Kemelut Panjang di Muara Tais


Mapat Tunggul, BRM

Kehadiran dua buah perusahaan investor, PT Pasaman Alam Lestari (PT PAL) dan PT Purta Rao Jaya (PT PRJ), di Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman beberapa tahun belakangan ini telah membawa kemelut berkepanjangan yang rumit dan sulit untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu disebabkan buntut permasalahan yang timbul melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan. Sehingga selain berbagai prosedur dan teknis operasional yang mengundang berbagai indikasi, juga cara perolehan lahan tidak terlepas dari berbagai taktik yang memancing konflik kaum.

Berikut ini, BRM menyajikan kronologis kontroversi antara pemuka adat yang saling membuktikan kebenaran eksistensi kekuasaan ulayat (wilayah teritorial kaum) dan kontribusi bagi pihak yang menerima kehadiran dan keberadaan PT PAL dan PT PRJ serta Koperasi KJUB di Nagari Muara Tais. Penghulu Pemangku Ulayat Nagari Muara Tais Dan Tokoh Masyarakat Nagari Muara Tais melayangkan sepucuk surat kepada Bupati Pasaman melalui surat nomor 01/PPU-NMT-09-2008, Perihal Penolakan keberadaan PT PAL dan PT PRJ serta Koperasi KJUB di Nagari Muara Tais, tertanggal 2 September 2008 mengungkap adanya rencana pembukaan lahan perkebunan di Tanah Ulayat Nagari Muara Tais yang terletak di jorong Sibintayan, Jorong Kubu Baru dan Jorong Soma oleh PT Pasaman Alam Lestari (PT PAL) dan PT Purta Rao Jaya (PT PRJ), yang menurut kami, PT tersebut belum mengikuti Prosedur Adat Istiadat yang berlaku di Nagari Muara Tais antara lain dalam hal sebagai berikut; Pertama, penyerahan lahan perkebunan kepada PT PRJ yang setahu kami adalah lokasi Patongahan, Bukan Lahan Ulu Tibawa, apalagi lahan pemakaian masyarakat.

Namun kenyataannya yang digarap untuk lahan ternyata lahan pemakaian masyarakat, tempatnya di jorong Soma (Lokasi Kebun Karet). Kedua, PT PRJ menurut kami tidak memenuhi perjanjian semual, yaitu: “Membangun jalan Nagari sampai sirtu (pasir – batu,red), dan sampai saat ini tidak ada realisasi. Ketiga, pada saat ini telah terjadi penggusuran dan pembatasan lokasi lahan produksi masyarakat secara paksa oleh Rajo Barayun dan Koperasi Malenggang Indah (Kopermai) pada hari Kamis tanggal 18 September 2006 terhadap anak kemenakan kami di Jorong Soma tanpa sepengetahuan Penghulu Pemegang Ulayat Nagari Muara Tais.

Sedangkan, menurut Pituah adat Nagari Muara Tais, tidak ada hak dan wewenang Rajo Barayun untuk memberikan batas tanah ulayat Nagari Muara Tais adalah Penghulu Pemegang Ulayat Nagari Muara Tais. Demikian antara lain yang menjadi alasan Penghulu Pemegang Ulayat dan tokoh masyarakt Nagari Muara Tais menolak dan merasa keberatan dengan keberadaan PT PAL dan PT PRJ tersebut di Nagari Muara Tais, sebelum PT tersebut mengikuti prosedur yang berlaku menurut Adat Muara Tais. Disamping itu, tidak ada tanah Ulayat Suku ataupun Ulayat Jorong, melainkan Pemegang Ulayat adalah Penghulu. Kepada Bupati Pasaman diminta oleh pihak Penghulu Pemangku Ulayat Nagari Muara Tais Dan Tokoh Masyarakat Nagari Muara Tais untuk meninjau sejauh mungkin dan meluruskan jalannya PT PAL dan PT PRJ agar tidak tidak terjadi kerugian dan pertumpahan darah. Demikian isi surat Penolakan keberadaan PT PAL dan PT PRJ yang ditanda tangani oleh 5 orang Penghulu Pemegang Ulayat Nagari Muara Tais, yaitu, Manas St. Bangun, Jasmar Rajo Malenggang, Rusdi A Dt. Bonsu, Amril Nurman Bdr. Bosar dan M Nasir St. Bano.

Dengan tembusan disampaikan kepada Ketua DPRD Pasaman, Kadishut Pasaman, Kadisbun Pasaman, Camat Mapat Tunggul, Wali Nagari Muara Tais, Direktur PT PAL, Direktur PT PRJ, Ketua Koperasi KJUB, Ketua Bamus Nagari Muara Tais dan Kepala jorong se Nagari Muara Tais. Selain itu, dilampirkan pula nama, jabatan, alamat dan tanda tangan dari 49 orang tokoh masyarakat Nagari Muara Tais dari berbagai unsur. Keberadaan surat Penghulu Pemangku Ulayat Nagari Muara Tais Dan Tokoh Masyarakat Nagari Muara Tais itu ditanggapi oleh Pucuk Adat Nagari Muara Tais melalui surat nomor 12/PA – WN/X 2008 tertanggal 20 Oktober 2008 dan kembali ditujukan kepada Bupati Pasaman.

Sebanyak 6 poin penjelasan diberikan untuk menjawab pernyataan yang mengatasnamakan Penghulu Pemangku Ulayat Nagari Muara Tais Dan Tokoh Masyarakat Nagari Muara Tais secara terinci kepada Bupati Pasaman. Penjelasan tersebut adalah, pertama, penyerahan lahan untuk perkebunan sawit kepada PT PRJ oleh Pucuk Adat Penguasa Ulayat Nagari Muara Tais tahun 2004 seluas 3200 ha memang nama lokasinya terkenal dengan nama Patongahan, namun arealnya sudah mencakup dataran Tibawan dan yang memploting areal tersebut adalah Dinas Kehutanan kabupaten Pasaman. Kedua, penyerahan lahan untuk perkebunan kepada PT PRJ sudah sesuai dengan prosedur, baik adat yang berlaku di Nagari Muara Tais maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. Ketiga, Kami mengakui bahwa PT PRJ belum melaksanakan semua perjanjian sebagaimana yang telah disepakati semula.

Namun setelah dikonfirmasikan, PT PRJ tetap akan melaksanakan perjanjian tersebut secara bertahap. Keempat, nagari Muara tais, ibarat rumah, ada lim ruangan, satu diantara lima ruang tersebut dihuni oleh Rajo Berayun dengan Kampungnya Kubu Baru dan Soma. Rajo Berayun menurut adat berwenang memberi batas/garis pemakaian tanah kepada suatu Sutan Saripada di Soma karena mereka Sutan Saripada itu hanya menumpang dalam ulayat bilik Rajo Berayun Kubu Baru. Kelima, dengan adanya surat Penghulu Pemangku Ulayat Nagari Muara Tais Dan Tokoh Masyarakat Nagari Muara Tais tersebut, kami Pucuk Adat Penguasa Ulayat dan Wali Nagari Nagari Muara Tais telah menghimbau kepada para penghulu tersebut ke rumah gadang Pucuk Adat di Benai untuk mengadakan musyawarah, namun penghulu yang bersangkutan tidak sanggup datang. Terkhir disebutkan, kami masyarakat Jorong Kubu Baru dan Sibintayan Nagari Muara Tais mohon sungguh kepada Bapak, agar supaya rencana pembangunan perkebunan tersebut tetap dilaksanakan, demi masa depan Jorong dan Nagari Muara Tais pada khususnya. Surat tanggapan tersebut di tanda tangani oleh Pucuk Adat Nagari Muara Tais, Jafrizal Hasan Sutan Malenggang dan mengetahui Wali Nagari Muara Tais, Dalmi Yasri, SH dilengkapi tembusan kepada Ketua DPRD Pasaman, Kapolres Pasaman, Kadishut Pasaman, Kadisbun Pasaman, Camat Mapat Tunggul, Ketua KAN Muara Tais, Jorong se Nagari Muara Tais, Dirut PT PRJ, Dirut PT PAL, Ketua KJUB.

Surat tersebut dibuat atas dasar hasil pertemuan Penghulu dan Ninik Mamak serta Pemerintah Nagari Muara Tais tanggal 20 oktober 2008 yang berjumlah sebanyak 35 orang. Sementara di lingkungan Pemkab Pasaman, pembahasan mengenai lahan yang dikelola oleh PT PAL dan PT PRJ sebelumnya, Cuma 1x mengadakan rapat di Gedung Pertemuan Bappeda Pasaman pada tanggal 29 Juli 2008 dengan peserta dari perutusan Dinas Perkebunan, BPN, KLH, Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Perindagkop UKM, Asisten II, Dirut PT PAL, Ketua KJUB Ophir dan Ketua Kelompok Plasma I – V.

Dari data yang berhasil dihimpun BRM, diantaranya bukti penyerahan dana dari Ketua KJUB Pasaman Barat kepada Ninik Mamak Muara Tais pada tanggal 08 Agustus 2009 lalu, berupa setumpuk uang tunai sebanyak Rp. 3,5 milyar guna membayar silih jariah (ganti rugi-red) atas penyerahan lahan ulayat yang berada dalam kekuasaan Pucuk Adat Nagari Muara Tais, Jafrizal Hasan Sutan Malenggang, atas penyerahan lahan seluas 12.000Ha. Beberapa orang anggota KJUB Pasaman Barat mengungkap kepada BRM bahwa untuk pengelolaan kebin sawit tersebut dilakukan oleh sebuah perusahaan investor yang didatangkan dari Kota Medan – Sumut yang bernama PT Pasaman Alam Lestari (PT PAL) yang konon kabarnya digandeng oleh mantan Ketua DPRD Pasaman periode 2004 – 2009 lalu.

Kekuatan kebebasan PT PRJ juga mengakar pada pelibatan Pucuk Adat Nagari Muara Tais, Jafrizal Hasan Sutan Malenggang, dengan menyerahkan dana pembangunan Rumah Gadang (Rumah adat kebesaran kaum-red) Sutan Malenggang sebesar Rp. 900 juta. Dengan bukti penyerahan berupa kwitansi biasa yang diterima Pucuk Adat Nagari Muara Tais, Jafrizal Hasan Sutan Malenggang di Mapat Tunggul pada tanggal 5 Januari 2010 lalu.

Iklan

Menanti Urang Rantau Pasaman Pulang Basamo


Urang Rantau, Caliaklah Kampung Kito

Menanti Prakarsa Rang Pasaman Pulang Basamo

Oleh: Makmur Effendi

Meninggalkan kampung halaman untuk sementara waktu atau lebih lama atau bahkan buat selamanya yang dikenal dengan istilah merantau, adalah tradisi yang cenderung kepada urbanisasi bagi mayoritas masyarakat dunia. Sehingga lama kelamaan hegemoni suatu kelompok tertentu pada suatu kota, hampir tidak didapati lagi. Karena terjadinya pembauran etnis dan kesukuan yang berasimilasi pada komunitas masyarakat yang maju. Tak ketinggalan juga bagi masyarakat Pasaman tergolong masyarakat Perantau.

Persoalan mata pencaharian dan pendidikan menjadi alasan utama sebagian masyarakat Pasaman menuju berbagai penjuru kota dan negara yang dianggap menjanjikan buat peningkatan taraf kesejahteraan hidup. Sebagian diantaranya, untuk menuntut ilmu, sebagian yang lain bekerja di berbagi sektor usaha, baik di pemerintahan, swasta atau berwiraswata. Tak banyak yang kembali pulang untuk membangun kampung halaman dengan bekerja atau membuka lapangan usaha.

Ada yang sering pulang dengan alasan karena keluarganya di kampung atau sebagian saudaranya di kampung masih hidup. Ada lagi pulang untuk mengurus harta yang ditinggalkan, ada yang pulang ketika lebaran saja,  pun ada pulang sewaktu orang tua atau keluarga yang sakit atau wafat. Bahkan ada yang hanya pulang untuk menjual kekayaan yang masih tersisa di kampungnya.

Tanpa menafikan jasa baik pemuka kita yang berjasa membangun kampung dari hasil jerih payah di rantau dan kepintaran dari majunya pendidikan di rantau orang, tentu kita ingin tetap terjalin komunikasi yang baik dan berkesinambungan antara kampung dan rantau.

Namun sebagian besar menetap dan menjadi warga tempat perantuannya hingga turun temurun. Sehingga pernah ditemui kenyataan menggelitik dan kadang terasa memilukan,  jangankan untuk bisa diajak berbahasa daerah asalnya, dimana letak Pasaman pun  sebenarnya ia tidak pernah tahu. Yang ia tahu dari orang tuanya bahwa ia berasal dari Pasaman (Urang Pasaman). Selebihnya ia warga kediamannya saat ini.

Dan yang pernah penulis dengar sendiri dari Urang Pasaman di Rantau adalah ucapan penolakan pulang kampung, dengan berkata, untuk apa pulang ke Pasaman?, disini kita sudah terbiasa dengan fasilitas, kalau di Pasaman ini dan itu tidak ada, kan repot,  katanya. Dan yang lebih tidak enaknya, ketika seorang terpelajar bilang, apa sih yang mau dibanggain ama kampung, orangnya dekil, jorok, ih mana bodoh lagi, katanya. Suka atau tidak, itulah yang terucap dari salah seorang dunsanak kita di perantauan.

Sementara di Ranah Pasaman sendiri, punya berbagai tantangan dan kendala yang butuh perjuangan serius dari semua pihak. Baik oleh pihak pemerintahan maupun pelaku usaha.  Guna memacu pembangunan di berbagai bidang pembangunan, perlu penyiapan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas tinggi dengan dilengkapi pembekalan berbagai bidang keahlian dan keterampilan terpadu serta pembinaan yang intensif. Disamping didukung fasilitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan.  Sejalan  dengan itu pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi berdampak pada tidak berimbangnya kemampuan anggaran untuk menyediakan kebutuhan mendasar dari penyelenggaraan pendidikan.

Kondisi inilah yang tengah dialami Kabupaten Pasaman, yang menjadi permasalahan klasik yang belum kunjung tuntas. Sehingga menjadi agenda utama pembangunan yang  butuh skala prioritas Pemerintah Daerah yang tidak mungkin terlaksana dengan hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah dan partisipasi masyarakat saja. Meminta kepedulian Pemerintah Pusat yang sebesar-besarnya dalam berbagai bentuk program pengadaan dan pendanaan berkelanjutan melalui pengalokasian anggaran pada APBN dan APBN.P

Lebih dari itu, disamping terhadap negara, tentunya kepada masyarakat kabupaten Pasaman yang berada di perantauan, terutama di kota-kota besar di berbagai penjuru negeri, bahkan yang hidup menetap di luar negeri. Dimana, yang kualitas hidup dan tingkat kesejahteraannya jauh lebih baik ketimbang sanak suadaranya yang tinggal menghuni kampung halaman kelahirannya. Tertumpang harapan untuk mau sedikit berbagi kelebihan rezki, ilmu dan keterampilan buat menebus keterbelakangan famili dan kaumnya yang masih jauh dari tuntutan kemajuan zaman.

Perhatian utama masyarakat Perantau Pasaman yang memilih tetap hidup di rantau, tentu  yang sudah sejahtera, sangat dibutuhkan untuk mau dan peduli dengan berbagai kekurangan dan ketertinggalan kampung tanah tumpah darahnya.

Bila kita cari tahu, betapa masyarakat Minang di Perantauan, selama ini sangat terkenal dengan ikatan persaudaraan di tempat perantauannya, sehingga lahirlah berbagi organisasi yang punya kekuatan tersendiri untuk saling berkontribusi membela suadaranya yang terjebak kesulitan. Kemudian kesamaan pandangan tersebut terwadahi pula pada lingkup kepedulian terhadap tingkat kesejahteraan sanak famili di rantau maupun di ranah Minang dengan nama Gerakan Seribu Minang (Gebu Minang).

Gebu Minang mengembangkan sayap dengan membentuk lembaga-lembaga keuangan mikro seperti pendirian lembaga simpan pinjam perbankkan, sebagimana berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di berbagi kota di ranah Minang seperti di Kota Padang ada BPR Berok Gunung Pangilun, di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota ada BPR Sinamar, BPR Halaban dan sebagainya.

Lalu untuk memperlihatkan wujud kecintaan kepada kampung halaman dalam bentuk kehadirannya di tanah asal, dilakukan Gerakan Pulang Basamo, sehingga muncullah berbagai nama yang cukup berpengaruh keluar dan ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Ada namanya Minang Pulang Basamo, Mungka Pulang Basamo, Rang Sulik Aia Pulang Kampung dan seabrek istilah yang tak mungkin disebut satu persatu.

Hanya yang belum dan tidak diketahui pasti, masyarakat perantau yang berasal dari ranah Pasaman penghuni kota-kota metropolitan melakukan gerkan bersama saiyo sakato, saayun salangkah untuk berbuat secara terpadu dan terkoordinasi menampakkan kepedulian untuk berbagi kelebihan kebaikan ilmu dan harta untuk dilimpahkan kepada Urang Nagari-nya apalagi menyatukan langkah untuk pulang kampung dengan ala Pulang Basamo yang diperbuat dunsanak kita di Nagari dan Kampuang tetangga kita di Sumatera Barat ini.

Ketahuilah dunsanak kami Urang Pasaman di Rantau!…  apakah dunsanak sudah tidak ingat lagi dengan lamaknya Bareh Tapuih, yang kini tak lagi surplus, tak mampu menjadi pemasok kebutuhan nasional, karena irigasi bendungan raksasa Panti – Rao yang dibangun sejak 1980-an hingga kini belum kunjung tuntas. Penyebabnya barangkali tidak sebesar anggapan dunsanak, karena proyek yang dibangun dengan APBN senilai Rp. 300 miliar pada waktu itu, hanya tersangkut pembangunan tersier ke sawah rakyat saja yang kini butuh dana Rp. 20 miliar saja, tapi belum juga terwujudkan. Karena kampung kita masih miskin, PAD kita Kecil, tak mungkin sanggup membiayainya. Namun produksi Padi Pasaman dari data Distanhor pada tahun lalu, dari areal tanam 43.439 ha diperoleh hasil panen 184.183 ton.

Akan tetapi, kalau 10 ribu orang urang pasaman di Jakarta, 10 ribu orang pasaman di Medan, 10 ribu orang pasaman di Pakan Baru atau seribu orang urang pasaman di Malaysia atau dimana saja, menjalin kekompakkan untuk pulang basamo, melihat dari dekat apa sesungguhnya yang telah ada di dan belum terlaksana di kampung kita.

Selain padi, sebagai andalan komoditi hortikultura pasaman adalah jagung, pisang ameh dan jeruk. Jagung sudah mencapai areal tanam seluas  2.175 ha dengan produksi 8.742 ton di tahun 2010. Lalu Pisang Ameh Pasaman telah mulai berangsur dikembangkan, dimana tercatat areal tanam 111 ha di tahun 2010 berproduksi 2.331 ton.  Dan jeruk sudah panen 495 ha yang menghasilkan 10.095 ton.

Sesungguhnya tanah Pasaman tidaklah terlalu menyedihkan untuk menggenjot tingkat kesejahteraan rakyatnya, jika mereka dibantu oleh para investor yang bernyali dan punya komitmen untuk melaksanakan kesepakatan usaha yang telah disetujuinya. Karena potensi tambang yang sangat memungkinkan untuk memacu peningkatan taraf perekonomian. Betapa tidak, sejumlah wilayah prospek tambang di Pasaman dengan potensi  berskala besar seperti batu bara, emas, bijih besi dan Galena, timah hitam dan kaolin.

Untuk satu potensi saja, tidak sedikit areal yang menyediakan potensi. Untuk bijih besi, terdapat pada bidang areal 11.000 ha dari tiga titik penambangan, yaitu di Nagari Binjai kecamatan Tigo Nagari seluas 4.000 ha, di Nagari Aia Manggih kecamatan Lubuk Sikaping tercatat 5.000 ha dan di Nagari Padang Mantinggi.

Ketidaksiapan investor untuk tabah dengan proses yang diberlakukan negara, selama ini menyebabkan bengkalai yang tidak dapat dimanfaatkan. Persoalan hutan lindung yang dikeluhkan selama ini, telah mulai menunjukkan titik terang untuk berproduksinya sumber tambang. Sebagimana diungkap Bupati Pasaman H. Benny Utama, SH MM  baru-baru ini, bahwa telah disetujui Pemerintah Pusat untuk alih fungsi lahan dengan pelepasan kawasan hutan lindung seluas

Kabupaten Pasaman yang didiktum memiliki kawasan hutan lindung 83% itu atau seluas 237.044 ha dari total kawasan hutan 283.925 ha, sedangkan non kawsan hutan hanya 110.838 ha saja. Lalu Pemkab Pasaman  pada tahap pertama mengusulkan 48.000 ha untuk dapat dibebaskan, namun yang disetujui baru sekitar 28.000 ha, yang terdiri dari 3200 ha pelepasan bersyarat dengan pertimbangan topografi sehingga dampak strategisnya penggunaan dan pengelolaannya harus menunggu persetujuan DPR-RI dan 25.000 ha lainnya pelepasan murni yang hanya memerlukan penerbitan SK Menhut sebagimana ditandatangani pada 15/4 lalu.

Pada bidang perkebunan, sebagaimana terdata pada Pemkab Pasaman urang Pasaman tahun 2010 di kampung halaman kita sudah memiliki 5 komoditi unggulan berupa karet seluas 25.653 ha tingkat produksi 23.586 ton, Kakao 15.691 ha hasilnya mencapai 14.409 ton, Kelapa sawit 3.197 ha berproduksi 18.822 ton,   Kopi 2.509 ha mencapi 7.400 ton dan kelapa seluas 2.213 ha berproduksi 8.264 ton.***

%d blogger menyukai ini: