Tradisi Urang Minang Menyambut Ramadhan


Menjelang pelaksanaan ibadah puasa di Bulan Ramadhan setiap tahunnya, ada tradisi
masyarakat Minangkabau yang sampai saat ini masih hidup, yakni mandoa atau membaca doa.
Tradisi ini biasanya dilaksanakan menjelang puasa. Tulisan ini tentu dengan maksud bahwa
orang minang memang memiliki sekian banyak tradisi yang khas dalam implementasi Islam.
Tradisi ini sungguh-sungguh merupakan tradisi indigenius atau khas, yang tidak dimiliki oleh
masyarakat Islam di tempat lain. Tradisi ini ditandai dengan upacara selamatan ala kadarnya
untuk menandai akan masuknya bulan puasa Ramadan yang diyakini sebagai bulan yang suci
dan khusus.

Sama dengan tradisi-tradisi lain di dalam Islam Minang, maka tradisi ini juga tidak
diketahui secara pasti siapa yang menciptakan dan mengawali pelaksanaannya. Tetapi tentu
ada dugaan kuat bahwa tradisi ini diciptakan oleh nenek moyang orang Minang yang dulunya
beragama Hindu. Memang hal ini baru sebatas dugaan, namun mengingat bahwa kreasi-kreasi
tentang Islam minang terutama yang menyangkut tradisi-tradisi baru akulturatif yang bervariatif
tersebut kebanyakan datang dari pengaruh budaya Hindu-Budha, maka kiranya dugaan ini pun
bisa dipertanggungjawabkan.

Mandoa (Mendu’a) secara lughawi berarti membaca doa. Misalnya dalam ungkapan

mandoa bulan puaso, artinya berdoa mau masuk puasa, mandoa baralek artinya berdoa pada
acara perhelatan/kenduri pernikahan penganten dan sebagainya. Di dalam konteks puasa, maka
yang dimaksud adalah bersyukur atas masuknya bulan Ramadhan. Secara simbolik, bahwa
acara mandoa berarti menjadi penanda bahwa manusia bersyukur akan memasuki bulan puasa
sehingga harus menyambutnya dengan berdoa dan saling memaafkan, baik yang terkait dengan
kesalahan yang sengaja maupun yang tidak disengaja.

Dengan demikian, mandoa berarti suatu penanda bagi orang Islam untuk melakukan
persiapan secara khusus dalam menghadapi bulan yang sangat disucikan di dalam Islam. Para
ulama memang mengajarkan Islam kepada masyarakat dengan berbagai simbol-simbol. Dan
untuk itu maka dibuatlah tradisi untuk menandainya, yang kebanyakan adalah menggunakan
medium mandoa meskipun namanya sangat bervariasi.

Nafas Islam memang sangat kentara di dalam tradisi ini. Dan sebagaimana diketahui
bahwa Islam memang sangat menganjurkan agar seseorang menymbut ramadhan dengan
membersihkan diri lahir dan batin. Manusia harus bersyukur atas Nikmat Tuhan sebagai bentuk
pengabdian manusia dengan Tuhan, dan harus mampu memaafkan sebgai bentuk hubungan antar
sesama muslim.

Tradisi ini lahir sebagai sebuah ekspresi dalam menyambut Ramadhan yang pada
umumnya acara mendoa digelar di rumah kediaman masing-masing dengan mengundang malin
(Mu’alim) dan masyakat lainnya.

Acara mendoa diselenggarakan dengan makan bersama yang didahului dengan membaca
ayat-ayat alquran dan lafaz pengagungan asma Tuhan dan pembacaan sederetan doa mustajab
yang dipimpin seorang imam setelah itu saling memberi ridha dan bermaafan atas kesalahan dan
kekeliruan dalam pergaulan selama setahun berlalu, kemudian ditutup dengan makan bersama.

Iklan

10 Bulan Kinerja Bupati Benny Utama


Jelang 10 Bulan Pemerintahan Bupati

Benny Utama

 Mewujudkan Masyarakat Pasaman

Maju Bekeadilan

Bekerja keras sesuai aturan sehingga tercapai hasil optimal merupakan hal biasa untuk setiap aktifitas dan profesi. Tetapi bekerja lebih, berpikir lebih dan berdoa lebih mampu dilakukan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, barulah bisa disebut prestasi. Prestasi tidak akan berarti apa-apa jika tidak diiringi dengan kerjasama dan jalinan komunikasi serta silaturahim diantara semua lintas sektor dan terjaga harmonis secara berkelanjutan, sehingga menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan perubahan, peningkatan dan terlepas dari berbagai ketertinggalan laju pembangunan dengan daerah lain.

Itulah setidaknya penjabaran sederhana dari Bupati Pasaman H. Benny Utama, SH MM dalam menjelaskan visi dan misi Kabupaten Pasaman yang bertekad mewujudkan masyarakat yang maju dan berkeadilan kepada semua pihak yang terlibat langsung sebagai pelaku pembangunan di Kabupaten yang masih tergolong miskin di Provinsi Sumatera Barat. “Membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan serba keterbatasan memang tidak semudah membalik telapan tangan, tetapi harus dilakukan, jika tidak demikian, tidak akan ada perubahan berarti. Untuk itu saya minta semua pihak untuk bersungguh-sungguh menunjukkan karya nyata yang positif, agresif melakukan inovasi dan bijak dalam mengambil strategi, agar kita masyarakat Pasaman dalam waktu dekat bisa keluar dari jeratan kemiskinan dan maju sejalan dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dalam bimbingan keyakinan sebagai umat beragama yang bermodalkan iman dan taqwa”, ungkap Bupati Benny Utama dalam berbagai kesempatan.

Dikemukakan, jika hanya mengharapkan dan menerima apa adanya, mustahil 50 tahun ke depan, Kabupaten Pasaman akan bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Sebab tingkat pendapatan daerah sangat kecil, tingkat pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi, kualitas pendidikan dan keterampilan masih dibawah rata-rata nasional, tradisi dan kebiasaan masih mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Sehingga bagi petani yang terbiasa perlu duduk di “lapau” (kedai/warung) di pagi hari, dianjurkan untuk dibatasi hanya sampai jam 09.00 Wib saja, jangan sampai tengah hari ataupun sampai seharian menghabiskan waktu dengan bersantai di Lapau tersebut. Untuk mengatasi semua itu, perlu kesungguhan luar biasa semua pihak. Kepada jajaran aparatur pemerintahan (PNS), Benny Utama telah menerapkan Jurnal Kegiatan Harian (JKH) agar dapat menjadi bagian program pengendalian internal pemerintahan sehingga terwujud kinerja yang terukur dan terarah.

Untuk menjalin keharmonisan dan kekompakan antar jajarannya, dilaksanakan apel organik dan apel gabungan. Menjalin keselerasan dan sinergi kegiatan antar SKPD, ditetapkan setiap awal bulan penyampaian laporan kegiatan SKPD sebelum tanggal 5 kepada Pemkab dievaluasi melalui Coffee moorning Bupati dengan segenap pimpinan SKPD. Sementara kepada masyarakat diterapkan peningkatan jam kerja dan peningkatan kuantitas dan kualitas usaha kerakyatan, sehingga dari rata-rata 3 jam sehari menjadi 7 – 10 jam sehari untuk mengelola minimal tiga sampai lima usaha yang memungkinkan dilakukan oleh setiap masyarakat Pasaman yang 70% terdiri dari petani itu.

Sehingga dari satu wujud usaha, seperti sawah atau ladang untuk menanam padi dan palawija, maka dapat ditambah dengan perkebunan, peternakan dan usaha lain yang relevan. Semisal, seorang petani punya sawah hanya berpendapatan cukup untuk makan keluarga saja, maka dapat ditingkatkan dengan ternak ayam, itik, kambing, sapi, kolam ikan mas, ikan lele ataupun belut. Jika masih memungkinkan, dapat ditambah lagi dengan tanaman produktif seperti kakao, sawit, tanaman buah, tanaman sayur, tanaman kebun bagi memiliki lahan yang lebih luas, seperti karet, damar, pisang, salak, jeruk dan lainnya. Bahkan lebih dari itu dapat melakukan konservasi alam dengan melakukan tanaman hutan produksi seperti mahoni, pinus dan sebagainya. Terhadap masyarakat yang tidak memiliki permodalan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, mulai dari tingkat mikro hingga makro, koperasi, dan berbagai kemungkinan yang dapat menunjang kelancaran usaha dan kegiatan produktif.

Upaya penerapan prosedur kerja dan teknis operasional pembangunan Kabupaten Pasaman, Bupati Pasaman telah berhasil mempersiapkan perangkat hukum bersama jajarannya berupa Peraturan Daerah Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) selama kurun waktu jelang 10 bulan kepemimpinannya. Sejumlah Perda terbaru yang perlu dipahami publik diantaranya adalah Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Pasaman ke dalam Modal Saham Bank Nagari BPD Sumatera Barat, Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Pasaman ke dalam Modal Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasaman, Perda No. 6 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011, Perda No. 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Pasaman. Perda No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Perda No.3 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Perda yang akan segera dibukukan dalam waktu dekat adalah Perda Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SOTK BPBD) dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebagaimana dijadwalkan DPRD Pasaman, akan diketuk Palu pada tanggal 27 juni 2011 mendatang.

Sedangkan berupa Perbup juga cukup banyak, dimana pada tahun 2010 dihasilkan 34 Perbup dan pada tahun 2011 ada 14 Perbup diantaranya, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari. 2. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBD di Lingkungan Kabupaten Pasaman. 3. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Pasaman No. 5 tahun 2002 tentang izin usaha dan izin gangguan (SITU/HO) Dalam Daerah Kabupaten Pasaman. 4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman. 5. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Implementasi e-procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. 6. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman. 7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Pasaman. 8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Pasaman tahun 2011. 9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Pasaman. 10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 25 tahun 2010 tentang Pengambilan dan Penggunaan Dana Jamkesmas dan Asuransi lain pada RSUD Lubuksikaping dan Puskesmas Dalam Kabupaten Pasaman. 11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman. Perbup terbaru yang disosialisasikan dengan pemukulan “Gong Lawan Kemiskinan” di Ranah Pasaman adalah Perbup no. 14 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) Dengan Alokasi Dana Khusus Kepada Pemerintah Nagari di bawah koordinasi teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) yang ditanda tangani Bupati benny Utama tanggal 12 Mei 2011 lalu.

Pemberdayaan Nagari terlihat makin berjalan dengan baik, sebagaimana munculnya prestasi yang cukup membanggakan, seperti Kader Posyandu Janur Kuning Jorong Kampuang Taji Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman berhasil mewakili Pasaman pada Lomba Kader Posyandu Terintegrasi Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2011. Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman berhasil mewakili Pasaman pada Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2011. Pemberdayaan pemerintahan telah pula menjadi sesuatu yang tak luput dari pembinaan Bupati Benny Utama, dengan ditetapkannya oleh Gubernur Sumbar bahwa Devi Alvriani Azhar, SIP selaku Camat Lubuk Sikaping tampil sebagai Camat Teladan Sumbar bidang Pemerintahan.

Dengan 15 SKPD dan 8 Badan 3 kantor sebagai Lembaga Teknis yaitu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN), Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB), Kantor Lingkungan Hidup, kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Perpustakaan dan Arsip, kantor Satuan Polisi Pamong Praja, selain itu termasuk pula Rumah Sakit Umum Daerah dan Inspektorat. Pemberdayaan pendidikan telah diraihnya ISO 9001 untuk SMANI Lubuk Sikaping sebagai sekolah RSBI dan sedang dipersiapkan menuju Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dalam waktu dekat dengan pembangunan gedung sarana yang representatif.

Sisi penataan kota Lubuk Sikaping sebagai pusat pemerintahan, telah dimulai persiapan pelaksanaan pembangunan jalan kota dan kanal pengaman pengendalian banjir Hulu Batang Sumpur, pembangunan Hutan Taman Kota, Pembangunan dan Peningkatan Jalan di sejumlah ruas jalan nagari menjadi aspal hotmix. Kendala hutan lindung, kini kabupaten Pasaman telah mulai diperoleh solusi dari pemerintah pusat, 25 ribu hektar hutan lindung akan beralih fungsi menjadi APL (Areal Penggunaan Lain). Artinya persoalan pokok yang menjadi penghalang untuk membuka industri pertambangan telah teratasi. “Alhamdulillah, Kabupaten Pasaman memperoleh jatah 1/6 dari luas 128.144ha lokasi APL Sumbar, kata Benny Utama senin 13/6. Hal itu tertuang pada SK Menhut No. PTS/422/Menhut/2011. Selain potensi tambang, potensi panas energi bumi di Bonjol telah dilegalkan melalui SK 1150K/50/MEM/2011 tanggal 21 April 2011 menjadi WKP (wilayah kerja pertambangan) oleh Menteri Negara Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) RI Pembangunan jalur transportasi, khususnya jalan darat dalam kabupaten, antar kabupaten bahkan antar provinsi, secara intensif dilakukan kerjasama dengan provinsi dan pusat, seperti pembangunan jalan Lubuk Sikaping ke Talu via Jalan Tonang, pembangunan jalan tembus Pasaman – Rokan hulu Riau telah dapat disepakati Gubernur Sumbar dan DPR RI untuk didanai.

Kehadiran berbagai pejabat negara di Kabupaten ini, semisal Dirjen dan Menteri Negara RI , diharapkan menjadi fasilitator dalam mengucurkan dana APBN. Tak lama lagi, jalan pintas dari Pasaman ke Pekanbaru Riau akan terwujud. Saat ini, Pemkab Pasaman hampir menyelesaikan jalur alternatif tersebut, yang dibangun di Jorong Rumbai Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman, yang akan tembus ke Rokan Hulu (Rohu) Riau. Jika biasanya, masyarakat Pasaman harus melalui Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh dan Kabu¬paten Limapuluh Kota untuk menuju Pekanbaru, dengan diban¬gun¬nya jalan ini, maka masyarakat Pasa¬man tidak perlu melintasi jalur itu, karena dari Pasaman langsung bisa tembus ke Rokan Hulu dan Ujung Batu yang menuju jalan ke Pekanbaru dan Dumai. Jalan ini membentang dari Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman hingga perba¬tasan Kabupaten Rokan Hulu sepanjang 42 kilometer. Saat ini, tinggal tiga kilometer lagi jalan dari arah Pasaman yang belum diaspal. Namun sayangnya, dari arah Rokan Hulu, masih tersisa 42 kilometer yang belum diaspal.

“Untuk dana pengerjaan jalan itu, dilakukan sharing dana dengan APBD Pemerintah Pro¬vinsi Riau, APBD Provinsi Sumbar dan APBD Kabupaten Pasaman. Untuk jalan di Pasaman ditanggung oleh Pemprov Sumbar dan Pemkab Pasaman, sementara wilayah Rokan Hulu merupakan tang¬gungjawab Pemkab Rokan Hulu dan Pemrov Riau. Semua itu telah mendapat kesepakatan dari seluruh pihak terkait. sebelumnya , masyarakat Pasaman yang hendak menuju Dumai harus memutar menuju Payakumbuh, dengan menempuh jarak sejauh 610 km “Dengan dibukanya jalan ini jarak tempuh menjadi 335 kilometer atau irit sepanjang 275 km” sebut Bupati Benny Utama saat meninjau lokasi perbatasan di Nagari Muara Tais, Pasaman, Selasa (14/6) Kesepakatan menjalin kerja sama multisektor Universitas Bung Hatta (UBH) dengan Pemkab Pasaman, diwujudkan dengan penandatangan MoU di Rumah Gadang Pusako Anak Nagari Lubuk Sikaping, Pasaman, Jumat (10/6). Kerja sama ini tindak lanjut dari kunjungan pimpinan UBH ke rumah dinas Bupati Pasaman Benny Utama, beberapa waktu lalu. Waktu itu keduabelah pihak membicarakan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa UBH di daerah tersebut. Naskah MoU sendiri ditandatangani Bupati Pasaman Benny Utama dan Rektor UBH Prof Dr Hafrijal Syandri MS. Dalam kesempatan itu, Benny Utama mengatakan, Pemkab Pasaman bervisi ”Terwujudnya masyarakat Pasaman maju dan berkeadilan”, meyambut baik kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mewujudkan misi pemerintahannya. Di antaranya, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kualitas pendidikan sumber daya manusia.

Disamping itu, menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan, dan menciptakan lapangan kerja, serta mengelola sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. ”Kerja sama dengan pihak Universitas Bung Hatta ini adalah langkah maju bagi Pemkab Pasaman untuk mengembangkan potensi di daerah ini,” sebut Benny Utama. Sejalan dengan itu, berbagai gebrakan yang menjadi pendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Pasaman, telah dicanangkan berbagai gerakan. Bupati Pasaman H. Benny Utama, kembali menoreh prestasi dengan meraih juara I lomba penanaman satu miliar pohon untuk tingkat Provinsi Sumatra Barat, tahun 2010. Penetapan Benny Utama meraih peringkat I tingkat provinsi tersebut dituangkan melalui keputusan Gubernur Sumatra Barat, No. 522-93-2011 tanggal 28 Februari 2011 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Miliar Pohon Tahun 2010.

Pencanangan program masa depan yang patut kita catat pula adalah pencanangan Satu jorong satu PAUD (pendidikan anak usia dini) dan pendidikan Karakter di Kabupaten Pasaman pada 20 Mei 2011, Pencanangan Gerakan Pemberdayaan Petani (GPP) 14 Juni 2011. Pencanangan GPP merupakan realisasi dari usaha memberikan kemandirian kepada petani untuk melakukan berbagai usaha yang produktif dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelompok. Saat ini Kabupaten Pasaman memiliki 842 Kelompok Tani (Keltan) yang terhimpun dalam 80 unit Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Pendapatan daerah Kabupaten Pasaman dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) II, pada Samsat Lubuk Sikaping, mengalami peningkatan pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Kepala Unit Samsat Lubuk Sikaping, Dt. Nurman pada wartawan di ruang kerjanya Senin (9/5) lalu, menjelaskan, pencapaian pendapatan BBN dan PKB yang sudah melebihi target atau sekitar 106 persen lebih itu, tak terlepas dari kiat yang diterapkan, sehingga memancing para wajib pajak untuk sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak tersebut. Untuk saat ini realisasi BBN II di wilayah Samsat tersebut mencapai Rp58.374. 200 atau 157 persen, sedangkan realisasi PKB juga sudah bertengger pada angka pencapaian Rp1.699.334.765 atau sekitar 105,11 persen, katanya. Berbagai terobosan dan berbagai program unggulan terus diupayakan untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan hal tersebut perlu dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak agar tercipta masyarakat pasaman yang lebih maju dan berkeadilan sejalan dengan program visi dan misi pemerintah kabupaten pasaman yaitu Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasaman yang lebih maju dan berkeadilan hal ini tentu memerlukan kerja keras dan berfikir lebih itu telah dibuktikan oleh Bupati pasaman dengan menggaet berbagai sumber dana untuk kelancaran pembangunan dimkasud baik bantuan dana dari pemerintah Propinsi maupun pusat melalui Dana Alokasi Umum ( DAU ) , dana Alokasi Khusus dan bantuan dana lainnya. Kerjasama yang solid antara Bupati dan wakil Bupati saling melengkapi, sehingga terlihat kekompakkan yang militantif, sebagimana dikutip dalam beberapa kesempatan.

Dalam memotivasi pertumbuhan koperasi didaerah ini, ditegaskan “Sesuai dengan prinsip Koperasi yang menyebutkan dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Maka Pemkab Pasaman, dalam hal ini Bupati Benny Utama dan Wabup Daniel, siap mempertaruhkan apapun untuk memperjuangkan kemaslahatan masyarakat. Dikatakan, masyarakat zaman sekarang sudah sangat kritis dan tahu mana yang berpihak dan tidak terhadap kepentingannya. Untuk itu, Wabup Daniel mengutarakan sebuah ungkapan “Apabila anda ingin dapat padi, maka tanamlah padi. Jangan berharap, ilalang ditanam akan tumbuh padi. Sedangkan padi ditanam bisa tumbuh ilalang”, tegas Wabup Daniel (11/5). Nagari sebagai basis pembangunan maka segala persoalan tersebut akan bermuara di nagari sebagai pemerintahan terendah, sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Pemerintahan Daerah maka seorang pemimpin harus cepat tanggap memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” kata Daniel dalam sambutannya pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) pemerintahan nagari se Kabupaten Pasaman di Aula Syamsiar Thaib di Lubuk Sikaping, Kamis, (3/3). Rapat koordinasi ini harus dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman mulai dari pelaksanaan administrasi pemerintahan nagari dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan yang ada di nagari, hal yang harus dievaluasi tersebut adalah, pengelolaan keuangan nagari yang ternyata masih banyak terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan nagari sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pasaman.

Kemudian, kualitas SDM perangkat nagari yang masih rendah harus sesegera mungkin dibenahi dan ditingatkan, terutama dalam pembuatan produk hukum yang ada di nagari, melalui pelatihan dan lokakarya pelatihan pembuatan Peraturan Nagari (Perna). Jika tidak ada Perna bagaimana tugas-tugas pemerintahan dijalankan sehari-hari, dan bagaimana pula meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN). Padahal, potensi di nagari cukup banyak yang justru akan menambah pendapatan dan kas nagari, namun sayang sekali belum dipayungi dengan sebuah produk hukum yang baik. Dibidang penegakan hukum dan pemberantasan Narkoba, Bupati Pasaman H. Benny Utama dalam sambutannya, mengucapkan apresiasi yang tinggi terutama kepada penegak hukum yang telah berhasil membekuk tersangka beserta barang buktinya.

Malah kata Benny Utama, ini adalah pemusnahan yang terbesar di Sumatera Barat, karena sebelumnya besarannya hanya dibawah 80 Kg ganja kering yang berhasil di musnahkan.Dikatakan, pemberantasan peredaran Narkoba di wilayah hukum Pasaman, butuh kerja keras seluruh pihak, terutama aparat penegak hukum dan elemen masyarakat. Tanpa kepedulian dalam mengurangi peredaran Narkoba tersebut, maka akan sulit untuk membersihkan Pasaman dari peredaran barang haram tersebut. Karena itu sangat mengkhawatirkan, pasalnya kejahatan narkoba merupakan ancaman serius masa depan generasi bangsa dan negara, karena itu dia berharap para penegak hukum tidak setengah hati dalam menindak pelaku narkoba.

Dia juga meminta para penegak hukum tidak alergi dengan kritikan dari masyarakat terkait dengan persoalan hukum yang ada di Pasaman. “Saya sendiri sering mendapat pesan singkat melalui SMS seluler dari masyarakat, terkait penegakan hukum yang ada di Kabupaten Pasaman, jadi terimalah kritikan dengan lapang dada, ”ujar Benny Utama.

Menanti Urang Rantau Pasaman Pulang Basamo


Urang Rantau, Caliaklah Kampung Kito

Menanti Prakarsa Rang Pasaman Pulang Basamo

Oleh: Makmur Effendi

Meninggalkan kampung halaman untuk sementara waktu atau lebih lama atau bahkan buat selamanya yang dikenal dengan istilah merantau, adalah tradisi yang cenderung kepada urbanisasi bagi mayoritas masyarakat dunia. Sehingga lama kelamaan hegemoni suatu kelompok tertentu pada suatu kota, hampir tidak didapati lagi. Karena terjadinya pembauran etnis dan kesukuan yang berasimilasi pada komunitas masyarakat yang maju. Tak ketinggalan juga bagi masyarakat Pasaman tergolong masyarakat Perantau.

Persoalan mata pencaharian dan pendidikan menjadi alasan utama sebagian masyarakat Pasaman menuju berbagai penjuru kota dan negara yang dianggap menjanjikan buat peningkatan taraf kesejahteraan hidup. Sebagian diantaranya, untuk menuntut ilmu, sebagian yang lain bekerja di berbagi sektor usaha, baik di pemerintahan, swasta atau berwiraswata. Tak banyak yang kembali pulang untuk membangun kampung halaman dengan bekerja atau membuka lapangan usaha.

Ada yang sering pulang dengan alasan karena keluarganya di kampung atau sebagian saudaranya di kampung masih hidup. Ada lagi pulang untuk mengurus harta yang ditinggalkan, ada yang pulang ketika lebaran saja,  pun ada pulang sewaktu orang tua atau keluarga yang sakit atau wafat. Bahkan ada yang hanya pulang untuk menjual kekayaan yang masih tersisa di kampungnya.

Tanpa menafikan jasa baik pemuka kita yang berjasa membangun kampung dari hasil jerih payah di rantau dan kepintaran dari majunya pendidikan di rantau orang, tentu kita ingin tetap terjalin komunikasi yang baik dan berkesinambungan antara kampung dan rantau.

Namun sebagian besar menetap dan menjadi warga tempat perantuannya hingga turun temurun. Sehingga pernah ditemui kenyataan menggelitik dan kadang terasa memilukan,  jangankan untuk bisa diajak berbahasa daerah asalnya, dimana letak Pasaman pun  sebenarnya ia tidak pernah tahu. Yang ia tahu dari orang tuanya bahwa ia berasal dari Pasaman (Urang Pasaman). Selebihnya ia warga kediamannya saat ini.

Dan yang pernah penulis dengar sendiri dari Urang Pasaman di Rantau adalah ucapan penolakan pulang kampung, dengan berkata, untuk apa pulang ke Pasaman?, disini kita sudah terbiasa dengan fasilitas, kalau di Pasaman ini dan itu tidak ada, kan repot,  katanya. Dan yang lebih tidak enaknya, ketika seorang terpelajar bilang, apa sih yang mau dibanggain ama kampung, orangnya dekil, jorok, ih mana bodoh lagi, katanya. Suka atau tidak, itulah yang terucap dari salah seorang dunsanak kita di perantauan.

Sementara di Ranah Pasaman sendiri, punya berbagai tantangan dan kendala yang butuh perjuangan serius dari semua pihak. Baik oleh pihak pemerintahan maupun pelaku usaha.  Guna memacu pembangunan di berbagai bidang pembangunan, perlu penyiapan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas tinggi dengan dilengkapi pembekalan berbagai bidang keahlian dan keterampilan terpadu serta pembinaan yang intensif. Disamping didukung fasilitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan.  Sejalan  dengan itu pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi berdampak pada tidak berimbangnya kemampuan anggaran untuk menyediakan kebutuhan mendasar dari penyelenggaraan pendidikan.

Kondisi inilah yang tengah dialami Kabupaten Pasaman, yang menjadi permasalahan klasik yang belum kunjung tuntas. Sehingga menjadi agenda utama pembangunan yang  butuh skala prioritas Pemerintah Daerah yang tidak mungkin terlaksana dengan hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah dan partisipasi masyarakat saja. Meminta kepedulian Pemerintah Pusat yang sebesar-besarnya dalam berbagai bentuk program pengadaan dan pendanaan berkelanjutan melalui pengalokasian anggaran pada APBN dan APBN.P

Lebih dari itu, disamping terhadap negara, tentunya kepada masyarakat kabupaten Pasaman yang berada di perantauan, terutama di kota-kota besar di berbagai penjuru negeri, bahkan yang hidup menetap di luar negeri. Dimana, yang kualitas hidup dan tingkat kesejahteraannya jauh lebih baik ketimbang sanak suadaranya yang tinggal menghuni kampung halaman kelahirannya. Tertumpang harapan untuk mau sedikit berbagi kelebihan rezki, ilmu dan keterampilan buat menebus keterbelakangan famili dan kaumnya yang masih jauh dari tuntutan kemajuan zaman.

Perhatian utama masyarakat Perantau Pasaman yang memilih tetap hidup di rantau, tentu  yang sudah sejahtera, sangat dibutuhkan untuk mau dan peduli dengan berbagai kekurangan dan ketertinggalan kampung tanah tumpah darahnya.

Bila kita cari tahu, betapa masyarakat Minang di Perantauan, selama ini sangat terkenal dengan ikatan persaudaraan di tempat perantauannya, sehingga lahirlah berbagi organisasi yang punya kekuatan tersendiri untuk saling berkontribusi membela suadaranya yang terjebak kesulitan. Kemudian kesamaan pandangan tersebut terwadahi pula pada lingkup kepedulian terhadap tingkat kesejahteraan sanak famili di rantau maupun di ranah Minang dengan nama Gerakan Seribu Minang (Gebu Minang).

Gebu Minang mengembangkan sayap dengan membentuk lembaga-lembaga keuangan mikro seperti pendirian lembaga simpan pinjam perbankkan, sebagimana berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di berbagi kota di ranah Minang seperti di Kota Padang ada BPR Berok Gunung Pangilun, di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota ada BPR Sinamar, BPR Halaban dan sebagainya.

Lalu untuk memperlihatkan wujud kecintaan kepada kampung halaman dalam bentuk kehadirannya di tanah asal, dilakukan Gerakan Pulang Basamo, sehingga muncullah berbagai nama yang cukup berpengaruh keluar dan ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Ada namanya Minang Pulang Basamo, Mungka Pulang Basamo, Rang Sulik Aia Pulang Kampung dan seabrek istilah yang tak mungkin disebut satu persatu.

Hanya yang belum dan tidak diketahui pasti, masyarakat perantau yang berasal dari ranah Pasaman penghuni kota-kota metropolitan melakukan gerkan bersama saiyo sakato, saayun salangkah untuk berbuat secara terpadu dan terkoordinasi menampakkan kepedulian untuk berbagi kelebihan kebaikan ilmu dan harta untuk dilimpahkan kepada Urang Nagari-nya apalagi menyatukan langkah untuk pulang kampung dengan ala Pulang Basamo yang diperbuat dunsanak kita di Nagari dan Kampuang tetangga kita di Sumatera Barat ini.

Ketahuilah dunsanak kami Urang Pasaman di Rantau!…  apakah dunsanak sudah tidak ingat lagi dengan lamaknya Bareh Tapuih, yang kini tak lagi surplus, tak mampu menjadi pemasok kebutuhan nasional, karena irigasi bendungan raksasa Panti – Rao yang dibangun sejak 1980-an hingga kini belum kunjung tuntas. Penyebabnya barangkali tidak sebesar anggapan dunsanak, karena proyek yang dibangun dengan APBN senilai Rp. 300 miliar pada waktu itu, hanya tersangkut pembangunan tersier ke sawah rakyat saja yang kini butuh dana Rp. 20 miliar saja, tapi belum juga terwujudkan. Karena kampung kita masih miskin, PAD kita Kecil, tak mungkin sanggup membiayainya. Namun produksi Padi Pasaman dari data Distanhor pada tahun lalu, dari areal tanam 43.439 ha diperoleh hasil panen 184.183 ton.

Akan tetapi, kalau 10 ribu orang urang pasaman di Jakarta, 10 ribu orang pasaman di Medan, 10 ribu orang pasaman di Pakan Baru atau seribu orang urang pasaman di Malaysia atau dimana saja, menjalin kekompakkan untuk pulang basamo, melihat dari dekat apa sesungguhnya yang telah ada di dan belum terlaksana di kampung kita.

Selain padi, sebagai andalan komoditi hortikultura pasaman adalah jagung, pisang ameh dan jeruk. Jagung sudah mencapai areal tanam seluas  2.175 ha dengan produksi 8.742 ton di tahun 2010. Lalu Pisang Ameh Pasaman telah mulai berangsur dikembangkan, dimana tercatat areal tanam 111 ha di tahun 2010 berproduksi 2.331 ton.  Dan jeruk sudah panen 495 ha yang menghasilkan 10.095 ton.

Sesungguhnya tanah Pasaman tidaklah terlalu menyedihkan untuk menggenjot tingkat kesejahteraan rakyatnya, jika mereka dibantu oleh para investor yang bernyali dan punya komitmen untuk melaksanakan kesepakatan usaha yang telah disetujuinya. Karena potensi tambang yang sangat memungkinkan untuk memacu peningkatan taraf perekonomian. Betapa tidak, sejumlah wilayah prospek tambang di Pasaman dengan potensi  berskala besar seperti batu bara, emas, bijih besi dan Galena, timah hitam dan kaolin.

Untuk satu potensi saja, tidak sedikit areal yang menyediakan potensi. Untuk bijih besi, terdapat pada bidang areal 11.000 ha dari tiga titik penambangan, yaitu di Nagari Binjai kecamatan Tigo Nagari seluas 4.000 ha, di Nagari Aia Manggih kecamatan Lubuk Sikaping tercatat 5.000 ha dan di Nagari Padang Mantinggi.

Ketidaksiapan investor untuk tabah dengan proses yang diberlakukan negara, selama ini menyebabkan bengkalai yang tidak dapat dimanfaatkan. Persoalan hutan lindung yang dikeluhkan selama ini, telah mulai menunjukkan titik terang untuk berproduksinya sumber tambang. Sebagimana diungkap Bupati Pasaman H. Benny Utama, SH MM  baru-baru ini, bahwa telah disetujui Pemerintah Pusat untuk alih fungsi lahan dengan pelepasan kawasan hutan lindung seluas

Kabupaten Pasaman yang didiktum memiliki kawasan hutan lindung 83% itu atau seluas 237.044 ha dari total kawasan hutan 283.925 ha, sedangkan non kawsan hutan hanya 110.838 ha saja. Lalu Pemkab Pasaman  pada tahap pertama mengusulkan 48.000 ha untuk dapat dibebaskan, namun yang disetujui baru sekitar 28.000 ha, yang terdiri dari 3200 ha pelepasan bersyarat dengan pertimbangan topografi sehingga dampak strategisnya penggunaan dan pengelolaannya harus menunggu persetujuan DPR-RI dan 25.000 ha lainnya pelepasan murni yang hanya memerlukan penerbitan SK Menhut sebagimana ditandatangani pada 15/4 lalu.

Pada bidang perkebunan, sebagaimana terdata pada Pemkab Pasaman urang Pasaman tahun 2010 di kampung halaman kita sudah memiliki 5 komoditi unggulan berupa karet seluas 25.653 ha tingkat produksi 23.586 ton, Kakao 15.691 ha hasilnya mencapai 14.409 ton, Kelapa sawit 3.197 ha berproduksi 18.822 ton,   Kopi 2.509 ha mencapi 7.400 ton dan kelapa seluas 2.213 ha berproduksi 8.264 ton.***

Mohammad Hatta


Sang Proklamator

Bung Hatta yang akrab dengan Buku dan karangannya

 

Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Di kota kecil yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. Dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya.

Baca lebih lanjut

Imam Bonjol, Tuanku (1722-1864)


Imam Bonjol, Tuanku (1722-1864)

Pemimpin Utama Perang Paderi

Tuanku Imam Bonjol (TIB) (1722-1864), yang diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkam SK Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973, 6 November 1973, adalah pemimpin utama Perang Paderi di Sumatera Barat (1803-1837) yang gigih melawan Belanda.

Selama 62 tahun Indonesia merdeka, nama Tuanku Imam Bonjol hadir di ruang publik bangsa: sebagai nama jalan, nama stadion, nama universitas, bahkan di lembaran Rp 5.000 keluaran Bank Indonesia 6 November 2001. Namun, baru-baru ini muncul petisi, menggugat gelar kepahlawanannya.

TIB dituduh melanggar HAM karena pasukan Paderi menginvasi Tanah Batak (1816-1833) yang menewaskan “jutaan” orang di daerah itu (http://www.petitiononline. com/bonjol/petition.html).

Kekejaman Paderi disorot dengan diterbitkannya buku MO Parlindungan, Pongkinangolngolan Sinamabela Gelar Tuanku Rao: Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak, 1816-1833 (2006) (Edisi pertama terbit 1964, yang telah dikritisi Hamka, 1974), kemudian menyusul karya Basyral Hamidy Harahap, Greget Tuanku Rao (2007). Kedua penulisnya, kebetulan dari Tanah Batak, menceritakan penderitaan nenek moyangnya dan orang Batak umumnya selama serangan tentara Paderi 1816-1833 di daerah Mandailing, Bakkara, dan sekitarnya (Tempo, Oktober 2007).

Mitos kepahlawanan Munculnya koreksi terhadap wacana sejarah Indonesia belakangan ini mencuatkan kritisisme terhadap konsep pahlawan nasional. Kaum intelektual dan akademis, khususnya sejarawan, adalah pihak yang paling bertanggung jawab jika evaluasi wacana historis itu hanya mengakibatkan munculnya friksi di tingkat dasar yang berpotensi memecah belah bangsa ini.

Ujung pena kaum akademis harus tajam, tetapi teks-teks hasil torehannya seyogianya tidak mengandung “hawa panas”. Itu sebabnya dalam tradisi akademis, kata-kata bernuansa subyektif dalam teks ilmiah harus disingkirkan si penulis. Setiap generasi berhak menafsirkan sejarah (bangsa)-nya sendiri. Namun, generasi baru bangsa ini—yang hidup dalam imaji globalisme—harus menyadari, negara-bangsa apa pun di dunia memerlukan mitos-mitos pengukuhan. Mitos pengukuhan itu tidak buruk. Ia adalah unsur penting yang di-ada-kan sebagai “perekat” bangsa.

Sosok pahlawan nasional, seperti Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sisingamangaraja XII, juga TIB, dan lainnya adalah bagian dari mitos pengukuhan bangsa Indonesia.

Jeffrey Hadler dalam “An History of Violence and Secular State in Indonesia: Tuanku Imam Bondjol and Uses of History” (akan terbit dalam Journal of Asian Studies, 2008) menunjukkan, kepahlawanan TIB telah dibentuk sejak awal kemerdekaan hingga zaman Orde Baru, setidaknya terkait tiga kepentingan.

Pertama, menciptakan mitos tokoh hero yang gigih melawan Belanda sebagai bagian wacana historis pemersatu bangsa.

Kedua, mengeliminasi wacana radikalisme Islam dalam upaya menciptakan negara-bangsa yang toleran terhadap keragaman agama dan budaya.

Ketiga, “merangkul” kembali etnis Minang ke haribaan Indonesia yang telah mendapat stigma negatif dalam pandangan pusat akibat peristiwa PRRI.

Kita tak yakin, sudah adakah biji zarah keindonesiaan di zaman perjuangan TIB dan tokoh lokal lain yang hidup sezaman dengannya, yang kini dikenal sebagai pahlawan nasional. Kita juga tahu pada zaman itu perbudakan adalah bagian sistem sosial dan beberapa kerajaan tradisional Nusantara melakukan ekspansi teritorial dengan menyerang beberapa kerajaan tetangga.

Para pemimpin lokal berperang melawan Belanda karena didorong semangat kedaerahan, bahkan mungkin dilatarbelakangi keinginan untuk mempertahankan hegemoni sebagai penguasa yang mendapat saingan akibat kedatangan bangsa Barat. Namun, mereka akhirnya menjadi pahlawan nasional karena bangsa memerlukan mitos pemersatu. Bukan manusia sempurna Tak dapat dimungkiri, Perang Paderi meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis dalam memori bangsa. Selama sekitar 20 tahun pertama perang itu (1803-1821) praktis yang berbunuhan adalah sesama orang Minangkabau dan Mandailing atau Batak umumnya.

Campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Goffinet dan Kapten Dienema awal April 1821 atas perintah Residen James du Puy di Padang. Kompeni melibatkan diri dalam perang itu karena “diundang” kaum Adat.

Pada 21 Februari 1821 mereka resmi menyerahkan wilayah darek (pedalaman Minangkabau) kepada Kompeni dalam perjanjian yang diteken di Padang, sebagai kompensasi kepada Belanda yang bersedia membantu melawan kaum Paderi. Ikut “mengundang” sisa keluarga Dinasti Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan Muningsyah yang selamat dari pembunuhan oleh pasukan Paderi yang dipimpin Tuanku Pasaman di Koto Tangah, dekat Batu Sangkar, pada 1815 (bukan 1803 seperti disebut Parlindungan, 2007:136-41).

Namun, sejak awal 1833 perang berubah menjadi perang antara kaum Adat dan kaum Agama melawan Belanda. Memorie Tuanku Imam Bonjol (MTIB)— transliterasinya oleh Sjafnir Aboe Nain (Padang: PPIM, 2004), sebuah sumber pribumi yang penting tentang Perang Paderi yang cenderung diabaikan sejarawan selama ini—mencatat, bagaimana kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda.

Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran, mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau sendiri. Dalam MTIB, terefleksi rasa penyesalan TIB atas tindakan kaum Paderi atas sesama orang Minang dan Mandailing. TIB sadar, perjuangannya sudah melenceng dari ajaran agama.

“Adapun hukum Kitabullah banyaklah yang terlampau dek oleh kita. Bagaimana pikiran kita?”

(Adapun banyak hukum Kitabullah yang sudah terlangkahi oleh kita. Bagaimana pikiran kalian?), tulis TIB dalam MTIB (hal 39).

Penyesalan dan perjuangan heroik TIB bersama pengikutnya melawan Belanda yang mengepung Bonjol dari segala jurusan selama sekitar enam bulan (16 Maret-17 Agustus 1837)—seperti rinci dilaporkan De Salis dalam Het einde Padri Oorlog: Het beleg en de vermeestering van Bondjol 1834-1837: Een bronnenpublicatie [Akhir Perang Paderi: Pengepungan dan Perampasan Bonjol 1834-1837; Sebuah Publikasi Sumber] (2004): 59-183—mungkin dapat dijadikan pertimbangan untuk memberi maaf bagi kesalahan dan kekhilafan yang telah diperbuat TIB.

Kini bangsa inilah yang harus menentukan, apakah TIB akan tetap ditempatkan atau diturunkan dari “tandu kepahlawanan nasional” yang telah “diarak” oleh generasi terdahulu bangsa ini dalam kolektif memori mereka.

(Kompas 10/11/2007 Oleh Suryadi, Dosen dan Peneliti pada Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Universiteit Leiden, Belanda).

AR Sutan Mansyur


Ahmad Rasyid Sutan Mansur

 

 

Ranah Minang pernah melahirkan salah seorang tokoh besar Muhammadiyah, yaitu Ahmad Rasyid Sutan Mansur. Ia lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada Ahad malam Senin 26 Jumadil Akhir 1313 Hijriyah yang bertepatan dengan 15 Desember 1895 Masehi. Ia anak ketiga dari tujuh bersaudara yang merupakan karunia Allah pada kedua orang tuanya, yaitu Abdul Somad al-Kusaij, seorang ulama terkenal di Maninjau, dan ibunya Siti Abbasiyah atau dikenal dengan sebutan Uncu Lampur. Keduanya adalah tokoh dan guru agama di kampung Air Angat Maninjau.

Ahmad Rasyid memperoleh pendidikan dan penanaman nilai-nilai dasar keagamaan dari kedua orang tuanya. Di samping itu, untuk pendidikan umum, ia masuk sekolah Inlandshe School (IS) di tempat yang sama (1902-1909). Di sinilah ia belajar berhitung, geografi, ilmu ukur, dan sebagainya. Setamat dari sekolah ini, ia ditawari untuk studinya di Kweekschool (Sekolah Guru, yang juga biasa disebut Sekolah Raja) di Bukit tinggi dengan beasiswa dan jaminan pangkat guru setelah lulus sekolah tersebut. Namun tawaran tersebut ditolaknya, karena ia lebih tertarik untuk mempelajari agama, di samping saat itu ia sudah dirasuki semangat anti-penjajah Belanda.

Sikap anti penjajah telah dimilikinya semenjak masih belia. Baginya, penjajahan tidak saja sangat bertentangan dengan fitrah manusia akan tetapi bahkan seringkali berupaya menghadang dan mempersempit gerak syiar agama Islam secara langsung dan terang-terangan atau sacara tidak langsung dan tersembunyi seperti dengan membantu pihak-pihak Zending dan Missi Kristen dalam penyebarluasan agamanya.

Tidaklah mengherankan bila pada tahun 1928 ia berada di barisan depan dalam menentang upaya pemerintah Belanda menjalankan peraturan Guru Ordonansi yaitu guru-guru agama Islam dilarang mengajar sebelum mendapat surat izin mengajar dari Pemerintah Belanda. Peraturan ini dalam pandangan Sutan Mansur akan melenyapkan kemerdekaan menyiarkan agama dan pemerintah Belanda akan berkuasa sepenuhnya dengan memakai ulama-ulama yang tidak mempunyai pendirian hidup.

Sikap yang sama juga ia perlihatkan ketika Jepang berikhtiar agar murid-murid tidak berpuasa dan bermaksud menghalangi pelaksanaan shalat dengan mengadakan pertemuan di waktu menjelang Maghrib.Selanjutnya, atas saran gurunya, Tuan Ismail (Dr. Abu Hanifah) ia belajar kepada Haji Rasul, Dr. Abdul Karim Amrullah, seorang tokoh pembaharu Islam di Minangkabau. Di bawah bimbingan Haji Rasul (1910-1917) ia belajar tauhid, bahasa Arab, Ilmu Kalam, Mantiq, Tarikh, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti syariat, tasawuf, Al-Qur’an, tafsir, dan hadits dengan mustolah-nya.

Pada tahun 1917 ia diambil menantu oleh gurunya, Dr. Karim Amrullah, dan dikawinkan dengan putri sulungnya, Fatimah, kakak Buya HAMKA serta diberi gelar Sutan Mansur. Setahun kemudian ia dikirim gurunya ke Kuala Simpang Aceh untuk mengajar. Setelah dua tahun di Kuala Simpang (1918-1919), ia kembali ke Maninjau.

Pemberontakan melawan Inggris yang terjadi di Mesir untuk melanjutkan studinya di universitas tertua di dunia, Universitas al-Azhar Kairo, karena ia tidak diizinkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk berangkat. Akhirnya ia berangkat ke Pekalongan untuk berdagang dan menjadi guru agama bagi para perantau dari Sumatera dan kaum muslim lainnya.

Kegelisahan pikirannya yang selalu menginginkan perubahan dan pembaharuan ajaran Islam menemukan pilihan aktivitasnya, ketika ia berinteraksi dengan Ahmad Dahlan yang sering datang ke Pekalongan untuk bertabligh. Dari interaksi itu, akhirnya ia tertarik untuk bergabung dengan Persyarikatan Muhammadiyah (1922), dan mendirikan Perkumpulan Nurul Islam bersama para pedagang dari Sungai Batang Maninjau yang telah masuk Muhammadiyah di Pekalongan. Ketertarikan tersebut disebabkan karena ide yang dikembangkan Muhammadiyah sama dengan ide gerakan pembaharuan yang dikembangkan di Sumatera Barat, yaitu agar ummat Islam kembali pada ajaran Tauhid yang asli dari Rasulullah dengan membersihkan agama dari karat-karat adat dan tradisi yang terbukti telah membuat ummat Islam terbelakang dan tertinggal dari ummat-ummat lain.

Di samping itu, ia menemukan Islam dalam Muhammadiyah tidak hanya sebagai ilmu semata dengan mengetahui dan menguasai seluk beluk hukum Islam secara detail sebagaimana yang terjadi di Minangkabau, tetapi ada upaya nyata untuk mengamalkan dan membuatnya membumi. Ia begitu terkesan ketika anggota-anggota Muhammadiyah menyembelih qurban seusai menunaikan Shalat Iedul Adha dan membagi-bagikannya pada fakir miskin.

Pada tahun 1923, ia menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Pekalongan, setelah ketua pertamanya mengundurkan diri karena tidak tahan menerima serangan kanan-kiri dari pihak-pihak yang tidak suka dengan keberadaan Muhammadiyah. Ia juga memimpin Muhammadiyah cabang Pekajangan, Kedung Wuni di samping tetap aktif mengadakan tabligh dan menjadi guru agama.

Ketika terjadi ancaman dan konflik antara Muhammadiyah dengan orang-orang komunis di Ranah Minang pada akhir 1925, Sutan Mansur diutus Hoofdbestuur Muhammadiyah untuk memimpin dan menata Muhammadiyah yang mulai tumbuh dan bergeliat di Minangkabau. Kepemimpinan dan cara berdakwah yang dilakukannya tidak frontal dan akomodatif terhadap para pemangku adat dan tokoh setempat, sehingga Muhammadiyah pun dapat diterima dengan baik dan mengalami perkembangan pesat.

Pada tahun 1927 bersama Fakhruddin, ia melakukan tabligh dan mengembangkan Muhammadiyah di Medan dan Aceh. Melalui kebijaksanaannya dan kepiawaiannya dengan cara mendekati raja-raja yang berpengaruh di daerah setempat atau bahkan dengan menjadi montir, Muhammadiyah dapat didirikan di Kotaraja, Sigli, dan Lhokseumawe. Pada tahun 1929, ia pun berhasil mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di Banjarmasin, Kuala Kapuas, Mendawai, dan Amuntai. Dengan demikian, antara tahun 1926-1929 tersebut, Muhammadiyah mulai dikenal luas di luar pulau Jawa.Selain dalam Muhammadiyah, Sutan Mansur–sebagaimana Ahmad Dahlan–pada dasawarsa 1920-an hingga 1930-an aktif dalam Syarikat Islam dan sangat dekat dengan HOS. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim.

Keluarnya ia dari Syarikat Islam dapat dipastikan karena ia lebih memilih Muhammadiyah setelah SI mengambil tindakan disiplin organisasi bagi anggota Muhammadiyah.Kongres Muhammadiyah ke-19 di Minangkabau (14-26 Maret 1930) memutuskan bahwa di setiap karesidenan harus ada wakil Hoofdbestuur Muhammadiyah yang dinamakan Konsul Muhammadiyah.

Oleh karena itu, pada tahun 1931 Sutan Mansur dikukuhkan sebagai Konsul Muhammadiyah (sekarang : Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) daerah Minangkabau (Sumatera Barat) yang meliputi Tapanuli dan Riau yang dijabatnya hingga tahun 1944. Bahkan sejak masuknya Jepang ke Indonesia, ia telah diangkat oleh Pengurus Besar Muhammadiyah menjadi Konsul Besar Muhammadiyah untuk seluruh Sumatera akibat terputusnya hubungan Sumatera dan Jawa.

Pada saat menjabat sebagai Konsul Besar Muhammadiyah, Sutan Mansur juga membuka dan memimpin Kulliyah al-Muballighin Muhammadiyah di Padang Panjang, tempat membina muballigh tingkat atas. Di sini dididik dan digembleng kader Muhammadiyah dan kader Islam yang menyebarluaskan Muhammadiyah dan ajaran Islam di Minangkabau dan daerah-daerah sekitar. Kelak muballigh-muballigh ini akan memainkan peran penting bersama-sama pemimpin dari Yogyakarta dalam menggerakkan roda persyarikatan Muhammadiyah. Ia oleh Konsul-konsul daerah lain di Sumatera dijuluki Imam Muhammadiyah Sumatera.

Ketika Bung Karno diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1938, Sutan Mansur menjadi penasehat agama Islam bagi Bung Karno. Pada masa pendudukan Jepang, ia diangkat oleh pemerintah Jepang menjadi salah seorang anggota Tsuo Sangi Kai dan Tsuo Sangi In (semacam DPR dan DPRD) mewakili Sumatera Barat. Setelah itu, sejak tahun 1947 sampai 1949 oleh wakil Presiden Mohammad Hatta, ia diangkat menjadi Imam atau Guru Agama Islam buat Tentara Nasional Indonesia Komandemen Sumatera, berkedudukan di Bukit tinggi, dengan pangkat Mayor Jenderal Tituler.Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1950, ia diminta menjadi Penasehat TNI Angkatan Darat, berkantor di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Akan tetapi, permintaan itu ia tolak karena ia harus berkeliling ke semua daerah di Sumatera, bertabligh sebagai pemuka Muhammadiyah.

Pada tahun 1952, Presiden Soekarno memintanya lagi menjadi penasehat Presiden dengan syarat harus memboyong keluarganya dari Bukit tinggi ke Jakarta. Permintaan itu lagi-lagi ditolaknya . Ia hanya bersedia menjadi penasehat tidak resmi sehingga tidak harus berhijrah ke Jakarta.Dalam konggres Masyumi tahun 1952, ia diangkat menjadi Wakil Ketua Syura Masyumi Pusat. Setelah pemilihan umum 1955, ia terpilih sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan anggota Konstituante dari Masyumi sejak Konstituante berdiri sampai dibubarkannya oleh presiden Soekarno.

Tahun 1958 ketika pecah pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Padang, ia pun berada di tengah-tengah mereka karena didasari oleh ketidaksukaannya pada PKI dan kediktatoran Bung Karno, meskipun peran yang dimainkannya dalam pergolakan itu diakuinya sendiri tidak terlalu besar.Ia terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam dua kali periode kongres. Kongres Muhammadiyah ke-32 di Banyumas Purwokerto pada tahun 1953 mengukuhkannya sebagai Ketua PB Muhammadiyah periode tahun 1953-1956. Oleh karena itu, ia pun pindah ke Yogyakarta.

Pada kongres berikutnya yaitu kongres Muhammadiyah ke-33 tahun 1956 di Palembang ia terpilih lagi menjadi ketua PB Muhammadiyah periode tahun 1956-1959. Dalam masa kepemimpinannya, upaya pemulihan roh Muhammadiyah di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah digiatkan.

Untuk itu, ia memasyarakatkan dua hal, pertama, merebut khasyyah (takut pada kemurkaan Allah), merebut waktu, memenuhi janji, menanam roh tauhid, dan mewujudkan akhlak tauhid; kedua, mengusahakan buq’ah mubarokah (tempat yang diberkati) di tempat masing-masing, mengupayakan shalat jamaah pada awal setiap waktu, mendidik anak-anak beribadah dan mengaji al-Qur’an, mengaji al-Qur’an untuk mengharap rahmat, melatih puasa sunat hari senin dan kamis, juga pada tanggal 13 ,14, dan 15 bulan Islam seperti yang dipesankan oleh Nabi Muhammad, dan tetap menghidupkan taqwa.

Di samping itu juga diupayakan kontak-kontak yang lebih luas antar pemimpin dan anggota di semua tingkatan dan konferensi kerja diantara majelis dengan cabang atau ranting banyak di selenggarakan.

Dalam periode kepemimpinannya, Muhammadiyah berhasil merumuskan khittahnya tahun 1956-1959 atau yang populer dengan Khittah Palembang, yaitu :

(1) menjiwai pribadi anggota dan pimpinan Muhammadiyah dengan memperdalam dan mepertebal tauhid, menyempurnakan ibadah dengan khusyu’ dan tawadlu’, mempertinggi akhlak, memperluas ilmu pengetahuan, dan menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab;

(2) melaksanakan uswatun hasanah;

(3) mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi;

(4) memperbanyak dan mempertinggi mutu anak;

(5) mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader;

(6) memperoleh ukhuwah sesama muslim dengan mengadakan badan islah untuk mengantisipasi bila terjadi keretakan dan perselisihan; dan

(7) menuntun penghidupan anggota.

Meskipun setelah 1959 tidak lagi menjabat ketua, Sutan Mansur yang sudah mulai uzur tetap menjadi penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari periode ke periode. Ia meski jarang sekali dapat hadir dalam rapat, konferensi, tanwir, dan Muktamar Muhammadiyah akan tetapi ia tetap menjadi guru pengajian keluarga Muhammadiyah.Buya Sutan Mansur juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif.

Dari beberapa tulisannya yang antara lain berjudul Jihad;

Seruan kepada Kehidupan Baru; Tauhid Membentuk Kepribadian Muslim; dan Ruh Islam nampak sekali bahwa ia ingin mencari Islam yang paling lurus yang tercakup dalam paham yang murni dalam Islam.

Doktrin-doktrin Islam ia uraikan dengan sistematis dan ia kaitkan dengan tauhid melalui pembahasan ayat demi ayat dengan keterangan al-Qur’an sendiri dan hadits.Buya H. Ahmad Rasyid Sutan Mansur akhirnya meninggal pada hari Senin tanggal 25 Maret 1985 yang bertepatan 3 Rajab 1405 di Rumah Sakit Islam Jakarta dalam usia 90 tahun.

Sang ulama, da’i, pendidik, dan pejuang kemerdekaan ini setiap hari Ahad pagi senatiasa memberikan pelajaran agama terutama tentang Tauhid di ruang pertemuan Gedung Muhammadiyah jalan Menteng Raya 62 Jakarta. Jenazah almarhum buya dikebumikan di Pekuburan Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan setelah dishalatkan di masjid Kompleks Muhammadiyah.

Buya Hamka menyebutnya sebagai ideolog Muhammadiyah dan M. Yunus Anis dalam salah satu kongres Muhammadiyah mengatakan, bahwa di Muhammadiyah ada dua bintang. Bintang Timur adalah KH. Mas Mansur dari Surabaya, ketua PP Muhammadiyah 1937-1943 dan bintang Barat adalah AR. Sutan mansur dari Minangkabau, ketua PP Muhammadiyah 1953-1959.

http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=167

Lintas Tokoh Minangkabau


Siapakah Kini yang Menyimpan ‘Naskah Tuanku Imam Bonjol’ yang Asli?

Tuanku Imam Bonjol

Sampai sekarang sudah banyak publikasi ilmiah mengenai Perang Paderi, di antaranya studi Muhammad Radjab (1958), Christine Dobbin (1983; terjemahan Indonesianya terbit tahun 1992 dan 2008), dan Rusli Amran (1981, 1985), belum lagi puluhan artikel yang terbit di berbagai jurnal ilmiah terbitan dalam dan luar negeri.

Studi-studi tersebut banyak merujuk kepada sumber-sumber primer yang umumnya ditulis oleh pemimpin-pemimpin militer, komandan-komandan lapangan, dan juga pegawai swasta kolonial Belanda yang, langsung atau tidak, pernah terlibat dalam Perang Paderi.

Ini dapat dikesan, misalnya, dalam publikasi terbaru mengenai Perang Paderi oleh sejarawan militer G. Teitler: Het Einde van de Padrie-oorlog Het beleg en de vermeestering van Bonjol, 1834-1837; Een Bronnenpublicatie [Akhir Perang Paderi.

Pengepungan dan Perampasan Bonjol 1834-1837; sebuah publikasi sumber] (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2004) yang mengungkapkan 4 sumber primer mengenai perang tersebut, yaitu:

  • “De Luitenant Generaal, Kommissaris Generaal van Nederlandsche-Indië J. van den Bosch aan den Luitentant Kolonel Adjudant J.H.C. Bauer bij aankomst te Padang, den 13 October 1833, no.354” (hlm.23-25);
  • “Over het attaqueren van versterkte linien en kampongs” (hlm.27-39);
  • “Rapport omtrent den staat van zaken ter Westkust van Sumatra in Januari 1836 ingediend door de 1e Luitenant Adjudant Steinmetz, hem opgedragen bij besluit van den kommandant van het leger, 13 november 1835 no.4” (hlm.41-56), dan;
  • “Journaal van de expeditie naar Padang onder de Generaal-Majoor Cochius in 1837 Gehouden door de Majoor Sous-Chief van den Generaal-Staf Jonkher C.P.A. de Salis” (hlm.59-183).

Yang kurang diketahui selama ini adalah bahwa ada beberapa sumber primer mengenai Perang Paderi yang ditulis oleh orang Minang sendiri yang terlibat langsung dalam perang tersebut.

Walaupun indegenous sources ini agak kurang populer dibanding sumber-sumber Barat, nilai historisnya jelas amat tinggi: sumber-sumber pribumi tersebut dapat dijadikan rujukan bandingan bagi sumber-sumber Barat yang cenderung militaire minded.

Lebih jauh lagi, kita bisa melihat perbedaan persepsi dan sudut pandang antara orang Minang sendiri dan orang Belanda melihat peristiwa Perang Paderi.

Salah satu sumber pribumi yang penting mengenai Perang Paderi adalah Naskah Tuanku Imam Bonjol atau dalam sumber-sumber Belanda disebut Memorie van Toeankoe Imam (lihat misalnya: De Stuers 1850, Vol. II:221-40,243-51).

Perlu dicatat bahwa naskah ini tidak sama dengan apa yang disebut Note-book of Tuanku Imam Bonjol setebal 655 halaman yang kini tersimpan di Universiteitsbibliotheek Leiden dengan nomor kode Or.1751 (Wieringa 1998:111-14).

Sumber lainnya adalah Surat Keterangan Syekh Jalaluddin karangan Fakih Saghir (lihat transliterasinya oleh E. Ulrich Kratz dan Adriyetti Amir, DBP, Kuala Lumpur, 2002).

Naskah Tuanku Imam Bonjol (TIB) ini telah hilang sejak tahun 1991 (lihat Kompas, 22 November 2005). Dalam artikel ini saya ingin menguraikan sejarah naskah TIB, dan proses “penghilangannya” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Sumatra Barat, sekaligus memohon kepedulian masyarakat pencinta naskah Nusantara untuk menemukan kembali naskah yang memilki nilai sejarah yang amat tinggi itu.

Keberadaan naskah TIB pertama kalinya dilaporkan oleh Ph. S. van Ronkel dalam artikelnya “Inlandsche getuigenissen aangaande de Padri-oorlog” [Kesaksian Primbumi mengenai Perang Paderi] dalam jurnal De Indische Gids 37(II) (1915): 1099-1119, 1243-59.

Van Ronkel menyebutkan bahwa ia telah menyalin satu naskah yang berjudul Tambo Anak Tuanku Imam [Bonjol] yang tebalnya 318 halaman; naskah aslinya dipegang oleh Khatib Nagari di Bonjol. Sayang sekali salinan naskah TIB yang diusahakan Van Ronkel itu tidak ketahuan pula dimana sekarang. Naskah itu tidak tercantum dalam katalog-katalog naskah Melayu/Minangkabau di Belanda.

Tahun 2004 Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) di Padang menerbitkan transliterasi naskah TIB yang dikerjakan oleh Sjafnir Aboe Nain. Judulnya: Naskah Tuanku Imam Bonjol. Penerbitan buku itu patut disambut gembira, tetapi sekaligus juga memunculkan kembali pertanyaan tentang “hilangnya” naskah asli TIB.

Dalam “kata Pengantar” bukunya itu, Sjafnir menyebutkan bahwa naskah TIB ditulis dengan huruf Arab Melayu oleh anak Tuaku Imam Bonjol, Naali Sutan Caniago (yang pernah menjadi tuanku laras tahun 1872-1876) dan saudaranya, Haji Muhammad Amin—keduanya ikut terlibat dalam Perang Paderi.

Selanjutnya dikatakan bahwa bagian pertama naskah ini (sampai hlm.191) berisi catatan-catatan Tuanku Imam Bonjol sendiri. Catatan-catatan itu dikumpulkan oleh Naali dan Muhammad Amin yang ikut dibuang bersama Tuanku Imam Bonjol ke Ambon dan kemudian ke Menado, lalu mereka menambahkannya dengan tulisan mereka sendiri (bagian kedua), sehingga menjadi naskah asli TIB.

Bagian kedua itu berisi pengalaman Naali sendiri setelah tunduk kepada Belanda sampai ia diangkat menjadi laras alahan Panjang. Bagian ketiga (terakhir) berisi keputusan rapat tentang peralihan dari hukum adat kepada hukum sipil di Sumatra Barat (Sjafnir, 2004: xi-x).

Jadi, logis kalau ada dua versi nama naskah ini: Naskah Tuanku Imam Bonjol dan Tambo Anak Tuanku Imam seperti disebut Van Ronkel, karena catatan-catatan dari Tuanku Imam Bonjol sendiri kemudian ditambahkan oleh anaknya Naali Sutan Caniago.

Sjafnir tidak menyebutkan apakah transliterasi naskah TIB dalam bukunya itu didasarkan atas naskah aslinya atau fotokopinya. Juga tidak ada penjelasan apapun dari Sjafnir bagaimana dan dari mana ia mempeoleh naskah itu. Ini agak menyalahi kaedah penelitian filologi. Juga tidak ada penjelasan apakah Sjafnir mentransliterasikan naskah TIB berdasarkan yang aslinya atau salinan/fotokopinya. Pun ia tidak menyebut darimana ia memperoleh fotokopi itu.

Penelusuran yang saya lakukan bersama Jeffrey Hadler (asisten Professor University of California, Berkeley), Yasrul Huda (Dosen IAIN Imam Bonjol Padang), dan Yusmarni Djalius (Dosen Universitas Andalas) mengenai raibnya naskah asli TIB menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Pada 28 April 1983 surat kabar Haluan di Padang menurunkan satu berita berjudul: “Pemda Sumbar bentuk tim khusus untuk teliti masalah keabsahan sejarah Imam Bonjol”. Waktu itu terjadi polemik mengenai sejarah Tuanku Imam Bonjol yang dipicu seorang penulis bernama Yusuf Abdullah Puar. Orang ini berpendapat bahwa yang dimakamkan di Menado bukanlah Tuanku Imam Bonjol yang sebenarnya. Gubernur Sumbar Azwar Anas membentuk tim khusus untuk meneliti keabsahan sejarah Tuanku Imam Bonjol. Tim itu terdiri dari unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Depsos, Hankam, dll.

Dalam rangka mencari kebenaran tentang sejarah Tuanku Imam Bonjol, utusan keluarga Tuanku Imam Bonjol, Ilyas St. Caniago, beserta seorang anggota keluarga lainnya, datang menghadap Gubernur Sumbar, Azwar Anas, untuk menyerahkan naskah asli TIB. (Menurut Ali Usman Datuak Buruak, kemenakan M. Ilyas St. Caniago yang diwawancarai oleh Jeffrey Hadler dan Yusmarni Djalius di Bonjol [8-7-2006], M. Ilyas St. Caniago ketika menghadap Gubernur Azwar Anas didampingi oleh seorang familinya yang menjadi guru SD di Indarung).

M. Ilyas St. Caniago didampingi oleh Safnir Aboe Nain yang waktu itu menjadi staf Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan (PSK), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatra Barat (Sumbar). Gubernur Azwar Anas, yang didampingi oleh Asisten II Sekwilda Akniam(?) Syarif, Kabiro Bina Mental Spiritual Drs. H. Thamrin, dan Kabiro Humas Zainal Bakar, SH. menerima M. Ilyas St. Caniago di ruang kerjanya tanggal 27 April 1983.

Ia menyerahkan satu bukti otentik mengenai kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol kepada Azwar Anas, yaitu naskah asli TIB. M. Ilyas St. Caniago (yang waktu itu sudah berumur 72 tahun) adalah seorang pensiunan ABRI yang tinggal di Medan (di Jalan Sukaria no. 109, Kelurahan Sidorejo). Rupanya ia pulang kampung dan mengambil naskah TIB yang disimpan keluarganya di Bonjol dan menyerahkannya kepada Pemda Sumatera Barat.

Harian Haluan (28-4-1983) menulis: “M. Ilyas, mengatakan naskah Tuanku Imam Bonjol ini sedianya akan diserahkan [kepada Pemda Sumbar] sejak beberapa waktu lalu, tetapi karena kesulitan hubungan dan berbagai halangan lainnya, baru kini dapat diserahkan untuk dapat disimpan oleh Pemda bagi kepentingan sejarah” .

Selanjutnya dikatakan: “ Sejak 26 Mei 1966, naskah [asli TIB] dipinjam oleh salah seorang kenalan [Ilyas], TZ. Anwar dan dijemput 14 Juni 1976 ke Jakarta oleh menantu M. Ilyas, Usman St. Pangeran. M. Ilyas sendiri adalah turunan kelima dari Tuanku Imam Bonjol dengan istrinya Balun Ameh”.

Bagian terakhir berita Haluan itu menyebutkan: “Naskah Tuanku Imam Bonjol ini, sekarang sudah ada yang dialihtuliskan kepada tulisan latin oleh Drs. Sjafnir AN [Aboe Nain] dari bidang PSK Kanwil Dep. P & K Sumbar dan diperbanyak dalam bentuk stensilan serta kulit luarnya dicetak.”

Selanjutnya Halauan menulis: “Gubernur menerima naskah [asli TIB] itu melalui Kabiro Bina Mental Spiritual drs. H. Thamrin dan untuk sementara disimpan pada Bank Indonesia [Cabang Padang] menjelang diserahkan kepada Museum Negeri [Adityawarman] di Padang”. (kursif oleh Suryadi).

Dengan demikian, jelas bahwa baru pada bulan April 1983 naskah asli TIB berpindah ke Pemda Sumatra Barat. Namun, rupanya sebelum itu Sjafnir Aboe Naim, staf PSK Kanwil Dep. P& K Sumbar waktu itu, rupanya telah mentrasliterasikan naskah TIB. Menurut Jeffrey Hadler (email, 24-7-2006) transliterasi Sjafnir Aboe Nain itu diterbitkan Komite Pembangunan Museum Imam Bonjol pada tahun 1979.

Kurang jelas apakah transliterasi itu dikerjakan Sjafnir di Bonjol (artinya naskah asli TIB tidak dibawanya keluar Bonjol) atau ia memfotokopinya (kemungkinan terakhir ini kecil mengingat tahun 1979 mesin fotokopi mungkin masih sulit ditemukan di Bonjol). Saya sependapat dengan Jeffrey Hadler bahwa transliterasi naskah TIB yang muncul di buku Sjafnir terbitan PPIM (2004) berasal dari transliterasi yang sudah dikerjakannya sejak tahun 1979 itu (ada banyak kesalahan yang tampaknya tidak dikoreksi).

Fotokopi transliterasi Latin naskah TIB oleh Sjafnir Aboe Nain itu antara lain dimiliki oleh budayawan Wisran Hadi, Museum Adityawarman, Museum Imam Bonjol di Bonjol, Perpustakaan Pemda Sumbar, sejarawan Jeffrey Hadler, dan seorang Malaysia bernama Abdur-Razzaq Lubis di Penang.

Naskah asli TIB terakhir kalinya muncul pada pameran naskah-naskah di Festival Istiqlal I, Jakarta, 15 Oktober-15 November 1991. Rupanya naskah itu dipinjamkan oleh Pemda Sumbar untuk dipamerkan dalam acara tersebut. Naskah dibawa ke Jakarta oleh dosen IAIN Imam Bonjol Padang, Rusydi Ramli, yang menjadi ketua Panitia Daerah Festival Istiqlal untuk Propinsi Sumatra Barat. Rusydi Ramli sempat memfotokopi naskah TIB atas izin Panitia Festival Istiqlal I (Rusydi Ramli, sms, 23-7-2006).

Dalam kesempatan ceramah di IAIN Imam Bonjol tgl. 10 Juli 2006, Jeffrey Hadler memfotokopi lagi fotokopi naskah TIB milik Rusydi Ramli itu sebanyak 4 rangkap: untuk Jeffrey Hadler, untuk Perpustakaan Berkeley, untuk Datuak Buruak di Bonjol (yang sudah kehilangan naskah asli TIB), dan untuk Yasrul Huda, dosen IAIN Imam Bonjol (Jeffrey Hadler, email, 22-7-2006). Mungkin ada lagi beberapa orang kolega Rusydi Ramli yang memfotokopinya. Saya sendiri kemudian memperoleh fotokopi naskah TIB itu atas jasa baik Jeffrey Hadler. Dengan memperbanyak fotokopi itu, setidaknya naskah TIB tentu makin aman dari kepunahan.

Menurut Rusydi Ramli, selesai dipamerkan di Festival Istiqlal I, naskah TIB dibawa kembali ke Padang dan diserahkannya kepada Bagian Pembinaan Sosial (Binsos) Pemda Sumbar. Ia mengatakan bahwa orang yang bertanggungjawab menerima naskah TIB darinya ketika itu adalah bendahara Gubernur Sumbar, Drs. Armyn An (sms, 24-7-2006). Drs. Armyn An bersama Drs. H. Karseno, MS, H. Rajuddin Noeh, SH, Drs. Sjafnir Aboe Nain, dan Djurip, SH. telah menulis satu buku yang berjudul Naskah Tuanku Imam Bonjol yang diterbitkan Pemerintah Daerah Tingkat, Sumatera Barat pada tahun 1992 (lihat tulisan Abdur-Razzaq Lubis kepemimpinan tradisional suku Mandahiling dalam http://www.mandailing.org/ mandailinge/columns/autonomy.htm). Ini setidaknya mengindikasikan bahwa dua orang yang sejak semula telah “mengurus” naskah TIB, yaitu Sjafnir Aboe Nain dan Drs. Armyn An, mengetahui keberadaan naskah itu seusai dipamerkan dalam Festival Istiqlal 1 di Jakarta tahun 19991.

Dari fotokopi naskah TIB milik Rusydi Ramli terlihat bahwa kolofon naskah ini begitu rumit karena banyak tambahan catatan oleh para pembaca. Namun hal itu dapat dijadikan pedoman untuk melihat riwayat resepsi aktif terhadap naskah TIB.

Tanpa sadar telah ‘mencemari’ keontentikan naskah, masing-masing pembaca telah menambahkan sendiri catatan-catatan pada kolofon naskah TIB: ada nama Ahmad Marzoeki, “de president vereeniging Bondjol”. Orang ini telah membawa naskah asli TIB ke Medan, seperti dapat dikesan dari catatan pada kolofonnya: “didjilid dan dibaharoei koelitnja boekoe Tjeritera (Riwajat) Toeankoe Imam ini di Medan pada November 1925”.

Juga ada nama Dawis [Dt. Madjolelo]: orang ini menerima naskah catatan-catatan Tuanku Imam Bonjol dari Tuanku Bandro Sati, Kepala Laras Bonjol, pada awal 1915. Dawis kemudian menjadi Camat Lubuk Sikaping (Jeffrey Hadler, email 24-7-2006). Dawis dan Ahmad Marzoeki kemudian menulis buku, Tuanku Imam Bondjol: Perintis Djalan ke Kemerdekaan, Tjermin Kehidupan (Djakarta: Djambatan, 1951) yang sangat mungkin berdasarkan pembacaannya terhadap naskah asli TIB.

Sangat mungkin pula seorang yang bernama L. Dt. Radjo Dihoeloe telah membaca naskah asli TIB, seperti dapat dikesan dari judul bukunya, Riwajat dan Perdjoeangan Toeankoe Imam Bondjol sebagai Pahlawan Islam: Disoesoen dari Tjatatan2 Poetra Beliau St. Tjaniago alm. (Medan: Boekhandel Islamijah, 1939; cet ke-2, 1950).

Ada pula kolofon yang tampaknya berasal dari masa yang lebih awal lagi, tulisan tiga atau empat orang yang agak sulit dibaca karena berasal dari tahun 1870-an (mungkin catatan dari tahun 1882 oleh seorang pembaca; Haluan, 28-4-1983). Kemudian ada lagi catatan dari pembaca tahun 1910-an, dan dari sejarawan/arkeolog Drs. Buchari tahun 1978 (kurang jelas dimana Buchari membacanya). Catatan terbaru di kolofon itu menyebutkan bahwa naskah aslinya diserahkan oleh ahli waris Sutan Caniago yang berdiam di Medan (jelaslah bahwa yang dimaksud penyerahan naskah TIB oleh M. Ilyas St. Caniago, yang memang tinggal di Medan, kepada Pemda Sumbar pada 27 April 1983).

Selanjutnya, ada keterangan bahwa naskah itu pernah difotokopi oleh “Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat (Ketua I)” atas nama Dato’ Haji Djafri, DPTJ, DSN dan Datuk Bandaharo Lubuk Sati pada tahun 1989 (Sepertinya Dato’ Haji Djafri, DPTJ, DSN nama yang berbau Malaysia; kurang jelas apa hubungannya dengan LKAAM). Kolofon terakhir ini mengindikasikan bahwa petinggi LKAAM (dalam hal Datuk Bandaharo Lubuk Sati) pernah pula “menyentuh” naskah asli TIB setelah naskah itu berada di tangan Pemda Sumbar.

Jelaslah bahwa naskah TIB yang dipamerkan di Festival Istiqlal I 1991 (dan kemudian difotokopi oleh Rusydi Ramli) memang asli. Kesimpulannya: sejak April 1983 sampai awal Oktober 1991 naskah asli TIB berada dalam otoritas Pemda Sumbar.

Sejak akhir November 1991 naskah itu kembali masuk ke kantor Gubernur Sumbar (kalau naskah itu sampai keluar dari otoritas Pemda Sumbar, dan berpindah ke tangan orang lain, pastilah atas sepengetahuan Pemda Sumbar, kecuali jika ada oknum dalam tubuh Pemda Sumbar atau orang luar yang bekerjasama dengan oknum tersebut yang berusaha memiliki sendiri naskah ini untuk kepentingan yang tidak kita ketahui).

Naskah itu rupanya tidak pernah diserahkan kepada Museum Negeri Adityawarman (seperti diberitakan Haluan 28-4-1983), sebab Rusydi Ramli menyerahkannya kepada Pemda Sumbar selesai dipamerkan di Festival Istiqlal 1 di Jakarta.

Filolog Zuriati sudah mendata sekitar 60 naskah yang tersimpan di Museum Adityawarnan dan ia tidak menemukan naskah TIB di sana (sms, 11-8-2006). Jika tempat penyimpanan naskah itu tetap di Bank Indonesia Cabang Padang (Haluan, Ibid.), terutama setelah Festival Istiqlal I (1991), maka sudah semestinya naskah itu diserahkan kepada Museum Adityawarman atau Museum Imam Bonjol di Bonjol atau kepada ahli warisnya Ali Usman Dt. Buruak di Bonjol.

Dengan demikian, selama dalam otoritas Pemda Sumbar (1983-1991) paling tidak ada empat orang yang tampaknya telah ‘mengurus’ naskah asli TIB: Drs. H. Tahmrin, Sjafnir Aboe Nain (sebelum 1991), Rusydi Ramli dan Drs. Armyn An (sesuai dengan keterangan Rusydi Ramli) (sejak 1991). Untuk menelusuri keberadaan naskah asli TIB yang “hilang” itu, keempat orang itu dapat dimintai keterangannya.

Selain itu dapat juga diminta keterangan dari Drs. Akniam(?) Syarif (mantan Asisten II Sekwilda Sumbar), Zainal Bakar, SH. (mantan Kabiro Humas Pemda Sumbar, mantan Gubernur Sumbar), dan mantan Gubernur Sumatra Barat, Azwar Anas Dt. Rajo Sulaiman.

Juga dapat dimintai keterangan Datuk Bandaharo Lubuk Sati (dan Dato’ Haji Djafri) dari LKAAM, dan guru SD Indarung yang telah menemani M. Ilyas St. Caniago ketika menyerahkan naskah TIB kepada Gubernur Sumbar, Azwar Anas. M. Ilyas St. Caniago sendiri tidak mungkin dimintai lagi keterangannya karena sudah meninggal.

Penelusuran selanjutnya adalah ke Bank Indonesia Cabang Padang: kapan naskah asli TIB mulai disimpan di sana dan kapan diambil? Siapa yang mengambilnya dan dari instansi mana orang itu? (Apakah benar naskah asli TIB memang pernah disimpan disana?; apakah dari 1983-1991 naskah itu disimpan di sana?). Apakah setelah dipamerkan di Festival Istiqlal 1 Jakarta (1991), naskah TIB disimpan (lagi) di Bank Indonesia.

Kalau tidak, dimana Drs. Armyn An menyimpannya? Atau kepada siapa ia menyerahkan naskah itu? Keterangan yang lebih lengkap dan jelas tentang siapa persisnya yang memegang naskah asli TIB sebelum dan sesudah dipamerkan di Festival Istoqlal Jakarta (1991) dapat ditanyakan pula kepada Rusydi Ramli.

Adalah tugas pemerintah, pihak universitas, museum, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyelamatkan naskah asli TIB. Penyelamatan naskah ini masih mungkin diusahakan mengingat sebagian besar tokoh-tokoh kunci yang mengetahui keberadaan naskah itu di Padang selama periode 1982-1991 masih hidup, dan oleh karenanya masih mungkin untuk diminta keterangannya. Mudah-mudahan naskah asli TIB yang amat punya nilai sejarah itu belum berpindah ke negara lain.

Penghilangan naskah kuno, apalagi disengaja (misalnya menjualnya kepada pihak asing), adalah tindak kejahatan. Pelakunya dapat dijatuhi hukuman. Namun, yang kita inginkan adalah agar naskah asli TIB dapat diselamatkan, untuk kemudian dikembalikan kepada ahli warisnya. Atau dengan persetujuan ahli warisnya, disimpan dengan baik di Museum Tuanku Imam Bonjol di Bonjol atau di Museum Adityawarman di Padang.

Gubernur Sumatra Barat, Gamawan Fauzi, sepatutnya mengkoordinasikan upaya pencarian naskah asli TIB yang hilang itu. Dan upaya itu sudah selayaknya didukung oleh pihak-pihak yang peduli terhadap pelestarian naskah-naskah kuno di Sumatra Barat, seperti Museum Adityawarman, Museum Tuanku Imam Bonjol, Fakultas Sastra Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta, dan UNP, serta Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA) Cabang Sumatra -Barat, dll. Mereka dapat saling bekerjasama, kalau perlu dengan polisi, untuk menemukan kembali naskah asli TIB yang hilang itu.

Suryadi, dosen dan peneliti pada Dept. of Languages and Cultures of Southeast Asia and Oceania Leiden University, Belanda (s.suryadi@let.leidenuniv.nl)

* Artikel ini dimuat di Sriwijaya Post, 3- Juli 2006 (bagian pertama), dan Singgalang, 3 & 6 Desember 2006

%d blogger menyukai ini: