu, setidaknya naskah TIB tentu makin aman dari kepunahan.

Menurut Rusydi Ramli, selesai dipamerkan di Festival Istiqlal I, naskah TIB dibawa kembali ke Padang dan diserahkannya kepada Bagian Pembinaan Sosial (Binsos) Pemda Sumbar. Ia mengatakan bahwa orang yang bertanggungjawab menerima naskah TIB darinya ketika itu adalah bendahara Gubernur Sumbar, Drs. Armyn An (sms, 24-7-2006). Drs. Armyn An bersama Drs. H. Karseno, MS, H. Rajuddin Noeh, SH, Drs. Sjafnir Aboe Nain, dan Djurip, SH. telah menulis satu buku yang berjudul Naskah Tuanku Imam Bonjol yang diterbitkan Pemerintah Daerah Tingkat, Sumatera Barat pada tahun 1992 (lihat tulisan Abdur-Razzaq Lubis kepemimpinan tradisional suku Mandahiling dalam http://www.mandailing.org/ mandailinge/columns/autonomy.htm). Ini setidaknya mengindikasikan bahwa dua orang yang sejak semula telah “mengurus” naskah TIB, yaitu Sjafnir Aboe Nain dan Drs. Armyn An, mengetahui keberadaan naskah itu seusai dipamerkan dalam Festival Istiqlal 1 di Jakarta tahun 19991.

Dari fotokopi naskah TIB milik Rusydi Ramli terlihat bahwa kolofon naskah ini begitu rumit karena banyak tambahan catatan oleh para pembaca. Namun hal itu dapat dijadikan pedoman untuk melihat riwayat resepsi aktif terhadap naskah TIB.

Tanpa sadar telah ‘mencemari’ keontentikan naskah, masing-masing pembaca telah menambahkan sendiri catatan-catatan pada kolofon naskah TIB: ada nama Ahmad Marzoeki, “de president vereeniging Bondjol”. Orang ini telah membawa naskah asli TIB ke Medan, seperti dapat dikesan dari catatan pada kolofonnya: “didjilid dan dibaharoei koelitnja boekoe Tjeritera (Riwajat) Toeankoe Imam ini di Medan pada November 1925”.

Juga ada nama Dawis [Dt. Madjolelo]: orang ini menerima naskah catatan-catatan Tuanku Imam Bonjol dari Tuanku Bandro Sati, Kepala Laras Bonjol, pada awal 1915. Dawis kemudian menjadi Camat Lubuk Sikaping (Jeffrey Hadler, email 24-7-2006). Dawis dan Ahmad Marzoeki kemudian menulis buku, Tuanku Imam Bondjol: Perintis Djalan ke Kemerdekaan, Tjermin Kehidupan (Djakarta: Djambatan, 1951) yang sangat mungkin berdasarkan pembacaannya terhadap naskah asli TIB.

Sangat mungkin pula seorang yang bernama L. Dt. Radjo Dihoeloe telah membaca naskah asli TIB, seperti dapat dikesan dari judul bukunya, Riwajat dan Perdjoeangan Toeankoe Imam Bondjol sebagai Pahlawan Islam: Disoesoen dari Tjatatan2 Poetra Beliau St. Tjaniago alm. (Medan: Boekhandel Islamijah, 1939; cet ke-2, 1950).

Ada pula kolofon yang tampaknya berasal dari masa yang lebih awal lagi, tulisan tiga atau empat orang yang agak sulit dibaca karena berasal dari tahun 1870-an (mungkin catatan dari tahun 1882 oleh seorang pembaca; Haluan, 28-4-1983). Kemudian ada lagi catatan dari pembaca tahun 1910-an, dan dari sejarawan/arkeolog Drs. Buchari tahun 1978 (kurang jelas dimana Buchari membacanya). Catatan terbaru di kolofon itu menyebutkan bahwa naskah aslinya diserahkan oleh ahli waris Sutan Caniago yang berdiam di Medan (jelaslah bahwa yang dimaksud penyerahan naskah TIB oleh M. Ilyas St. Caniago, yang memang tinggal di Medan, kepada Pemda Sumbar pada 27 April 1983).

Selanjutnya, ada keterangan bahwa naskah itu pernah difotokopi oleh “Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat (Ketua I)” atas nama Dato’ Haji Djafri, DPTJ, DSN dan Datuk Bandaharo Lubuk Sati pada tahun 1989 (Sepertinya Dato’ Haji Djafri, DPTJ, DSN nama yang berbau Malaysia; kurang jelas apa hubungannya dengan LKAAM). Kolofon terakhir ini mengindikasikan bahwa petinggi LKAAM (dalam hal Datuk Bandaharo Lubuk Sati) pernah pula “menyentuh” naskah asli TIB setelah naskah itu berada di tangan Pemda Sumbar.

Jelaslah bahwa naskah TIB yang dipamerkan di Festival Istiqlal I 1991 (dan kemudian difotokopi oleh Rusydi Ramli) memang asli. Kesimpulannya: sejak April 1983 sampai awal Oktober 1991 naskah asli TIB berada dalam otoritas Pemda Sumbar.

Sejak akhir November 1991 naskah itu kembali masuk ke kantor Gubernur Sumbar (kalau naskah itu sampai keluar dari otoritas Pemda Sumbar, dan berpindah ke tangan orang lain, pastilah atas sepengetahuan Pemda Sumbar, kecuali jika ada oknum dalam tubuh Pemda Sumbar atau orang luar yang bekerjasama dengan oknum tersebut yang berusaha memiliki sendiri naskah ini untuk kepentingan yang tidak kita ketahui).

Naskah itu rupanya tidak pernah diserahkan kepada Museum Negeri Adityawarman (seperti diberitakan Haluan 28-4-1983), sebab Rusydi Ramli menyerahkannya kepada Pemda Sumbar selesai dipamerkan di Festival Istiqlal 1 di Jakarta.

Filolog Zuriati sudah mendata sekitar 60 naskah yang tersimpan di Museum Adityawarnan dan ia tidak menemukan naskah TIB di sana (sms, 11-8-2006). Jika tempat penyimpanan naskah itu tetap di Bank Indonesia Cabang Padang (Haluan, Ibid.), terutama setelah Festival Istiqlal I (1991), maka sudah semestinya naskah itu diserahkan kepada Museum Adityawarman atau Museum Imam Bonjol di Bonjol atau kepada ahli warisnya Ali Usman Dt. Buruak di Bonjol.

Dengan demikian, selama dalam otoritas Pemda Sumbar (1983-1991) paling tidak ada empat orang yang tampaknya telah ‘mengurus’ naskah asli TIB: Drs. H. Tahmrin, Sjafnir Aboe Nain (sebelum 1991), Rusydi Ramli dan Drs. Armyn An (sesuai dengan keterangan Rusydi Ramli) (sejak 1991). Untuk menelusuri keberadaan naskah asli TIB yang “hilang” itu, keempat orang itu dapat dimintai keterangannya.

Selain itu dapat juga diminta keterangan dari Drs. Akniam(?) Syarif (mantan Asisten II Sekwilda Sumbar), Zainal Bakar, SH. (mantan Kabiro Humas Pemda Sumbar, mantan Gubernur Sumbar), dan mantan Gubernur Sumatra Barat, Azwar Anas Dt. Rajo Sulaiman.

Juga dapat dimintai keterangan Datuk Bandaharo Lubuk Sati (dan Dato’ Haji Djafri) dari LKAAM, dan guru SD Indarung yang telah menemani M. Ilyas St. Caniago ketika menyerahkan naskah TIB kepada Gubernur Sumbar, Azwar Anas. M. Ilyas St. Caniago sendiri tidak mungkin dimintai lagi keterangannya karena sudah meninggal.

Penelusuran selanjutnya adalah ke Bank Indonesia Cabang Padang: kapan naskah asli TIB mulai disimpan di sana dan kapan diambil? Siapa yang mengambilnya dan dari instansi mana orang itu? (Apakah benar naskah asli TIB memang pernah disimpan disana?; apakah dari 1983-1991 naskah itu disimpan di sana?). Apakah setelah dipamerkan di Festival Istiqlal 1 Jakarta (1991), naskah TIB disimpan (lagi) di Bank Indonesia.

Kalau tidak, dimana Drs. Armyn An menyimpannya? Atau kepada siapa ia menyerahkan naskah itu? Keterangan yang lebih lengkap dan jelas tentang siapa persisnya yang memegang naskah asli TIB sebelum dan sesudah dipamerkan di Festival Istoqlal Jakarta (1991) dapat ditanyakan pula kepada Rusydi Ramli.

Adalah tugas pemerintah, pihak universitas, museum, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyelamatkan naskah asli TIB. Penyelamatan naskah ini masih mungkin diusahakan mengingat sebagian besar tokoh-tokoh kunci yang mengetahui keberadaan naskah itu di Padang selama periode 1982-1991 masih hidup, dan oleh karenanya masih mungkin untuk diminta keterangannya. Mudah-mudahan naskah asli TIB yang amat punya nilai sejarah itu belum berpindah ke negara lain.

Penghilangan naskah kuno, apalagi disengaja (misalnya menjualnya kepada pihak asing), adalah tindak kejahatan. Pelakunya dapat dijatuhi hukuman. Namun, yang kita inginkan adalah agar naskah asli TIB dapat diselamatkan, untuk kemudian dikembalikan kepada ahli warisnya. Atau dengan persetujuan ahli warisnya, disimpan dengan baik di Museum Tuanku Imam Bonjol di Bonjol atau di Museum Adityawarman di Padang.

Gubernur Sumatra Barat, Gamawan Fauzi, sepatutnya mengkoordinasikan upaya pencarian naskah asli TIB yang hilang itu. Dan upaya itu sudah selayaknya didukung oleh pihak-pihak yang peduli terhadap pelestarian naskah-naskah kuno di Sumatra Barat, seperti Museum Adityawarman, Museum Tuanku Imam Bonjol, Fakultas Sastra Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta, dan UNP, serta Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA) Cabang Sumatra -Barat, dll. Mereka dapat saling bekerjasama, kalau perlu dengan polisi, untuk menemukan kembali naskah asli TIB yang hilang itu.

Suryadi, dosen dan peneliti pada Dept. of Languages and Cultures of Southeast Asia and Oceania Leiden University, Belanda (s.suryadi@let.leidenuniv.nl)

* Artikel ini dimuat di Sriwijaya Post, 3- Juli 2006 (bagian pertama), dan Singgalang, 3 & 6 Desember 2006

Awaloeddin Djamin (Jend Pol (Purn) Prof. Dr. MPA)


Polisi Pertama Bergelar Profesor Doktor

Jend. Pol. Prof. Awaloeddin Djamin

 

Meskipun telah lama pensiun dari dinas kepolisian, Awaloeddin tetap memperhatikan intitusi yang telah membesarkan namanya. Awaloeddin pun kerap memberi masukan atau kritik, diminta atau tidak, kepada para petinggi Polri. Awaloeddin memang salah seorang polisi yang intelek. Ia adalah polisi pertama di Indonesia yang mendapat gelar profesor doktor. Pada 12 Juni 1982, ia dikukuhkan sebagai guru besar tidak tetap pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Pidato pengukuhannya berjudul Praktek Administrasi Negara Republik Indonesia dan Perkembangan Ilmu Administrasi.

Menurutnya, kemampuan Polri kini sangat tidak memadai, baik dalam hal jumlah, profesionalisme, kecanggihan peralatan dan sebagainya. Sehingga berbagai kasus kejahatan mulai dari uang palsu, narkoba, dan teror bom, sangat sukar dibongkar oleh Polri.

Mengenai aksi teror bom, Awaloeddin menyatakan, itu memang persoalan yang sulit, bahkan sampai pada tingkat dunia pun tidak gampang membongkar kasus teror. “Semua itu membutuhkan kecanggihan teknis, di samping keberanian masyarakat yang berada di lokasi peristiwa untuk melapor,” katanya.

Menurut mantan anggota MPR (1966-1971) itu, oleh orde baru mutu Kepolisian Indonesia jauh merosot dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ketika Indonesia pernah menganut sistem federal, aparat kepolisian berbanding 1 dengan 500 warga dan hal itu memenuhi standar PBB. Namun, sejak orba atau lebih 30 tahun, perbandingan antara polisi dengan masyarakat 1 berbanding 1200 orang. Perbandingan tersebut sangat tidak ideal.

Ia mengatakan, momentum reformasi yang memisahkan anggota Polri dari TNI adalah langkah awal untuk membenahi kemandirian aparat kepolisian. Salah satu yang harus ditempuh pemerintah agar polisi menjadi mandiri adalah aparat kepolisian langsung dibawah Presiden RI. Kedua, masalah anggaran juga harus dipercaya penuh kepada Polri.

Pada peluncuran bukunya yang berjudul Polri Mandiri Yang Profesional, Pengayom, Pelindung, Pelayan Masyarakat, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, mantan Kapolri ini mengatakan, polisi Indonesia adalah polisi nasional yang tidak memihak kepada golongan manapun. Aparat kepolisian adalah penegak hukum dan memberantas segala macam bentuk kejahatan.

Karena itu, ia tidak sepaham jika diterapkan sistem pengangkatan Kapolda dipilih oleh anggota DPRD. Sebab dikhawatirkan aparat kepolisian akan dijadikan alat setiap parpol untuk menghantam lawan politiknya.

Awaloeddin lahir di Padang, Sumatera Barat, 26 September 1927. Sebelum mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), ia sempat terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun. Putra sulung Pak Djamin ini lulus PTIK tahun 1955.

Awaloeddin tampaknya bukan orang cepat merasa puas dengan ilmu yang diperolehnya. Ketika ada kesempatan, ia mengikuti program Graduate School of Public and International Affair di Universitas Pittsburg, AS, dan mendapat gelar MPA. Gelar doktor ia peroleh dari School of Public Administration, Universitas California Selatan pada 1963.

Karirnya sebagai polisi diawali sebagai Komisaris Polisi Tingkat I, Jawatan Kepolisian Negara, Jakarta tahun 1955. Namun, untuk mencapai posisi puncak sebagai Kepala Polri tahun 1978-1982, ia melewati berbagai tugas dan jabatan tidak hanya di lingkungan kepolisian.

Selain pernah menjadi anggota DPR, ia juga sempat menjadi menteri tenaga kerja tahun 1966-1968. Bahkan, sebelum ditarik untuk memimpin Polri, ia lebih dulu menduduki posisi Duta Besar untuk Jerman Barat periode tahun 1976-1978. Tak heran, sebelum pelantikan ia sibuk mempersiapkan diri dan latihan baris-berbaris. Sebelum acara pelantikan oleh Presiden, Menhankam (waktu itu) Jenderal Jusuf sempat berseloroh, ”Bagaimana, sudah pintar baris-berbaris?”

Suami Poppy — putri Almarhum Ir. Djuanda – itu dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI pada 26 September 1978. Saat itu kondisi kepolisian di Tanah Air tengah dirundung berbagai masalah. Antara lain, citra hamba hukum ini di mata masyarakat kurang menggembirakan.

Setelah mempelajari situasi dengan saksama, jenderal lulusan ilmu administrasi ini mengeluarkan berbagai kebijaksanaan dalam rangka membenahi Polri. Ribuan anggota Polri yang ketahuan melakukan pelanggaran ditindak tegas. Sistem keamanan lingkungan (siskamling) –gagasan yang mengikutsertakan masyarakat menjaga keamanan lingkungannya– berhasil meredakan kejahatan di lingkungan pemukiman.

Ketika merebak wacana pemisahan Polri dengan TNI dan Dephankam, disambutnya dengan baik. Pemisahan ini, kata Awaloeddin, adalah sebuah keharusan. Sebab, sejak Polri berada di bawah ABRI/TNI tahun 1969, Polri lebih banyak menderita kerugian, daripada keuntungan. Kerugian itu bukan hanya dalam soal anggaran, juga dalam hal profesionalisme. Ia menunjuk contoh, selama bergabung dengan ABRI/TNI, personil Polri kurang memperoleh kesempatan untuk menimba ilmu ke luar negeri.

Dulu, papar Awaloeddin, Polri sebenarnya sudah mandiri, tidak ada yang bisa ikut campur. Pada sistem parlementer pun, Polri mandiri. “Puncak kemandirian Polri terjadi pada tahun 1950-an hingga 1969. Sayangnya, ini tidak banyak diketahui orang,” ujar mantan Dekan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini.

Pada masa kecilnya, ia terdaftar sebagai anggota Tentara Pelajar (TP) dan bergerilya di kawasan Koto Tinggi dan sekitarnya, di Sumatera Barat. Setelah Aksi Militer Kedua, Pemerintah Darurat RI (PDRI), atas mandat pusat, melanjutkan perjuangan dengan cara bergerilya sekaligus berpangkalan di daerah itu. Awaluddin bergabung, sekalipun, seperti dikatakannya sendiri, ”Saya apalah waktu itu, masih ingusan.”

Awaloeddin menerima berbagai bintang penghargaan dari dalam dan luar negeri.

Dari pemerintah RI ia mendapat

  • Bintang Bhayangkara Nararya,
  • Satya Lencana Peringatan Kemerdekaan RI, dan
  • Bintang Mahaputra Adiprana.

Dari Filipina ia menerima

  • The Philippine Legion of Honor.

Dari Republik Federasi Jerman ia mendapat

  • Tanda Kehormatan Grosskreuz Des Bundesverdinsterdens.

***(Tokoh Indonesia, dari berbagai sember)

  • Nama :         Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaludin Djamin, Drs., MPA
  • Lahir :          Padang, Sumatera Barat, 26 September 1927
  • Agama :      Islam
  • Pendidikan:
  1. – SMP, Padang (1945)
  2. – SMA, Bukittinggi (1948)
  3. – Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta (1955)
  4. – Universitas Pittsburg, AS (Master of Public Administration)
  5. – Universitas Southern California, AS (Doktor, 1963)
  • Karir:
  1. – Komisaris Polisi Tingkat I, Jawatan Kepolisian Negara, Jakarta (1955)
  2. – Kepala Seksi Umum Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara (1958)
  3. – Lektor Luar Biasa dan Guru Besar PTIK dan Seskopol (1964- sekarang)
  4. -Direktur Kekaryaan Departemen Angkatan Kepolisian (Depak), Jakarta (1964)
  5. – Anggota DPR-GR (1964-1966)
  6. – Anggota Musyawarah Pembantu Perencana Pembangunan Nasional (1965)
  7. – Menteri Tenaga Kerja (1966-1968)
  8. – Anggota MPRS (1966-1971)
  9. – Deputi Kapolri Urusan Khusus (1968-1971)
  10. – Penasihat Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (1968)
  11. – Dosen Sekolah Staf dan Pimpinan Pekerjaan Umum (1968)
  12. – Ketua Dewan Penasihat Ahli Menteri Tenaga Kerja (1968)
  13. – Direktur Lembaga Administrasi Negara (1971-1976)
  14. – Anggota MPR (1972-1997) – Duta Besar RI untuk Jerman Barat (1976-1978)
  15. – Kepala Kepolisian RI (1978-1982)
  16. – Rektor Universitas Pancasila (1983-1995)
  17. – Ketua Dewan Pengawas Perum Astek (1983-?)
  18. – Anggota Dewan Pertimbangan Agung (1983-1988)
  19. – Dekan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1986-?)
  20. – Guru Besar FISIP UI dan Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian (1986-?)
  21. – Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri
  22. – Ketua Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional

 

Jabatan Struktural/Organisasi:

  • 1. Ketua Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) tahun 1998-2003
  • 2.Dekan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)

Riwayat Pendidikan:

  • 1. Doktorandus di PTIK (tahun 1955)
  • 2. MPA dari University of Pittsburgh, USA
  • 3. Doctor dari University of Southern California USA (tahun 1963)

Riwayat Pekerjaan:

  • 1. Menteri Tenaga Kerja RI Tahun 1966-1968
  • 2. Anggota DPR-RI/MPRS Tahun 1964-1971
  • 3. Anggota MPR-RI Tahun 1972-1997
  • 4. Penasihat Ahli Menpan/Ketua Tim Pembantu Presiden untuk Penyempurnaan Administasi dan Aparatur Pemerintah Negara Tahun 1966-1976
  • 5. Penasihat FBSI6. Anggota Dewan Pembina SPSI
  • 7. Deputi Kapolri Urusan Khusus Tahun 1986-1971
  • 8. Ketua Tim Ahli/Penasihat Menteri Tenaga Kerja
  • 9. Pendiri/Ketua Harian Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI)
  • 10. Ketua Lembaga Administrasi Negara Tahun 1971-1976
  • 11. Anggota Board, Asian Center for Development Administration (ACDA) di Kuala Lumpur
  • 12. Anggota Executive Board, Eastern Regional Organization for Public Administation (EROPA)
  • 13. Duta Besar RI untuk Republik Federasi Jerman (RFJ) Tahun 1976–1978
  • 14. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 1978–1982
  • 15. Guru Besar FISIP – Universitas Indonesia
  • 16. Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI Tahun 1983–1988
  • 17. Sekretaris/Anggota Dewan Pembina Golkar
  • 18. Penasihat Kapolri Urusan Kerjasama Luar Negeri
  • 19. Ketua Umum Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AJSI)
  • 20. President Asean Social Security Association (ASSA)
  • 21. Anggota Dewan Penasihat/Wakil Ketua Dewan Kehormatan KADIN
  • 22. Penasihat Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BMPTSI)
  • 23. Anggota Dewan Paripurna Legiun Veteran
  • 24. Rektor Universitas Pancasila Tahun 1983–1985
  • 25. Anggota Executive Committee International Association of University President (IAUP)
  • 26. Ketua Dewan Pembina/Dewan Penasihat Perhimpunan Alumni Jerman
  • 27. Dekan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
  • 28. Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) Tahun 1993–1998
  • 29. Ketua Dewan Penasihat Ahli Kapolri

Tanda Jasa/Penghargaan:

  • 1. Bintang Mahaputra Adipradana
  • 2. Bintang Dharma
  • 3. Bintang Bhayangkara Utama
  • 4. Bintang Bhayangkara Pertama
  • 5. Bintang Bhayangkara Nararya
  • 6. Satya Lencana Perang Kemerdekaan I dan II
  • 7. Satya Lencana Karya Bhakti
  • 8. Satya Lencana Yana Utama
  • 9. Satya Lencana Pancawarsa III
  • 10. Satya Lencana Peringkat Perjuangan Kemerdekaan RI
  • 11. Satya Lencana Penegak dan Veteran Pejuang Kemerdekaan
  • 12. Tanda Jasa Grosskeruz des Bunderver-dienstordens dari Pemerintah Republik Federasi Jerman
  • 13. The Philippine Legion of Honor dari Pemerintah Filipina

Alamat Rumah:

  • Jalan Daha III No.7, Kebayoran baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7390825
Sumber : http://www.tokohindonesia.com/

Norma Kehidupan Masyarakat Minangkabau


1 Norma Kehidupan

Apa yang bakal terjadi bila manusia hidup atas dasar hukum rimba?. Yang kuat akan memakan yang lemah. Yang besar akan menindas yang kecil. Yang pintar akan menipu yang bodoh. Kehidupan akan segera menjadi neraka. Manusia mungkin akan segera musnah. Nenek moyang orang Minang, nampaknya sejak beribu tahun yang lalu telah memahami bahaya ini bagi hidup dan kehidupannya, apalagi bagi kelangsungan anak dan cucunya.

Karena itu mereka telah menciptakan norma-norma kehidupan yang akan menjamin ketertiban-kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi mereka sendiri dan anak cucunya sepanjang zaman. Norma-norma itu antara lain berupa aturan-aturan yang sangat esensial bagi kehidupan yang tertib aman dan damai. Aturan-aturan itu antara lain mengatur hubungan antara wanita dan pria, aturan mengenai harta kekayaan, yang menjadi tumpuan kehidupan manusia, norma-norma tentang tata krama pergaulan dan sistim kekerabatan.

Kalau dipelajari dengan seksama, ketentuan adat Minang mengenai hal-hal diatas, agaknya tidak ada seorangpun diantara kita yang tidak kagum dan bangga dengan aturan itu. Kalau kita tahu manfaat dari aturan-aturan itu, agaknya tidak seorangpun diantara kita yang mengingini lenyapnya aturan itu. Namun sayangnya banyak juga diantara kita yang kurang memahami aturan-aturan adat itu sehingga kurang mencintainya. Tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta.

Kebanyakan kita dewasa ini memang sudah banyak yang melupakan norma-norma kehidupan yang terkandung dalam ajaran adat Minang.

(Sumber : Adat Minangkabau, Pola & Tujuan Hidup Orang Minang)

2. Sistem Matrilinial

Menurut para ahli antropologi tua pada abad 19 seperti J. Lublock, G.A. Wilken dan sebagainya, manusia pada mulanya hidup berkelompok, kumpul kebo dan melahirkan keturunan tanpa ikatan.

Kelompok keluarga batih (Nuclear Family) yang terdiri dari ayah-ibu dan anak-anak seperti sekarang belum ada. Lambat laun manusia sadar akan hubungan antara “ibu dan anak-anaknya” sebagai satu kelompok keluarga karena anak-anak hanya mengenal ibunya dan tidak tahu siapa dan dimana ayahnya. Dalam kelompok keluarga batih “ibu dan anak-anaknya” ini, si Ibulah yang menjadi Kepala Keluarga.

Dalam kelompok ini mulai berlaku aturan bahwa persenggamaan (persetubuhan) antara ibu dan anak lelakinya dihindari dan dipantangkan (tabu).

Inilah asal mula perkawinan diluar batas kelompok sendiri yang sekarang disebut dengan “adat eksogami”. Artinya perkawinan hanya boleh dilakukan dengan pihak luar, dan sebaliknya perkawinan dalam kelompok serumpun tidak diperkenankan sepanjang adat.

Kelompok keluarga itu tadi makin lama makin bertambah banyak anggotanya. Karena “garis keturunan” selalu diperhitungkan menurut “Garis Ibu”, dengan demikian terbentuk suatu masyarakat yang oleh para sarjana seperti Wilken disebut masyarakat “matriarchat”.

Istilah “matriarchat” yang berarti “ibu yang berkuasa” sudah ditinggalkan. Para ahli sudah tahu bahwa sistem “ibu yang berkuasa” itu tidak ada. Yang ada ialah kelompok keluarga yang menganut prinsip silsilah keturunan yang diperhitungkan melalui garis ibu atau dalam bahasa asing disebut garis “matrilinial”.

Jadi dalam sistem kekerabatan “matrilinial” terdapat 3 unsur yang paling dominan :

• Garis keturunan “menurut garis ibu”.

• Perkawinan harus dengan kelompok lain diluar kelompok sendiri yang sekarang dikenal dengan istilah Eksogami matrilinial.

• Ibu memegang peranan yang sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan dan kesejahteraan keluarga

(Sumber : Adat Minangkabau, Pola & Tujuan Hidup Orang Minang)

3. Hubungan Individu dan Kelompok

Manusia secara alami tidak mungkin hidup sendiri. Setiap individu membutuhkan orang lain untuk bisa hidup.Sudah menjadi hukum alam dan merupakan takdir Tuhan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama dan bekerjasama. Ia telah ditentukan harus hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat.

Kelompok kecil dalam masyarakat Minang adalah suku, sedangkan kelompok terbesar, terlihat dari kacamata adat Minang adalah nagari. Suku sebagai kelompok terkecil, seyogianya harus dipahami dan dihayati betul oleh orang-orang Minang. Kalau tidak akan mudah sekali tergelincir pada pengertian bahwa keluarga terkecil adalah keluarga batih yang terdiri dari ayah-ibu dan anak-anak.

Pengertian yang keliru inilah yang sering membawa pecahnya kekeluargaan Minang, karena mamak rumah, dunsanak ibu, bahkan Penghulu suku tidak lagi dianggap keluarga. Selain itu sifat dasar masyarakat Minang adalah “kepemilikan bersama”. Tiap individu menjadi milik bersama dari kelompoknya. Sebaliknya tiap kelompok itu menjadi milik dari semua individu yang menjadi anggota kelompok itu.

Rasa saling memiliki ini menjadi sumber dari timbulnya rasa setia kawan (solidaritas) yang tinggi, rasa kebersamaan, rasa tolong menolong. Tiap individu akan mencintai kelompok sukunya dan setiap anggota dari satu suku akan selalu mengayomi atau melindungi setiap individu.

Kehidupan individu terhadap kelompok sukunya bagaikan kehidupan ikan dengan air. Ikan adalah individu sedangkan air adalah suku tempat hidup. Bila si ikan dikeluarkan dari air, maka ia akan segera mati.

Dari sini lahirlah pepatah yang berbunyi :

Suku yang tidak bisa dianjak Malu yang tidak bisa dibagi.

Dengan melihat hubungan individu dengan kelompoknya seperti digambarkan diatas, maka jelas antara individu dan kelompoknya akan saling mempengaruhi.

Individu yang berwatak baik, akan membentuk masyarakat yang rukun dan damai. Sebaliknya kelompok yang tertata rapi, akan melahirkan individu-individu yang tertib dan berdisiplin baik. Dengan demikian nenek moyang orang Minang, telah memberikan kriteria tertentu yang dianggap ideal untuk menjadi sifat-sifat orang-orang Minang.

(Sumber : Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang)

 

4. Adat Nagari dan Keturunan Orang Minangkabau

4.a. Adab

Adapun adab yang pertama,

patut kita berkasih-kasihan antara sesama hamba Allah dengan sahabat kenalannya, dengan kaum kerabatnya serta sanak saudaranya.

Adapun adab yang kedua,

hormat kepada ibu dan bapak, serta guru dan raja, mamak dan ninik serta orang mulia-mulia.

Adapun adab yang ketiga,

yang tua wajib dimuliakan , yang muda patut dikasihi, sesama remaja dibasa-basikan (dipersilakan / dilayani dengan baik).

Adapun adab yang keempat,

adab berkorong dan berkampung, adab berkaum kerabat, jika sukacita sama-sama ketawa, kalau dukacita sama-sama menangis.

Bertolong-tolongan pada jalan kebaikan, jangan bertolong-tolongan pada jalan maksiat, atau jalan aniaya, jangan memakai khizit dan khianat serta loba dan tamak, tidak usah berdengki-dengkian sesama hamba Allah, pada jalan yang patut-patut; janganlah memandang kepada segala manusia, dengan cara bermasam muka, itulah dia yang bersama adat yang patut, yang kita pakaikan setiap hari.

4.b.Tertib

Adapun tertib kepada raja-raja dan orang-orang besar serta kepada alim ulama; kepada ibu dan bapak; dan kepada ninik mamak dan orang tua-tua dengan orang mulia-mulia; jikalau menyambut barang sesuatu hendaklah meletakkan tangan kanannya diatas tangan kirinya.

Sewaktu mengunjukkan barang sesuatu, duduk menghadap dengan cara bersimpuh, jika berjalan mengiring di belakang; jikalau sama-sama minum dan makan, hendaklah kemudian daripadanya, jangan meremas-remas nasi, jangan mengibas-ngibaskan tangan kearah belakang atau samping kanan belakang sehingga besar sekali kemungkinan ada orang lain atau sekurang-kurangnya dinding rumah akan kejipratan air bekas pembasuh tangan yang masih melengket dijari-jari tangan.

Selain dari itu lebihkanlah menekurkan kepala daripada menengadah kepadanya dan apabila berkata-kata hendaklah dengan suara yang lemah lembut.

4.c. Sifat Perempuan

Adapun setiap wanita itu hendaklah dia berhati sabar; menurut perintah suaminya, serta ibu bapaknya; baikpun ninik mamaknya; kalau dia berkata-kata hendaklah merendahkan diri terhadap mereka itu. Dan wajib baginya untuk mempelajari ilmu dan tertib sopan, serta kelakuan yang baik-baik; menghindarkan segala macam perangai yang akan menjadi cela kepadanya, atau kepada suaminya, atau kepada kaum kerabatnya, yang timbul oleh karena tingkah laku dan perangainya yang kurang tertib, hemat cermat. Kalau dia sudah bersuami, hendaklah dia berhati mukmin terhadap suaminya itu.

4.d. Perangai

Adapun perangai yang wajib, berlaku atas segala makhluk, baik laki-laki maupun perempuan; ialah menuntut ilmu, dan mempelajari adat dan hormat, dan merendahkan dirinya pada tempatnya juga, dan wajib dia berguru, sifat berkata-kata yang “mardesa” (tertib sopan; hemat cermat) bagaimana bunyi yang akan baik, didengar oleh telinga si pendengar, serta dengan perangai yang lemah lembut juga dilakukan, dengan halus budi bahasanya, karena kita berlaku hormat kepada orang-orang besar dan orang-orang mulia dan orang-orang tua, supaya terpelihara daripada umpat dan caci; itulah kesempurnaan perbasaan bagi orang baik-baik, yang terpakai dalam nagari atau dalam alam ini.

4.e. Hutang Bagi Orang Tua-tua

Adapun yang menjadi hutang bagi orang tua-tua dan cerdik pandai serta orang mulia-mulia dan segala arif bijaksana yaitu harus baginya mengingatkan kepada segala ahlinya, dan kepada segala orang nan percaya kepadanya, dan segala kaumnya, yang tidak ikut melakukan perangai dan tertib yang baik-baik.

Maka hendaklah dibantahi; segala kelakuan mereka itu, yang bersalahan dengan kebenaran juga, memberi petunjuk ia akan segala kaumnya itu, supaya dia melakukan segala perangai yang baik-baik dan membuangkan segala perangai yang kurang baik itu, supaya mudah sekalian mereka itu mengetahui akan keindahan dan kemuliaan yang terpakai oleh orang besar-besar yang membawa kepada jalan kebajikan, dan kesempurnaan hidupnya, supaya ingat segala anak kemenakannya itu kepada yang baik, dan lembut hatinya yang keras itu, karena hati lebih keras dari batu dan besi.

Apabila sudah berkata-kata dengan orang tua-tua dan orang cerdik pandai itu; dengan ilmunya dan pengetahuannya yang sempurna, tidak boleh tidak akan lembutlah orang yang keras-keras itu oleh muslihatnya, dan kendorlah yang tegang itu, sebab kepandaiannya berkata-kata, melakukan nasihat nan baik-baik itu.

Karena itu wajiblah bagi orang yang tua-tua dan cerdik pandai itu akan menajak segala kaum keluarganya dan orang yang percaya kepadanya, dengan perkataan yang lemah lembut juga, serta tutur kata yang baik-baik, akan menarik hati sekalian mereka itu, karena sekalian jalan kebajikan, memberi sukahatinya mendengarkan; serta wajib juga kepada orang tua-tua dan cerdik pandai itu, akan bercerita dan memberi ingat kepada segala kaum kerabatnya, apapun cerita dan kabar; baik maupun buruk; menceritakan kabar-kabar yang dahulu kala, yang dilihat dan didengarnya, dengan menyatakan kesan-kesannya yang baik ataupun yang jelek. Supaya menjadi pengajaran dan peringatan juga untuk semua ahli baitnya; yakni kabar-kabar yang kira-kira cocok dengan pendapat dan pikiran si pendengar.

Demikianlah yang wajib dipakaikan oleh orang tua-tua dan cerdik pandai serta arif bijaksana;”menyigai-nyigaikan” (sigai=diusut, diselidiki sebaik-baiknya; di dalam ini berbarti mendengarkan/menghampirkan dirinya) artinya, janganlah dia mengatakan jauhnya dengan mereka itu, melainkan wajib dia menyatakan hampirnya juga, supaya tertambah-tambah kasih sayangnya, kaum kerabatnya itu dan murah baginya melakukan segala nasihat dan petunjuk yang dilakukannya kepada sekalian orang.

4.f. Adat Berkaum Berkeluarga

Apabila ada kerja dalam kampung atau dalam suku dan nagari, baik “kerja yang baik” (kerja yang menyukakan hati) maupun “kerja yang tidak baik” (dukacita, kematian, musibah dan kerugian yang mendadak); jikalau suka sama-sama ketawa, kalau duka sama-sama menangis; jika pergi karena disuruh, jika berhenti karena dilarang; artinya semua perbuatan hendaklah dengan sepengetahuanpenghulu-penghulunya juga, serta orang tua-tuanya dan sanak saudaranya yang patut-patut. Demikianlah adat orang berkaum keluarga dan beranak berbapak, beripar besan, berindu bersuku.

Itulah yang dipertalikan dengan adat lembaga, yang “persaluk urat, yang berjumbai akar, berlembai pucuk” (bertali kerabat) namanya, menyerunduk sama bongkok, melompat sama patah; kalau ke air sama basah, jika ke api sama letup, itulah yang dinamakan “semalu sesopan”, kalau kekurangan tambah-menambah, jika “senteng bilai-membilaia’, yang berat sama dipikul dijunjung dan yang ringan sama dijinjing.

Adat penghulu kepada anak kemenakan, baik dalam pekerjaan yang baik maupun didalam pekerjaan yang tidak baik. Apabila sesuatu persoalan anak kemenakan disampaikan kepada penghulu dan orang tua-tua wajiblah bagi beliau itu; bila kusut diselesaikan, bila keruh diperjernih, menghukum dengan jalan keadilan, beserta dengan orang tua-tuanya disana.

Adapun yang dikatakan tua disana, ialah orang yang cerdik pandai, orang yang berakal juga, yang akan menimbang buruk dengan baik, tinggi dengan rendah, supaya menjadi selesai seisi kampungnya itu. Jika tidak putus oleh penghulu-penghulu dan orang tua-tua didalam masing-masing kampung mengenai apa-apa yang diperselisihkan oleh anak buahnya; wajiblah kepada penghulu-penghulu dan orang tua-tua tersebut untuk membawa “serantau hilir, serantau mudik” (sepanjang sungai kesana kemari mencarikan air yang jernih, sayak yang landai” (keadilan) katian (timbangan dengan ukuran berat sekati) yang genab; supaya diperoleh kata kebenaran dan aman segala kaum keluarganya.

Adat orang menjadi “kali” (Tuan Kadi; penghulu nikah), pendeta dan alim ulama, imam, khatib dan bilal serta maulana; hendaklah dia mengetahui benar-benar segala aturan agama (syarat; syariat Islam) di dalam surau dan mesjid-mesjidnya atau didalam segala majelis perjamuan, dan pada tempat yang suci-suci baikpun di dusun-dusun atau di medan majelis orang banyak, hendaklah selalu dia melakukan perangai nan suci dan hormat, supaya menjadi suluh, kepada segala isi nagari dan yang akan diturut, oleh segala murid-muridnya. Wajib dia mengatur segala penjagaan nan bersalahan, dalam mesjid dan surau dan didalam majelis perjamuan yang akan menjadi cacat dan cela bagi ketertiban agamanya, yang boleh membinasakan tertib kesopanan orang-orang “siak” (santri) dan alim ulama yang sempurna.

 

4.g.  Adat Laki-Laki Kepada Wanita Yang Sudah Dinikahinya

Wajib laki-laki itu memberi nafkah lahir dan bathin kepada istrinya dan memberi tempat kediaman serta memberi minum dan makannya serta pakaian sekurang-kurangnya dua persalin setahun; dan wajib pula bagi perempuan itu berperangai yang sempurna kepada segala ahli-ahli (karib bait) suaminya dengan perangai yang hormat dan tertib sopan seperti adab kepada suaminya juga.

Demikianlah pula wajiblah bagi lelaki tersebut berperangai nan sopan, kepada segala kaum kerabat anak istrinya seperti dia melakukannya terhadap kaum kerabatnya sendiri yang patut-patut.

Cara bagaimana hormatnya istri kepada ibu bapaknya dan ninik mamaknya begitu pulalah hendaknya dia menghormati dan mempunyai rasa malu terhadap ibu bapak dan ninik mamak istrinya itu.

Yakni dengan basa-basi yang lemah lembut dan hendaklah dia memberi petunjuk akan anak istrinya yang alpa dalam menghormati kaum kerabatnya dan ibu bapak serta ninik mamaknya yang sepatutnya dihormatinya, supaya istrinya itu berlaku baik dan beradat yang sempurna terhadap kepada ahli-ahlinya (karib baitnya).

Wajib pula suami melarang istrinya berperangai yang salah menurut adab dan tertib yang sopan dan santun, supaya istrinya itu tetap menurut jalan yang baik-baik dan sopan; begitulah yang sebaik-baiknya yang dilakukan oleh segala suami terhadap istrinya masing-masing.

 

4.h. Milik

Ada berbagai milik; ada milik raja, ada milik penghulu, ada milik kadi, ada milik dubalang dan pegawai, ada milik imam dan khatib dan ada pula milik orang banyak. Masing-masing milik tsb tidak boleh dikuasai oleh yang bukan pemiliknya.

Adapun yang menjadi milik raja itu adalah memerintah dan menghukum segala perselisihan hamba rakyatnya yang disampaikan kepadanya dan menjaga kesentosaan nagari, dan mengetahui dia akan perangai sekalian orang-orang yang dibawah kekuasaannya serta berhubungan dengan pembantunya dan apabila pembantu-pembantunya bersalah maka diapun akan menghukum mereka itu juga supaya nagari menjadi sempurna dan rakyat menjadi sentosa.

Adapun milik penghulu itu adalah menjaga akan kesentosaan dan keselamatan anak buahnya; baik yang ada dalam kampung dalam suku, dalam nagari, pada tempat masing-masing, dan wajib baginya menentukan batas dan “bintalak” (pasupadan; sempadan) milik anak buahnya didalam pegangan masing-masingnya; dan yang lain-lainnya yang akan memberi kebajikan kepada segala anak buahnya.

Adapun milik tuan Qadhi itu adalah menghukumkan menurut jalan hukum dan syariat agama nabi kita Muhammad dan menentukan sah dan batal, pasal dan bab, dalil dan maknanya, setiap hukum agama dikeluarkannya (diterapkannya).

Adapun milik pegawai dan hulubalang, menjelaskan apa-apa yang dititahkan penghulu-penghulu; “menakik” yang keras, “menyudu” yang lunak; berdasarkan jalan kebenaran juga.

Adapun milik bagi orang banyak itu, wajib kita menutur segala titah dan perintah penghulu-penghulu, orang tua-tuanya; memelihara akan pekerjaannya masing-masing; dengan yakin menjalankan titah rajanya dan disampaikan kepadanya; Tuan Kadinya dan ibu bapaknya serta sanak saudaranya.

Adapun milik bagi harta benda itu, seperti sawah ladang, emas perak kerbau sapi, ayam itik dan lain-lainnya, wajib tergenggam pada yang punya milik masing-masing juga, tidaklah harus dimiliki oleh bukan pemiliknya.

4.1. Hak

Adapun hak itu tidaklah tetap terpegang, kepada yang empunya hak untuk selamanya; hak yang terpegang ditangan yang empunya masing-masing adalah hak milik namanya.

Dan apabila haknya itu dipegang oleh orang lain, maka dinamai “Haknya saja” tetapi yang memiliki orang lain. Itulah undang-undang yang terpakai dalam nagari di Alam Minangkabau ini yang sepatutnya engkau ketahui terlebih dahulu.

Tentukan (usut dan periksa) benarlah dahulu semuanya yang hamba sebut tadi; yang dipakai didalam nagari ini; agar jelas pegangan masing-masing, agar berbeda orang dengan awak; baik jauh maupun dekat.

(Sumber : Mustika Adat Minangkabau)

 

5. NAMA PANGGILAN MASYARAKAT MINANG

Bagi orang Minang nama itu penting. Ketek banamo – gadang bagala. Katiko ketek disabuik namo – alah gadang disabuik gala. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dikatakan sepesukuan sebagai unit terkecil dalam sistem kekerabatan Minang terdiri dari 5 lapis generasi atau keturunan.

Mungkin dalam satu masa tidak terdapat kelima tingkat keturunan itu, karena hal itu sangat tergantung dari usia rata-rata anggota suku dari tiap generasi. Panggilan Sesama Anak Adik memanggil kakaknya yang perempuan dengan “Uni” dan “Uda” untuk kakak lelaki.

Antara mereka yang seusia, memanggil nama masing-masing. Si Ani memanggil si Ana dengan menyebut Ana. Si Husin memanggil si Hasan dengan sebutan Hasan. Mande dan Mamak serta generasi yang lebih tua, memanggil anak-anak dengan panggilan kesayangan “Upiak” pada anak perempuan dan “Buyuang” untuk anak laki-laki.

Panggilan untuk Ibu dan Paman Anak sebagai generasi terbawah dalam susunan pesukuan Minang, mempunyai panggilan kehormatan terhadap ibu dan saudara ibunya, serta generasi yang berada diatasnya. Anak memanggil ibunya dengan panggilan Mande – Amai – Ayai – Biyai – Bundo – Andeh dan di zaman modern ini dengan sebutan Mama – Mami – Amak – Ummi dan Ibu.

Jika ibu kita mempunyai saudara perempuan yang lebih tua dari ibu kita (kakak ibu) maka sebagai anak kita memanggilnya dengan istilah Mak Adang yang berasal dari kata Mande dan Gadang.Bila ibu mempunyai adik perempuan, maka kita memanggilnya dengan Mak Etek atau Etek yang berasal dari kata Mande nan Ketek.Bila ibu kita punya saudara lelaki, kita panggil beliau dengan Mamak. Semua lelaki dalam pesukuan itu, dan dalam suku yang serumpun yang menjadi kakak atau adik dari ibu kita, disebut Mamak.

Jadi Mamak tidak hanya sebatas saudara kandung ibu, tapi semua lelaki yang segenerasi dengan ibu kita dalam suku yang serumpun. Dengan demikian kita punya Mamak Kanduang, Mamak Sejengkal, Mamak Sehasta, Mamak Sedepa sesuai dengan jarak hubungan kekeluargaan. Mamak Kandung adalah Mmamak dalam lingkungan semande.Mamak tertua dan yang lebih tua dari ibu kita, kita panggil dengan istilah Mak Adang dari singkatan Mamak nan Gadang sedangkan yang lebih muda dari ibu kita , kita sebut dengan Mak Etek atau Mamak nan Ketek. Mamak yang berusia antara yang tertua dan yang termuda dipanggil dengan Mak Angah atau Mamak nan Tangah.

Kedudukan Mamak Mamak mempunyai kedudukan yang vital dalam struktur kekerabatan minang, khususnya dalam hubungan Mamak-Kemenakan, seperti diatur dalam Pepatah Adat berikut ini;

Kamanakan barajo ka mamak, Mamak barajo ka panghulu, Panghulu barajo ka mufakat, Mufakat barajo ka nan bana, Bana badiri sandirinyo.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa mamak mempunyai kedudukan yang sejajar dengan ibu kita. Karena beliau itu saudara kandung. Sehingga mamak dapat diibaratkan sebagai ibu-kandung kita juga kendatipun beliau lelaki. Adat Minang bahkan memberikan kedudukan dan sekaligus kewajiban yang lebih berat kepada mamak ketimbang kewajiban ibu.

Adat mewajibkan mamak harus membimbing kemenakan, mengatur dam mengawasi pemanfaatan harta pusaka, mamacik bungka nan piawai. Kewajiban ini tertuang dalam pepatah adat, ataupun dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kewajiban untuk membimbing kemenakan sudah selalu didendangkan orang Minang dimana-mana.

Namun kini sudah mulai jarang diamalkan Pepatah menyebutkan :

Kaluak paku kacang balimbiang,

Buah simantuang lenggang lenggangkan,

Anak dipangku kamanakan dibimbiang,

Urang kampuang dipatenggangkan.

Kewajiban mamak terhadap harta pusaka antaranya dalam menjaga batas sawah ladang, mengatur pemanfaatan hasil secara adil di lingkungan seperindukan, dan yang terpenting mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi sesuai ketentuan adat.

Fungsi utama harta pusaka :

• Sebagai bukti dan lambang penghargaan terhadap jerih payah nenek moyang yang telah mencancang-malateh, manambang-manaruko, mulai dari niniek dan inyiek zaman dahulu, sampai ke mande kita sendiri.Karena itu kurang pantaslah bila kita sebagai anak cucu, tidak memeliharanya, apalagi kalau mau menjualnya. Tugas mamak terutama untuk menjaga keberadaan harta pusaka ini.

Ramo-ramo si kumbang janti,

Katik Endah pulang bakudo,

Patah tumbuah hilang baganti,

Harto pusako dijago juo.

 

• Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah.

Supaya tali jangan putus, kait-kait jangan sekah (patah) sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah satie (setia), sehingga barang siapa yang merusak harta pusaka ini, akan merana dan sengsara seumur hidupnya dan keturunannya.

• Sebagai jaminan kehidupan kaum jaman dahulu sehingga sekarang terutama tanah-tanah pusaka.

Baik kehidupan zaman agraris, maupun kehidupan zaman industri, tanah memegang peranan yang sangat strategis. Jangan terpedaya atas ajaran individualistis atas tanah, yang bisa menghancurkan sendi-sendi adat Minang.

• Sebagai lambang kedudukan social.

Itulah 4 fungsi utama dari harta pusaka yang menjadi kewajiban mamak untuk memeliharanya. Kewajiban mamak sebagai pamacik bunka nan piawai, selaku pemegang keadilan dan kebenaran. Kewajiban ini dilakukan dengan bersikap adil terhadap semua kemenakan. Antaranya dalam pemanfaatan hasil harta pusaka tinggi.

Dilain pihak penanggung jawab terhadap ikatan perjanjian antara pihak luar pesukuan misalnya dalam ikatan perkawinan. Bila sudah ada kesepakatan antara kedua keluarga, maka mamaklah menjadi penanggung jawab atas kesepakatan itu. Bila terjadi ingkar janji, mamaklah yang harus membayar hutang.

Bila telah dilakukan Tukar Tando sebagai tanda kesepakatan, maka mamaklah yang akan menjadi tumpuan dan tumbal bagi kesepakatan itu. Mamaklah yang menjadi penanggung jawab atas janji antara kedua keluarga ini, bukan kemenakan yang akan dikawinkan.

Panggilan Generasi Ketiga Dalam hubungan pesukuan diatas, terlihat bahwa kita sebagai anak menjadi generasi kelima.

Kita sebagai generasi kelima, memanggil “Uo” atau “Nenek” kepada Mande dari ibu kita sendiri dan Mamak atau Tungganai (Mamak Kepala Waris) pada saudara lelaki dari Uo (Nenek) kita. Berdasarkan pada pengelompokkan umur rata-rata, maka yang diangkat jadi Penghulu dalam pesukuan ini, biasanya dari kelompok tungganai ini.

Pada saat kita lahir,kelompok para tungganai ini berusia sekitar 40 tahun, sehingga memenuhi syarat usia yang pantas untuk memimpin suku (kaum) kita. Selanjutnya pada generasi kedua kita memanggil Gaek untuk perempuan dan Datuak pada lelaki yang termasuk dalam generasi kedua ini. Generasi pertama (kalau masih hidup) kita sebut dengan panggilan Niniek untuk perempuan dan Inyiek untul lelaki yang termasuk generasi pertama. Usia rata-rata generasi pertama ini, pada saat kita lahir sekitar 80 th.

Bagi mamak atau tungganai yang diangkat jadi Penghulu, diberi gelar DATUK. Keluarga yang seusia atau lebih tua dari Penghulu memanggilnya dengan “Ngulu”, sedangkan yang lebih muda dengan panggilan yang biasa seperti Uda dan Mamak.

(Sumber : Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang)

 

6. Suku dan Pengembangannya

1. Suku

Asal Kata suku dari bahasa Sanskerta, artinya “kaki”, satu kaki berarti seperempat dari satu kesatuan. Pada mulanya negeri mempunyai empat suku; Nagari nan ampek suku. Nama-nama suku yang pertama ialah Bodi, Caniago, Koto, Piliang.

Kata-kata ini semua berasal dari sanskerta :

• Bodi dari bhodi (pohon yang dimuliakan orang Budha)

• Caniago dari caniaga (niaga = dagang) •

• Koto dari katta (benteng)

• Piliang dari pili hiyang (para dewa)

Bodi Caniago adalah kelompok kaum Budha dan saudagar-saudagar (orang-orang niaga) yang memandang manusia sama derajatnya. Koto Piliang adalah kelompok orang-orang yang menganut agama Hindu dengan cara hidup menurut hirarki yang bertingkat-tingkat.

Dalam tambo, kata-kata Bodi Caniago dan Koto Piliang ditafsirkan dengan : Budi Caniago = Budi dan tango, budi nan baharago, budi nan curigo Merupakan lambang ketinggian Dt. Perpatih nan Sabatang dalam menghadapi pemerintahan aristokrasi Dt. Katumanggungan.

Koto Piliang = kata yang pilihan (selektif) dalam menjalankan pemerintahan Dt. Katumanggungan.

2. Pertambahan Suku

Suku yang empat itu lama-lama mengalami perubahan jumlah karena :

• Pemecahan sendiri, karena warga sudah sangat berkembang. Umpama : suku koto memecah sendiri dengan cara pembelahan menjadi dua atau tiga suku.

• Hilang sendiri karena kepunahan warganya, ada suku yang lenyap dalam satu nagari.

• Perpindahan, munculnya suku baru yang warganya pindah dari negeri lain.

• Tuntutan kesulitan sosial, hal ini timbul karena masalah perkawinan, yang melarang kawin sesuku (eksogami).

Suatu suku yang berkembang membelah sukunya menjadi dua atau tiga. Biasanya suku-suku yang baru tidak pula mencari nama baru. Nama yang lama ditambah saja dengan nama julukan. Jika suku bari itu terdiri dari beberapa ninik, jumlah ninik itu dipakai sebagai atribut suku yang baru itu. Koto Piliang memakai angka genap dan Bodi Caniago memakai angka ganjil.

Umpama :

• Suku Melayu membelah menjadi : melayu ampek Niniak, Melayu Anam Niniak, Caniago Tigo Niniak, Caniago Limo Niniak (Bodi Chaniago)

• Kalau gabungan terdiri dari sejumlah kaum, namanya : Melayu Ampek Kaum (Koto Piliang), Melayu Tigo Kaum (Bodi Caniago)

• Apabila gabungan terdiri dari sejumlah korong namanya : Melayu Duo Korong (Koto Piliang), Caniago Tigo Korong (Bodi Caniago)

3. Pembentukan Suku

Dipemukiman baru perpindahan dari beberapa negeri ke tempat pemukiman baru di luar wilayah negari masing-masing, ditempat yang baru itu dapat dibuat suku dengan memilih beberapa alternatif :

• Setiap anggota bergabung dengan suku yang sejenis yang terlebih dulu tiba di tempat itu.

• Beberapa ninik atau kaum dari suku yang sama berasal dari nagari yang sama bergabung membentuk suku baru. Nama sukunya pakai nan spt: Caniago nan Tigo Niniak atau Caniago nan Tigo.

• Apabila tidak ada tempat bergabung dengan suku yang sama lalu mereka berkelompok membentuk suku baru. Mereka memakai nama suku asli dari negerinya tanpa atribut, spt asal Kitianyir ditempat baru tetap Kutianyir.

• Membentuk suku sendiri di nagari baru tanpa bergabung dengan suku yang ada ditempat lain. Biasanya memakai atribut korong spt Koto nan Duo Korong.

• Orang-orang dari bermacam-macam suku bergabung mendirikan suku yang baru. Nama suku diambil dari nama negeri asal : spt Suku Gudam (negeri Lima Kaum), Pinawan (Solok Selatan), suku Padang Laweh, suku Salo dsb. Selain dari itu , cara-cara lain yaitu mengambil nama-nama dari :

• Tumbuh-tumbuhan, seperti Jambak, Kutianyir, Sipisang, Dalimo, Mandaliko, Pinawang dll.

• Benda seperti Sinapa, Guci, Tanjung, Salayan dll. • Nagari seperti Padang Datar, Lubuk Batang, Padang Laweh, Salo dll.

• Orang seperti Dani, Domo, Magek dll. Suku yang demikian lebih banyak daripada suku-suku yang semula. Apabila dijumlahkan nama-nama suku itu seluruhnya sudah mendekati seratus buah di seluruh Alam Minangkabau.

4. Adat orang sesuku

Orang-orang yang sesuku dinamakan badunsanak atau sakaum.

Pada masa dahulu mulanya antara orang yang sesuku tidak boleh kawin walaupun dari satu nagari, dari satu luhak ke luhak. Tetapi setelah penduduk makin bertambah banyak, dan macam-macam suku telah bertambah-tambah, dewasa ini hal berkawin seperti itu pada beberapa nagari telah longgar.

Tiap-tiap suku itu telah mendirikan penghulu pula dengan ampek jinihnyo. Jauh mencari suku, dakek mancari indu, sesungguhnya sejak dahulu sampai sekarang masih berlaku, artinya telah menajdi adat juga. Adat serupa ini sudah menjadi jaminan untuk pergi merantau jauh.

Mamak ditinggakan, mamak ditapati. Mamak yang dirantau itulah, yaitu orang yang sesuku dengan pendatang baru itu yang menyelenggarakan atau mencarikan pekerjaan yang berpatutan dengan kepandaian atau keterampilan dan kemauan “kemenakan” yang datang itu sampai ia mampu tegak sendiri. Baik hendak beristri, sakit ataupu kematian mamak itu jadi pai tampek batanyo, pulang tampek babarito, bagi kemenakan tsb.

Sebaliknya “kemenakan” itu harus pula tahu; bacapek kaki baringan tangan -menyelenggarakan dan memikul segala buruk baik yang terjadi dengan “mamak” nya itu. Dengan demikian akan bertambah eratlah pertalian kedua belah pihak. Jauh cinto-mancinto, dakek jalang manjalang.

Tagak basuku mamaga suku adalah adat yang membentengi kepentingan bersama yang merasa semalu serasa. Bahkan menjadi adat pusaka bagi seluruh Minangkabau, sehingga adat basuku itu berkembang menjadi Tagak basuku mamaga suku tagak banagari mamaga nagari, tagak baluhak mamaga luhak dll.

Artinya orang Minangkabau dimana saja tinggal akan selalu bertolong-tolongan, ingat mengingatkan, tunjuk menunjukkan, nasehat menasehatkan, ajar mengajarkan. Dalam hal ini mereka tidak memandang tinggi rendahnya martabat, barubah basapo batuka baangsak.

Karena adat itulah orang Minangkabau berani pergi merantau tanpa membawa apa-apa, jangankan modal.

Kalau pandai bakain panjang

Labiah dari kain saruang

Kalau pandai bainduak samang

Labiah dari mande kanduang.

Lebih-lebih kalau yang datang dengan yang didatangi sama-sama pandai.

Padilah nan sama disiukkan sakik nan samo diarangkan.

Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang.

Apalagi kalau “ameh lah bapuro, kabau lah bakandang”.

(Sumber : Minangkabau Tanah Pusaka – Tambo Minangkabau)
%d blogger menyukai ini: