Menanti Urang Rantau Pasaman Pulang Basamo


Urang Rantau, Caliaklah Kampung Kito

Menanti Prakarsa Rang Pasaman Pulang Basamo

Oleh: Makmur Effendi

Meninggalkan kampung halaman untuk sementara waktu atau lebih lama atau bahkan buat selamanya yang dikenal dengan istilah merantau, adalah tradisi yang cenderung kepada urbanisasi bagi mayoritas masyarakat dunia. Sehingga lama kelamaan hegemoni suatu kelompok tertentu pada suatu kota, hampir tidak didapati lagi. Karena terjadinya pembauran etnis dan kesukuan yang berasimilasi pada komunitas masyarakat yang maju. Tak ketinggalan juga bagi masyarakat Pasaman tergolong masyarakat Perantau.

Persoalan mata pencaharian dan pendidikan menjadi alasan utama sebagian masyarakat Pasaman menuju berbagai penjuru kota dan negara yang dianggap menjanjikan buat peningkatan taraf kesejahteraan hidup. Sebagian diantaranya, untuk menuntut ilmu, sebagian yang lain bekerja di berbagi sektor usaha, baik di pemerintahan, swasta atau berwiraswata. Tak banyak yang kembali pulang untuk membangun kampung halaman dengan bekerja atau membuka lapangan usaha.

Ada yang sering pulang dengan alasan karena keluarganya di kampung atau sebagian saudaranya di kampung masih hidup. Ada lagi pulang untuk mengurus harta yang ditinggalkan, ada yang pulang ketika lebaran saja,  pun ada pulang sewaktu orang tua atau keluarga yang sakit atau wafat. Bahkan ada yang hanya pulang untuk menjual kekayaan yang masih tersisa di kampungnya.

Tanpa menafikan jasa baik pemuka kita yang berjasa membangun kampung dari hasil jerih payah di rantau dan kepintaran dari majunya pendidikan di rantau orang, tentu kita ingin tetap terjalin komunikasi yang baik dan berkesinambungan antara kampung dan rantau.

Namun sebagian besar menetap dan menjadi warga tempat perantuannya hingga turun temurun. Sehingga pernah ditemui kenyataan menggelitik dan kadang terasa memilukan,  jangankan untuk bisa diajak berbahasa daerah asalnya, dimana letak Pasaman pun  sebenarnya ia tidak pernah tahu. Yang ia tahu dari orang tuanya bahwa ia berasal dari Pasaman (Urang Pasaman). Selebihnya ia warga kediamannya saat ini.

Dan yang pernah penulis dengar sendiri dari Urang Pasaman di Rantau adalah ucapan penolakan pulang kampung, dengan berkata, untuk apa pulang ke Pasaman?, disini kita sudah terbiasa dengan fasilitas, kalau di Pasaman ini dan itu tidak ada, kan repot,  katanya. Dan yang lebih tidak enaknya, ketika seorang terpelajar bilang, apa sih yang mau dibanggain ama kampung, orangnya dekil, jorok, ih mana bodoh lagi, katanya. Suka atau tidak, itulah yang terucap dari salah seorang dunsanak kita di perantauan.

Sementara di Ranah Pasaman sendiri, punya berbagai tantangan dan kendala yang butuh perjuangan serius dari semua pihak. Baik oleh pihak pemerintahan maupun pelaku usaha.  Guna memacu pembangunan di berbagai bidang pembangunan, perlu penyiapan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas tinggi dengan dilengkapi pembekalan berbagai bidang keahlian dan keterampilan terpadu serta pembinaan yang intensif. Disamping didukung fasilitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan.  Sejalan  dengan itu pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi berdampak pada tidak berimbangnya kemampuan anggaran untuk menyediakan kebutuhan mendasar dari penyelenggaraan pendidikan.

Kondisi inilah yang tengah dialami Kabupaten Pasaman, yang menjadi permasalahan klasik yang belum kunjung tuntas. Sehingga menjadi agenda utama pembangunan yang  butuh skala prioritas Pemerintah Daerah yang tidak mungkin terlaksana dengan hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah dan partisipasi masyarakat saja. Meminta kepedulian Pemerintah Pusat yang sebesar-besarnya dalam berbagai bentuk program pengadaan dan pendanaan berkelanjutan melalui pengalokasian anggaran pada APBN dan APBN.P

Lebih dari itu, disamping terhadap negara, tentunya kepada masyarakat kabupaten Pasaman yang berada di perantauan, terutama di kota-kota besar di berbagai penjuru negeri, bahkan yang hidup menetap di luar negeri. Dimana, yang kualitas hidup dan tingkat kesejahteraannya jauh lebih baik ketimbang sanak suadaranya yang tinggal menghuni kampung halaman kelahirannya. Tertumpang harapan untuk mau sedikit berbagi kelebihan rezki, ilmu dan keterampilan buat menebus keterbelakangan famili dan kaumnya yang masih jauh dari tuntutan kemajuan zaman.

Perhatian utama masyarakat Perantau Pasaman yang memilih tetap hidup di rantau, tentu  yang sudah sejahtera, sangat dibutuhkan untuk mau dan peduli dengan berbagai kekurangan dan ketertinggalan kampung tanah tumpah darahnya.

Bila kita cari tahu, betapa masyarakat Minang di Perantauan, selama ini sangat terkenal dengan ikatan persaudaraan di tempat perantauannya, sehingga lahirlah berbagi organisasi yang punya kekuatan tersendiri untuk saling berkontribusi membela suadaranya yang terjebak kesulitan. Kemudian kesamaan pandangan tersebut terwadahi pula pada lingkup kepedulian terhadap tingkat kesejahteraan sanak famili di rantau maupun di ranah Minang dengan nama Gerakan Seribu Minang (Gebu Minang).

Gebu Minang mengembangkan sayap dengan membentuk lembaga-lembaga keuangan mikro seperti pendirian lembaga simpan pinjam perbankkan, sebagimana berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di berbagi kota di ranah Minang seperti di Kota Padang ada BPR Berok Gunung Pangilun, di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota ada BPR Sinamar, BPR Halaban dan sebagainya.

Lalu untuk memperlihatkan wujud kecintaan kepada kampung halaman dalam bentuk kehadirannya di tanah asal, dilakukan Gerakan Pulang Basamo, sehingga muncullah berbagai nama yang cukup berpengaruh keluar dan ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Ada namanya Minang Pulang Basamo, Mungka Pulang Basamo, Rang Sulik Aia Pulang Kampung dan seabrek istilah yang tak mungkin disebut satu persatu.

Hanya yang belum dan tidak diketahui pasti, masyarakat perantau yang berasal dari ranah Pasaman penghuni kota-kota metropolitan melakukan gerkan bersama saiyo sakato, saayun salangkah untuk berbuat secara terpadu dan terkoordinasi menampakkan kepedulian untuk berbagi kelebihan kebaikan ilmu dan harta untuk dilimpahkan kepada Urang Nagari-nya apalagi menyatukan langkah untuk pulang kampung dengan ala Pulang Basamo yang diperbuat dunsanak kita di Nagari dan Kampuang tetangga kita di Sumatera Barat ini.

Ketahuilah dunsanak kami Urang Pasaman di Rantau!…  apakah dunsanak sudah tidak ingat lagi dengan lamaknya Bareh Tapuih, yang kini tak lagi surplus, tak mampu menjadi pemasok kebutuhan nasional, karena irigasi bendungan raksasa Panti – Rao yang dibangun sejak 1980-an hingga kini belum kunjung tuntas. Penyebabnya barangkali tidak sebesar anggapan dunsanak, karena proyek yang dibangun dengan APBN senilai Rp. 300 miliar pada waktu itu, hanya tersangkut pembangunan tersier ke sawah rakyat saja yang kini butuh dana Rp. 20 miliar saja, tapi belum juga terwujudkan. Karena kampung kita masih miskin, PAD kita Kecil, tak mungkin sanggup membiayainya. Namun produksi Padi Pasaman dari data Distanhor pada tahun lalu, dari areal tanam 43.439 ha diperoleh hasil panen 184.183 ton.

Akan tetapi, kalau 10 ribu orang urang pasaman di Jakarta, 10 ribu orang pasaman di Medan, 10 ribu orang pasaman di Pakan Baru atau seribu orang urang pasaman di Malaysia atau dimana saja, menjalin kekompakkan untuk pulang basamo, melihat dari dekat apa sesungguhnya yang telah ada di dan belum terlaksana di kampung kita.

Selain padi, sebagai andalan komoditi hortikultura pasaman adalah jagung, pisang ameh dan jeruk. Jagung sudah mencapai areal tanam seluas  2.175 ha dengan produksi 8.742 ton di tahun 2010. Lalu Pisang Ameh Pasaman telah mulai berangsur dikembangkan, dimana tercatat areal tanam 111 ha di tahun 2010 berproduksi 2.331 ton.  Dan jeruk sudah panen 495 ha yang menghasilkan 10.095 ton.

Sesungguhnya tanah Pasaman tidaklah terlalu menyedihkan untuk menggenjot tingkat kesejahteraan rakyatnya, jika mereka dibantu oleh para investor yang bernyali dan punya komitmen untuk melaksanakan kesepakatan usaha yang telah disetujuinya. Karena potensi tambang yang sangat memungkinkan untuk memacu peningkatan taraf perekonomian. Betapa tidak, sejumlah wilayah prospek tambang di Pasaman dengan potensi  berskala besar seperti batu bara, emas, bijih besi dan Galena, timah hitam dan kaolin.

Untuk satu potensi saja, tidak sedikit areal yang menyediakan potensi. Untuk bijih besi, terdapat pada bidang areal 11.000 ha dari tiga titik penambangan, yaitu di Nagari Binjai kecamatan Tigo Nagari seluas 4.000 ha, di Nagari Aia Manggih kecamatan Lubuk Sikaping tercatat 5.000 ha dan di Nagari Padang Mantinggi.

Ketidaksiapan investor untuk tabah dengan proses yang diberlakukan negara, selama ini menyebabkan bengkalai yang tidak dapat dimanfaatkan. Persoalan hutan lindung yang dikeluhkan selama ini, telah mulai menunjukkan titik terang untuk berproduksinya sumber tambang. Sebagimana diungkap Bupati Pasaman H. Benny Utama, SH MM  baru-baru ini, bahwa telah disetujui Pemerintah Pusat untuk alih fungsi lahan dengan pelepasan kawasan hutan lindung seluas

Kabupaten Pasaman yang didiktum memiliki kawasan hutan lindung 83% itu atau seluas 237.044 ha dari total kawasan hutan 283.925 ha, sedangkan non kawsan hutan hanya 110.838 ha saja. Lalu Pemkab Pasaman  pada tahap pertama mengusulkan 48.000 ha untuk dapat dibebaskan, namun yang disetujui baru sekitar 28.000 ha, yang terdiri dari 3200 ha pelepasan bersyarat dengan pertimbangan topografi sehingga dampak strategisnya penggunaan dan pengelolaannya harus menunggu persetujuan DPR-RI dan 25.000 ha lainnya pelepasan murni yang hanya memerlukan penerbitan SK Menhut sebagimana ditandatangani pada 15/4 lalu.

Pada bidang perkebunan, sebagaimana terdata pada Pemkab Pasaman urang Pasaman tahun 2010 di kampung halaman kita sudah memiliki 5 komoditi unggulan berupa karet seluas 25.653 ha tingkat produksi 23.586 ton, Kakao 15.691 ha hasilnya mencapai 14.409 ton, Kelapa sawit 3.197 ha berproduksi 18.822 ton,   Kopi 2.509 ha mencapi 7.400 ton dan kelapa seluas 2.213 ha berproduksi 8.264 ton.***

Iklan

Buya Hamka (1908-1981)


Muhammadiyah

Organisasi yang dibesarkan Hamka di Minangkabau (Sumatera Barat)

Ulama,

Politisi

dan Sastrawan Besar

Buya Hamka seorang ulama, politisi dan sastrawan besar yang tersohor dan dihormati di kawasan Asia.

HAMKA adalah akronim namanya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah.

Lahir di kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981.

Dia diberikan sebutan Buya,

yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa Arab, yang berarti ayah kami, atau seseorang yang dihormati.

Ayahnya, Syeikh Abdul Karim bin Amrullah, disapa Haji Rasul, seorang pelopor Gerakan Islah(tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah 1906.HAMKA mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga Darjah Dua.

Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di situ HAMKA mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab.

HAMKA juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Surjoparonto dan Ki Bagus Hadikusumo.Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan dan guru agama di Padangpanjang pada tahun 1929.

HAMKA kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padangpanjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta.

Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakkan jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).

Hamka adalah seorang otodidiak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjoparonoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal.

Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui pertubuhan Muhammadiyah. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat, bidaah, tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar.

Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah, menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950.

Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia.

Kegiatan politik HAMKA bermula pada tahun 1925 apabila beliau menjadi anggota parti politik Sarekat Islam.

Pada tahun 1945, beliau membantu menentang kemaraan kembali penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerila di dalam hutan di Medan.

Pada tahun 1947, HAMKA dilantik sebagai ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960.

Dari tahun 1964 hingga tahun1966, HAMKA telah dipenjarakan oleh Presiden Sukarno kerana dituduh pro-Malaysia. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mula menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya.

Setelah keluar dari penjara, HAMKA dilantik sebagai ahli Badan Musyawarah Kebajikan Nasional, Indonesia, anggota Majlis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional, Indonesia.

Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, HAMKA merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit. Sejak tahun 1920-an lagi, HAMKA menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar.

HAMKA juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam.Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen.

Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli.

Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarbangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa, Universitas al-Azhar, 1958; Doktor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia, 1974; dan gelaran Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno daripada pemerintah Indonesia.

Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya, malah jasanya di seluruh alam Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura, turut dihargai.

► ti, http://luluvikar.wordpress.com/2005/08/01/biografi-buya-hamka/

 

Daftar Karya Buya Hamka

– Khatibul Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf Arab.
– Si Sabariah. (1928)
– Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq),1929.
– Adat Minangkabau dan agama Islam (1929).
– Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929).
– Kepentingan melakukan tabligh (1929).
– Hikmat Isra’ dan Mikraj.
– Arkanul Islam (1932) di Makassar.
– Laila Majnun (1932) Balai Pustaka.
– Majallah ‘Tentera’ (4 nomor) 1932, di Makassar.
– Majallah Al-Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar.
– Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934.
– Di Bawah Lindungan Ka’bah (1936) Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
– Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
– Di Dalam Lembah Kehidupan 1939, Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
– Merantau ke Deli (1940), Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi.
– Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940.
– Tuan Direktur 1939.
– Dijemput mamaknya,1939.
– Keadilan Ilahy 1939. –
Tashawwuf Modern 1939. – Falsafah Hidup 1939.
– Lembaga Hidup 1940.
– Lembaga Budi 1940.
– Majallah ‘SEMANGAT ISLAM’ (Zaman Jepun 1943).
– Majallah ‘MENARA’ (Terbit di Padang Panjang), sesudah revolusi 1946.
– Negara Islam (1946).
– Islam dan Demokrasi,1946.
– Revolusi Pikiran,1946.
– Revolusi Agama,1946.
– Adat Minangkabau menghadapi Revolusi,1946.
– Dibantingkan ombak masyarakat,1946.
– Didalam Lembah cita-cita,1946.
– Sesudah naskah Renville,1947.
– Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret,1947.
– Menunggu Beduk berbunyi,1949 di Bukittinggi, Sedang Konperansi Meja Bundar.
– Ayahku,1950 di Jakarta.
– Mandi Cahaya di Tanah Suci. 1950.
– Mengembara Dilembah Nyl. 1950.
– Ditepi Sungai Dajlah. 1950.
– Kenangan-kenangan hidup 1,autobiografi sejak lahir 1908 sampai tahun 1950.
– Kenangan-kenangan hidup 2.
– Kenangan-kenangan hidup 3.
– Kenangan-kenangan hidup 4.
– Sejarah Ummat Islam Jilid 1,ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950.
– Sejarah Ummat Islam Jilid 2.
– Sejarah Ummat Islam Jilid 3.
– Sejarah Ummat Islam Jilid 4.
– Pedoman Mubaligh Islam,Cetakan 1 1937 ; Cetakan ke 2 tahun 1950.
– Pribadi,1950.
– Agama dan perempuan,1939.
– Muhammadiyah melalui 3 zaman,1946,di Padang Panjang.
– 1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat, dibukukan 1950).
– Pelajaran Agama Islam,1956.
– Perkembangan Tashawwuf dr abad ke abad,1952.
– Empat bulan di Amerika,1953 Jilid 1.
– Empat bulan di Amerika Jilid 2.
– Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958), utk Doktor Honoris Causa.
– Soal jawab 1960, disalin dari karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM.
– Dari Perbendaharaan Lama, 1963 dicetak oleh M. Arbie, Medan; dan 1982 oleh Pustaka Panjimas, Jakarta.
– Lembaga Hikmat,1953 oleh Bulan Bintang, Jakarta.
– Islam dan Kebatinan,1972; Bulan Bintang.
– Fakta dan Khayal Tuanku Rao, 1970.
– Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965, Bulan Bintang.
– Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri), 1963, Bulan Bintang.
– Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam 1968.
– Falsafah Ideologi Islam 1950(sekembali dr Mekkah).
– Keadilan Sosial dalam Islam 1950 (sekembali dr Mekkah). –
Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Keristan 1970.
– Studi Islam 1973, diterbitkan oleh Panji Masyarakat.
– Himpunan Khutbah-khutbah.
– Urat Tunggang Pancasila.
– Doa-doa Rasulullah S.A.W,1974.
– Sejarah Islam di Sumatera.
– Bohong di Dunia.
– Muhammadiyah di Minangkabau 1975,(Menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang).
– Pandangan Hidup Muslim,1960.
– Kedudukan perempuan dalam Islam,1973.
– Tafsir Al-Azhar [1] Juzu’ 1-30, ditulis pada saat dipenjara Aktivitas lainnya
– Memimpin Majalah Pedoman Masyarakat, 1936-1942
– Memimpin Majalah Panji Masyarakat dari tahun 1956
– Memimpin Majalah Mimbar Agama (Departemen Agama), 1950-1953

Rujukan:

Kenangan-kenangan 70 tahun Buya Hamka, terbitan Yayasan Nurul Islam, cetakan kedua 1979.

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

BIODATA

  • Nama           :       Haji Abdul Malik Karim Amrullah
  • Istri              :       Siti Raham
  • Panggilan   :       Buya Hamka
  • Lahir            :       Molek Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908
  • Meninggal :       Jakarta, 24 Juli 1981
  • Ayah           :        Syekh DR.  Abdul Karim bin Amrullah
  • Anak           :        Rusydi Hamka

Buya HAMKA: Komitmen Menegakkan Risalah Kebenaran

.
“Ayah hanya takut tidak bisa jawab pertanyaan Munkar Nakir!’’ Pertanyaan ini diajukan Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) kepada ayahnya mengenai soal keengganannya untuk melakukan seikere (membungkuk ke arah matahari) atas perintah tentara Jepang. 

Sang ayah, sebagai tokoh pergerakan dan ulama Minangkabau, Haji Karim Amrullah, yang juga kondang dengan sebutan ‘Haji Rasul’ itu, tentu saja menolak mentah-mentah perintah yang berkonotasi ‘menyembah matahari’ itu. Ia pun sadar sepenuhnya akan risikonya.

Tapi, demi keyakinan terhadap nilai ‘akidah’, maka perintah memberi hormat kepada dewa matahari itu tidak dilakukannya. Keteguhan sikap Haji Karim Amrullah itulah yang kemudian oleh Hamka terus dibawa sepanjang usia. Berkali-kali dalam situasi genting ia berani menyatakan diri menolak hal apa pun yang melanggar nilai dasar agama, meskipun itu berarti membuka lebar pintu penjara.

Hamka yang lahir di sisi danau Maninjau, Sumatera Barat, 16 Februari 1908, mampu menunjukkan sikap teguh terhadap perkembangan arus zaman hingga akhir masa hidupnya. Sebagai anak manusia yang lahir di bumi Minangkabau, Hamka memang tidak sempat mengenyam pendidikan formal yang tinggi. Sekolahnya hanya dijalani selama tiga tahun. Namun, karena bakat intelektualnya yang berlebih, terutama dalam penguasaan bahasa Arab, ia kemudian tumbuh dan besar menjadi ulama yang disegani, bahkan seringkali disebut salah satu ulama besar Asia Tenggara.

Darah dari pihak orang tua sebagai tokoh pembaru ajaran Islam dan perjuangan nasional kemerdekaan, membuat telinga Hamka semenjak masa kanak sudah akrab dengan berbagai pembicaraan mengenai dunia keilmuan. Diskusi yang dilakukan sang ayah bersama rekan-rekannya yang memelopori gerakan Islam Kaum Muda Mingkabau itu ternyata tanpa sadar tertanam kuat di hatinya.

Dan, layaknya seorang anak muda yang gelisah dan didukung kebiasaan orang Minangkabau yang suka merantau, Hamka sejak usia sangat belia sudah seringkali meninggalkan rumah. Pada umur 16 tahun misalnya, ia sudah pergi ke Yogyakarta untuk menimba ilmu dari berbagai tokoh pergerakan Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, H Oemar Said Tjokroaminoto, RM Soerjopranoto, dan KH Fakhruddin.

Kursus-kursus para tokoh pergerakan yang diadakan di Gedung Abdi Dharmo di Pakualaman, Yogyakarta, untuk beberapa lama diikutinya. Alhasil, jiwa pergerakannya menjadi tumbuh semakin kuat, apalagi setelah ia tinggal di rumah iparnya yang menjadi ketua cabang Persyarikatan Muhammadiyah, A.R Mansur di Pekalongan. Di situlah Hamka mendapat ‘udara’ pengalaman pertamanya di dalam mengurus keorganisasian.

Setelah beberapa lama tinggal bersama iparnya, pada Juli 1925, Hamka pulang kampung ke Sumatera Barat. Ia kembali ke rumah ayahnya yang berada di Gatangan, Padangpanjang. Disitulah ia kemudian mendirikan Majelis Tabligh Muhammadiyah. Semenjak itulah sejarah kiprah Hamka dalam organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu dimulai. Dan baru berakhir beberapa puluh tahun ke depan sebelum ia wafat.

Berhaji Sembari Mencari Ilmu ke Mekah

Setelah sekitar dua tahun berkiprah di kampung halamannya, pada Februari 1927 Hamka berangkat ke Mekah. Selain untuk menunaikan ibadah haji, kepergiannya itu juga dimanfaatkan untuk menimba ilmu dengan tinggal di sana selama setengah tahun. Sembari mengkaji ilmu agama ke berbagai tokoh keagamaan Islam yang mengajar di Baitul Haram, untuk mencukupi biaya hidup sehari-harinya, Hamka bekerja pada sebuah percetakan. Ia baru pulang ke tanah air sekitar bulan Juni 1927 dan langsung menuju ke Medan. Di sana ia kemudian pergi ke daerah perkebunan yang ada di sekitar wilayah pantai timur Sumatera (Deli) untuk menjadi guru agama. Pekerjaan ini dilakoninya sekitar lima bulan. Pada akhir tahun 1927, ia baru sampai kembali ke kampung halamannya di Padangpanjang.

Keterlibatannya dalam organisasi Muhammadiyah semakin intens ketika pada tahun 1928 ia diundang menjadi peserta kongres Muhammadiyah yang diselenggarakan di Solo. Dan setelah pulang, karirnya di persyarikatan semakin gemilang. Hamka secara berangsur memangku beberapa jabatan, mulai dari ketua bagian Taman Pustaka, kemudian Ketua Majelis Tabligh, sampai akhirnya meraih jabatan Ketua Muhammadiyah Cabang Padangpanjang. Bahkan, pada tahun 1930 ia mendapat tugas khusus dari pengurus pusat persyarikatan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Bengkalis. Hamka di sini sudah mulai diakui eksistensinya.

Usai mendirikan cabang di Bengkalis, pada 1931 Pengurus Pusat Muhammadiyah mengutus Hamka pergi ke Makassar. Tugas yang harus diembannya adalah menjadi mubalig dalam rangka mempersiapkan dan menggerakkan semangat rakyat untuk menyambut Muktamar Muhammadiyah ke-21 yang diselenggarakan pada Mei 1932. Hamka tinggal di sana selama dua tahun. Pada 1934 ia kembali ke Padangpanjang untuk kemudian diangkat menjadi Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah.

Berdakwah di atas Gagasan Roman

Kiprah Hamka dalam pergerakan semakin gencar setelah ia pindah ke Medan, pada 22 Januari 1936. Persyarikatan Muhammadiyah semakin meluas ke segenap wilayah Sumatera bagian timur. Pada sisi lain, secara perlahan tapi pasti kemampuan intelektual dan kepenulisannya juga semakin terasah, terutama setelah ia memimpin majalah Pedoman Masyarakat dan Pedoman Islam (1938-1941). Berbagai artikel keagamaan serta cerita pendek ditulisnya dengan bahasa dan logika yang demikian jernih. Bakat menulisnya sebagai sastrawan serius pada dekade ini juga berkembang secara simultan dengan kemampuan orasinya yang amat memukau.

Selain sibuk berceramah, Hamka kemudian menerbitkan berbagai karya roman seperti: Di Bawah Lindungan Ka’bah (1938), Tenggelamnnya Kapal van Der Wick (1939), Merantau ke Deli (1940), Di dalam Lembah Kehidupan (1940, kumpulan cerita pendek). Isi berbagai romannya itu tampak jelas terpengaruh dari pengalaman pribadinya ketika ia pergi ke Mekah dan tinggal beberapa lama menjadi guru agama di lingkungan buruh perkebunan yang ada di Sumatera bagian timur.

Pada kurun waktu ini ada satu karya Hamka yang sangat penting. Buku yang diterbitkan pada tahun 1939 itu diberi judul Tasawuf Modern. Hamka dalam buku ini mengkritisi kecenderungan dari berbagai aliran tasawuf yang ‘berpretensi negatif’ terhadap kehidupan dunia. Tasawuf banyak dijadikan sebagai cara untuk mengasingkan diri dari kehidupan dunia yang sering dipandang serba ruwet dan penuh kotoran dosa. Hamka dalam buku ini berusaha merubah persepsi itu. Ia menyerukan ‘tasawuf positip’ yang tidak bersikap asketisme. Katanya, menjadi Muslim sejati bukannya menjauhkan diri dari dunia, tapi terjun secara langsung ke dalamnya. Buku Hamka ini sampai sekarang tetap laris manis di pasaran.

Kemudian, pada tahun 1942 bersamaan dengan jatuhnya koloni Hindia Belanda ke dalam tampuk kekuasaan penjajah Jepang, Hamka terpilih menjadi pimpinan Muhammadiyah Sumatera Timur. Posisi jabatan yang diterima pada masa sulit ekonomi ini dijalaninya selama tiga tahun. Setelah itu, pada tahun 1945 ia memutuskan untuk melepaskan jabatan tersebut karena pindah ke Sumatera Barat. Di sana Hamka terpilih menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sumatera Barat. Jabatan ini ia rengkuh hingga tahun 1949.

Menjelang pengakuan kedaulatan, yakni setelah tercapainya Persetujuan Roem Royen pada tahun 1949, ia memutuskan pindah dari Sumatera Barat ke Jakarta. Kali ini Hamka merintis karir sebagai pegawai negeri golongan F di Kementerian Agama yang waktu itu dipegang oleh KH Abdul Wahid Hasyim. Melihat kemampuan intelektualnya, menteri agama waktu itu menugaskan kepada Hamka untuk memberi kuliah di beberapa perguruan tinggi Islam, baik yang berada di Jawa maupun di luar Jawa.

Beberapa perguruan tinggi yang sempat menjadi tempat mengajarnya itu antara lain; Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta, Universitas Islam Jakarta, Fakultas Hukum dan Falsafah Muhammadiyah di Padangpanjang, Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar, dan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) di Medan.

Uniknya lagi, di tengah kesibukannya sebagai pengajar di berbagai universitas itu, Hamka sempat menulis biografi ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah. Katanya, buku yang ditulisnya ini adalah sebagai kenang-kenangan kepada ayahnya yang sangat teguh hati. Apalagi bagi sang ayah sendiri, Hamka adalah buah hatinya dimana ia pernah dijuluki sebagai ‘Si Bujang Jauh’ karena begitu sering dan lamanya merantau pergi ke berbagai negeri dan daerah.

Di sela kegiatannya mengajar di berbagai universitas itu, Hamka mengulang kembali kepergiannya untuk beribadah haji ke tanah suci. Sama dengan kepergian hajinya yang dilakukan 24 tahun silam, kepergiannya ke Mekah kali ini juga disertai dengan perjalanannya ke beberapa negara yang berada di kawasan semenanjung Arabia. Hamka sendiri sangat menikmati lawatannya itu. Apalagi ketika berada di Mesir. Ia menyempatkan diri untuk menemui berbagai sastrawan kondang Mesir yang telah lama dikenalnya melalui berbagai tulisannya, seperti Husein dan Fikri Abadah. Mereka saling bertemu, bertukar pikiran dan minat dalam bidang sastera dan kehidupan umat secara keseluruhan.

Sama halnya dengan kepulangan haji pertamanya, sekembalinya dari lawatannya ke berbagai negara di Timur Tengah itu, inspirasi untuk membuat karya sastera pun tumbuh kembali. Lahirlah kemudian beberapa karya roman seperti, Mandi Cahaya di Tanah Suci, Di Lembah Sungai Nil, dan Di Tepi Sungai Dajlah. Bagi banyak kritikus sastera banyak diantara mereka menyebut bahwa, Hamka dalam penulisan karyanya itu banyak terpengaruh pujangga Mesir. Ini tampaknya dapat dipahami sebab ia seringkali menyatakan terkagum-kagum pada beberapa penulis karya dari negeri piramid itu, salah satunya adalah Al Manfaluthi.

Usai pulang dari kunjungan ke beberapa negara Arab, pada tahun 1952 ia mendapat kesempatan untuk mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat. Hamka datang ke negara itu atas undangan Departemen Luar Negeri Amerika. Ia mengunjungi berbagai tempat, seperti negara bagian California, untuk memberikan ceramah yang berkaitan dengan agama. Kunjungan ke Amerika kali ini ternyata hanya merupakan kunjungan pembuka saja. Setelah itu ia kemudian kerapkali diundang ke sana, baik atas undangan dari negara bersangkutan maupun datang sebagai anggota delegasi yang mewakili Indonesia.

Pada kurun waktu itu, Hamka kemudian masuk ke dalam Badan Konstituate mewakili Partai Masyumi dari hasil Pemilu 1955. Ia dicalonkan Muhammadiyah untuk mewakili daerah pemilihan Masyumi di Jawa Tengah. Dalam badan ini Hamka bersuara nyaring menentang demokrasi terpimpin. Pada sebuah acara di Bandung, pada tahun 1958 ia secara terbuka menyampaikan pidato penolakan gagasan demokrasi terpimpin ala Soekarno itu.
Namun, di tengah panas dan padatnya perdebatan, Hamka pada tahun itu juga sempat mendapat undangan menjadi anggota delegasi Indonesia untuk mengikuti Simposium Islam di Lahore. Setelah itu, kemudian dia berkunjung lagi ke Mesir. Dalam kesempatan kali ini dia mendapat kehormatan bidang intelektual sangat penting, yakni mendapat gelar Doktor Honoris Causa (HC) dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Di forum itu, ia menyampaikan pidato pengukuhannya sebagai guru besar luar biasa dengan topik bahasan mengenai Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia.

Dalam kesempatan ini Hamka menguraikan kebangkitan pembaharuan ajaran Islam yang terjadi di Indonesia, mulai dari munculnya gerakan Sumatera Thawalib, Muhammadiyah. Al Irsyad, dan Persatuan Islam. Gelar doktor luar biasa seperti ini ternyata diterimanya lagi enam belas tahun kemudian, yakni pada tahun 1974 dari University Kebangsaan, Malaysia. Gelar ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak. Seraya memberikan gelar, dalam pidatonya sang perdana menteri itu berkata bahwa,’’Hamka bukan lagi hanya milik bangsa Indonesia. Tetapi, juga telah menjadi kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara.”

Menapak di antara Dua Orde

Masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno menjadikan politik sebagai panglima. Waktu itu Soekarno menginginkan agar bangsa Indonesia betul-betul mandiri. Ia serukan gerakan untuk melawan imperialisme barat, yang disebut sebagai kekuatan neo-kolonialisme baru. Pada satu sisi ide ini berhasil cukup baik. Posisi Indonesia menjadi penting dan menjadi salah satu kekuatan sentral gerakan non blok. Namun, pada sisi yang lain perbaikan ekonomi ternyata tidak dapat berjalan baik. Pertentangan politik, terutama antara golongan nasionalis dan Islam menjadi-jadi, di mana kemudian mencapai puncaknya ketika pembicaraan mengenai konstitusi negara menjadi buntu. Baik pihak yang anti dan pendukung ide negara Islam terus saja tidak mampu berhasil mencapai kata sepakat. Dan Hamka hadir dalam percaturan perdebatan itu.

Sayangnya, Presiden Soekarno tidak sabar melihat perdebatan itu. Dengan alasan adanya ancaman perpecahan bangsa yang serius, Soekarno pada 5 Juli 1959 kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden, yang diantaranya adalah menyatakan pembubarkan Badan Konstituante dan kembali kepada konstitusi negara pada UUD 1945. Menyikapi keadaan tersebut, Hamka pada tahun yang sama, yakni Juli 1959, mengambil inisiatif menerbitkan majalah tengah bulanan, Panji Masyarakat. Hamka duduk sebagai pemimpin redaksinya. Sedangkan mengenai isi majalahnya, Hamka memberi acuan untuk memuat tulisan yang menitikberatkan kepada soal-soal kebudayaan dan pengetahuan ajaran Islam.

Tetapi sayangnya, majalah ini berumur pendek, yakni hanya satu tahun. Majalah Panji Masyarakat dibubarkan oleh pemerintahan rezim Soekarno, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1960. Alasan pembredeilan: karena majalah memuat tulisan Dr Mohamad Hatta yang berjudul ‘Demokrasi Kita.’ Sebagai imbasnya, Hamka kemudian memutuskan diri untuk lebih memusatkan pada kegiatan dakwah Islamiyah dengan mengelola Masjid Agung Al-Azhar yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta.

Dalam dunia politik pemuatan tulisan Hatta di majalah Panji Masyarakat itu memang membuat kehebohan besar. Perbedaan pandangan antara Soekarno dan Hatta dalam mengelola negara terbuka dengan nyata. Dalam tulisan itu Hatta mengkritik keras sistem demokrasi terpimpin yang dijalankan karibnya, Soekarno. Menurutnya, demokrasi yang tengah dijalankannya itu bukan demokrasi. Mengapa demikian? Sebab, ada sebagian kecil orang ‘’menguasai’’ sebagian besar orang. Ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri, di mana harus ada ‘persamaan’ pada setiap manusia. Maka, demokrasi seperti itu, tulis Bung Hatta, a priori harus ditolak.

Panasnya persaingan politik pada sisi lain juga kemudian meniupkan badai fitnah kepada Hamka. Jaringan kelompok ‘politik kiri’ membuat tuduhan bahwa roman Tenggelamnya Kapal van der Wijk adalah merupakan plagiat dari roman sastrawan Perancis, Alphonse Karr yang kemudian disadur ke dalam bahasa Arab oleh Al Manfaluthi. Reaksi pro kontra segera saja menyergapnya. Golongan yang tidak suka akan adanya pengaruh agama di Indonesia memanfaatkan betul polemik ini untuk menghancurkan nama baiknya. Saat itu hanya HB Jassin dan kelompok budayawan yang tergabung dalam Manifes Kebudayaan (Manikebu) saja yang gigih membelanya. Berbagai tulisan atas polemik ini kemudian pada tahun 1964 dikumpulkan dan diterbitkan oleh Junus Amir Hamzah dengan judul Tenggelamnya Kapal van der Wijk dalam Polemik.

Usaha penjatuhan citra kepada Hamka ternyata tidak hanya melalui karya sastera saja. Tanpa dasar serta alasan tuduhan yang jelas, pada 27 Januari 1964 tiba-tiba saja ia ditangkap oleh alat keamanan negara. Hamka kemudian dimasukkan ke dalam tahanan tanpa ada sebuah keputusan. Ia berada di penjara bersama para tahanan politik lainnya, seperti Muchtar Lubis, sampai tumbangnya tampuk kekuasaan Soekarno. Bagi penguasa, Hamka saat itu dianggap sebagai orang berbahaya.

Namun, bagi Hamka sendiri, masuknya dia ke dalam penjara malahan seringkali dikatakan sebagai rahmat Allah. Menurutnya, akibat banyaknya luang waktu dipenjara maka ia dapat menyelesaikan tafsir Alquran, yakni Tafsir Al-Azhar (30 juz). ’’Saya tidak bisa membayangkan kapan saya bisa menyelesaikan tafsir ini kalau berada di luar. Yang pasti kalau tidak dipenjara maka saya selalu punya banyak kesibukan. Akhirnya, tafsir ini sampai akhir hayat saya mungkin tidak akan pernah dapat diselesaikan,’’ kata Hamka ketika menceritakan masa-masa meringkuk di dalam penjara. Selain itu, beberapa tahun kemudian Hamka juga mengakui bahwa tafsir Alquran ini adalah merupakan karya terbaiknya.

Menjadi Imam dalam Shalat Jenazahnya Bung Karno

Seperti sunnatullah, bahwa penguasa itu datang dan pergi silih berganti, maka setelah naiknya Presiden Soeharto dalam tampuk kekuasaan negara, secara perlahan kondisi fisik presiden Soekarno setelah itu pun terus menyurut. Berbeda dengan ketika berkuasa, hari-hari terakhir Panglima Besar Revolusi ini berlangsung dengan pahit. Soekarno tersingkir dari kehidupan ramai sehari-hari. Ia terasing dengan kondisi sakit yang akut di rumahnya. Soekarno terkena tahanan kota. Ia tidak diperbolehkan menerima tamu dan bepergian. Pada tahun 1971 Soekarno pun meninggal dunia.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Mendengar Soekarno meninggal, maka Hamka pun pergi untuk bertakziah. Tidak cukup dengan itu, Hamka kemudian mengimami shalat jenazah mantan presiden pertama itu. Pada saat itu orang sempat terkejut dan bingung ketika Hamka bersedia hadir dalam acara tersebut. Mereka tahu Soekarno-lah dahulu yang memutuskan untuk memasukkannya dalam penjara. ‘’Saya sudah memaafkannya. Dibalik segala kesalahannya sebagai manusia, Soekarno itu banyak jasanya,’’ kata Hamka.

Setelah itu, masa orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto bergerak semakin cepat. Hamka semakin dalam menceburkan diri ke berbagai aktivitas keagamaan. Secara rutin ia berceramah ke berbagai wilayah baik dalam dan luar negeri. Setiap pagi sehabis Subuh siraman rohaninya yang disiarkan secara nasional melalui RRI terdengar ke berbagai penjuru pelosok tanah air. Dengan suara khas serak-serak basahnya, Hamka membahas berbagai soal kehidupan, mulai tingkat sangat sepele seperti cara bersuci yang benar sampai kepada persoalan sangat serius, misalnya soal tasawuf. Saking banyaknya penggemar, maka ceramahnya pun banyak diperjualbelikan dalam bentuk rekaman di tokok-toko kaset.

Pada tahun 1975, Hamka diberi kepercayaan untuk duduk sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berbagai pihak waktu itu sempat sangsi, bila itu diterima maka ia tidak akan mampu menghadapi intervensi kebijakan pemerintah Orde Baru kepada umat Islam yang saat itu berlangsung dengan sangat massif. Namun, Hamka menepis keraguan itu dengan mengambil langkah memilih masjid Al-Azhar sebagai pusat kegiatan MUI dari pada berkantor di Masjid Istiqlal. Istilahnya yang terkenal waktu itu adalah kalau tidak hati-hati nasib ulama itu akan seperti ‘kue bika’, yakni bila MUI terpanggang dari ‘atas’ (pemerintah) dan ‘bawah’ (masyarakat) terlalu panas, maka situasinya akan menjadi sulit. Bahkan MUI bisa akan mengalami kemunduran serius.

Usaha Hamka untuk membuat independen lembaga MUI menjadi terasa sangat kental ketika pada awal dekader 80-an, lembaga ini ‘berani melawan arus’ dengan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan perayaan Natal bersama. Hamka menyatakan ‘haram’ bila ada umat Islam mengikuti perayaan keagamaan itu. Adanya fatwa itu kontan saja membuat geger publik. Apalagi terasa waktu itu arus kebijakan pemerintah tengah mendengungkan isu toleransi. Berbagai instansi waktu itu ramai mengadakan perayaan natal. Bila ada orang Islam yang tidak bersedia ikut merayakan natal maka mereka dianggap orang berbahaya, fundamentalis, dan anti Pancasila. Umat Islam pun merasa resah.

Keadaan itu kemudian memaksa MUI mengeluarkan fatwa. Risikonya Hamka pun mendapat kecaman. MUI ditekan dengan gencarnya melalui berbagai pendapat di media massa yang menyatakan bahwa keputusannya itu akan mengancam persatuan negara. Hamka yang waktu itu berada dalam posisi sulit, antara mencabut dan meneruskan fatwa itu, akhirnya kemudian memutuskan untuk meletakkan jabatannya. Ia mundur dari MUI pada 21 Mei 1981.

Bagi pengamat politik, sikap tegas Hamka ketika memimpin MUI adalah merupakan cerminan dari pribadinya. Bahkan, mereka pun mengatakan sepeninggal Hamka, kemandirian lembaga ini semakin sulit. Demi melanggengkan hegemoni Orde Baru kemudian terbukti melakukan pelemahan institusi keagamaan secara habis-habisan itu. Fatwa MUI sepeninggal dia terasa menjadi tidak lagi menggigit. Posisi lembaga ini semakin lemah dan terkesan hanya sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah terhadap umat Islam belaka.

Hamka yang wafat di Jakarta, 24 Juli 1981, meninggalkan karya pena yang sangat banyak jumlahnya. Tercatat paling tidak sekitar 118 buah yang sudah dibukukan. Ini belum termasuk berbagai cerita pendek dan karangan panjang yang tersebar di berbagai penerbitan, media massa, dan forum-forum ilmiah, serta ceramah. Sebagai bukti penghargaan yang tinggi dalam bidang keilmuan, Persyarikatan Muhammadiyah kini telah mengabadikan namanya pada sebuah perguruan tinggi yang berada di Yogyakarta dan Jakarta: Universitas Hamka (UHAMKA). Berbagai karya tulisnya yang meliputi banyak bidang kajian seperti politik, sejarah, budaya, akhlak dan ilmu-ilmu keislaman hingga kini terus dikaji oleh publik, termasuk menjadi bahan kajian dan penelitian untuk penulisan risalah tesis dan disertasi. Buku-bukunya terus mengalami cetak ulang.

Rujukan:

1. Berbagai artikel mengenai kajian Islam di berbagai media massa, seperti Media Indonesia, Republika, dan Kompas.
2. Enskilopedia Indonesia, PT Ichtiar Baru van Hoeve 1982.
3. Enskilopedia Indonesia, PT Ichtiar Baru van Hoeve, tahun 1983
4. Kaset ceramah Hamka di RRI Jakarta, Keajabaian Hati, 1985
5. Tafsir Al-Azhar, Hamka, 1990.
6. Data-data penunjang lainnya dari internet.

sumber : Artikel Center For Moderate Muslim Indonesia

Muhammad Yamin


The Coat of Arms of Indonesia is called Garuda...

NKRI Hargai Pahlawan

TENTANG KELUARGA:

Penyair yang dikenal sebagai pemula bentuk soneta dalam kesusastraan Indonesia modern ini dilahirkan di Sawahlunto, Sumatera Barat, pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia menikah dengan Raden Ajeng Sundari Mertoatmadjo. Salah seorang anaknya yang dikenal, yaitu Rahadijan Yamin. Ia meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta.

TENTANG PENDIDIKAN:

Di zaman penjajahan, Yamin termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah, Yamin sempat menyerap kesusastraan asing, khususnya kesusastraan Belanda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi sastra Belanda diserap Yamin sebagai seorang intelektual sehingga ia tidak menyerap mentah-mentah apa yang didapatnya itu. Dia menerima konsep sastra Barat, dan memadukannya dengan gagasan budaya yang nasionalis.

Pendidikan yang sempat diterima Yamin, antara lain, Hollands inlands School (HIS) di Palembang, tercatat sebagai peserta kursus pada Lembaga Pendidikan Peternakan dan Pertanian di Cisarua, Bogor, Algemene Middelbare School (AMS) ‘Sekolah Menengah Umum’ di Yogya, dan HIS di Jakarta.

Yamin menempuh pendidikan di AMS setelah menyelesaikan sekolahnya di Bogor yang dijalaninya selama lima tahun. Studi di AMS Yogya sebetulnya merupakan persiapan Yamin untuk mempelajari kesusastraan Timur di Leiden. Di AMS, ia mempelajari bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Kaei, dan sejarah purbakala.

Dalam waktu tiga tahun saja ia berhasil menguasai keempat mata pelajaran tersebut, suatu prestasi yang jarang dicapai oleh otak manusia biasa. Dalam mempelajari bahasa Yunani, Yamin banyak mendapat bantuan dari pastor-pastor di Seminari Yogya, sedangkan dalam bahasa Latin ia dibantu Prof. H. Kraemer dan Ds. Backer.

Setamat AMS Yogya, Yamin bersiap-siap berangkat ke Leiden. Akan tetapi, sebelum sempat berangkat sebuah telegram dari Sawahlunto mengabarkan bahwa ayahnya meninggal dunia. Karena itu, kandaslah cita-cita Yamin untuk belajar di Eropa sebab uang peninggalan ayahnya hanya cukup untuk belajar lima tahun di sana.

Padahal, belajar kesusastraan Timur membutuhkan waktu tujuh tahun. Dengan hati masgul Yamin melanjutkan kuliah di Recht Hogeschool (RHS) di Jakarta dan berhasil mendapatkan gelar Meester in de Rechten ‘Sarjana Hukum’ pada tahun 1932.

LATAR BELAKANG PEKERJAAN:

Sebelum tamat dari pendidikan tinggi, Yamin telah aktif berkecimpung dalam perjuangan kemerdekaan. Berbagai organisasi yang berdiri dalam rangka mencapai Indonesia merdeka yang pernah dipimpin Yamin, antara lain, adalah, Yong Sumatramen Bond ‘Organisasi Pemuda Sumatera’ (1926–1928). Dalam Kongres Pemuda II (28 Oktober 1928) secara bersama disepakati penggunaan bahasa Indonesia.

Organisasi lain adalah Partindo (1932–1938).

Pada tahun 1938—1942 Yamin tercatat sebagai anggota Pertindo, merangkap sebagai anggotaVolksraad ‘Dewan Perwakilan Rakyat’. Setelah kemerdekaan Indonesia terwujud, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin dalam pemerintahan, antara lain, adalah Menteri Kehakiman (1951), Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (1953–1955), Ketua Dewan Perancang Nasional (1962), dan Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara (1961–1962).

Dari riwayat pendidikannya dan dari keterlibatannya dalam organisasi politik maupun perjuangan kemerdekaan, tampaklah bahwa Yamin termasuk seorang yang berwawasan luas. Walaupun pendidikannya pendidikan Barat, ia tidak pernah menerima mentah-mentah apa yang diperolehnya itu sehingga ia tidak menjadi kebarat-baratan.

Ia tetap membawakan nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam karya-karyanya. Barangkali hal ini merupakan pengaruh lingkungan keluarganya karena ayah ibu Yamin adalah keturunan kepala adat di Minangkabau. Ketika kecil pun, Yamin oleh orang tuanya diberi pendidikan adat dan agama hingga tahun 1914.

Dengan demikian, dapat dipahami apabila Yamin tidak terhanyut begitu saja oleh hal-hal yang pernah diterimanya, baik itu berupa karya-karya sastra Barat yang pernah dinikmatinya maupun sistem pendidikan Barat yang pernah dialaminya.

TENTANG SASTRA & BAHASA:

 

Umar Junus dalam bukunya Perkembangan Puisi Indonesia dan Melayu Modern (1981) menyatakan bahwa puisi Yamin terasa masih berkisah, bahkan bentul-betul terasa sebagai sebuah kisah. Dengan demikian, puisi Yamin memang dekat sekali dengan syair yang memang merupakan puisi untuk mengisahkan sesuatu.

”Puisi Yamin itu dapat dirasakan sebagai syair dalam bentuk yang bukan syair”, demikian Umar Junus.

Karena itu, sajak-sajak Yamin dapat dikatakan lebih merupakan suatu pembaruan syair daripada suatu bentuk puisi baru. Akan tetapi, pada puisi Yamin seringkali bagian pertamanya merupakan lukisan alam, yang membawa pembaca kepada suasana pantun sehingga puisi Yamin tidak dapat dianggap sebagai syair baru begitu saja.

Umar Junus menduga bahwa dalam penulisan sajak-sajaknya, Yamin menggunakan pantun, syair, dan puisi Barat sebagai sumber. Perpaduan ketiga bentuk itu adalah hal umum terjadi terjadi pada awal perkembangan puisi modern di Indonesia.

Jika Umar Junus melihat adanya kedekatan untuk soneta yang dipergunakan Yamin dengan bentuk pantun dan syair, sebetulnya hal itu tidak dapat dipisahkan dari tradisi sastra yang melingkungi Yamin pada waktu masih amat dipengaruhi pantun dan syair.

Soneta yang dikenal Yamin melalui kesusastraan Belanda ternyata hanya menyentuh Yamin pada segi isi dan semangatnya saja. Karena itu, Junus menangkap kesan berkisah dari sajak-sajak Yamin itu terpancar sifat melankolik, yang kebetulan merupakan sifat dan pembawaan soneta. Sifat soneta yang melankolik dan kecenderungan berkisah yang terdapat didalamnya tidak berbeda jauh dengan yang terdapat dalam pantun dan syair.

Dua hal yang disebut terakhir, yakni sifat melankolik dan kecenderungan berkisah, kebetulan sesuai untuk gejolak perasaan Yamin pada masa remajanya. Karena itu, soneta yang baru saja dikenal Yamin dan yang kemudian digunakannya sebagai bentuk pengungkapan estetiknyha mengesankan bukan bentuk soneta yang murni.

Keith Robert Foulcher (1974) dalam disertasinyha mengemukakan bahwa konsepsi Yamin tentang soneta dipengaruhi sastra Belanda dan tradisi kesusastraan Melayu. Karena itu, soneta Yamin bukanlah suatu adopsi bentuk eropa dalam keseluruhan kompleksitas strukturalnya, tetapi lebih merupakan suatu pengungkapan yang visual, sesuatu yang bersifat permukaan saja dari soneta Belanda, yang masih memiliki ekspresi puitis yang khas Melayu.

Berikut ini ditampilkan sebuah soneta Yamin yang masih dilekati tradisi sastra Melayu dan yang menggambarkan kerinduan dan kecitaan penyair pada tanah kelahiran.


Di Lautan Hindia

Mendengarkan ombak pada hampirku
Debar-mendebar kiri dan kanan
Melagukan nyanyi penuh santunan
Terbitlah rindu ke tempat lahirku
Sebelah Timur pada pinggirku
Diliputi langit berawan-awan
Kelihatan pulau penuh keheranan
Itulah gerangan tanah airku
Di mana laut debur-mendebur
Serta mendesir tiba di papsir
Di sanalah jiwaku, mula bertabur
Di mana ombak sembur-menyembur
Membasahi barissan sebuah pesisir
Di sanalah hendaknya, aku berkubur
———-

Pada tahun 1928 Yamin menerbitkan kumpulan sajaknya yang berjudul Indonesia, Tumpah Darahku. Penerbitan itu bertepatan dengan Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda yang terkenal itu.

Dalam kumpulan sajak ini, Yamin tidak lagi menyanyikan Pulau Perca atau Sumatera saja, melainkan telah menyanyikan kebesaran dan keagungan Nusantara. Kebesaran sejarah berbagai kerajaan dan suku bangsa di Nusantara seperti kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Pasai terlukis dalam sajak-sajaknya.

Dalam salah satu sajaknya, ia mengatakan demikian:

‘….. kita sedarah sebangsa/Bertanah air di Indonesia’.

Keagungan dan keluhuran masa silam bangsanya menimbulkan pula kesadaran pada diri Yamin bahwa:

Buat kami anak sekarang
Sejarah demikian tanda nan terang
Kami berpoyong asal nan gadang
Bertenaga tinggi petang dan pagi
———-

Di atas terbaca warna nasionalisme dalam sajak-sajak Muhammad Yamin. Warna nasionalisme dalam kepenyairan Yamin agaknya tidak dapat dipisahkan dari peranan Yamin sebagai pejuang dalam masa-masa mencapai kemerdekaank.

Di samping itu, adanya Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda itu juga memegang peranan yang amat penting. Dengan adanya sumpah pemuda itu kesadaran nasional semakin meningkat dan organisasi-organisasi pemuda yang semula bersifat kedaerahan mulai mengubah dirinya ke arah nasionalistis.

Hal ini dapat dikatakan berpengaruh pada pandangan Yamin sebagai penyair dan peranannya yang ingin disumbangkannya untuk kejayaan bangsa dan negaranya. Sebagai pemuda yang mencita-citakan kejayaan masa depan bangsanya, ia tetap mengenang kegemilangan masa silam bangsanya:

Tiap gelombang di lautan berdesir
Sampai ke pantai tanah pesisir
Setiap butir berbisik di pasir
Semua itu terdengar bagiku
Menceriterakan hikayat zaman yang lalu
Peninggalan bangsaku segenap waktu
Berkat cahaya pelita poyangku
———-

Penggalan sajak berikut ini juga memperlihatkan adanya kesadaran untuk memelihara hasi-hasil yang pernah dicapai oleh para pendahulu bangsa dan menjadikannya sebagai modal untuk meraih kegemilangan masa depan:

Adapun kami anak sekarang
Mari berjejrih berbanting tulang
Menjaga kemegahan jangalah hilang,
Supaya lepas ke padang yang bebas
Sebagai poyangku masa dahulu,
Karena bangsaku dalam hatiku
Turunan Indonesia darah Melayu
———-

Patriotisme Yamin yang juga mengilhami untuk menumbuhkan kecintaan pada bangsa dan sastra. Yamin melihat adanya hubungan langsung antara patriotisme yang diwujudkan lewat kecintaan pada bahasa dan pengembangan sastra Indonesia.

Sebagai penyair yang kecintaannya pada bahasa nasionalnya berkobar-kobar, ia cenderung mengekspresikan rasa estetisnya dalam bahasa nasionalnya dengan harapan kesusastraan baru akan tumbuh lebih pesat. Hal ini tampak dalam baik berikut ini:

 

Apabila perasaan baru sudah mendirikan pustaka
baru dalam bahasa tumpah daerah kita, maka
lahirlah zaman yang mulia, sebagai pertandaan
peradaban baru, yaitu peradaban Indonesia-Raya
———-

Di Jakarta, dalam usia 59 tahun—yaitu pada tanggal 17 Oktober 1962 – Muhammad Yamin tutup usia. Walaupun pada masa dewasanya ia praktis meninggalkan lapangan sastra dan lebih banyak berkecimpung dalam lapangan politik dan kenegaraan ia telah meninggalkan karya-karya yang berarti dalam perkembangan sastra Indonesia.

Di samping menulis sajak, misalnya Ken Arok dan Ken Dedes (1943) dan Kalau Dewi Tara Sudah Berkata (1932?). Yamin memang banyak menaruh minat pada sejarah, terutama sejarah nasional. Baginyta sejarah adalah salah satu cara dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Raya.

Dengan fantasi seorang pengarang roman dan dengan bahasa yang liris, ia pun menulis Gadjah Mada (1946) dan Pangeran Diponegoro (1950). Ia banyak pula menerjemahkan karya sastra asing ke dalam bahasa Indonesia, antara lain karya sastrawan Inggris William Shakespeare (1564–1616) berjudul Julius Caesar (1952) dan dari pengarang India Rabindranath Tagore (1861–1941) berjudul Menantikan Surat dari Raja dan Di Dalam dan Di Luar Lingkungan Rumah Tangga.

KARYA:

Karya Muhammad Yamin:
a. Puisi
(1) Indonesia, Tumpah Darahku, Jakarta: Balai Pustaka, 1928. (kumpulan)
b. Drama
(1) Ken Arok dan Ken Dedes, Jakarta: Balai Pustaka, 1934
(2) Kalau Dewa Tara Sudah Berkata. Jakarta: Balai Pustaka, 1932
c. Terjemahan
(1) Julius Caesar karya Shakspeare, 1952
(2) Menantikan Surat dari Raja karya R. Tangore, 1928
(3) Di Dalam dan di Luar Lingkungan Rumah Tangga karya R. Tigore, t.th
(4) Tan Malaka. Jakarta: Balai Pustaka,1945
d. Sejarah
(1) Gadjah Mada, Jakarta: 1945
(2) Sejarah Pangerah Dipenogoro, Jakarta: 1945

KH Ma’ruf Amin, Umat Islam di Provokasi


JAKARTA. Banyaknya kasus yang berbau SARA karena ada yang memprovokasi yang menyudutkan umat Islam mereka sehingga menjadi radikal, yang tadinya tidak radikal pun menjadi radikal. Dengan dalih isu kebebasan, HAM kemudian masyarakat menjadi marah, akhirnya mereka menjadi radikal. Kita tetap menyadarkan umat supaya tidak terprovokasi, demikian pernyataan Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin, dalam pertemuannya dengan pihak Kepolisian, di Jakarta (16/2)

Ahmadiyah sudah dikatakan sesat, namun umat Islam diprovokasi dengan dalih isu kebebasan dan HAM, akhirnya marah,” tegas Mar’ruf Amin.

Menurutnya, MUI sudah merekomendasikan kepada presiden agar membubarkan Ahmadiyah yang sudah difatwakan sesat, dan itu sudah dijelaskan jauh sebelum muncul kasus Cikesusik dan Temanggung.

Selain itu, MUI sudah mendapatkan informasi dari Tim Pencari Fakta dan pihak Kepolisian terkait kasus di Cikeusik dan Temanggung.

“Banyak kesamaan yang kita temukan antara TPF MUI dan pihak Kepolisian,” ungkapnya.

Ahmadiyah Lahore tidak Terkena Aturan SKB



Posted on Kamis, 2 Oktober 2008 by redaksistudiislam

Terkait diterbitkannya SKB tiga menteri, Menteri Agama menjelaskan, SKB tidak berlaku bagi Ahmadiyah Lahore dengan organisasinya di Indonesia bernama GAI. “Karena itu, Ahmadiyah Yogyakarta tenang-tenang saja karena Lahore,” katanya.

Menag mengatakan, dalam perkembangannya, Ahmadiyah terpecah menjadi dua, yaitu Ahmadiyah Qodian yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan Ahmadiyah Lahore yang tetap mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan hanya mengakui Mirza Ghulan Ahmad sebagai pembaharu.

KESRA–12 JUNI: Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan, dari dua aliran Ahmadiyah yaitu Ahmadiyah Qodian dan Ahmadiyah Lahore, aliran Ahmadiyah Lahore tidak terkena aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Medagri dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah pada 9 Juni 2008.

Menteri Agama Maftuh Basyuni dalam Raker dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis, menjelaskan, Ahmadiyah lahir di Kota Qodian (India) pada 23 Maret 1889. Pendirinya adalah Mirza Ghulam Ahmad.

Pada raker yang juga dihadiri Mendagri Mardiyanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menag mengatakan, dalam perkembangannya, Ahmadiyah terpecah menjadi dua, yaitu Ahmadiyah Qodian yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan Ahmadiyah Lahore yang tetap mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan hanya mengakui Mirza Ghulan Ahmad sebagai pembaharu.

Kedua aliran dalam Ahmadiyah mulai masuk ke Indonesia 1925. Pengikut Ahmadiyah Lahore membentuk Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) dan pengikut Ahmadiyah Qodian membentuk Jemaah Ahmadiah Indonesia (JAI).

Meski menjalankan misi keagamaan, tetapi JAI didaftar sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) bernomor 75/D.I/VI/2003 tanggal 5 Juni 2003. Sebelumnya, pemerintah melalui Departemen Kehakiman telah menetapkan badan hukum untuk JAI sebagai organisasi dengan Nomor JA/5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 serta dalam lembaran Negara Nomor 26 tanggal 31 Maret 1953.

Dari dua aliran Ahmadiyah itu, menurut Menteri Agama, Ahmadiyah Qodian yang membentuk JAI yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Keberadaan JAI memicu penolakan dan terjadinya tindak kekerasan di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kaitan kontroversi itu, MUI pada 1990 mengeluarkan fatwa yang melarang JAI karena menyesatkan. Di negara lain pun, seperti di Malaysia, Pakistan dan Brunei Darusallam Ahmadiyah Qodian mendapat penolakan.

Terkait diterbitkannya SKB tiga menteri, Menteri Agama menjelaskan, SKB tidak berlaku bagi Ahmadiyah Lahore dengan organisasinya di Indonesia bernama GAI. “Karena itu, Ahmadiyah Yogyakarta tenang-tenang saja karena Lahore,” katanya.

Menag menjelaskan, kalau saja Ahmadiyah Qodian melepas pengakuan bahwa Mirza Ghulan Ahmad adalah nabi setelah Nabi Muhammad, persoalan sudah selesai.

Namun Menag mengakui, SKB itu sulit diterapkan untuk pelarangan keyakinan. SKB hanya efektif untuk melarang atau mengatur perilaku orang per orang. “Kita tidak mengurusi keyakinan tetapi mengurusi perbuatan orang per orang,” katanya.

Menag menjelaskan, keyakinan orang bisa berbeda-beda dan hal itu sulit dilarang. Yang terkena tindakan pidana sebagai penoda agama adalah orang yang mengajak orang lain untuk mengikuti keyakinan yang menyimpang.

“Perbuatan ‘menyebarkan’ yang kita larang. Kalau keyakinannya tidak bisa kita larang,” katanya.

Menag kembali mengingatkan agar orang yang beragama di luar Islam (non muslim) tidak ikut mengurusi persoalan Ahmadiyah karena tidak mengetahui persoalan.

Sebelumnya, saat menjelaskan isi SKB, Menag mengatakan, SKB tersebut memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus JAI sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. (an/hr)

Sumber: http://www.menkokesra.go.id/content/view/8244/39/

Berita Terkini tentang Ahmadiyah Indonesia


JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian didesak untuk mengungkap aktor intelektual di balik insiden penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah yang menelan 3 orang korban tewas di Cikeusik, Pandeglang, Banten, pada Minggu (6/2/2011) lalu. Diduga, insiden Cikeusik tak terjadi secara spontanitas.

“Tiga orang tersangka saja yang ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban tak cukup,” kata Ketua Setara Institute Hendardi di The Wahid Institute, Jakarta, Selasa (8/2/2011).

Dikatakan Hendardi, penyerangan tersebut nyata-nyata terorganisir dan diduga kuat digerakkan oleh kelompok garis keras yang kontra dengan keberadaan Ahmadiyah.

Sementara itu, aktivis Adhie Massardi dari Gerakan Indonesia Bersih mengatakan, insiden Cikeusik diduga didesain oleh kelompok tertentu.

“Insiden seperti ini selalu muncul ketika pemerintah tengah terdesak karena adanya tekanan publik. Negara dianggap gagal dan melakukan kebohongan oleh para tokoh lintas agama,” ujar Adhie.

Seperti diwartakan, Kepolisian tengah memeriksa delapan orang terkait insiden di Cikeusik. Dari delapan orang itu, tiga diantaranya terindikasi kuat terlibat penyerangan yang menewaskan tiga anggota jemaah Ahmadiyah.

“Delapan orang lagi diperiksa. Tiga kita periksa secara intensif sebagai calon tersangka. Lima lain masih sebagai saksi,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Untung Yoga Ana ketika dihubungi Kompas.com, Selasa.

Yoga mengatakan, mereka diperiksa di Polres Pandeglang. Ketika ditanya peran ketiganya dalam peristiwa itu, apakah terkait perusakan atau penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya tiga orang, Untung mengaku belum tahu.

“Masih penyelidikan,” katanya.

Seperti diberitakan, sekitar seribu warga menyerang rumah seorang jemaah Ahmadiyah, Suparman. Sebagian di antara mereka membawa senjata tajam. Mereka merusak rumah Suparman dan membakar mobil yang terparkir di halaman. Kelompok yang belum diketahui berasal dari mana itu lalu melakukan penganiayaan hingga menewaskan tiga warga.

AKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengutuk insiden kekerasan yang terjadi di Cikeusik, Pandeglang, Banten, dan Temanggung, Jawa Tengah. Sekelompok orang melakukan penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Minggu (6/2/2011), yang menewaskan tiga orang warga. Hari ini, di Temanggung, terjadi kerusuhan massa yang merusak tiga gereja di kota itu. Dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (8/2/2011) malam, NU menyesalkan dan mengutuk perilaku dan kekerasan yang tak berperikemanusiaan tersebut.

“Menyerukan kepada pemerintah, khususnya aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan keselamatan atas para korban dan kelompok masyarakat rentan lainnya,” demikian bunyi rilis yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siraj tersebut.

Pemerintah juga diminta untuk mengambil langkah yang sungguh-sungguh untuk mengantisipasi kekerasan serupa. Kepada para pelaku tindak kekerasan, harus diberikan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.

PBNU juga mengimbau agar masyarakat tak mudah terhasut dan terprovokasi ke arah tindakan kekerasan. Para ulama, jajaran pengurus NU di semua level, dan kaum Nahdliyin diharapkan bisa mengendalikan masyarakatnya agar tak terlibat dalam tindak kekerasan.

Dalam butir terakhir seruannya, PBNU mengajak para tokoh berbagai agama untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama untuk membangun suasana perdamaian dan kerukunan.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Setara Institute for Democracy and Peace, Hendardi, mengatakan, ada pelanggaran serius terkait insiden kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2/2011) lalu. tewasnya tiga orang warga Ahmadiyah tak bisa dianggap sebagai tindak pidana biasa, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa.

“Maka itu, hal ini menuntut penyelidikan serius, Komnas HAM harus melakukan penyelidikan projustisia. Harus ada yang diusut dan dimintai pertanggungjawaban,” kata Hendardi di The Wahid Institute, Jakarta, Selasa (8/2/2011).

Dikatakan Hendardi, guna memudahkan penyelidikan, Setara berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya memerintahkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk membebastugaskan para pejabat di lingkungan Polda Banten, Polres Pandeglang, dan Polsek Cikeusik. Hal ini dinilainya akan memudahkan Komnas HAM melakukan penyelidikan.

Seperti diwartakan, Komnas HAM secara resmi membentuk tim investigasi yang akan menyelidiki insiden penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten. Tim yang terbentuk pada hari ini dipimpin oleh empat komisioner Komnas HAM. Tim ini akan menghasilkan rekomendasi yang merujuk pada siapa pihak yang paling bersalah dalam insiden tersebut.

“Rekomendasi ini bisa diserahkan ke aparat penegak hukum,” ujar Komisioner Komnas HAM Bidang Eksternal, Nurcholis, kepada Kompas.com.

Nurcholis menjelaskan, tim ini memiliki dua tugas utama, yaitu merunut insiden yang menewaskan tiga warga Ahmadiyah dan menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Tim ini juga akan terjun langsung ke lapangan guna mencari informasi dan bukti-bukti.

“Tim investigasi ini akan segera bekerja. Hal ini bisa dimulai dengan menemui para korban,” kata Nurcholis.

Saat ini, Komnas HAM masih mencari beberapa anggota tim investigasi. Anggota tim bisa berasal dari kalangan akademisi, advokat, mantan polisi atau jaksa yang dipercaya independensinya.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia secara resmi membentuk tim investigasi, Selasa (8/2/2011), yang akan menyelidiki insiden penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2/2011) lalu.

Tim yang dipimpin oleh empat komisioner Komnas HAM ini akan menghasilkan rekomendasi yang merujuk pada siapa pihak yang paling bersalah dalam insiden tersebut.

“Rekomendasi ini bisa diserahkan ke aparat penegak hukum,” ujar Komisioner Komnas HAM Bidang Eksternal, Nurcholis kepada Kompas.com, Selasa (8/2/2011).

Dikatakan Nurcholis, tim ini memiliki dua tugas utama, yaitu merunut insiden yang menewaskan tiga jemaah Ahmadiyah dan menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Tim ini juga akan terjun langsung ke lapangan guna mencari informasi dan bukti-bukti.

“Tim investigasi ini akan segera bekerja. Hal ini bisa dimulai dengan menemui para korban,” kata Nurcholis.

Saat ini, sambung Nurcholis, Komnas HAM masih mencari beberapa anggota tim investigasi. Anggota tim bisa berasal dari kalangan akademisi, advokat, mantan polisi atau jaksa yang dipercaya independensinya.

Sebelumnya, pada Senin kemarin, Komnas HAM mengindikasikan ada delapan pelanggaran HAM dalam insiden di Cikeusik. Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan, hal itu berdasarkan informasi sementara yang dikumpulkan lembaganya. Komnas HAM juga menyatakan, insiden di Cikeusik merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius.

“Kami menilai, apa yang terjadi di desa tersebut, dan (korban) luka-lukanya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius. Pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak boleh dikurangi,” ujar Ifdhal.

Delapan pelanggaran tersebut, rinci Ifdhal, adalah pelanggaran terhadap hak untuk hidup, hak bebas memilih agama dan menjalankan ibadah, hak untuk berkumpul, hak atas rasa aman, hak privasi tempat tinggal, hak perlindungan atas miliknya, hak untuk tidak didiskriminasikan, dan hak anak.

 

Komnas HAM: Pulihkan Hak Warga Ahmadiyah

Penulis: Icha Rastika | Editor: Heru Margianto

Senin, 7 Februari 2011 | 10:43 WIB

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Ilustrasi Penyerangan Ahmadiyah

1

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim menilai, rencana pemerintah untuk mengevaluasi Surat Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung menyusul bentrokan antara warga dan penganut Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, bukan hal mendesak. Menurut dia, hal yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah memulihkan hak-hak warga Ahmadiyah.

“Mengembalikan mereka ke permukiman dan mengganti kerugian. Itu yang mendesak, yang harus dilakukan,” kata Ifdhal ketika dihubungi Kompas.com, Senin (7/2/2011).

 

 

Sebelumnya Minggu (6/2/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung, dievaluasi menyusul bentrokan antara warga dan jemaah Ahmadiyah di Banten.

Menindaklanjuti instruksi ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Santoso mengatakan bahwa evaluasi dilakukan mulai pekan depan dengan Menteri Agama sebagai penjurunya.

Ifdhal berpendapat, evaluasi terhadap SKB bukan solusi yang tepat. Pasalnya, menurut dia, bentrokan terjadi karena aparat penegak hukum tidak tegas. “SKB bukan isu yang mendesak. Masalahnya di penegakan hukum, bukan SKB,” ucapnya.

Ia menegaskan, warga Ahmadiyah, meski tergolong minoritas, memiliki hak-hak yang sama dalam perlindungan hukum dengan warga mayoritas lainnya. Oleh karena itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta tindakan konkret pemerintah untuk segera memperbaiki penegakan hukum.

“Kepolisian harus segera mengusut insiden (Cikeusik) tersebut,” katanya.

 

Ahmadiyah Diserang

Komnas HAM: Tangkap Pelaku Penyerangan

Penulis: Icha Rastika | Editor: Heru Margianto

Senin, 7 Februari 2011 | 10:27 WIB

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Ifdhal Kasim.

1

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak agar pemerintah segera melakukan tindakan konkret terkait dengan insiden penyerangan terhadap penganut aliran Ahmadiyah di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pemerintah dinilai tidak cukup hanya mengaku prihatin terhadap penyerangan tersebut.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim mengatakan, pemerintah melalui kepolisian harus segera mengusut insiden penyerangan tersebut dan menangkap pelaku dalam insiden yang menewaskan enam orang itu.

“Kami mendesak agar ada tindakan konkret pemerintah. Kepolisian harus segera mengusut insiden itu. Apalagi, ada orang yang tertusuk dalam insiden tersebut. Pelaku-pelaku itu harus ditindak,” ujar Ifdhal ketika dihubungi Kompas.com, Senin (7/2/2011).

Ia menambahkan, kepolisian harus mengungkap motif penyerangan dan menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan perundangan. “Kalau tidak, kejadian itu (penyerangan di Cikeusik) akan berulang,” katanya.

Jika kepolisian tidak segera bertindak tegas dan mengusut tuntas penyerangan terhadap kelompok minoritas atas nama agama seperti yang terjadi di Cikeusik, kata Ifdhal, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara RI semakin berkurang. “Tingkat kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin tinggi,” tuturnya.

Seperti diberitakan, sekitar 1.000 warga Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menyerang Jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Minggu (6/2/2011) sekitar pukul 10.30 WIB. Bentrokan dipicu kedatangan sejumlah anggota jemaah Ahmadiyah dari luar daerah. Akibat peristiwa itu, tiga anggota jemaah Ahmadiyah tewas.

 

Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustofa:

Bila Perlu FPI dan Ahmadiyah Dibubarkan Saja

 

JAKARTA–MICOM: Tindakan tegas harus diberikan kepada pelaku kekerasan terutama kelompok yang mengatasnamakan agama. Wasekjen Demokrat Saan Mustofa juga meminta Kapolri untuk mengambil sikap tegas.

“Jangan sampai kelompok-kelompok itu terus-menerus melakukan kekerasan. Kalau sudah sampai pada taraf tidak bisa ditolerir lagi saya kira Kapolri harus tegas terhadap kelompok ini,” Kata Saan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (8/2).

Saan menilai bila terus melakukan aksi kekerasan, kelompok agama seperti FPI harus dibubarkan. Tak menutup kemungkinan bagi Saan untuk membubarkan juga Ahmadiyah bila kejadian kekerasan terus berlangsung. Itulah bukti ketegasan pihak kepolisian bila ingin kasus seperti ini tidak terulang kembali.

“Bisa dengan dibubarkan. Harus diambil tindakan tegas. Kalau memang perlu pembubaran terhadap ormas ini (FPI) ya lakukan pembubaran saja. Bukan hanya FPI saja yang dibubarkan, Ahmadiyah juga. Itu kalau terus-menerus terjadi konflik,” ujarnya.

Saan juga ingin agar Kapolri bertindak cepat dalam menuntaskan kekerasan yang berbuntut pada tewasnya tiga jemaat Ahmadiyah. Ia juga meminta agar Kapolri serius menangani kasus yang sudah sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia tersebut. (*/OL-2)

PP Muhammadiyah Minta Umat Jangan Mudah Terpancing

Selasa, 08 Februari 2011 17:25 WIB

 

JAKARTA–MICOM: Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin menyerukan seluruh umat, terutama kaum muslim dan kristiani untuk mengendalikan diri dan tidak terpancing konflik yang lebih luas menyusul kerusuhan di Temanggung.

“Seluruh umat beragama harus mewaspadai gelagat provokasi dan adu domba dari pihak yg ingin mengganggu kerukunan antar umat beragama,” kata Din dalam pesan singkatnya, Selasa (8/2).

Ia sendiri menyesalkan terjadinya peristiwa Temanggung, baik akibat maupun sebabnya, yaitu pembakaran gereja, penghinaan thd Islam, dan tindak represif aparat keamanan. “Semua harus mengendalikan diri, termasuk pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba mengail di air keruh,” ujar Din.

Din juga berharap Polri bisa mengusut tuntas faktor penyebab kerusuhan, yaitu adanya penghinaan terhadap sesuatu agama oleh seorang pemeluk agama lain di sebuah desa. Menurutnya, kehadiran Anthonius yang beragama katholik yang menyebarkan selebaran menghina Islam di Kranggan, Temanggung, patut dicurigai sebagai infiltrasi dan provokasi, begitu pula tindakan represif aparat keamanan telah menggugah emosi masyarakat. (*/X-12)

 

SBY Biarkan Organisasi Garis Keras Tumbuh Subur

Selasa, 08 Februari 2011 20:46

 

Hendardi (kanan)– MI/M Irfan/rj

JAKARTA–MICOM: SETARA Institute menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembiaran munculnya organisasi-organisasi Islam garis keras pengusung aspirasi intoleran dan menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan gagasannya.

Menurut SETARA, organisasi Islam pengusung aspirasi intoleran telah secara efektif memanfaatkan kondisi masyarakat yang rentan provokasi untuk melakukan aksi-aksi kekerasan.

“Negara tidak boleh tinggal diam melihat fakta intoleransi dan kekerasan yang diusung oleh organisasi pengusung aspirasi intoleran ini. Tindakan kriminal, kekerasan yang memiliki pola, modus, spirit, dan sasaran yang sama sudah cukup jelas, bahwa organisasi Islam garis keras yang selalu di garda depan berbagai aksi pengrusakan harus ditindak dan diproses secara hukum,” tegas Ketua SETARA Institute Hendardi dalam keterangan persnya, Selasa (8/2).

SETARA melihat pengrusakan tiga gereja dan properti pengadilan di Temanggung Jawa Tengah merupakan peragaan intoleransi dan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi Islam garis keras.

Peristiwa ini menambah daftar panjang praktik intoleransi dan kekerasan atas nama agama di Indonesia. Sepanjang 2010 Laporan SETARA Institute mencatat jemaat Kristiani mengalami 75 pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dan 43 di antaranya berupa penyerangan, pengrusakan, dan pelarangan pendirian tempat ibadah. Sementara pada tahun 2008 dan 2009 jemaat Kristiani mengalami 17 dan 18 tindakan pelanggaran.

SETARA Institute mengingatkan bahwa berbagai fakta kebohongan yang disampaikan oleh para tokoh agama beberapa waktu lalu, memang nyata dan terbukti. “Fakta intoleransi dan kekerasan atas nama agama atau terhadap agama/ keyakinan minoritas lainnya merupakan bukti paling nyata kebohongan pemerintahan SBY,” tandas Hendardi.

Menurutnya, penyebab pokok dari semakin tingginya aksi-aksi kekerasan ini adalah karena negara lalai dan mengabaikan berbagai masukan perbaikan dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif bagi jaminan kebebasan beragama berkeyakinan dan membiarkan secara terus menerus organisasi Islam garis keras mengambil alih penegakan hukum dan main hakim sendiri. (*/X-12)

 

Penyerangan Ahmadiyah Bukti Lemahnya Intelijen

Selasa, 08 Februari 2011 16:56 WIB

 

JAKARTA–MICOM: Serangan terhadap Ahmadiyah terjadi karena lemahnya intelijen. Akibatnya, pencegahan serangan gagal dilakukan. Hal itu dikatakan eks Hakim Agung Benjamin Mangkoedilaga via telepon, Selasa (8/2).

Menurut Benjamin, intelijen kurang peka. “Intelijen kurang peka. Jumlah polisi enggak sepadan. Akibatnya, serangan enggak bisa dicegah. Intelijen seharusnya lebih peka dalam penginderaan dini. Jadi, kalau apa yang akan terjadi libatkan ratusan orang, misalnya, kerahkan jumlah polisi yang cukup dan cegah kekerasan,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap serangan itu, Benjamin menjawab intelijen. Alasannya, intelijen adalah pihak yang harus peka dalam penginderaan dini untuk mencegah kekerasan.

Walaupun mengakui bahwa ada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi UUD 1945 Pasal 28E dan G, Benjamin mengelak ketika ditanya tentang tanggung jawab presiden terhadap serangan itu.

“Terlalu jauh. Presiden pengambil kebijakan. Tanggung jawab serangan itu di intelijen. Lalu di daerah kan ada bupati, kapolres, dan lain-lain. Itu yang harus bertanggung jawab,” katanya. (*/OL-11)

 

PBNU Pertanyakan Keseriusan Negara Lindungi Warga Negara

Selasa, 08 Februari 2011 19:14

 

JAKARTA–MICOM: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah lebih serius memberikan perlindungan terhadap warga negara dari tindak kekerasan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Termasuk kekerasan yang menewaskan tiga anggota Ahmadiyah di Pandeglang, Banten, dan pengrusakan gereja di Temanggung, Jawa Tengah.

“Setiap warga negara wajib dilindungi,” tandas Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat bertemu sejumlah tokoh agama di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (8/2).

Pemerintah, lanjutnya, harus meningkatkan perlindungan dan jaminan keselamatan kelompok masyarakat  rentan, serta mengambil langkah sungguh-sungguh untuk mengantisipasi terulangnya kasus kekerasan. “Tindak tegas pelaku kekerasan sesuai hukum yang berlaku,” kata Said Aqil.

PBNU menyayangkan aparat keamanan yang senantiasa lamban dalam mengantisipasi dan menangani kasus-kasus kekerasan di masyarakat. “Saya sayangkan aparat polisi. Dengan segala sarana, kepiawaian, dan intelijen masak tidak tahu apa yang terjadi. Ada kesan membiarkan, tapi semoga tidak begitu,” kata Said Aqil.

PBNU mengimbau ulama dan jajaran pengurus NU di semua tingkatan, serta warga NU turut mengendalikan masyarakat di sekitarnya agar tidak terlibat dalam tindak kekerasan. “Kami juga meminta masyarakat untuk tidak mudah terhasut oleh provokasi ke arah tindak kekerasan,” kata Said Aqil.

Ditanya tentang kasus perusakan gereja di Temanggung, yang notabene kantong NU, Said Aqil mengatakan sudah mengkonfirmasi pengurus NU setempat yang menyatakan pelaku kerusuhan bukan warga setempat, melainkan warga yang datang dari wilayah lain.

“Saya sudah menghubungi NU Temanggung, pelaku didatangkan dari luar. Kalau satu, dua orang (warga NU terlibat) mungkin saja, namanya juga massa,” katanya.

Karena itulah, lanjut Said Aqil, PBNU mengeluarkan seruan agar warga NU tidak ikut-ikutan terlibat dalam aksi kekerasan, justru harus turut berupaya mencegah terjadinya kekerasan. (Ant/OL-2)

 

Beberapa Tokoh Bentuk Gerakan Penyelamat Bangsa

Selasa, 08 Februari 2011 17:08 WIB

 

JAKARTA–MICOM: Tanpa membawa nama partai, komisi, dan jabatan, beberapa tokoh yang mengaku prihatin atas kondisi bangsa membentuk Gerakan Penyelamat Bangsa. Gerakan ini dimotori beberapa tokoh seperti Bambang Soesatyo, Laode Ida, Abubakar Al Habsyi, Jhonson Panjaitan, Imam Adarudutni, Effendi Choirie, dan lain-lain.

Dengan dasar keprihatinan atas masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Gayus Tambunan, Bank Century, dan terakhir penyerangan Ahmadiyah, beberapa tokoh tersebut akan mendeklarasikan Gerakan Penyelamat Bangsa pada Kamis (10/2) mendatang.

Ada dua poin yang dibawa dalam gerakan tersebut yaitu gerakan melawan kebohongan dan gerakan melawan penyakit lupa masyarakat. “Mendorong kasus Antasari, mendorong KPK untuk ungkap siapa yang merekayasa kasusnya, mengungkap pernyataan Menteri Kehutanan terkait kasus Mentawai, serta kasus Bank Century,” kata Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR dari F-PDIP saat jumpa pers di gedung DPR, Selasa, (8/2).

Selain itu, kelompok ini juga menduga adanya pengalihan isu karena ada pihak yang merasa mulai dipojokkan. Seperti timbulnya kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah, serta yang baru saja terjadi pembakaran gereja di Temanggung.

“Ketika ada isu-isu yang memojokkan, terjadilah penyerangan, dan lainnya. Apakah upaya pengalihan isu, itu perlu diselidiki,” kata Bambang.

Sementara itu, menurut Abubakar Al Habsyi, mulai timbul tanda tanya besar atas semua isu yang terjadi belakangan ini. “Skenario apa di balik ini semua?” kata Habsyi.

Gerakan ini menilai program-program pemerintah dalam kenyataannya tidak menyambung dengan kepentingan rakyat. (*/OL-11)

 

Amien Rais: Usut Tuntas Penyerangan Ahmadiyah

Selasa, 08 Februari 2011 17:58 WIB      0 Komentar

Penulis : Amahl Sharif Azwar

JAKARTA–MICOM: Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berikut para menteri terkait untuk segera mencari solusi atas penyerangan jemaah Ahmadiyah yang melanggar HAM. Pelenyapan nyawa manusia, menurut Amien, merupakan puncak sebuah kejahatan.

Ditemui Media Indonesia di kompleks Senayan DPR, Jakarta, Selasa (8/2), Amien meminta agar para pelaku pembunuhan tersebut segera ditangkap dan dibawa ke meja hijau.

“Beri mereka hukuman setimpal sesuai hukum yang berlaku. Sekarang ini polisi kita diuji betul-betul supaya pelakunya segera ditangkap. Kemudian juga kalau bisa dicari otaknya atau dalangnya siapa supaya geger Ahmadiyah tidak berlarut-larut,” tegas Ketua MPR Periode 1999-2004 itu.

Amien menilai apa pun yang mengancam bangsa, dari perampokan bank, kejahatan di jalan raya, perusak rumah ibadah, hingga mereka yang mengancam jiwa masyarakat sebangsa tetapi beda agama, harus diperlakukan sama di mata hukum. Apalagi, pembunuhan adalah sebuah kejahatan puncak bahkan melebihi kejahatan korupsi. Untuk itu, pemerintah

 

SKB Ahmadiyah Ibarat Pisau Bermata Dua

 

Jakarta, CyberNews. Surat Keputusan Bersama dua Menteri (Agama dan Dalam Negeri-red) dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah yang diterbitkan 9 Juni 2008 lalu, Ibarat pedang bermata dua.

Menurut peneliti The Wahid Institute Dr Rumadi MAg, SKB No 3/2008, No Kep-033/A/JA/ 6/2008, dan No 199 Tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan masyarakat, tersebut, di satu sisi bisa dipakai untuk mengontrol dan menghantam Ahmadiyah, tapi di pihak lain bisa menjadi tempat berlindung keberadaan Ahmadiyah.

“Inilah makanya saya ibaratkan SKB ini pedang bermata dua. Menurut saya kasus Pandeglang terjadi lebih pada tidak tegasnya pemerintah memberikan perlindungan pada warganya,” kata Rumadi menjawab Suara Merdeka, Selasa (8/2).

Lebih lanjut menurut Rumadi SKB itu mengandung enam point. “Point Keempat, memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI. Jadi kalau pemerintah tegas sesuai SKB, maka tidak akan terjadi peristiwa berdarah di Pandeglang,” papar pria asal Jepara tersebut.

Dari enam poin itu, menurutnya tidak ada kata pembekuan dan pembubaran Ahmadiyah. Yang ada hanya diminta untuk menghentikan aktivitasnya. “Aktivitas apa yang dimaksud juga tidak jelas,  apakah aktivitas komunal atau aktivitas individu. Apakah warga Ahmadiyah tidak boleh shalat di masjid yang mereka bangun, juga tidak jelas,” katanya.

Menurutnya, bila mencermati point kedua SKB tersebut, maka hanya yang terkait penafsiran yang dianggap tidak sesuai Islam pada umumnya yang harus dihentikan aktivitasnya, yaitu adanya nabi setelah Muhammad SAW.

“Dengan demikian secara substansial, SKB ini multitafsir dan rentan disalahpahami. SKB ini tentu tidak memuaskan semua pihak. Kelompok anti- Ahmadiyah merasa, SKB ini aturan yang banci karena hanya memberi peringatan, tidak membekukan, apalagi membubarkan. Wajar bila mereka tetap melakukan aksi terhadap jemaah Ahmadiyah,” katanya

Berikut point2 isi SKB terkait Ahmadiyah;

1. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama.

2. Memberi peringatan dan memerintahkan semua penganut dan pengurus JAI agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam umumnya, seperti pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan itu dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.

5. memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

6. Memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan SKB ini.

( Hartono Harimurti / CN27 / JBSM )

 

Penegak Hukum Harus Lebih Tegas

 

Semarang, CyberNews. Tokoh agama dan berbagai kalangan mengecam keras berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mengatasnamakan agama. Dua peristiwa beruntun, penyerangan Jemaat Ahmadiyah di Banten dan pembakaran tiga gereja di Temanggung membuktikan bahwa pemerintah telah gagal memenuhi hak atas kebebasan beragama di Indonesia.

Selain itu, kurang tegasnya aparat penegak hukum dituding juga menjadi salah satu penyebab mudahnya warga menjadi sumbu pendek. Salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng, Ahmad Darodji menegaskan, kerusuhan dan perusakan tempat ibadah haram dilakukan.

Begitu pun dengan perbuatan anarkis, juga tidak diperkenankan oleh agama. Menurutnya, aksi protes boleh saja dilakukan semua pihak namun tentu harus sesuai aturan dan tidak merusak sarana. “Masyarakat saat ini cenderung sumbu pendek, mudah terprovokasi apabila melihat sesuatu yang dirasa tidak benar. Dalam hal ini aparat penegak hukum juga harus tegas menindak pelaku yang bisa menyebabkan hal itu terjadi,” katanya kepada Suara Merdeka CyberNews.

Menurutnya, penodaan terhadap agama tertentu seharusnya memang divonis sesuai kesalahan dan aturan yang ada dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Gereja Katolik mengecam keras kerusuhan yang menyebabkan kerusakan sejumlah gereja di Temanggung.

Uskup Keuskupan Agung Semarang (KAS) Monsinyur Johanes Pujosumarta mengaku prihatin dan mengecam keras tindakan anarkis massa tersebut. Monsiyur menuturkan, upaya pembakaran gereja bisa digagalkan setelah sebelumnya massa merusak bangunan dan isi gereja St Petrus dan Paulus Temanggung.

“Kita dapat belajar bahwa tindak kekerasan dengan merusak milik orang lain bukan solusi yang cerdas untuk menyelesaikan masalah. Semoga akal budi yang sehat, hati nurani yang jernih tetap dapat menjadi pemandu diri kita dalam hidup bersama yang berakhlak mulia. Saya meminta semua pihak untuk menahan diri agar tidak membalas kekerasan dengan kekerasan,” jelas Romo Pujasumarta.

Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KAS Romo Aloys Budi Purnomo juga terus berkooordinasi dengan para tokoh lintas agama agar berusaha menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terprovokasi. Pihaknya cukup prihatin mengingat kerusuhan ini datang dari kota kecil seperti Temanggung dan terbilang memiliki iklim yang kondusif.

Pada Rabu (9/2) pagi pukul 10.00 WIB, para tokoh masyarakat lintas agama juga akan menggelar acara doa bersama di Gereja Hati Kudus Tanah Mas Semarang untuk saling menguatkan satu sama lainnya.  Organisasi lintas agama dan lembaga swasya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Forum Taman Hati juga mengecam peristiwa itu.

Forum yang beranggotakan 11 kelompok yakni Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI), Padepokan Budi Aji, Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Maranata Blabak, Padepokan Kawula Alit, Lakpesdam NU Jateng, LPP Sekar Jepara, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Komunitas Kandang Gunung, PMII Semarang, LENSA Jateng, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang.

“Pemerintah telah membiarkan kekerasan terjadi. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM),” ungkap Direktur LBH Semarang, Siti Rakhma Mary Herwati.

Kedepankan Toleransi

Mamik dari PWKI Kudus juga menaruh prihatin terhadap aksi massa Temanggung. Pihaknya menyerukan pada setiap elemen masyarakat untuk tidak mudah terpecah dan bermusuhan karena isu-isu agama, mengedepankan toleransi pada kebebesan beragama dan berkeyakinan. “Kami meminta pemerintah menjamin terpenuhinya hak-hak individu maupun kolektif atas kebebasan bergama dan berkeyakinan,” katanya.

Sementara Ketua DPD Partai Golkar Jateng, Wisnu Suhardono meminta aparat kepolisian mengusut tuntas peristiwa tersebut serta melakukan tindakan hukum sesuai aturan yang ada. Wisnu berharap semua pihak tidak mudah terpancing isu-isu menyesatkan yang dapat mempengaruhi retaknya kerukunan beragama.

“Apapun dalihnya, kekerasan terhadap umat beragama tidak benar dilakukan. Kami menyerukan kepada segenap pimpinan dan tokoh masyarakat untuk menciptakan kehidupan beragama yang kondusif,” terang Wisnu.

Teman Akrab Gus Dur Sesalkan Kerusuhan Temanggung KH Mahfudz Ridwan Lc, pengasuh Ponpes Edi Mancoro Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang mengutuk keras pembakaran dan perusakan gereja karena telah menodai sendi-sendi kerukunan beragama.

Dia menilai ada indikasi kuat pihak tertentu merancang kerusuhan itu secara sistematis karena adanya mobilisasi massa dari luar Temanggung. “Tindakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan perilaku orang beriman. Bertentangan dengan Al Quran, Hadits serta Pancasila. Polisi harus bertindak tegas dan keras kepada para perusuh dengan menegakkan hukum setegak-tegaknya,” katanya.

Meski pelaku mengatasnamakan agama, namun dia menghimbau kalangan non muslim hendaknya tidak perlu khawatir. Karena kaum muslimin moderat dari kalangan pesantren NU akan terus mengembangkan persaudaraan lintas iman.

( Saptono Joko Sulistyo , Anton Sudibyo, Modesta Fiska / CN27 / JBSM )

 

Ahmadiyah Bantah Adanya Korban Keempat

Selasa, 08 Februari 2011 | 21:02 WIB

Besar Kecil Normal

Petugas kepolisian menyisir lokasi kejadian pascapenyerangan terhadap warga yang diduga menganut aliran Ahmadiyah di desa Umbulan, Kec Cikeusik, Pandeglang, Banten, Senin (7/2). Selain menelan korban, para penyerang juga membakar empat kendaraan roda empat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta – Ahmadiyah membantah adanya korban jiwa keempat akibat penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Ahad (6/2) lalu. “Isu yang dilontarkan oleh Camat Cikeusik itu tidak benar,” kata Juru Bicara Ahmadiyah, Zafrullah Pontoh saat dihubungi, Selasa (8/2).

Zafrullah memastikan, hingga saat ini korban tewas akibat penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah Cikeusik masih tiga orang. “Memang ada korban bernama Deden yang menderita luka, tapi dia masih dirawat di Serang,” ujarnya.

Selain Deden, Zafrullah menyatakan ada tiga orang lain yang juga masih menjalani perawatan. “Saya belum mendapat informasi bagaimana kondisi detilnya, namun yang jelas mereka masih dirawat,” katanya. Ia menegaskan, “Korban jiwa atas peristiwa kemarin masih tiga orang.”

Sebelumnya, Camat Cikeusik, Abdjah menyatakan bahwa Deden, salah satu korban penyerangan Cikeusik yang dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Pertamina telah meninggal dunia. Ia dikabarkan menjadi korban keempat setelah sebelumnya, tiga orang lain yakni Mulyadi, Tarno dan Roni tewas akibat peristiwa tersebut.

 

Presiden: Lumpuhkan Semua Pelaku Anarkis

Selasa, 08 Februari 2011 | 21:59 WIB

Besar Kecil Normal

TEMPO/Arif Wibowo

TEMPO Interaktif, Jakarta – Dua aksi anarkisme dalam tiga hari terakhir tampak membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gerah. Presiden mengeluarkan perintah tegas kepada kepolisian untuk meredam aksi ini semakin meluas.

“Presiden memerintahkan semua aparat keamanan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan agar elemen yang bertindak anarkis di penjuru negeri dilumpuhkan dengan segala cara yang mungkin,” kata Yudhoyono seperti diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, melalui pesan singkat kepada Tempo, Selasa (8/2).

Tiga hari terakhir, dua aksi anarkisme pecah di Indonesia. Ahad (6/2) kemarin, Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, mengalami aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu. Tiga orang jemaat pun meregang nyawa, sedangkan lima orang lainnya luka berat. Selasa (8/2) ini, dua gereja dan sebuah sekolah kristen dibakar masa di Temanggung, Jawa Tengah. Untungnya, tak ada korban jiwa dalam kekerasan ini.

Daniel mengatakan dengan perintah ini, presiden menginginkan semua bentuk kekerasan dihentikan. “Cukup sudah, semua kekacauan ini harus dihentikan,” tutur pengajar di Universitas Airlangga, Surabaya ini. Daniel menambahkan, presiden juga meminta semua tokoh agama untuk menaburkan kembali nilai-nilai musyawarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Daniel, dua peristiwa tragis ini merupakan pesan yang jelas bahwa fondasi kerukunan bangsa Indonesia tengah terancam. Menurutnya, Presiden mengutuk segala aksi kekerasan ini.”Kekerasan ini harus dihentikan sekarang juga dengan segala ongkos dan risikonya,” ujarnya. Ia berjanji, negara akan menggunakan seluruh kekuasaan dan kewenangannya untuk menghentikan aksi ini.

Febriyan

 

Inilah Hitungan Kerugian Kerusuhan Temanggung

Selasa, 08 Februari 2011 | 21:40 WIB

Besar Kecil Normal

TEMPO/Arif Wibowo

TEMPO Interaktif, Semarang – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Edward Aritonang menyatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi kerugian akibat kerusuhan yang dilakukan massa di Temanggung. Kerugian itu rata-rata ditimbulkan akibat ulah dan tindakan perusakan yang dilakukan perusuh. Edward memerinci ada empat tempat yang menjadi sasaran pengrusakan massa.

“Rata-rata kerugian ditimbulkan akibat pengrusakan,” kata Edward usai menggelar rapat bersama dengan Wakapolri Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani di kantor Polres Temanggung, Selasa (8/2) malam. 

Sasaran pengrusakan perusuh itu adalah Kantor Pengadilan Negeri juga sempat dirusak, yakni jendela dan kaca-kaca yang dilempari massa. Di Pengadilan, massa sempat menggulingkan truk Dalmas. “Tidak sampai terjadi pembakaran yang parah karena sudah bisa kita halau,” kata Edward.

Selain PN, Geraja Panto Khosta yang dilempari bom molotov sehingga mengakibatkan pintu roling besi terbakar. Massa juga merusak tiga mobil dan enam motor. “Mereka membakarnya mobil dan motor itu,” kata Edward. Namun, bom molotov dan pembakaran itu tidak sampai timbulkan kerusakan bangunan gereja.

Selain itu, massa juga merusak beberapa fasilitas sekolah yang ada di komplek Sekolah Kristen Graha Shekinah, yakni kamtib yang porak poranda tapi tidak sampai merusak bangunan gereja. “Ada enam unit motor yang dibakar” kata Mantan Juru Bicara Mabes Polri tersebut.

Kerusakan lain terdapat di Gereja Katolik Santo Petrus dan Santo Paulus yang letaknya sekitar 50 meter dari Kantor Polres Temanggung.
Massa melempari batu dan mempora-porandakan beberapa fasilitas di gereja tersebut, diantaranya merrusak kaca, asesoris, meja, sound system dan patung-patung yang ada di dalam gereja.

Di depan Kantor Polrse Temanggung juga sempat ada pelemparan benda-benda keras. Akibatnya, beberapa kaca rusak.

Edward menegaskan tidak ada korban yang meninggal dunia akibat kerusuhan kali ini. “Korban luka berat juga ga ada. Korban luka ringan diduga sementara karena ada lemparan-lemparan,” kata Edward.

ROFIUDDIN/ANANG ZAKARIA

 

Temanggung Mencekam

Selasa, 08 Februari 2011 | 12:48 WIB

Besar Kecil Normal

Sejumlah mobil dan sepeda motor dibakar masa di tempat parkir gereja Pantekosta Temanggung pada kerusuhan sidang vonis kasus penistaan agama dengan terdakwa Richmond Bawengan di Temanggung, Jateng, Selasa (8/2). Aksi massa dipicu ketidakpuasan atas vonis lima tahun kepada terdakwa yang mengakibatkan tiga buah rumah ibadah dirusak masa, empat mobil dan belasan sepeda motor dibakar masa. ANTARA/Anis Efizudin

TEMPO Interaktif, Temanggung – Situasi Kota Temanggung, Jawa Tengah masih mencekam menyusul aksi kerusuhan dan pembakaran tiga gedung milik umat Kristen di kota itu. Dari pantauan Tempo, sejak ada aksi pembakaran itu toko-toko di pusat kota menghentikan aktifitasnya. Sejumlah pedagang kaki lima terlihat menutup lebih cepat akibat kerusuhan ini. Sementara arus lalulintas menjadi kacau balau.

Aksi kerusuhan ini terjadi saat sejumlah massa menghadiri sidang perkara penistaan agama ini di Pengadilan Negari Temanggung hari ini. Sidang hari ini mengagendakan pembacaan tuntutan terhadap Antonius Richmond Bawengan, terdakwa kasus penistaan agama.

Sesaat setelah jaksa penuntut umum membacakan tuntutan 5 tahun untuk terdakwa Antonius, massa langsung menyerbu terdakwa dan meja sidang.

Melihat aksi massa itu, majelis hakim langsung diamankan dan dilarikan ke luar sidang. Massa di luar mengamuk, memecahkan kaca-kaca jendela, dan membakar kendaraan yang ada di sekitar gedung pengadilan.

ANANG ZAKARIA

 

Kisah Saksi Kerusuhan Temanggung

Selasa, 08 Februari 2011 | 14:46 WIB

Besar Kecil Normal

Sejumlah mobil dan sepeda motor dibakar masa di tempat parkir gereja Pantekosta Temanggung pada kerusuhan sidang vonis kasus penistaan agama dengan terdakwa Richmond Bawengan di Temanggung, Jateng, Selasa (8/2). Aksi massa dipicu ketidakpuasan atas vonis lima tahun kepada terdakwa yang mengakibatkan tiga buah rumah ibadah dirusak masa, empat mobil dan belasan sepeda motor dibakar masa. ANTARA/Anis Efizudin

TEMPO Interaktif, Temanggung – Seorang saksi mata kerusuhan Temanggung, Jawa Tengah, yang terjadi Selasa (8/2), Abas, menuturkan, saat aksi terjadi massa sempat melempar bom molotov di tiga gereja dan satu gedung sekolah Kristen. Akibatnya, tiga gedung itu terbakar dan hancur berantakan. Bahkan di Gereja Pantekosta yang terletak di Jalan S Parman, Temanggung, membakar enam motor dan tiga mobil. Selain membakar gereja, massa juga membakar Gedung Pengadilan Negeri Temanggung.

Peristiwa rusuh yang terjadi, Selasa (8/2) ini berlangsung saat Pengadilan Negeri Temanggung menggelar sidang penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan, 58 tahun.

Hingga saat ini suasana kota Temanggung Jawa Tengah masih mencekam. Polisi tampak berjaga-jaga di sejumlah lokasi.

Dari pantauan Tempo, saat ini jalan-jalan protokol di Kota Temanggung sudah dikuasi polisi. Sementara massa yang tadi tampak beringas tak lagi tampak di lokasi itu.

ANANG ZAKARIA

 

Temanggung Rusuh, Tiga Bangunan Dibakar

Selasa, 08 Februari 2011 | 12:36 WIB

Besar Kecil Normal

Sejumlah mobil dan sepeda motor dibakar masa di tempat parkir gereja Pantekosta Temanggung pada kerusuhan sidang vonis kasus penistaan agama dengan terdakwa Richmond Bawengan di Temanggung, Jateng, Selasa (8/2). Aksi massa dipicu ketidakpuasan atas vonis lima tahun kepada terdakwa yang mengakibatkan tiga buah rumah ibadah dirusak masa, empat mobil dan belasan sepeda motor dibakar masa. ANTARA/Anis Efizudin

TEMPO Interaktif, Temanggung – Dua gereja dan satu sekolah Kristen “Graha Sakinah” di Temanggung menjadi sasaran amuk massa. Tak hanya membakar bangunan massa juga membakar enam motor dan tiga mobil yang ada di Gereja Pantekosta yang terletak di jalan S Parman, Temanggung ini.

Menurut salah satu saksi mata, Abas, pembakaran terjadi sekitar pukul 11.00. Massa yang beringas, kata Abas melempari gedung itu dengan bom molotov.

Hingga saat ini suasana kota Temanggung Jawa Tengah masih mencekam. Polisi tampak berjaga-jaga di sejumlah lokasi.

Kerusuhan ini berawal dari sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus penistaan agama, Antonius Richmond Bawengan.

Kasus yang menjerat warga asal Manado ini terjadi pada 3 Oktober 2010. Saat itu Antonius, yang menggunakan KTP Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menginap di tempat saudaranya di Dusun Kenalan, Desa/Kecamatan Kranggan, Temanggung. Waktu sehari itu ia gunakan untuk membagikan buku dan selebaran berisi tulisan yang dianggap menghina umat Islam. Karena itu, sejak 26 Oktober 2010, ia ditahan.

Sejak sebelum sidang digelar massa dari kelompok tertentu sejak pagi tadi mulai terlihat di jalur lambat depan PN Temanggung.

ANANG ZAKARIA

 

Romo Gereja Sempat Dipukuli Perusuh

Selasa, 08 Februari 2011 | 15:39 WIB

Besar Kecil Normal

Seorang polisi mengamati kantin di Sekolah Kristen Shekinah yang dirusak massa pada kerusuhan sidang vonis kasus penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan di Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (8/2). TEMPO/Arif Wibowo

TEMPO Interaktif, Temanggung – Romo Sadana, 40 tahun, yang menjaga Gereja Santo Petrus dan Paulus di Temanggung, sempat dipukuli para perusuh.

Sadana yang baru bertugas di gereja pekan lalu, menjaga sebuah patung. Karena massa banyak, Romo tidak bisa berbuat apa-apa.

Kabar pemukulan Romo itu menyebar di kalangan jemaah gereja. “Saya juga dapat SMS yang menyebutkan Romo dipukuli,” kata Aditya, salah seorang jemaah gereja pada Tempo, Selasa (8/2).

Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti kondisi Romo, sebab kawasan gereja di-police line dan tidak ada yang boleh masuk.

Romo Sadana baru bertugas di Temanggung selama sepekan. Dia menggantikan Romo Wahyudi yang pindah ke Jakarta.

Gereja ini merupakan gereja terbesar di Temanggung. “Jemaahnya sekitar 1.000-an orang,” kata Tyo, jemaah gereja.

Tyo mengatakan biasanya ada jemaah setiap hari, tapi yang ramai Sabtu dan Minggu.

Di gereja terlihat beberapa barang berserakan, seperti pot bunga, kursi, tempat sampah.

Jalan di depan gereja juga macet karena pengguna jalan menyaksikan kondisi gereja lambat-lambat.

ROFIUDIN

Wakapolri: Kasus Temanggung Berbeda Dengan Banten

Selasa, 08 Februari 2011 | 21:27 WIB

Besar Kecil Normal

Yusuf Manggabarani. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Temanggung – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani mengatakan latar belakang kasus kerusuhan di Temanggung berbeda dengan yang terjadi di Banten.

Menurut dia, kasus di Banten berlatar belakang masalah antara jemaat Ahmadiyah dengan kelompok Islam yang lain. Adapun kasus di Temanggung dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan sekelompok orang terhadap keputusan hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang menyidangkan kasus penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan.

“Masalahnya jelas berbeda,” kata dia usai melakukan rapat tertutup dengan jajaran Kepolisian Daerah Jawa Tengah di markas Kepolisian Resor Temanggung, Selasa (8/2) malam.

Menurut dia, penyelesaian kasus kerusuhan Temanggung ini sepenuhnya diserahkan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan akan dibantu oleh Polda-Polda lain, semisal Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Dia berharap, masalah itu dapat diselesaikan dengan secepat mungkin sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Selain itu, Polri telah memerintahkan pada seluruh jajaran Kepolisian Daerah se-Indonesia agar mulai mengantisipasi kerusuhan-kerusuhan serupa.

ANANG ZAKARIA | ROFIUDDIN

 

 

‘Biarkan Ahmadiyah Nikmati Kesesatannya’

Senin, 07 Februari 2011, 15:34 WIB

Yogi Ardhi/Republika

 

Jimly Asshiddiqie

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ahmadiyah dianggap merupakan suatu ajaran yang menyimpang dari Agama Islam dan beberapa kali membuat resah kaum Muslim karena ajarannya tersebut. Namun, Komnas HAM meminta kepada masyarakat supaya tidak mengganggu kesesatan mereka.

“Biarkan mereka nikmati kesesatannya,” ujar penasehat Komnas HAM sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (7/2). Jimly mengatakan, selama ini Tuhan telah memelihara kesesetan itu sendiri. Buktinya, Tuhan menciptakan dan menyediakan setan di dalam hidup ini.

Menurutnya, jika memang Ahmadiyah itu dianggap merupakan bagian dari ajaran setan, maka bagi para umat Islam disarankan jangan menghabiskan waktu dan tenaga untuk membasmi setan yang dianggap ajaran Ahmadiyah itu sendiri. “Bagaimanapun, kita masih memerlukan setan sebagai pembanding kualitas keimanan kita,” ujarnya.

Jimly mengatakan, daripada menghabiskan waktu untuk membasmi setan yang dianggap merupakan Ahmadiyah itu, lebih baik umat Islam memikirkan keimanan mereka sendiri. Tujuannya, supaya pengaruh setan-setan yang dianggap Ahmadiyah itu tidak mempengaruhi keimanan mereka.

Seperti diketahui, saat ini ajaran Ahmadiyah kembali ramai diberitakan. Hal tersebut berkaitan dengan bentrokan yang terjadi antara warga dengan anggota Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, Ahad (6/2) siang. Akibat bentrokan tersebut, enam orang meninggal dunia.

 

Kapolri: Penyerangan Sudah Direncanakan, Polisi Gagal Mencegah

Selasa, 08 Februari 2011, 22:13 WIB

Antara

 

Polisi berlindung dari lemparan masa di depan PN Temanggung saat terjadi kerusuhan pada sidang vonis kasus penistaan agama, Selasa (8/2).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo mengatakan berdasarkan info awal yang didapatkan, penyerangan dalam kerusuhan Temanggung sudah direncanakan sebelumnya. Namun, terdapat fakta di lapangan bahwa aparat gagal menghentikan aksi dan melakukan upaya preventif.

Ia mengatakan dua kerusuhan yang terjadi secara berurutan -yakni penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, dan kerusuhan Temanggung- menunjukkan ada prosedur pengamanan yang harus dievaluasi.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana, mengatakan polisi sudah melakukan pengamanan berdasarkan prosedur tetap yang berlaku. Bahkan, ujar Yoga, terdapat setidaknya 640 petugas yang terdiri dari Brimob, Polres dan Kodim setempat yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang.

Ia mengatakan Polres Temanggung didukung Polda jateng sudah mengantisipasi potensi rusuh usai sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa penistaan agama, Anthonius Richmond Bawengan.

 

Red: Johar Arif

 

KWI: Massa Datang dari Luar Temanggung

Selasa, 08 Februari 2011, 18:02 WIB

Antara

 

Polisi berusaha memadamkan api yang membakar sejumlah sepeda motor di halaman gereja Pantekosta, Temanggung.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Benny Susetyo, menduga kuat ada provokator pada kerusuhan Temanggung, Jawa Tengah, karena massa datang dari luar daerah Temanggung.

“Mustahil kehadiran massa dengan jumlah yang besar tersebut tanpa dikomando oleh kekuatan tertentu.  Apalagi, daerah tersebut dikenal rukun dan punya tingkat toleransi yang tinggi antarumat beragama, terutama Muslim dan Kristiani,” kata dia saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (8/2).

Ia meminta aparat menangkap otak dan provokator di balik kerusuhan tersebut. “Otaknya harus ditangkap jangan yang kroco-kroco. Siapa di balik provokasi tersebut? Itu kewajiban polisi dan intelejen untuk mengungkapnya,” tandas dia.

Benny meluruskan berita tentang dibakarnya salah satu gereja Katolik. Berdasarkan info yang diterima KWI, tidak ada geraja Katolik yang dibakar dan telah terjadi penganiyaaan terhadap salah satu pendeta mereka.  Yang terjadi,katanya, gereja tersebut hanya dirusak pagarnya dan tidak sampai dibakar.

Apa pun itu, katanya, pemerintah harus bertindak tegas pada pelaku kekerasan dan tindak anarkisme, sehingga ada efek jera di kemudian hari. “Pemerintah harus berani ungkap kebenaran, jangan ungkap kebohongan publik,” kata dia.

 

 

Red: Johar Arif

 

Tempat Ibadah yang Dirusak Massa di Temanggung Dijaga Aparat

Selasa, 08 Februari 2011, 21:09 WIB

Antara

 

Kantin di teras gereja Betel, Graha Shekinah, tak luput dari amukan massa dalam kerusuhan di Temanggung, Selasa (8/2).

REPUBLIKA.CO.ID,TEMANGGUNG–Tiga tempat ibadah yang dirusak massa pascasidang penistaan agama di Pengadilan Negeri Temanggung, pada Selasa malam masih dijaga sejumlah aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan pantauan di tiga tempat ibadah tersebut di bagian depan gedung dipasang garis polisi dan sejumlah aparat terlihat menjaga gedung dengan duduk di halaman dan pintu gerbang.

Tiga tempat ibadah tersebut yakni Gereja Katolik Santo Petrus Paulus di Jalan Jenderal Sudirman, Gereja Pantekosta di Indonesia di Jalan S. Parman, dan Graha Shekinah di Jalan Suyoto Temanggung. Di Gereja Santo Petrus Paulus dalam kerusuhan tersebut massa merusak kursi di dalam gereja dan sejumlah pot bunga. Di Gereja Pantekosta massa membakar tiga mobil dan enam kendaraan roda dua serta bagian pintu depan gereja.

Di Graha Shekinah, massa merusak dan membakar enam motor dan kantin serta mengobrak-abrik tiga ruang kelas di lokasi tersebut. Sejumlah masyarakat terlihat menyaksikan kondisi gereja dari luar garis polisi. Para pengendara terlihat memperlambat laju kendaraannya saat melitas di depan gereja untuk melihat suasana pascapengrusakan.

Di Pengadilan Negeri Temanggung juga dilakukan penjagaan ketat oleh aparat, namun di tempat ini tidak dipasang garis polisi. Di pinggir Jalan Jenderal Sudirman sejumlah mobil Rintis, Gegana, penyemprot air masih disiagakan. Di halaman Polres Temanggung juga disiagakan mobil Gegana dan Baracuda.

Red: Krisman Purwoko

 

Republika OnLine » Dunia Islam » Islam Nusantara

Ahmadiyah Hanya Bisa Dibubarkan Lewat Tiga Pintu

Senin, 07 Februari 2011, 15:27 WIB

 

Demo menuntut pembubaran Ahmadiyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembubaran Ahmadiyah tak bisa dilakukan dengan jalan kekerasan. Sekjen Kementerian  Agama Bahrul Hayat PhD menegaskan bahwa Ahmadiyah bisa dibubarkan, hanya saja melalui tiga pintu legal. “Pertama, bila berbadan hukum dibubarkan oleh Kementrerian KumHAM, bila ormas Islam bisa, juga melalui proses dengan UU Keormasan sampai ke tingkat MA atau langsung  direct dari Presiden mengumumkan bahwa itu merupakan organisasi terlarang,” tegas Sekjen Bahrul Hayat pada wartawan di ruang kerjanya di Kantor Kemenag, Jakarta, senin (7/1).

Dikatakan Bahrul Hayat, keputusan pembubaran Ahmadiyah ini bisa diambil setelah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap penerapan SKB tiga menteri. ”Bagaimana implementasi SKB tersebut di lapangan, sudah dipatuhi kah atau belum,” tambah Bahrul Hayat. Selain dibubarkan menurutnya, individu yang tidak mematuhi SKB tersebut juga bisa dikenakan sanksi pidana, berdasarkan pasal 156a KUHP.

Bahrul Hayat menegaskan bahwa sebelum terbitmya SKB tiga menteri, pihak Ahmadiyah juga sudah menandatangani 12 butir pernyataan. ”Namun dari hasil monitoring terhadap pelaksanaan 12 butir tersebut, ternyata tidak semuanya dilaksanakan oleh Ahmadiyah. Langkah selanjutnya terbitlah SKB tiga menteri itu,” tegas Bahrul Hayat.

Red: Siwi Tri Puji B

 

 

Pelaku Kekerasan Ahmadiyah Diminta Serahkan Diri

Senin, 07 Februari 2011, 13:20 WIB

dok Republika/AFP

 

Anton Bachrul Alam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) MAbes Polri, Irjen Pol, Anton Bachrul Alam, mengimbau pelaku kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, menyerahkan diri kepada kepolisian. “Saya mengimbau para pelaku anarkis yang dilakukan kemarin Minggu (6/2) untuk menyerahkan diri kepada Polri,” katanya di Jakarta, Senin (7/2).

Polri saat ini masih mengumpulkan barang bukti yang ada dan masih mengejar para pelaku tindak kekerasan yang belum tertangkap, ujarnya. “Kita tunggu saja para anggota di lapangan dan beri kesempatan untuk dapat bekerja dengan baik,” kata Anton.

Selain itu, katanya, Mabes Polri juga mengirim pasukan ke lokasi kejadian untuk mengecek sejauh mana pengamanan kasus yang dilaksanakan oleh Polda Banten dan Polres Pandeglang. Delapan korban bentrokan jamaah Ahmadiyah dan warga yang terjadi Minggu pagi (6/2) di Kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kini dibawa ke rumah sakit Serang.

Delapan korban bentrokan tersebut, tiga di antaranya meninggal. Korban yang meninggal itu adalah kakak beradik Karno dan Mulyadi warga Kecamatan Cikeusik serta seorang lainya bernama Roni, warga Jakarta. Ketiga jenazah kini berada di Rumah Sakit Kepolisian Daerah Banten untuk dilakukan otopsi.

Sedangkan Pipip warga Cilegon, Dias (Jakarta) Ahmad (Jakarta), Deden Dermawan (Jakarta) dan M Ahmad (Ciledug Tangerang Selatan) kini masih mendapat perawatan Rumah Sakit Rasa Asih, katanya.

Red: Djibril Muhammad

 

Gerakan Pembaharuan Di Minangkabau


Minangkabau merupakan suatu daerah dan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menarik untuk diteliti, karena garis keturunan ditarik dari garis keturunan ibu (matrilineal) mulai dari lingkungan yang terkecil, dari keluarga sampai kepada yang lebih besar seperti Nagari.

Keturunan menurut garis keturunan ibu ini merupakan ajaran adat Minangkabau, yang memberikan corak berbeda dengan daerah-daerah lain dalam wilayah Indonesia, yang mengambil keturunan berdasarkan garis keturunan bapak, atau bapak dari ibu.

Begitu juga dengan pembagian harta pusako tinggi, yang diberikan kepada anak perempuan.

Daerah Minangkabau bahagian terbesarnya merupakan termasuk ke dalarn Propinsi Sumatera Barat sekarang.

Minangkabau mempunyai daerah-daerah yang terdiri dari daerah asal (darek) dan daerah rantau. Yang dirnaksud dengan daerah darek adalah daerah tempat mulai berkembangnya orang Minangkabau.

Daerah darek ini dikenal dengan sebutan Luhak Nan Tigo, yaitu Luhak Agarn, Luhak Limo Puluh Kota, dan Luhak Tanah Datar.

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah rantau adalah daerah-daerah jajahan kerajaan Minangkabau atau daerah-daerah peeluasan Minangkabau seperti, daerah Kampar di Propinsi Riau, sarnpai ke Negeni Sembilan Malaysia.

Namun sekarang daerah Sumatera Barat identik dengan Minang, karena asal berkernbangnya Minangkabau berada dalarn wilayah propinsi Sumatera Barat.

Adat Minangkabau merupakan adat yang telah larna berlaku di daerah
Surnatera Barat, jauh sebelum Islam masuk ke Surnatera Barat, adat Minangkabau sudah ada, yang bercirikan kepada masyarakat Hindu dan Budha.

Kedatangan Islam ke Minangkabau menyempurnakan adat Minangkabau, karena ada titik persamaan dari pokok-pokok ajaran adat Minangkabau dengan ajaran agama Islam (syara’).

Hal ini dapat dilihat seperti ajaran adat Minangkahau bahwa, orang Minangkabau disuruh mengambil pelajaran dari alam sekitarnya, sehingga lahirlah pepatah, “alam takambang jadi guru “, dan hasil pelajaran itu dijadikan sebagai ajaran yang akan menuntun mereka di dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan dalam ajaran agarna Islam, alam itu merupakan ayat-ayat Allah dan manusia disuruh untuk memperhatikan dan mernikirkannya.
Sistem adat Minangkabau yang unik itu, semakin menarik kalau dilihat lagi dalam hubungannya dengan Islam.

Menurut filsafat hidup orang Minangkabau, tidak ada pertentangan antara adat dan agama. Antara adat dan agama berjalan secara sinergis, tanpa harus ada pertentangan antara keduanya.

Hubungan antara adat dan agama tersebut diungkapkan dalarn sebuah falsafah yang sangat terkenal dalam lingkungan masyarakat Minangkabau;

“Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Syara’ Mangato Adat Mamakai.

Cermin Nan Indak Kabua, Palito Nan Indak Padam.

Dalam perjalanan sejarahnya, Islam di Minangkabau mengalarni beberapakali pembaharuan.

Gelombang pembaharuan Islam di Minangkabau pertama kalinya dimotori oleh tiga orang ulama Minang yang pulang dan Mekkah pada tahun 1803 M.

Sesuai dengan ilmu yang mereka dapat selama belajar di Mekkah, maka mereka berpendapat bahwa masyarakat Minangkabau telah menyimpang dari ajaran Rasulullah.

Praktek agama di Minangkabau saat itu menurut mereka sudah berbau
syirik, khurafat, dan bid’ah. Di samping itu banyak ajaran-ajaran adat yang tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan ajaran Islam.

Ketiga orang Haji ini yakni, Haji Sumaniak, Haji Miskin, dan Haji Piobang, berkeinginan untuk mengadakan pembaharuan di Minangkabau dengan mengembalikan kehidupan masyarakat
Minangkabau sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis.

Keinginan mereka ini terinspirasi dari gerakan Wahabi yang mengadakan pembaharuan di Mekkah. Pembaharuan yang dilakukan tiga orang itu juga diwarnai dengan kekerasan yang mengakibatkan terjadinya konflik antara kaum adat dan kaurn agama.

Konflik berkepanjangan antara kaum adat dan kaum agama ini berlangsung hampir selama 20 tahun (18034-1837 M), hal ini mengakibatkan campur tangan penjajah Belanda dengan alasan membantu kaum adat, maka pecahlah peperangan terbuka antara pihak kaum adat yang dibantu oleh Belanda dengan kaum agama yang disebut dengan Perang Paderi.

Dalam peperangan tersebut akhirnya kaum adat menyadari bahwa musuh yang sebenarnya adalah Belanda, sehingga merekä berbalik menyerang Belanda. Sampai pada akhirnya Belanda berhasil menduduki daerah Minangkabau.

Kekalahan yang diderita oleh kaum Paderi rnengakibatkan terjadinya kemunduran pembaharuan Islam di Minangkabau. Kekalahan tersebut tidak menyebabkan masyarakat Minang menyerah begitu saja, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya ke negeri Mekkah.

Pada awal abad ke-20 gerakan pembaharuan di Minangkabau muncul kembali.

Minangkabau menghadapi pembaharuan tahap kedua yang telah memunculkan kegelisahan dan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat Minang.

Pembaharuan tahap kedua ini dilaksanakan oleh murid-murid Syekh Ahrnad Khatib Minangkabawi yang baru pulang dari Mekkah. Kondisi sikap keberagamaan dan tradisi yang sudah turun temurun yang tidak dapat dirobah kembali mendapat tantangan dari kelompok pembaharu.

Pembaharuan tahap kedua tampil dengan corak yang berbeda dengan yang dilakukan oleh gerakan Paderi. Gerakan Paderi lebih cenderung mengedepankan corak militerisme, tetapi pembaharuan tahap dua lebih kepada pergolakan inteletual.

Hal ini dapat dilihat dengan dimunculkannya majalah-majalah, diadakannya perdebatan umum, dibentuknya organisasi-organisasi masyarakat dan didirikannya sekolah-sekolah yang bercorak modern.

Tokoh-tokoh yang memotori pembaharuan tahap kedua ini ialah empat orang yang baru pulang dari Mekkah yaitu, Haji Muhammad Djamil Jambek, Haji Abdullah Ahmad, Haji Abdul Karim Amrullah, dan Haji Muhammad Thaib Umar.

Mereka ini dan orang yang setuju dengan gerakan yang mereka rintis disebut dengan Kaum Mudo. Gerakan yang mereka lakukan mampu menghidupkan kembali pendidikan Islam di Minangkabau.

Hal ini dibuktikan dengan didirikannya madrasah-madrasah dengan mencontoh sistem pendidikan ala barat, yang langsung mendapat respon positif dari masyarakat dengan memasukkan anak-anak mereka ke madrasah-madrasah tersebut.

Gerakan pembaharuan Kaum Mudo dalam pendidikan ini membuat lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti surau hampir kehilangan eksistensinya.

Hal ini langsung disikapi oleh pengelola surau dengan mengadakan pembaharuan terhadap surau yang mereka kelola dengan merombak surau tersebut menjadi Madrasah.

By. Ircham J. Nizel
Referensi
1.      M.D Mansoer Dkk, SejarahMinangkabau, Jakarta, Bhatara, 1970
2.      Idrus Hakimi Dt. Rajo Panghulu, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di
Minangkabau, Bandung: PT. Rosdakarya, 1991
3.      Murodi, Melacak Asal Usul Gerakan Paderi di Sumaiera Barat, Jakarta: PT. Logos, 1999
%d blogger menyukai ini: