Muhammad Yamin


The Coat of Arms of Indonesia is called Garuda...

NKRI Hargai Pahlawan

TENTANG KELUARGA:

Penyair yang dikenal sebagai pemula bentuk soneta dalam kesusastraan Indonesia modern ini dilahirkan di Sawahlunto, Sumatera Barat, pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia menikah dengan Raden Ajeng Sundari Mertoatmadjo. Salah seorang anaknya yang dikenal, yaitu Rahadijan Yamin. Ia meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta.

TENTANG PENDIDIKAN:

Di zaman penjajahan, Yamin termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah, Yamin sempat menyerap kesusastraan asing, khususnya kesusastraan Belanda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi sastra Belanda diserap Yamin sebagai seorang intelektual sehingga ia tidak menyerap mentah-mentah apa yang didapatnya itu. Dia menerima konsep sastra Barat, dan memadukannya dengan gagasan budaya yang nasionalis.

Pendidikan yang sempat diterima Yamin, antara lain, Hollands inlands School (HIS) di Palembang, tercatat sebagai peserta kursus pada Lembaga Pendidikan Peternakan dan Pertanian di Cisarua, Bogor, Algemene Middelbare School (AMS) ‘Sekolah Menengah Umum’ di Yogya, dan HIS di Jakarta.

Yamin menempuh pendidikan di AMS setelah menyelesaikan sekolahnya di Bogor yang dijalaninya selama lima tahun. Studi di AMS Yogya sebetulnya merupakan persiapan Yamin untuk mempelajari kesusastraan Timur di Leiden. Di AMS, ia mempelajari bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Kaei, dan sejarah purbakala.

Dalam waktu tiga tahun saja ia berhasil menguasai keempat mata pelajaran tersebut, suatu prestasi yang jarang dicapai oleh otak manusia biasa. Dalam mempelajari bahasa Yunani, Yamin banyak mendapat bantuan dari pastor-pastor di Seminari Yogya, sedangkan dalam bahasa Latin ia dibantu Prof. H. Kraemer dan Ds. Backer.

Setamat AMS Yogya, Yamin bersiap-siap berangkat ke Leiden. Akan tetapi, sebelum sempat berangkat sebuah telegram dari Sawahlunto mengabarkan bahwa ayahnya meninggal dunia. Karena itu, kandaslah cita-cita Yamin untuk belajar di Eropa sebab uang peninggalan ayahnya hanya cukup untuk belajar lima tahun di sana.

Padahal, belajar kesusastraan Timur membutuhkan waktu tujuh tahun. Dengan hati masgul Yamin melanjutkan kuliah di Recht Hogeschool (RHS) di Jakarta dan berhasil mendapatkan gelar Meester in de Rechten ‘Sarjana Hukum’ pada tahun 1932.

LATAR BELAKANG PEKERJAAN:

Sebelum tamat dari pendidikan tinggi, Yamin telah aktif berkecimpung dalam perjuangan kemerdekaan. Berbagai organisasi yang berdiri dalam rangka mencapai Indonesia merdeka yang pernah dipimpin Yamin, antara lain, adalah, Yong Sumatramen Bond ‘Organisasi Pemuda Sumatera’ (1926–1928). Dalam Kongres Pemuda II (28 Oktober 1928) secara bersama disepakati penggunaan bahasa Indonesia.

Organisasi lain adalah Partindo (1932–1938).

Pada tahun 1938—1942 Yamin tercatat sebagai anggota Pertindo, merangkap sebagai anggotaVolksraad ‘Dewan Perwakilan Rakyat’. Setelah kemerdekaan Indonesia terwujud, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin dalam pemerintahan, antara lain, adalah Menteri Kehakiman (1951), Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (1953–1955), Ketua Dewan Perancang Nasional (1962), dan Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara (1961–1962).

Dari riwayat pendidikannya dan dari keterlibatannya dalam organisasi politik maupun perjuangan kemerdekaan, tampaklah bahwa Yamin termasuk seorang yang berwawasan luas. Walaupun pendidikannya pendidikan Barat, ia tidak pernah menerima mentah-mentah apa yang diperolehnya itu sehingga ia tidak menjadi kebarat-baratan.

Ia tetap membawakan nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam karya-karyanya. Barangkali hal ini merupakan pengaruh lingkungan keluarganya karena ayah ibu Yamin adalah keturunan kepala adat di Minangkabau. Ketika kecil pun, Yamin oleh orang tuanya diberi pendidikan adat dan agama hingga tahun 1914.

Dengan demikian, dapat dipahami apabila Yamin tidak terhanyut begitu saja oleh hal-hal yang pernah diterimanya, baik itu berupa karya-karya sastra Barat yang pernah dinikmatinya maupun sistem pendidikan Barat yang pernah dialaminya.

TENTANG SASTRA & BAHASA:

 

Umar Junus dalam bukunya Perkembangan Puisi Indonesia dan Melayu Modern (1981) menyatakan bahwa puisi Yamin terasa masih berkisah, bahkan bentul-betul terasa sebagai sebuah kisah. Dengan demikian, puisi Yamin memang dekat sekali dengan syair yang memang merupakan puisi untuk mengisahkan sesuatu.

”Puisi Yamin itu dapat dirasakan sebagai syair dalam bentuk yang bukan syair”, demikian Umar Junus.

Karena itu, sajak-sajak Yamin dapat dikatakan lebih merupakan suatu pembaruan syair daripada suatu bentuk puisi baru. Akan tetapi, pada puisi Yamin seringkali bagian pertamanya merupakan lukisan alam, yang membawa pembaca kepada suasana pantun sehingga puisi Yamin tidak dapat dianggap sebagai syair baru begitu saja.

Umar Junus menduga bahwa dalam penulisan sajak-sajaknya, Yamin menggunakan pantun, syair, dan puisi Barat sebagai sumber. Perpaduan ketiga bentuk itu adalah hal umum terjadi terjadi pada awal perkembangan puisi modern di Indonesia.

Jika Umar Junus melihat adanya kedekatan untuk soneta yang dipergunakan Yamin dengan bentuk pantun dan syair, sebetulnya hal itu tidak dapat dipisahkan dari tradisi sastra yang melingkungi Yamin pada waktu masih amat dipengaruhi pantun dan syair.

Soneta yang dikenal Yamin melalui kesusastraan Belanda ternyata hanya menyentuh Yamin pada segi isi dan semangatnya saja. Karena itu, Junus menangkap kesan berkisah dari sajak-sajak Yamin itu terpancar sifat melankolik, yang kebetulan merupakan sifat dan pembawaan soneta. Sifat soneta yang melankolik dan kecenderungan berkisah yang terdapat didalamnya tidak berbeda jauh dengan yang terdapat dalam pantun dan syair.

Dua hal yang disebut terakhir, yakni sifat melankolik dan kecenderungan berkisah, kebetulan sesuai untuk gejolak perasaan Yamin pada masa remajanya. Karena itu, soneta yang baru saja dikenal Yamin dan yang kemudian digunakannya sebagai bentuk pengungkapan estetiknyha mengesankan bukan bentuk soneta yang murni.

Keith Robert Foulcher (1974) dalam disertasinyha mengemukakan bahwa konsepsi Yamin tentang soneta dipengaruhi sastra Belanda dan tradisi kesusastraan Melayu. Karena itu, soneta Yamin bukanlah suatu adopsi bentuk eropa dalam keseluruhan kompleksitas strukturalnya, tetapi lebih merupakan suatu pengungkapan yang visual, sesuatu yang bersifat permukaan saja dari soneta Belanda, yang masih memiliki ekspresi puitis yang khas Melayu.

Berikut ini ditampilkan sebuah soneta Yamin yang masih dilekati tradisi sastra Melayu dan yang menggambarkan kerinduan dan kecitaan penyair pada tanah kelahiran.


Di Lautan Hindia

Mendengarkan ombak pada hampirku
Debar-mendebar kiri dan kanan
Melagukan nyanyi penuh santunan
Terbitlah rindu ke tempat lahirku
Sebelah Timur pada pinggirku
Diliputi langit berawan-awan
Kelihatan pulau penuh keheranan
Itulah gerangan tanah airku
Di mana laut debur-mendebur
Serta mendesir tiba di papsir
Di sanalah jiwaku, mula bertabur
Di mana ombak sembur-menyembur
Membasahi barissan sebuah pesisir
Di sanalah hendaknya, aku berkubur
———-

Pada tahun 1928 Yamin menerbitkan kumpulan sajaknya yang berjudul Indonesia, Tumpah Darahku. Penerbitan itu bertepatan dengan Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda yang terkenal itu.

Dalam kumpulan sajak ini, Yamin tidak lagi menyanyikan Pulau Perca atau Sumatera saja, melainkan telah menyanyikan kebesaran dan keagungan Nusantara. Kebesaran sejarah berbagai kerajaan dan suku bangsa di Nusantara seperti kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Pasai terlukis dalam sajak-sajaknya.

Dalam salah satu sajaknya, ia mengatakan demikian:

‘….. kita sedarah sebangsa/Bertanah air di Indonesia’.

Keagungan dan keluhuran masa silam bangsanya menimbulkan pula kesadaran pada diri Yamin bahwa:

Buat kami anak sekarang
Sejarah demikian tanda nan terang
Kami berpoyong asal nan gadang
Bertenaga tinggi petang dan pagi
———-

Di atas terbaca warna nasionalisme dalam sajak-sajak Muhammad Yamin. Warna nasionalisme dalam kepenyairan Yamin agaknya tidak dapat dipisahkan dari peranan Yamin sebagai pejuang dalam masa-masa mencapai kemerdekaank.

Di samping itu, adanya Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda itu juga memegang peranan yang amat penting. Dengan adanya sumpah pemuda itu kesadaran nasional semakin meningkat dan organisasi-organisasi pemuda yang semula bersifat kedaerahan mulai mengubah dirinya ke arah nasionalistis.

Hal ini dapat dikatakan berpengaruh pada pandangan Yamin sebagai penyair dan peranannya yang ingin disumbangkannya untuk kejayaan bangsa dan negaranya. Sebagai pemuda yang mencita-citakan kejayaan masa depan bangsanya, ia tetap mengenang kegemilangan masa silam bangsanya:

Tiap gelombang di lautan berdesir
Sampai ke pantai tanah pesisir
Setiap butir berbisik di pasir
Semua itu terdengar bagiku
Menceriterakan hikayat zaman yang lalu
Peninggalan bangsaku segenap waktu
Berkat cahaya pelita poyangku
———-

Penggalan sajak berikut ini juga memperlihatkan adanya kesadaran untuk memelihara hasi-hasil yang pernah dicapai oleh para pendahulu bangsa dan menjadikannya sebagai modal untuk meraih kegemilangan masa depan:

Adapun kami anak sekarang
Mari berjejrih berbanting tulang
Menjaga kemegahan jangalah hilang,
Supaya lepas ke padang yang bebas
Sebagai poyangku masa dahulu,
Karena bangsaku dalam hatiku
Turunan Indonesia darah Melayu
———-

Patriotisme Yamin yang juga mengilhami untuk menumbuhkan kecintaan pada bangsa dan sastra. Yamin melihat adanya hubungan langsung antara patriotisme yang diwujudkan lewat kecintaan pada bahasa dan pengembangan sastra Indonesia.

Sebagai penyair yang kecintaannya pada bahasa nasionalnya berkobar-kobar, ia cenderung mengekspresikan rasa estetisnya dalam bahasa nasionalnya dengan harapan kesusastraan baru akan tumbuh lebih pesat. Hal ini tampak dalam baik berikut ini:

 

Apabila perasaan baru sudah mendirikan pustaka
baru dalam bahasa tumpah daerah kita, maka
lahirlah zaman yang mulia, sebagai pertandaan
peradaban baru, yaitu peradaban Indonesia-Raya
———-

Di Jakarta, dalam usia 59 tahun—yaitu pada tanggal 17 Oktober 1962 – Muhammad Yamin tutup usia. Walaupun pada masa dewasanya ia praktis meninggalkan lapangan sastra dan lebih banyak berkecimpung dalam lapangan politik dan kenegaraan ia telah meninggalkan karya-karya yang berarti dalam perkembangan sastra Indonesia.

Di samping menulis sajak, misalnya Ken Arok dan Ken Dedes (1943) dan Kalau Dewi Tara Sudah Berkata (1932?). Yamin memang banyak menaruh minat pada sejarah, terutama sejarah nasional. Baginyta sejarah adalah salah satu cara dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Raya.

Dengan fantasi seorang pengarang roman dan dengan bahasa yang liris, ia pun menulis Gadjah Mada (1946) dan Pangeran Diponegoro (1950). Ia banyak pula menerjemahkan karya sastra asing ke dalam bahasa Indonesia, antara lain karya sastrawan Inggris William Shakespeare (1564–1616) berjudul Julius Caesar (1952) dan dari pengarang India Rabindranath Tagore (1861–1941) berjudul Menantikan Surat dari Raja dan Di Dalam dan Di Luar Lingkungan Rumah Tangga.

KARYA:

Karya Muhammad Yamin:
a. Puisi
(1) Indonesia, Tumpah Darahku, Jakarta: Balai Pustaka, 1928. (kumpulan)
b. Drama
(1) Ken Arok dan Ken Dedes, Jakarta: Balai Pustaka, 1934
(2) Kalau Dewa Tara Sudah Berkata. Jakarta: Balai Pustaka, 1932
c. Terjemahan
(1) Julius Caesar karya Shakspeare, 1952
(2) Menantikan Surat dari Raja karya R. Tangore, 1928
(3) Di Dalam dan di Luar Lingkungan Rumah Tangga karya R. Tigore, t.th
(4) Tan Malaka. Jakarta: Balai Pustaka,1945
d. Sejarah
(1) Gadjah Mada, Jakarta: 1945
(2) Sejarah Pangerah Dipenogoro, Jakarta: 1945

Prof.DR.H. Mahmud Yunus (1899-1992)


Oleh : Drs. Irhash A. Shamad, M.Hum
Akhir abad ke sembilan belas dan awal abad keduapuluh adalah masa dimana arus kebangkitan Islam sedang mengalir ke berbagai penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Gelombang kebangkitan ini dihembuskan pada awalnya oleh Jamaluddin Al-Afghany dan rekannya Sayyid Rasyid Ridha dari Mesir. Arus gelombang kebangkitan Islam ini sangat dirasakan konsekuensi politisnya oleh pemerintahan kolonial di Indonesia. Dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 telah menyebabkan meningkatnya jumlah rakyat pribumi melakukan perjalanan haji. Dengan demikian kontak intelektual antara kawasan jajahan dengan pusat Islam dan sesama wilayah terjajah lainnya menjadi meningkat pula.

Keadaan ini telah “memaksa” Belanda untuk mengubah arah kebijakan politiknya. Pada tahun 1901 Belanda mulai menjalankan politik etis. Gagasan politik ini bertujuan untuk menjaga kondisi sosial politik pemerintahan kolonial di Indonesia dengan menawarkan “balas jasa” pemerintah terhadap rakyat pribumi dalam bentuk perluasan kesempatan memperoleh pendidikan barat bagi rakyat pribumi.

Konsekuensi politik etis ini, pada gilirannya, sangat mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan pribumi (baca : pendidikan Islam). Wadah-wadah pendidikan Islam mulai terancam, karena sistem pendidikan yang dijalankan oleh Belanda terbuka luas bagi rakyat. Dan sangat disadari pula bahwa, melalui pendidikan, Belanda melakukan proses “pembaratan” rakyat pribumi yang pada gilirannya akan melempangkan jalan bagi politik kolonial sendiri.

Kebijaksanaan pendidikan Belanda di Indonesia didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan Islam (tradisional) dianggap sebagai kekuatan laten yang dapat mengancam pemerintah. Oleh karenanya harus dicari ikhtiar untuk melemahkan potensi Islam melalui kebijakan pendidikan ini.
Pada tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan “Goeroe Ordonantie”, yakni undang –undang yang mewajibkan para pendidik di sekolah-sekolah diluar kontrol pemerintah, memperoleh izin dari instansi yang ditentukan. Ordonansi Guru ini mendapat protes yang keras dari kalangan umat Islam Indonesia, terlebih lagi di Sumatera Barat.
Penolakan aturan baru ini di Sumatera Barat dipelopori oleh kalangan pembaharu Islam dibawah koordinasi H. Abdul karim Amarullah. Aksi penolakan ini akhirnya berhasil menggagalkan atau, paling tidak, memperlonggar undang-undang tersebut.

Pada dasarnya, situasi sosial dan politik di Hindia Belanda pada awal abad ke dua puluh, telah berimplikasi terhadap bidang pendidikan Islam. Antara pendidikan dan politik terdapat kaitan yang sukar dipisahkan, paling tidak, menurut persepsi Belanda pada waktu itu. Sehingga tidak heran bila sistem pendidikan Islam sering dijadikan bulan-bulanan dan harus berhadapan dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan jajahan yang tidak menguntungkan. Keadaan inilah yang telah memicu terhadap meningkatnya kesadaran rakyat pribumi, terutama kalangan ulama, untuk makin memberikan prioritas dalam bidang pendidikan serta mendirikan organisasi-organisasi sosial keagamaan yang sekaligus bergerak dalam lapangan pendidikan dan bahkan politik.

Kondisi sosial dan politik seperti inilah yang telah memberi pengaruh kuat terhadap proses pendewasaan karakter intelektualitas Mahmud Yunus dan sekaligus memotivasinya untuk menjadikan bidang pendidikan Islam sebagai pilihan profesinya.
Perubahan politik dari pemerintahan kolonial Belanda, pendudukan Jepang hingga Indonesia merdeka adalah rentangan pengalaman yang tidak diabaikannya dalam memposisikan sistem pendidikan Islam dalam perkembangan masyarakat Indonesia sebagaimana akan dijelaskan pada uraian selanjutnya.

Mahmud Yunus dilahirkan pada tanggal 30 Ramadhan 1316 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1899 Masehi di desa Sungayang Batusangkar Sumatera Barat. Ia dilahirkan dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani biasa, bernama Yunus bin Incek, dari suku Mandailing dan ibunya bernama Hafsah dari suku Chaniago. Walaupun dilahirkan dari keluarga yang sederhana, namun mempunyai nuansa keagamaan yang kuat. Ayah Mahmud adalah bekas pelajar surau dan mempunyai ilmu keagamaan yang cukup memadai, sehingga dia diangkat menjadi Imam Nagari.

Jabatan Imam Nagari pada waktu itu, diberikan secara adat oleh anak nagari kepada salah seorang warganya yang pantas untuk menduduki jabatan itu atas dasar ilmu agama yang dimilikinya. Disamping itu Yunus bin Incek dimasyhurkan juga sebagai seorang yang jujur dan lurus. Ibu Mahmud seorang yang buta huruf, karena ia tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah, apalagi pada waktu itu di desanya belum ada sekolah desa. Tetapi ia dibesarkan dalam lingkungan yang Islami.
Kakek Hafsah adalah seorang ulama yang cukup dikenal, bernama Syekh Muhammad Ali yang dimasyhurkan orang dengan Tuanku Kolok. Ayahnya bernama Doyan Muhammad Ali, bergelar Angku Kolok. Pekerjaan Hafsah sehari-hari adalah bertenun. Ia mempunyai keahlian menenun kain yang dihiasi benang emas, yaitu kain tradisional Minangkabau yang dipakai pada upacara-upacara adat.
Saudara Hafsah bernama Ibrahim, seorang saudagar kaya di Batusangkar. Kekayaan Ibrahim ini sangat menopang kelanjutan pendidikan Mahmud, terutama pada waktu ia belajar ke Mesir. Ibrahim sangat memperhatikan bakat serta kecerdasan yang dimiliki oleh kemenakannya ini. Dialah yang mendorong Mahmud untuk melanjutkan pelajarannya ke luar negeri dengan disertai dukungan dana untuk keperluan itu.
Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana tanggung jawab seorang mamak terhadap kemenakan yang berlaku di Minangkabau pada waktu itu sebagai pepatah yang berbunyi : “Anak dipangku, kamanakan dibimbiang”. Suatu kelaziman yang berlaku sepenuhnya pada waktu itu, bahwa tanggung jawab mamak terhadap kemenakan bukanlah didasarkan atas ketidakmampuan dari ayah kemenakan itu sendiri.

Ibrahim mempunyai seorang anak yang sebaya dengan Mahmud. Ia bergelar Datuk Sati, sangat ahli dalam bidang adat. Ini diasumsikan menjadi penyebab mengapa Mahmud kurang menonjol pengetahuannya dalam adat Minangkabau. Ibrahim agaknya menginginkan arahan yang berbagi antara anak dan kemenakan. Karena anaknya sangat menggemari masalah-masalah adat, maka ia menyalurkan kegemarannya untuk belajar kepada ahli-ahli adat, hingga ia menguasai adat ini dengan baik.

Di lain pihak, melihat perkembangan Mahmud dari kecil, ternyata lebih cenderung mempelajari agama, maka Ibrahimpun menyokong kecenderungan ini. Bahkan dia tak berkeberatan menanggung semua biaya yang diperlukan untuk keperluan itu, hingga Mahmud dapat melanjutkan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi.
Dukungan ekonomi dari sang mamak dengan disertai dorongan dari orang tuanya, maka Mahmud sejak kecil hingga remaja hanya dilibatkan dengan keharusan untuk belajar dengan baik, tanpa harus ikut memikirkan ekonomi keluarga dalam membantu orang tuanya mencari nafkah, ke sawah atau ke ladang meskipun Mahmud satu-satunya anak laki-laki dalam keluarganya; ia dan adiknya Hindun. Sedangkan ayahnya telah meninggalkan ibunya selagi Mahmud masih kecil, sebelum ia muamyyiz.

Belajar mengaji di surau adalah jalur pendidikan awal yang ditempuh oleh Mahmud kecil. Ia belajar dengan kakeknya sendiri, Muhammad Thaher bin Muhammad Ali gelar Angku Gadang. Mahmud mulai mengaji di surau kakeknya ini dalam usia 7 tahun dan dalam waktu kurang dari satu tahun, berkat ketekunannya, ia dapat menamatkan Al-Quran.

Segera setelah khatam Al-Quran, Mahmudpun dipercaya oleh kakeknya menjadi Guru Bantu untuk mengajari anak-anak yang menjadi pelajar pemula sambil ia mempelajari dasar-dasar tata bahasa Arab (ilmu Sharaf) dengan kakeknya. Pada tahun 1908, dengan dibukanya Sekolah Desa oleh masyarakat Sungayang, Mamudpun tertarik untuk memasuki sekolah ini. Ia kemudian meminta restu dari ibunya untuk belajar ke Sekolah Desa tersebut. Setelah mendapat restu ibunya, iapun mengikuti pelajaran di Sekolah Desa pada siang hari, namun tanpa meninggalkan tugas-tugasnya di Surau kakeknya mengajar Al-Quran pada malam harinya.
Rutinitas seperti ini dijalani oleh Mahmud dengan tekun dan penuh prestasi, Tahun pertama Sekolah Desa diselesaikannya hanya dalam masa 4 bulan, karena ia memperoleh penghargaan untuk dinaikkan ke kelas berikutnya. Bahkan di kelas tiga, ia tetap bertahan dengan nilai tertinggi diantara teman-teman sekelasnya. Pendidikan di Sekolah Desa hanya dijalaninya selama kurang dari tiga tahun. Pada waktu ia belajar di kelas empat, Mahmud menunjukkan ketidakpuasannya terhadap mata pelajaran di Sekalah Desa, karena pelajaran yang diberikan tidak berbeda jauh dari pelajaran kelas tiga.
Bertepatan pula pada waktu itu H. M. Thaib Umar membuka madrasah di surau Tanjung Pauh Sungayang. Madrasah ini bernama Madras School. Sekalilagi dengan restu ibunya Mahmudpun pindah ke Madras School di bawah asuhan H.M. Thaib Umar yang dikenal sebagai salah seorang ulama pembaharu Minangkabau. Di sekolah ini ia mempelajari ilmu Nahwu, ilmu Sharaf, Berhitung dan Bahasa Arab. Ia belajar di sini dari jam 09.00 pagi hingga jam 12.00 siang, sementara pada malam harinya ia tetap mengajar di surau kakeknya.

Pada tahun 1911, karena keinginan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama.secara lebih mendalam dengan H.M. Thaib Umar, Mahmud menarik diri dari surau kakeknya untuk kemudian menggunakan waktu sepenuhnya, siang dan malam, belajar ilmu Fiqh dengan H.M. Thaib Umar di surau Tanjung Pauh. Ia belajar dengan tekun dengan ulama pembaharu ini, hingga ia menguasai ilmu-ilmu agama dengan baik, bahkan ia dipercayakan oleh gurunya ini untuk mengajarkan kitab-kitab yang cukup berat untuk ukuran seusianya.

Pada tahun 1917, Syekh H.M. Thaib Umar mengalami sakit, karena itu Mahmud Yunus secara langsung ditugasi untuk menggantikan gurunya memimpin Madras School. Setelah memiliki pengalaman beberapa tahun belajar, kemudian mengajar dan memimpin Madras School serta telah menguasi dengan mantap beberapa bidang ilmu agama, Mahmud kemudian berkeinginan untuk melanjutkan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi di Mesir. Keinginan ini muncul setelah ia berkesempatan menunaikan ibadah Haji ke Mekkah.
Pada tahun 1924 ia berangkat ke Mesir bersama rombongan jemaah Haji. Di Mesir, Mahmud kembali memperlihatkan prestasi yang istimewa. Ia mencoba untuk menguji kemampuannya dalam ilmu-ilmu agama dengan mengikuti ujian akhir untuk memperoleh Syahadah (ijazah) ‘Alimiyyah, yaitu ujian akhir bagi siswa-siswa yang telah belajar sekurang-kurangnya 12 tahun ( Ibtidaiyyah 4 tahun, Tsanawiyah 4 tahun, dan ‘Aliyah 4 tahun).

Ada 12 mata pelajaran yang diuji untuk mendapatkan syahadah ini, namun kesemuanya telah dikuasai oleh Mahmud waktu belajar di tanah air, sebagaimana dicatatkannya :

”Kalau hanya ilmu itu saja yang akan diuji. Saya sanggup masuk ujian itu, karena keduabelas macam ilmu itu telah saya pelajari di Indonesia, bahkan telah saya ajarkan beberapa tahun lamanya (1915-1923)”
Ujian ini dapat diikutinya dengan baik dan berhasil lulus serta mendapatkan ijazah (syahadah) “Alimiyyah pada tahun yang sama tanpa melalui proses pendidikan. Dengan ijazah ini, Mahmud lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dia kemudian memasuki Darul ‘Ulum ‘Ulya Mesir.
Pada tahun 1925 ia berhasil memasuki lembaga pendidikan yang merupakan Madrasah ‘Ulya (setingkat perguruan tinggi) agama yang juga mempelajari pengetahuan umum. Ia memilih jurusan Tadris (Keguruan). Perkuliahan di Darul ‘Ulum ‘Ulya mulai dari tingkat I sampai tingkat IV dan semua tingkat itu dilaluinya dengan baik, Bahkan pada tingkat terakhir, dia memperoleh nilai tertinggi pada mata kuliah Insya` (mengarang). Pada waktu ini Mahmud adalah satu-satunya mahasiswa asing yang berhasil menyelesaikan hingga ke tingkat IV di Darul ‘Ulum. Setelah menjalani masa pendidikan dan menimba berbagai pengalaman di Mesir, iapun kembali ke tanah air pada tahun 1931.

Pendidikan Islam adalah jalur professi yang menjadi pilihan Mahmud, sebagai telah dikemukakan terdahulu. Pilihan ini pulalah yang menuntunnya melakukan pilihan jurusan dalam pendidikan yang ia lalui, untuk kemudian sangat berperan memantapkan langkah dalam setiap jenjang karir yang dilaluinya. Sekembalinya ke Indonesia, Mahmud mulai menerapkan ilmu yang diperolehnya. Madras School yang dulu pernah dipimpin Mahmud menggantikan gurunya HM. Thaib Umar, mulai mendapat sentuhan perubahan.

Mahmud mengganti nama Madras School dengan Al-Jami’ah Al-Islamiyah. Sekolah ini, oleh Mahmud dibuat berjenjang sebagai lazimnya sekolah-sekolah pemerintah, yaitu jenjang Ibtidaiyyah denga masa belajar 4 tahun setingkat Schakel, jenjang Tsanawiyyah dengan masa belajar 4 tahun, setingkat MULO, dan jenjang “Aliyah dengan masa belajar 4 tahun, setingkat AMS. Aljami’ah Al-Islamiyyah dipimpin oleh Mahmud Yunus selama 2 tahun (1931-1932), karena setelah itu kegiatan Mahmud lebih banyak di Padang dalam memimpin Normal Islam yang didirikan oleh PGAI pada waktu yang sama.

Normal Islam (Kulliyyatul Mu’allimin al-Islamiyyah) didirikan di Padang oleh Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) pada bulan April 1931. Sekolah ini setingkat ‘Aliyah dan bertujuan untuk mendidik calon guru. Oleh karena itu murid yang diterima di sekolah ini adalah lulusan madrasah 7 tahun. Kepemimpinan Normal Islam dipercayakan kepada Mahmud Yunus semenjak didirikan, Jadi, pada waktu yang bersamaan, Mahmud memimpin dua lembaga pendidikan sekaligus, yaitu Normal Islam di Padang dan Al-Jamiah Al-Islamiyyah di Sungayang.

Normal Islam adalah madrasah yang terbilang modern untuk waktu itu, Sekolah ini, disamping telah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum pengajarannya, juga sudah memiliki laboratorium kimia dan fisika, juga alat-alat praktikum lainnya. Selama memimpin Normal Islam, Mahmud telah melakukan pembaharuan sistem pengajaran, terutama metoda pengajaran Bahasa Arab.
Bahkan buku-buku yang digunakan adalah buku karangannya sendiri, yaitu : Durus al- Lughah al-‘Arabiyyah, yang dikarangnya sewaktu belajar di Mesir. Salah satu hasil dari perubahan metode yang dilakukan oleh mahmud Yunus adalah siswa-siswa mampu berbahasa Arab secara aktif, sementara pada waktu itu lulusan madrasah yang ada pada umumnya hanya mampu berbahasa Arab secara pasif.

Sekolah Tinggi Islam ini merupakan perguruan tinggi Islam pertama di Minangkabau bahkan di Indonesia. SIT didirikan oleh PGAI di Padang pada bulan Desember 1940 dan sebagai pemimpin pertama, sekali lagi oleh PGAI, dipercayakan kepada Mahmud Yunus. Sekolah Tinggi ini terdiri dari dua fakultas, yaitu : Fakultas Syari’at dan Fakultas Pendidikan/Bahasa Arab. Akan tetapi sekolah tinggi ini hanya berjalan kurang dari tiga tahun, karena pada tahun 1942, saat Jepang telah menguasai kota Padang, ada ketentuan pemerintahan baru ini yang tidak membolehkan adanya sekolah tinggi di daerah pendudukannya.

Pada saat tentara sekutu menduduki kota Padang, secara beruntun terjadi pertempuran hebat antara pemuda-pemuda dengan tentara sekutu. Suasana ini mengakibatkan terancamnya sekolah-sekolah agama Islam yang ada di Padang. Banyak guru-guru dan murid-murid yang mengungsi ke Bukittinggi. Di Bukittinggi, atas prakarsa Mahmud Yunus dan dengan kesepakatan guru-guru yang ada, untuk menjaga kelangsungan pendidikan agama Islam didirikanlah Sekolah Menengah Islam (SMI) pada bulan September 1946. Sekolah ini dipimpin pertama kali secara langsung oleh Mahmud Yunus, namun tidak lama, pada bulan Desember, Mahmud dipindah tugaskan ke Pematang Siantar, dan kepemimpinan SMI dipegang oleh H. Bustami Abdul Gani.

Menjadi Rektor pertama pada perguruan tinggi agama Islam negeri pertama di Sumatera Barat adalah jabatan terakhir yang diemban Mahmud Yunus selama menjadi pegawai Departemen Agama. Banyak aktifitas keagamaan dan kependidikan agama yang telah dijalaninya pada waktu sebelumnya, baik sebagai Dekan pada Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta, sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Agama pada Jawatan Pendidikan Agama dan sebagai dosen pada beberapa perguruan tinggi.
Pengalaman-pengalaman itu, tentu menjadi pertimbangan bagi Menteri Agama untuk mempercayakan jabatan Rektor IAIN Imam Bonjol di Padang. Jabatan ini dipegangnya dari tahun 1967 hingga memasuki masa pensiun pada akhir tahun 1970. Masa yang dianggap cukup untuk merintis dan mengasuh Institut Agama Islam yang baru berdiri ini.

Aktifitas Mahmud Yunus dalam bidang pendidikan Islam pada dasarnya telah dimulainya sebelum belajar ke Mesir. Keikutsertaannya dalam Rapat Alim Ulama Minangkabau di Padangpanjang pada tahun 1919 menjadi pajakan awal pemantapan dirinya untuk mengerahkan potensi, gagasan dan perjuangannya dalam bidang pendidikan Islam. Rapat ini menghasilkan keputusan antara lain mendirikan Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) yang kemudian menjadi salah satu tonggak episode perkembangan pendidikan Islam modern di Sumatera Barat.

Ini terlihat dari beberapa kiprah organisasi ini dalam memajukan pendidikan agama Islam sebagai yang telah dikemukakan terdahulu. Beberapa sekolah yang didirikan oleh PGAI yang diawali dengan Normal Islam di Padang pada tahun 1931, Sekolah Tinggi Islam dan Sekolah Menengah Islam di Bukittinggi telah mempelihatkan komitmen yang jelas dari langkah organisasi ini dalam bidang pendidikan Islam. Melalui organisasi ini pulalah Mahmud Yunus mengabdikan diri, mencurahkan segenap ilmu serta gagasan-gagasan pendidikan, baik yang ia peroleh dari Mesir, maupun dari pengalaman belajar dan mengajar sebelumnya.
Kepercayaan yang diberikan oleh organisasi ini kepada Mahmud Yunus untuk memimpin lembaga-lembaga pendidikan di bawah PGAI lebih dapat dilihat dari kompetensi serta integritas keilmuan yang dimilikinya. Gagasan-gagasan pembaharuan materi ajar, kurikulum hingga metode pengajaran pada lembaga pendidikan tersebut adalah buah dari kesungguhan intelektual Mahmud Yunus dalam mengabdikan diri dalam bidang pendidikan Islam.

Salah satu kepeloporan Mahmud Yunus yang hingga saat ini hampir-hampir dilupakan oleh sejarah adalah usaha yang dilakukannya untuk menempatkan mata pelajaran agama Islam dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah.

Di masa pemerintahan Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Mahmud Yunus terpilih mewakili Majlis Islam Tinggi (MIT) sebagai penasehat Residen (Syu-Cho-Kan) di Padang. Pada waktu residen Yano Kenzo berniat mendirikan Gyu Gun (Lasykar Rakyat), Mahmudpun termasuk salah seorang tokoh yang diharapkan dapat merekrut keanggotaan Gyu Gun, disamping tokoh lainnya seperti Ahmad Dt. Simarajo dan Khatib Sulaiman.
Kedekatan Mahmud Yunus dengan pemerintahan inilah yang kemudian dia manfaatkan untuk merealisasikan obsesi nya. Ia mengusulkan kepada pemerintah agar pendidikan agama Islam diberikan di sekolah-sekolah pemerintah. Usulan Mahmud ini dapat dipertimbangkan oleh Jepang untuk diterima. Sejak saat itu pelajaran agama Islam diberikan di sekolah-sekolah pemerintah pada waktu itu dan sekaligus Mahmud Yunus diangkat menjadi pengawas pendidikan agama pada pemerintahan Jepang. Pada waktu yang bersamaan ia juga memimpin Normal Islam di Padang.

Upaya untuk memasukkan mata pelajaran agama Islam ke dalam kurikulum pendidikan umum (pemerintah) juga dilakukan oleh Mahmud Yunus setelah kemerdekaan. Sebagai mantan pengawas pendidikan agama pada masa Jepang, ia mengusulkan hal yang sama kepada Jawatan Pengajaran Sumatera Barat yang pada waktu itu dikepalai oleh Sa’aduddin Jambek.

Usul inipun diterima, dan Mahmud sendiri yang menyusun kurikulum serta buku-buku pegangan untuk keperluan pengajarannya. Buku-buku tersebut kemudian diterbitkan oleh Jawatan Pengajaran Sumatera Barat pada tahun 1946. Pada waktu Mahmud Yunus dipindahtugaskan ke Pematang Siantar sebagai Kepala Kepala bagian Agama Islam pada Jawatan Agama Propinsi Sumatera, bersamaan dengan itu pula pindahnya ibukota Propinsi Sumatera ke kota itu.
Di sini ia mengusulkan pula hal yang sama kepada Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) provinsi. Usul ini diterima oleh kepala Jawatan PP&K propinsi yang pada waktu itu dikepalai oleh Abdullah Nawawi. Usul ini dibawa ke dalam forum konferensi Pendidikan dan Pengajaran se- Sumatera yang diadakan di Padangpanjang bulan Maret 1947 dan diterima secara bulat oleh peserta konferensi.
Dengan demikian pendidikan Islam masuk secara resmi dalam rencana pengajaran seskolah-sekolah negeri di Sumatera pada tahun 1947. Sementara do Sumatera Barat telah berjalan setahun sebelumnya. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Jabatan Pengajaran melaksanakan kursus untuk guru-guru agama di Pematang Siantar selama sebulan penuh. Kursus ini dikuti oleh utusan kabupaten dari seluruh Sumatera dan sebagai pimpinan kursus dipercayakan oleh Mahmud Yunus.

Pada tahun 1948, Mahmud membuat rencana baru tentang pelajaran agama untuk sekolah umum tingkat pertama. Gagasan ini mendapat sambutan puladari pemerintah provinsi, akhirnya mengangkat Mahmud menjadi inspektur pelajaran agama pada kantor pendidikan provinsi, disamping ia tetap menjabat Kepala Bagian Islam.

Pada waktu pemerintah Republik Indonesia Serikat berpusat di Jakarta (1950), mulai diadakan kesatuan rencana pendidikan Islam untuk seluruh Indonesia. Pada tahun sebelumnya kementerian Agama di Yogyakarta mengeluarkan penetapan bersama Menteri PP & K tentang pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri. Dalam penetapan itu pendidkan agama dapat diberikan mulai kelas IV sekolah rakyat. Pada tahun 1950 Mahmud pindah ke Kementerian Agama RIS di Jakarta.
Sebagaimana telah diketahui bahwa di Sumatera, pelajaran Agama Islam telah mulai diberikan di kelas satu sekolah rakyat, berdasarkan rencana Mahmud Yunus dan telah dilaksanakan di Sumatera Barat mulai 1 April 1946. Maka oleh Sekjen Kementerian Agama RI Yogyakarta bersama Mahmud Yunus, diusahakanlah untuk mengkompromikan antara kurikulum Sumatera tersebut dengan kurikulum Kementerian RI Yogyakarta. Rencana ini disampaikan kepada Menteri PP & K untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah diadakan pertemuan beberapa kali antara Mahmud Yunus sebagai wakil Kementerian Agama RI dengan Sekjen Kementerian PP & K, Mr.Hadi, maka dikeluarkanlah

Peraturan Bersama No.1432/Kab. tanggal 20-1-1951 (Pendidikan) dan No.K.1/651 tanggal 20-1-1951 (Agama), yang isinya antara lain:
menetapkan pendidikan agama di sekolah rendah, dimulai pada kelas IV, banyaknya 2 jam seminggu (pasal 2 ayat 1).
Di lingkungan istimewa, pendidikan agama dapat dimulai pada kelas satu, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan, tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu (pasal 2 ayat 2)
dan di sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas, diberi pendidikan agama 2 jam seminggu (pasal 3)
Dengan keluarnya peraturan bersama itu, pendidikan agama Islam telah masuk dengan resmi ke sekolah-sekolah negeri dan berlaku juga untuk sekolah-sekolah partikelir, mulai dari SR, SMP, SMA dan sekolah-sekolah kejuruan.

Di masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Mahmud Yunus mengemuka-kan pula rencana mendirikan Madrasah Tsanawiyyah untuk seluruh Sumatera. Usul rencana ini mendapat persetujuan pula dari Menteri Agama PDRI.

Setelah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RI, beberapa madrasah Tsanawiyyah yang pada waktu itu bernama Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI), didirikan di Sumatera Barat dan mendapat persetujuan dari pemerintah. Madrasah ini diselenggarakan secara swasta, meskipun Mahmud Yunus telah memperjuangkannya untuk dijadikan sekolah negeri.

Pada tanggal 1 September 1950 Mahmud diangkat menjadi Kepala Penghubung antara pusat Kementerian Agama RIS dan pusat Kementerian RI Yogyakarta. Dalam jabatan inilah Mahmud lebih banyak berhasil mengajukan rencana-rencana pendidikan agama Islam, seperti dikemukakan pada uraian terdahulu. Disamping itu keluarnya peraturan bersama Menteri PP & K dan Menteri Agama tentang PTAIN (1951) dan keluarnya keputusan Menteri PP & K dengan persetujuan Menteri Agama tentang penghargaan ijazah-ijazah madrasah, adalah merupakan rangkaian usaha Mahmud selama memegang jabatan tersebut yang telah membawa prospek lebih baik bagi pendidikan agama di Indonesia pada umumnya.

Didirikannya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) juga tidak dapat dipisahkan dari usaha yang dilakukan oleh Mahmud Yunus. Pada waktu ia menjabat sebagai Dekan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta, sebelumnya sudah berdiri Perguruan Tinggi Agama Islam ( PTAIN) di Yogyakarta. Karena itu, Muncul ide dari Mahmud Yunus untuk menyatukan kedua perguruan tinggi yang ada di bawah Departemen Agama ini.
Pada waktu Mahmud menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Agama pada Jawatan Pendidikan Agama, ia mengusulkan kepada Menteri Agama agar ADIA bias dijadikan sebagai sebuah perguruan tinggi sampai tingkat sarjana penuh. Mentri Agama yang pada waktu itu dijabat oleh K.H. Wahib Wahab sang menyetujui usul ini.
Menteri segera mengadap Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Presiden setuju untukmengintegrasikan ADIA dan PTAIN menjadi satu perguruan tinggi agama di bawah Departemen Agama. Dengan demikian keluarlah Peraturan Presiden Nomor Tahun 1960 tentang pendirian Institut Agama islam Negeri.
IAIN pada waltu awal ini memiliki fakultas, yaitu dua fakultas di Jakarta, masing-masing fakultas Tarbiyah (Dekan : Mahmud Yunus) dan fakultas Adab (Dekan : H. Bustami Abdul Gani).dan dua fakultas di Yogyakarta, yaitu fakultas Syari’ah dan Ushuluddin dengan dekan masing-masing Prof Hasbi Ash-Shiddiqy, dan Prof Mukhtar Yahya.
Sewaktu Mahmud menjadi Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta dan menjabat Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, Mahmud beberapa kali terlibat dalam aktivitas di luar negeri.
Perlawatan pertama adalah merupakan tugas dari Departemen Agama kesembilan negara Islam (1961), yaitu: Mesir, Saudi Arabia, Syria, Libanon, Yordania, Turki, Irak, Tunisia dan Marokko. Kunjungan ini ditujukan untuk mempelajari pendidikan agama di negara-negara tersebut.

Pada tahun berikutnya (1962), Mahmud Yunus berkesempatan menghadiri sidang Majlis A’la Istisyari Al-Jami’ah Al-Islamiyah di Medinah bulan April 1962 atas undangan Raja Sa’ud yang diterimanya melalui Kedutaan Besar Saudi di Jakarta. Kemudian aktif sebagai peserta Muktamar Buhutsul Islamiyah di Universitas Al-Azhar yang berlangsung di Mesir sebanyak empat kali Muktamar, berturut-turut tahun 1964, 1965, 1966 dan 1967.

Dalam Muktamar ini Mahmud Yunus mengemukakan makalah yang berjudul “Al-Israiliyyat fit Tafsir wal Hadits” yang mendapat tanggapan serius dari peserta. Pada tahun 1969, Mahmud Yunus kembali diundang untuk menghadiri Majlis A’la Istisyari Al-Jami’ah Al-Islamiyah di Medinah. Aktivitas Mahmud di luar negeri itu telah menjadikan ia semakin menonjol dalam bidangnya, karena didukung dengan pengalaman-pengalaman internasional yang ditimbanya pada aktivitas-aktivitas tersebut. Mahmud Yunus di masa hidupnya dikenal sebagai seorang pengarang yang produktif. Aktivitasnya dalam melahirkan karya tulis tak kalah penting dari aktivitasnya dalam lapangan pendidikan.
Popularitas Mahmud lebih banyak dikenal lewat karangan-karangannya, karena buku-bukunya tersebar di setiap jenjang pendidikan khususnya di Indonesia. Buku-buku karangan Mahmud Yunus menjangkau hampir setiap tingkat kecerdasan. Justru karangan-karangannya bervariasi, mulai dari buku-buku untuk konsumsi anak-anak dan masyarakat awam dengan bahasa yang ringan, hingga merupakan literatur pada perguruan-perguruan tinggi.

Pada perjalanan hidupnya, ia telah menghasilkan buku-buku karangannya sebanyak 82 buah buku. Dari jumlah itu Mahmud membahas berbagai bidang ilmu, yang sebahagian besar adalah bidang-bidang ilmu agama Islam, seperti bidang Fiqh, bahasa Arab, Tafsir, Pendidikan Islam, Akhlak, Tauhid, Ushul Fiqh, Sejarah dan lain-lain.

Diantara bidang-bidang ilmu yang disebutkan, Mahmud lebih banyak memberi perhatian pada bidang pendidikan Islam, bahasa Arab (keduanya lebih banyak memfokus pada segi metodik), bidang Fiqh, Tafsir dan Akhlak yang lebih memfokus pada materi sajian. Sesuai dengan kemampuan bahasa yang ia miliki, maka karangan-karangannya tidak hanya ditulis dalam bahasa Indonesia, akan tetapi juga dalam bahasa Arab. Ia memulai mengarang sejak tahun 1920, dalam usia 21 tahun.
Karirnya sebagai pengarang tetap ditekuninya pada masa-masa selanjutnya. Dia senantiasa mengisi waktu-waktunya untuk mengarang, dalam situasi apapun. Pada waktu perang kemerdekaan, ketika mengikuti perang gerilya, dia tetap menyempatkan diri untuk mengarang.
Buku “Marilah Sembahyang” (4 jilid) adalah merupakan hasil karangan Mahmud sewaktu dia beserta pejuang-pejuang lainnya berada dalam pengungsian dari ancaman perlawanan tentara Belanda (Nica) di Batusangkar pada tahun 1949.

Aktivitas-aktivitas Mahmud dalam bidang-bidang lain tidak merupakan rintangan bagi aktivitasnya dalam mengarang. Hal ini dapat dilihat dari karangan-karangannya yang dihasilkan justru pada saat aktivitasnya yang lain lebih memuncak, terutama dalam bidang pendidikan.

Hingga pada saat ia menjalani masa pensiun ia tetap mengarang, bahkan pada tahun-tahun terakhir dari kehidupannya (1982), masih ia sempatkan untuk selalu mengarang. Berikut ini diantara buku-buku karya Mahmud Yunus : (dengan urutan : Judul, tahun terbit, Penerbit, dan tempat terbit)

A. Bidang Pendidikan : (6 karya)

1. Pengetahuan Umum dan Ilmu Mendidik, (tidak teridentifikasi lengkap)
2. Metodik Khusus Pendidikan Agama, 1980, Hidakarya Agung , Jakarta
3.Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia (tidak teridentifikasi                  lengkap)
4. Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran, 1978, Hidakarya Agung, Jakarta
5. At-Tarbiyyah wa at-Ta’lim, (tidak teridentifikasi lengkap)
6. Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Intisari Pendidikan Barat, 1968, Al-Hidayah Jakarta

B. Bidang Bahasa Arab : (15 karya)

7. Pelajaran Bahasa Arab I (tidak teridentifikasi lengkap)
8. Pelajaran Bahasa Arab II (tidak teridentifikasi lengkap)
9. Pelajaran Bahasa Arab III (tidak teridentifikasi lengkap)
10. Pelajaran Bahasa Arab IV (tidak teridentifikasi lengkap)
11. Durusu al-Lughah al-‘Arabiyyah ‘Ala Thariqati al-Haditsah I, tt. CV Al-Hidayah, Jakarta
12. Durusu al-Lughah al-‘Arabiyyah ‘Ala Thariqati al-Haditsah II, tt. CV Al-Hidayah, Jakarta
13. Metodik Khusus Bahasa Arab, tt, CV. Al-Hidayah
14. Kamus Arab Indonesia , 1973, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, Jakarta
15. Contoh Tulisan Arab (tidak teridentifikasi lengkap)
16. Muthala’ah wa al-Mahfuzhaat, (tidak teridentifikasi lengkap)
17. Durusu al-Lughah al-‘Arabiyyah I, 1980, PT. Hidakarya Agung Jakarta
18. Durusu al-Lughah al-‘Arabiyyah II, 1980, PT. Hidakarya Agung Jakarta
19. Durusu al-Lughah al-‘Arabiyyah III, 1981, PT. Hidakarya Agung Jakarta
20. Muhadatsah al-‘Arabiyyah (tidak teridentifikasi lengkap)
21. Al-Mukhtaraat li al-Muthala’ah wa al-Mahfuzhhat (tidak teridentifikasi lengkap)

C. Bidang Fiqh : (17 karya)

22. Marilah Sembahyang I, 1979, PT Hidakarya Agung, Jakarta
23. Marilah Sembahyang II, 1979, PT Hidakarya Agung, Jakarta
24. Marilah Sembahyang III, 1979, PT Hidakarya Agung, Jakarta
25. Marilah Sembahyang IV, 1979, PT Hidakarya Agung, Jakarta
26. Puasa dan Zakat, 1979, PT Hidakarya Agung, Jakarta
27. Haji ke Mekkah, 1979, PT Hidakarya Agung, Jakarta
28. HukumWarisan dalam Islam, 1974, CV. Al-Hidayah Jakarta
29. Hukum Perkawinan dalam Islam, 1979, PT, Hidakarya Agung, Jakarta
30. Pelajaran Sembahyang untuk Orang Dewasa, 1980, PT. Hidakarya Agung, Jakarta
31. Manasik Haji untuk Orang Dewasa (tidak teridentifikasi lengkap)
32. Soal Jawab Hukum Islam (tidak teridentifikasi lengkap)
33. Al-Fiqhu al-Wadhih, juz. 1, 1935, PT Hidakarya Agung, Jakarta
34. Al-Fiqhu al-Wadhih, juz. 2, 1936, PT Hidakarya Agung, Jakarta
35. Al-Fiqhu al-Wadhih, juz. 3, 1937, PT Hidakarya Agung, Jakarta
36. Mabadi`u Fiqhu al-Wadhih (tidak teridentifikasi lengkap)
37. Fiqhu al-Wadhih An-Nawawy (tidak teridentifikasi lengkap)
38. Al-Masailu al-Fiqhiyyah ‘Ala Mazahibu al-Arba’ah (tidak teridentifikasi lengkap)

D. Bidang Tafsir : (15 karya)

39. Tafsir Al-Qur`an Al-Karim (30 juz), (tidak teridentifikasi lengkap)
40. Tafsir Al-Fatihah, 1971, Sa’adiyah Putra, Padang Panjang – Jakarta
41. Tafsir Ayat Akhlak, 1975, CV. Al-Hidayah, Jakarta
42. Juz ‘Amma dan Terjemahannya, 1978, PT. Hidakarya Agung, Jakarta
43. Tafsir Al-Qur`an Juz 1 – 10 (tidak teridentifikasi lengkap)
44. Pelajaran Huruf Al-Qur`an 1973 (tidak teridentifikasi lengkap)
45. Kesimpulan Isi Al-Qur`an
46. Alif Ba Ta wa Juz ‘Amma (tidak teridentifikasi lengkap)
47. Muhadharaat al-Israiliyyaat fi at-Tafsir wa al-Hadits (tidak teridentifikasi lengkap)
48. Tafsir Al-Qur`an Karim Juz. 11-20 (tidak teridentifikasi lengkap)
49. Tafsir Al-Qur`an Karim Juz. 21-30 (tidak teridentifikasi lengkap)
50. Kamus Al-Qur`an I (tidak teridentifikasi lengkap)
51. Kamus Al-Qur`an II (tidak teridentifikasi lengkap)
52. Kamus Al-Qur`an (juz 1 – 30), 1978, PT. Hidakarya Agung, Jakarta
53. Surat Yaasin dan Terjemahannya (Arab Melayu), 1977, (tidak teridentifikasi lengkap)

E. Bidang Akhlak : (9 karya)

54. Keimanan dan Akhlak I, 1979, (tidak teridentifikasi lengkap)
55. Keimanan dan Akhlak II, 1979, (tidak teridentifikasi lengkap)
56. Keimanan dan Akhlak III, 1979, (tidak teridentifikasi lengkap)
57. Keimanan dan Akhlak IV, 1979, (tidak teridentifikasi lengkap)
58. Beriman dan Berbudi Pekerti, 1981, PT. Hidakarya Agung, Jakarta
59. Lagu-Lagu Baru Pendidikan Agama/ Akhlak (tidak teridentifikasi lengkap)
60. Akhlak Bahasa Indonesia (tidak teridentifikasi lengkap)
61. Moral Pembangunan dalam Islam (tidak teridentifikasi lengkap)
62. Akhlak, 1978 (tidak teridentifikasi lengkap)

F. Bidang Sejarah : (5 karya)

63. Sejarah Pendidikan Islam (tidak teridentifikasi lengkap)
64. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, 1979, Mutiara, Jakarta
65. Tarikh al-Fiqhu al-Islamy (tidak teridentifikasi lengkap)
66. Sejarah Islam di Minangkabau, 1971, (tidak teridentifikasi lengkap)
67. Tarikh al-Islam, tt, PT. Hidakarya Agung, Jakarta

G. Bidang Perbandingan Agama : ( 2 karya)
68. Ilmu Perbandingan Agama, 1978, PT. Hidakarya Agung, Jakarta
69. Al-Adyaan, (tidak teridentifikasi lengkap)

H. Bidang Dakwah : (1 karya)

70. Pedoman Dakwah Islamiyyah, 1980, PT. Hidakarya Agung, Jakarta

I. Bidang Ushul Fiqh : (1 karya)
71. Muzakaraat Ushulu al-Fiqh (tidak teridentifikasi lengkap)
J. Bidang Tauhid : (1 karya)
72. Durusu at-Tauhid (tidak teridentifikasi lengkap)
K. Bidang Ilmu Jiwa : ( 1 karya)
73. Ilmu an-Nafs (tidak teridentifikasi lengkap)

L. Lain-Lain : (9 karya)

74. Beberapa Kisah Nabi dan Khalifahnya, 1980, PT. Hidakarya Agung, Jakarta
75. Doa’-Do’a Rasulullah, 1979, PT. Hidakarya Agung, Jakarta
76. Pemimpin Pelajaran Agama I, tt. CV. Al-Hidayah, Jakarta
77. Pemimpin Pelajaran Agama II, tt. CV. Al-Hidayah, Jakarta
78. Pemimpin Pelajaran Agama III, tt. CV. Al-Hidayah, Jakarta
79. Kumpulan Do’a, 1976, CV. Al-Hidayah, Jakarta
80. Marilah ke Al-Qur`an, 1971, CV. Al-Hidayah, Jakarta
81. Asy-Syuhuru al-‘Arabiyyah fi Biladi al-Islamiyyah (tidak teridentifikasi lengkap)
82. Khulashah Tarikh al-Ustaz Mahmud Yunus (tidak teridentifikasi lengkap)

http://lppbi-fiba.blogspot.com/2011/02/profdrh-mahmud-yunus-1899-1992.html

Bagindo Aziz Chan


Mengenang Pahlawan Nasional Bagindo Aziz Chan

Pahlawan Nasional RI Nan Berani Bagindo Azis Chan

 

Tulisan ini berasal dari majalah resmi pemerintah “Madjalah1 Penerangan Sumatera Tengah” No. 112, 15 Djuli 1953, tahun IV dengan judul tulisan “PAHLAWAN NASIONAL AZIZ CHAN”

Melihat judul tulisan di atas serta suara-suara yang berkembang belakangan ini agar beliau diusulkan sebagai “Pahlawan Nasional”, hemat penulis sebelum permintaan itu disampaikan, ada baik diteliti terlebih dahulu mengapa sampai ada judul majalah pemerintah tahun 1953 itu seperti demikian. Walikota Padang Pertama Pemerintah Inggris di London mengumumkan akan menarik pasukannya dari seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 30 Nopember 1946.

Sementara itu pihak Belanda atau yang lebih dikenal dengan sebutan NICA (Netherland Indies Civil Administration) yang semula membonceng pendaratan pasukan Sekutu (baca Inggris) ke Indonesia untuk melucuti serdadu Jepang yang kalah perang, mengambil alih kekuasaan di daerah-daerah yang ditinggalkan pasukan sekutu (Inggris) tersebut. Di antara yang diambil alih itu ialah Kota Padang. Pahlawan Nasional Bagindo Aziz Chan Di kota yang dipenuhi pasukan asing (termasuk serdadu Belanda) inilah Bagindo Aziz Chan ditugaskan sebagai Wali Kota oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sungguh penempatan yang amat berani, penuh resiko, bahkan dapat dikatakan tidak masuk akal. Mengenai dipilihnya Bagindo Aziz Chan selaku Wali Kota Padang ini, buya Hamka mengatakan: Setelah Pemerintah Belanda meluaskan kekuasaan di kota Padang dan sekitarnya, TRI (Tentara Republik Indonesia) mundur ke daerah “darat” (pedalaman), namun tempat-tempat penting masih dalam kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia. Ketika dipertimbangkan siapa yang akan diangkat menjadi Wali Kota Padang, sebab markas tentara dan Pemerintah Republik telah dipindahkan ke Bukit Tinggi, seorang pun tidak ada yang berani.

Akhirnya jatuhlah pilihan kepada Bagindo Aziz Chan. Jabatan penting yang berbahaya ini, diterima beliau dengan ucapan Bismillah. Berunding Dengan Sekutu Baru beberapa hari memangku jabatan selaku Wali Kota Padang, atas gagasannya diadakan perundingan dengan pihak sekutu (Inggris). Perundingan mana berlangsung pada tanggal 15 Agustus 1946. Masalah yang dibicarakan ialah mengenai keamanan kota, keselamatan warga kota sehubungan keberadaan pasukan asing tersebut. Pihak Republik diwakili oleh Gubernur Muda Dr. M. Djamil, Kepala Polisi Sumatera Barat Azhari dan Wali Kota Padang Bagindo Aziz Chan. Sedangkan pihak Sekutu oleh Brigadir Thomson , Mayor Fisher dan Kapten Gilman. Dalam perundingan itu pihak Sekutu berjanji akan berkerja sama sepenuhnya dengan pihak Indonesia, terutama dalam menjaga keamanan kota Padang. Dibicarakan pula hal-hal lain seperti pos, perkereta-apian, kepolisian dsb.

Pengungsian Besar-Besaran Sungguhpun telah disepakati, pelanggaran demi pelanggaran tetap saja terjadi, terutama dari pihak Sekutu. Rentetan senapan mesin, dentuman mortir, granat tangan serta penangkapan terhadap yang mereka curigai “ekstremis”, sudah merupakan bagian tidak terpisahkan dari kejadian sehari-hari yang dialami penduduk kota Padang. Sebagai misal peristiwa tanggal 27-28 Agustus 1946, terjadi bentrokan senjata secara sporadis yang nyaris menghanguskan kota Padang.

Semenjak itu terjadilah pengungsian besar-besaran dari kota Padang ke daerah pedalaman. Mulai Dikuasai Nica Sumber: Walau fakta menunjukkan kota Padang adalah daerah Republik Indonesia, dibuktikan dengan duduknya seorang Walikota yang republik pula, namun pihak Sekutu, tetap saja menyerahkan pemeriksaan atau nasib orang-orang republik yang mereka tangkap kepada pihak Belanda. Hal mana terbaca dalam surat sbb:

Kepada tuan Aziz Chan. Beberapa orang Indonesia yang dipenjarakan (Sekutu) dihadapkan ke depan pengadilan Belanda pekan ini (6-9-46). Apakah tuan bermaksud akan memberikan mereka hakim pembela?
dto –
Cooper.

Walikota Padang membalas surat tsb sbb:

Tuan Cooper Hq Padang BBE. Pemerintah Republik saya tidak mengizinkan pemeriksaan macam manapun oleh Belanda. Pucuk pimpinan tentara Sukutu sepatutnya menyerahkan perkara itu kepada Pengadilan Indonesia. Sesungguhnya saya bersama ini memprotes. Walikota Padang,
(dto.
Aziz Chan).

Protes ini tidak digubris pihak Sekutu. Yang diizinkan hanyalah mengantarkan makanan untuk para tahanan saja. Menjelang Linggarjati Semenjak tanggal 30 Nopember 1946, daerah-daerah yang ditinggalkan (lebih tepat diserah-terimakan) pihak Sekutu, praktis dikuasai sepenuhnya oleh militer Belanda (baca Nica). Sudah barang tentu dalam mencengkramkan kekuasaan lebih dalam dan lebih luas lagi, pihak Belanda tidak segan-segan melakukan teror dan penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang yang mereka anggap berseberangan dengan tuduhan “ekstremis”.

Tanggal 9 Desember 1946 Menteri Pertahanan Mr. Amir Syarifuddin, Letnan Jendral Urip dan Dr. AK. Gani tiba di Padang untuk membicarakan garis demarkasi gencatan senjata dll dengan pihak Belanda, sesuai isi naskah Linggarjati yang telah diparap. Bagindo Aziz Chan ikut dalam pembicaraan tersebut.

Hasilnya ialah komunike bersama antara lain sebagai berikut:

1. Daerah primeter sekeliling kota Padang akan dikosongkan seluruhnya oleh TRI dan Barisan yang bersenjata mulai tanggal 31 Desember 1946 pukul 24.00.
2. Semua pos tentara Belanda yang ditambah sesudah tanggal 14 Oktober 1946 akan dicabut.
3. Untuk melaksanakan hal tersebut di atas, TRI (Tentara Republik Indonesia) dan tentara Belanda memerintahkan penghentian pertempuran dan menghindarkan segala kemungkinan pertikaian bersenjata.
4. Polisi NRI (Negara Republik Indonesia) bersenjata secukupnya di dalam kota Padang akan diperluas kekuasaannya, sehingga dapat menjalankan kewajibannya menjaga keamanan dengan sebaik-baiknya. Untuk mana akan diadakan perundingan lebih lanjut.
5. Polisi NRI berhak mengadakan perondaan di daerah perondaan tentara Belanda.
6. Opsir penghubung akan diadakan di pihak tentara Republik Indonesia dan pihak Belanda.

Perundingan selanjutnya diadakan pada tanggal 17-18 Desember 1946 antara Wali Kota Padang dengan pihak Belanda, tetapi tidak mencapai hasil yang nyata karena pihak Belanda tidak memberikan jawaban yang masuk akal terhadap tiga pokok masalah penting yang menyangkut komunike di atas, yaitu:

1. Soal tahanan Indonesia yang harus diserahkan kepada pembesar Indonesia.

2. Soal jumlah anggota polisi NRI di Kota Padang.

3. Soal persenjataan polisi.

Dalam perundingan itu pihak Belanda mengatakan, merekalah yang bertanggung-jawab soal keamanan dalam garis demarkasi. Sedangkan pihak Indonesia mengatakan, soal keamanan warga Indonesia di dalam garis demarkasi hanya oleh polisi NRI dan tidak oleh pihak Belanda.

Tanggal 30 Desember 1946 diadakan lagi perundingan tentang “Joint Truce Commission” atau “Komisi Bersama Gencatan Senjata”. Pihak RI diwakili Wali Kota Padang, Letkol Halim, Iskandar Tejasukmana, Kepala Polisi Darwin Karim dan dihadiri pula Gubernur Sumatera Tengah serta beberapa orang lain selaku peninjau. Sedangkan di pihak Belanda De Boer, Letkol van Erp, Mr. van Straten, Kapten Warnaar serta beberapa opsir peninjau. Perundingan ini adalah lanjutan dari perundingan sebelumnya pada tanggal 11 Desember 1946 antara Menteri Pertahanan RI dengan pihak Belanda. Namun dalam kurun waktu antara tanggal 11 dan 31 Desember 1946 itu, pihak Belanda selalu memungkiri dan menyabot pokok-pokok persetujuan yang telah dibuat.

Pada perundingan akhir Desember 1946 tsb, pihak Belanda mengatakan soal garis demarkasi tidak ada sangkut pautnya dengan soal memperkuat Pemerintah NRI di kota Padang. Sedangkan pihak Republik menegaskan sebaliknya dengan berbagai bukti. Begitu pula soal kepolisian, pihak Belanda tetap bersikeras menolaknya, walau pihak RI telah mengurangi usulnya yang semula seribu orang yang menjadi lima ratus polisi. Terjadilah dead lock. Pihak Belanda mengultimatum. TRI dan Barisan Rakyat harus keluar dari dalam garis demarkasi sebelum pukul 24.00 malam itu juga, jika tidak akan digempur. Ultimatum itu ditolak oleh pihak RI dengan menegas “jika dijual tetap akan dibeli”. Saat penggantian tahun 1946-1947 kembali berkecamuk pertempuran di sekitar kota Padang. Indaruang dan Lubuk Bagaluang yang dihujani peluru mortir dan meriam. Dan pada siang hari di bom dan ditembaki pula dari udara. Tidak seperti biasanya yakni dengan kembang dan petasan, pesta tahun baru malam itu dimeriahkan dengan detuman peluru meriam, mortir, granat, senapan mesin baik dari pihak Belanda maupun balasan pihak Republik. Tanggal 8 Januari 1947 pihak Belanda meminta agar perundingan dibuka kembali.

Untuk menunjukkan goodwill (niat baik), permintaan tersebut diterima pihak Republik. Perundingan dilangsungkan tanggal 10 Januari 1947. Pihak Indonesia diwakili oleh Bagindo Aziz Chan, St. M. Djosan, Dr. M. Djamil, Urangkayo Gantosuaro dan Samsu Anwar. Sedangkan pihak Belanda diwakili De Boer, Van Sraten dan Kapten Warnaar. Masalah yang dibicarakan ialah penghentian tembak menembak, garis demarkasi, polisi NRI serta masalah tahanan. Dalam memaksakan kehendaknya, pada tanggal 11 Januari 1947 pihak Belanda menekan dengan menjatuhkan bom dan menembaki Pasa Usang yang letaknya sekitar 30 km dari kota Padang. Namun delegasi Republik tidak bergeming dengan intimidasi tersebut.

Setelah melalui perdebatan sengit, pembicaraan berakhir dengan sebuah rencana kesepakatan. Usul jumlah personil polisi 500 orang diterima pihak Belanda. Tanggal 12 Januari 1947 kesepakatan tsb ditanda tangani, dari pihak RI oleh Bagindo Aziz Chan. Anas Tanggal 18 Januari 1947 berunding lagi untuk cara melaksanakan kesepakatan yang telah ditanda-tangani. Karena masalah yang dibicarakan banyak menyangkut soal kemiliteran, diusulkan untuk diserahkan kepada Komandan Militer masing-masing. Dari pihak RI oleh Kolonel Ismael Lengah, sedangkan di pihak Belanda Kolonel Sluyters. Mengenai masalah sipil seperti kehakiman, diputuskan kedua belah pihak mengirim utusan ke High Level Joint Truce Commission di Jakarta. Linggarjati Ditandatangani Setelah Naskah Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, boleh dikatakan suasana di kota Padang lebih lega dari hari-hari biasa.

Lalu pada tanggal 3 April 1947 dirundingkan kembali mengenai penentuan garis demarkasi serta urusan Pemerintahan Sipil. Perundingan mana dilanjutkan lagi pada tanggal 8 April 1947. Hasilnya ialah Pemerintahan Sumatera Barat sejak dari tanggal tersebut dipindahkan kembali ke kota Padang. Residen Sumatera Barat buat sementara 3 hari di Padang dan hari-hari berikutnya di Bukittinggi, karena sebagian besar jawatan keresidenan berada di Bukittinggi. Pihak Belanda menyetujui polisi RI bersenjata lengkap masuk dan sekalian tinggal di kota Padang. Selain itu pihak Belanda menyerahkan kembali sebagian senjata polisi yang dulu dirampas oleh pihak Sekutu (baca Inggris).

Sepintas tampaknya perdamaian benar-benar akan terujud. Akan tetapi tak lama kemudian terjadi pula berbagai pelanggaran. Kepala Polisi kota Padang Johny Anwar bersama 4 orang stafnya ditangkap Polisi Militer Belanda. Setelah diprotes Bagindo Aziz Chan, dibebaskan kembali. Dalam perundingan dengan pihak RI yang diketuai Residen SM. Rasyid, dibentuklah sebuah Panitia Kerja yang diketuai oleh Wali Kota Padang Bagindo Aziz Chan. Semenjak itu mulai kembali dilakukan pemungutan pajak-pajak penghasilan kota, seperti pajak tontonan, kendaraan dsb. Selanjutnya pada tanggal 21 April 1947 kereta api masuk kembali ke stasion Padang. Buat sementara sekali dalam sehari dan akan diatur kembali pada tanggal 1 Mei 1947. Dalam masalah perkereta-apian ini Wali Kota Padang mendapat ucapan selamat dari Menteri Penerangan RI Moh. Natsir yang mengatakan, “hal itu adalah langkah awal dalam melaksanakan Pasal 1 naskah Linggarjati”. Tanggal 3 Mei 1947 diadakan lagi perundingan untuk menetapkan garis demarkasi yang masing-masing pihak diwakili oleh Kolonel Ismail Lengah dan Kolonel Sluyters serta dihadiri pula oleh Wali Kota Padang.

Dalam suasana “de facto” itu, kegembiraan masyarakat kota Padang mencapai puncaknya, apalagi saat dikunjungi oleh rombongan Gubernur Sumatera serta Mayor Jenderal Suharjo. Ibarat sebuah kapal dengan dua nahkoda yang saling bermusuhan, pihak Belanda mulai pula mencari gara-gara. Tak salah peribahasa mengatakan “habis berhalur maka beralu”, tampaknya pihak Belanda ingin menyelesaikan soal Indonesia dengan cara kekerasan atau perang.

Ini terlihat dengan meningkatnya kekuatan militer Belanda di seluruh daerah Republik Indonesia, tidak terkecuali Kota Padang. Walau suasana muram mulai menyelimuti seluruh daerah Republik Indonesia termasuk kota Padang, tanggal 9 Juni 1947 masih saja diadakan perundingan antara Kolonel Ismail Lengah dan Kolonel Sluyters membicarakan masalah insiden-insiden kecil yang terjadi sekitar garis demarkasi. Perang Kemerdekaan Pertama Kabinet Syahrir jatuh dan pada tanggal 3 Juli 1947 terbentuk Kabinet Amir Syarifuddin yang segera dihadapkan pada tuntutan yang lebih merupakan ultimatum dari pihak Belanda. Mereka menuntut antara lain mengadakan Gendarmerie (sejumlah pasukan yang bertindak sebagai polisi militer atau pengawas) bersama dalam menjaga keamanan di daerah-daerah strategis Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera.

Usul ini ditolak oleh BP-KNIP (Badan Pekerja – Komite Nasional Indonesia Pusat) dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 17 Juli 1947. Tanggal 17 Juli 1947 Wakil Presiden Moh. Hatta tiba kembali di Bukittinggi setelah mengadakan kunjungan rahasia ke India menemui Pandit Nehru dan M. Ali Jinnah. Aziz Chan Dibunuh Tanggal 19 Juli 1947 hari kedua puasa, militer Belanda menembak mati Bagindo Aziz Chan di kawasan Nanggalo. Hari itu sekitar pukul 5-6 petang dengan berkendaraan mobil Bagindo Aziz Chan bersama keluarga sedang menuju Padang Panjang. Di kawasan Purus mereka dihadang militer Belanda yang dikomandani Letkol Van Erp. Bagindo Aziz Chan diperintahkan naik ke sebuah jeep dan langsung dibawa ke Nanggalo dalam garis demarkasi Belanda. Menurut keterangan pihak Belanda di daerah itu telah terjadi suatu insiden. Sampai di suatu tempat di kawasan itu jeep berhenti, Bagindo Aziz Chan turun untuk memeriksa apa yang dikatakan insiden oleh militer Belanda tsb. Tiba-tiba sebutir peluru menerjang lehernya dan seketika itu juga beliau tersungkur dan menghembuskan nafas yang penghabisan. Segera jenazah Aziz Chan dibawa ke rumah sakit Padang. Mulanya cerita seperti itulah yang terebar di kalangan masyarakat yang ternyata kemudian tidaklah demikian. Tidak ada keterangan pihak Belanda dari pihak mana peluru yang menyebabkan kematian itu berasal. Begitu pula hari itu di kawasan tersebut tidak ada terjadi kontak senjata.

SumberJenazah Dikawal KNIL Kematian Wali Kota Padang tersebut segera merambah ke daerah pedalaman (daerah Republik Indonesia). Residen Sumatera Barat St. Muh. Rasyid, Chatib Suleiman, Marzuki Yatim, Dr. Rahim Usman, Jamalus Yahya, Hamka, Mayor A. Thalib bersama keluarga almarhum setelah sahur langsung berangkat menuju Kota Padang. A Sekitar pukul 05.30 pagi sampailah rombongan tsb di setasiun kereta api Tabing. Kepala Polisi T.A. Sani segera mengadakan kontak dengan pos terdepan militer Belanda di seberang garis demarkasi Padang. Sementara itu terdengar gemuruh dentuman meriam dan mortir yang ditembakkan militer Belanda entah dengan maksud apa. Satu jam kemudian, barulah rombongan tsb diizinkan masuk ke dalam kota Padang dengan syarat tidak membawa senjata. Karena itu Mayor Thalib tidak ikut, demikian pula Residen Sumatera Barat Mr. St. M. Rasyid. Rombongan yang dikawal ini dihentikan pula sekitar satu jam di depan markas militer Belanda dan barulah setelah itu diantarkan ke rumah almarhum Bagindo Aziz Chan.

Di rumah duka inilah jenazah almarhum disemayamkan dan dikawal pula oleh sepasukan KNIL (serdadu Belanda yang direkrut dari pribumi), tak obahnya seperti pahlawan Belanda yang gugur di medan laga. Tampak di belakang telinga almarhum sebuah lobang bekas terjangan peluru dan kepala beliau pecah seperti dipukul benda keras. Selesai mempersiapkan segala sesuatu, jenazah almarhum dibawa dengan kereta api ke Bukittinggi dan sampai di kota ini pada malam berikutnya. Pukul 06.00 pagi tanggal 21 Juli 1947 Van Mook mengumumkan “aksi polisionil” terhadap RI. Malam itu juga sekitar pukul 21.00, jenazah almarhum diotopsi oleh empat dokter untuk memastikan sebab kematian beliau. Dari hasil pemeriksaan jenazah disebutkan, bahwa kematian almarhum disebabkan oleh pukulan benda berat di kepala. Pukul 2 malam itu juga jenazah almarhum dikebumikan di Taman Bahagia (Taman Pahlawan) Bukittinggi dengan suatu upacara besar penuh haru. Siapa Bagindo Aziz Chan Bagindo Aziz Chan adalah salah seorang murid atau pengikut setia Haji Agus Salim.

Setelah menamatkan AMS-B di Betawi, Bagindo Aziz Chan memasuki gerakan politik melalui PSII dan dilanjutkan ke Penyadar bersama Haji Agus Salim. Untuk biaya hidup sehari-hari Bagindo Aziz Chan mengajar di beberapa sekolah partikelir. Beliau menikah dengan seorang gadis teman sekolahnya yang kemudian diboyong ke Sumatera Barat. Selama di Sumatera Barat ia pernah mengajar di Islamic College, Normaal Islam Padang, Balai Pendidikan PSII Batu Hampar dan MIK Bukit Tinggi. Pada awal pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Barat, ia aktif pada Komite Nasional Sumatera Barat. Kemudian terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Sumatera. Ketika di Dewan Perwakilan Sumatera inilah beliau ditunjuk menjadi Wali Kota Padang. Mengenai almarhum Bagindo Chan ini Hamka mengatakan lagi:
Beliau adalah seorang Muslim yang taat yang boleh dikatakan dekat kepada fanafik. Bila berkata-kata, baik dalam berbagai pertemuan atau berpidato di depan umum, senantiasa keluar dari mulut beliau “Alhamdullah, Bismillah dan Insyaallah”. Demikian pula dalam surat-suratnya selaku Wali Kota Padang, selalu dimulai dengan Assalamualaikum. Agama Islam tidak boleh dilecehkan dihadapannya. Para pemimpin yang mengaku pemuka Islam, tetapi satu kali kelihatan olehnya tidak jujur dihantamnya, bahkan dimakinya. Matanya besar menantang tetapi terbayang kejujuran. Sebelum syahid ia sempat mendirikan Partai Syarikat Islam Indonesia di kota Padang dan ia sendiri menjadi ketuanya. Ia selalu menganjurkan supaya kaum saudagar meramaikan kota Padang dan memulai perjuangan ekonomi, karena pada akhirnya perlawanan dengan Belanda akan berhenti dengan penyelesaian juga.

Dalam suatu siaran pers ketika diangkat sebagai Wali Kota Padang, almarhum Bagindo Aziz Chan mengatakan:

Tanggal 16 menghadap 17 Ramadhan berdekat dengan turunnya Alquranulkarim sebagai kurnia Allah Subhanahuwata’ala, dalam suatu kerapatan lengkap badan pemerintahan resmi Sumatera Barat, dengan persetujuan suara bulat dari pada hadirin, saya telah diangkat memangku jabatan Wali Kota Padang. Keangkatan ini saya terima dan saya sambut dengan ucapan hati “Allahu Akbar, fi-Sabilillah” atas kepercayaan pemerintah kita telah menyerahkan pimpinan kota Padang kepada saya. Hanya Allah yang lebih mengetahui betapa hebat dan gentingnya keadaan dan saya sungguh banyak-banyak mengucapkan terima kasih.
Tegur sapa, nasehat dan bantuan saudara-saudara semuanya lahir dan bahtin saya harapkan dengan sangat. Kepada Allah juga kita mohon taufik hidayat dan kepada-Nya juga kita memulangkan segala jasa dan puji, Insyaallah. Bukit Tinggi, 15 Agustus 1946 –
dto.
Bgd. Aziz Chan.

Dalam suatu wawancara, Bagindo Aziz Chan mengatakan:

Masalah kota Padang ini harus dihadapi dengan suatu rencana yang nyata dan perbelanjaan yang cukup. Harus ditambah lagi dengan pegawai-pegawai yang telah diseleksi, tabah dan patuh setia pada perjuangan Republik Indonesia. Semenjak awal bulan Januari 1947, pemerintah telah dapat menjamin makanan untuk penduduk dan pegawai RI di kota Padang yang berjumlah lebih kurang sepuluh ribu jiwa. Makanan itu dibagikan dengan cuma-cuma untuk meringankan kesengsaraanrakyat.

Bagindo Aziz Chan Pahlawan Nasional05/11/2005Padang Pemerintah akhirnya akan mengkukuhkan pejuang kemerdekaan di Kota Padang, Bagindo Azis Chan, sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November mendatang. “Mantan Walikota Padang yang gigih menentang penjajahan Belanda itu dinilai layak menjadi Pahlawan Nasional, sehingga pemerintah pun akan mengukuhkannya,” ujar Walikota Padang, Fauzi Bahar, kepada pers di Padang, Sabtu.

Pengukuhan Bagindo Azis Chan menjadi Pahlawan Nasional, menurut dia, tidak terlepas dari berbagai usulan, baik melalui seminar maupun tulisan-tulisan atau pemberitaan media massa selama periode kepemimpinan walikota mulai Hasan Basri Durin, Syahrul Wujud, Zuiyen Rais, dan Plt O.S Yerly Asir. “Pengukuhan itu penting untuk menghargai segala sepak terjang dan jasa-jasa Bagindo Azis Chan yang berjuang membela Kota Padang dari cengkraman penjajahan Belanda,” katanya.

Pada kesempatan itu Fauzi Bahar juga kembali menyebut sumpah Bagindo Azis Chan yang berbunyi; “Langkahi dulu mayatku, baru Belanda boleh masuk Kota Padang”. “Sumpah itu ternyata kemudian ia bayar tunai dengan pengorbanan jiwanya,” kata dia.

Lebih jauh Fauzi menjelaskan, pada 8 November ia berangkat dari Padang menuju Jakarta, pada 9 November ahli waris keluarga Bagindo Azis Chan menerima penghargaan pengukuhan itu dan pada tanggal yang sama dirinya sudah kembali ke Padang.

“Kita akan melaksanakan ‘long march’ atau mengarak pengukuhan Bagindo Azis Chan itu mulai Ladang Padi -Taman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta hingga ke perempatan Jl Bagindo Azis Chan Lapai Padang, guna mengingat sejarah lokasi ditembaknya pembela Kota Padang itu oleh penjajah Belanda,” katanya.

Selain itu Pemko Padang juga menggelar lomba penampilan berpakaian pejuang ‘tempo doeloe’ diikuti atribut bambu runcing dan senjata lainnya, akan diikuti puluhan peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Sejarah mencatat Bagindo Azis Chan yang belum cukup seminggu menjabat sebagai Walikota Padang telah menunjukkan sepak terjangnya menentang Belanda. Pada 23 Agustus 1946 sekutu melakukan operasi militer untuk menghancurkan pertahanan tentara RI di Gunung Pangilun, namun dapat dipatahkan gerilya.

Akibat perjuangan pahlawan-pahlawan Padang itu, sekutu marah, membakar rumah-rumah penduduk dan melakukan pengeledahan besar-besaran. Seluruh penduduk laki-laki ditangkap dan dikumpulkan pada tiga tempat yakni di Padang Pasir, Lapangan Dipo dan Muara Padang. Penangkapan tersebut memicu kemarahan Bagindo Azis Chan, yang bersama Kepala Polisi Kota Padang Jhoni Anwar menerjang markas Belanda dan meminta tahanan dibebaskan. Permintaan Bagindo Azis Chan dikabulkan.

Pada kisah lainnya, pada 19 Juli 1947, Bagindo Azis Chan berangkat dari Padang ke Padang Panjang. Tiba di Ulakkarang Padang, kendaraan yang ditumpanginya ditahan tentara Belanda. Pembicaraan antara Belanda dengan Bagindo Azis Chan terjadi dan beberapa detik kemudian datang Komandan tentara Belanda Letnan Kolonel Van Erp. Van Erp mengatakan di Lapai telah terjadi insiden yang dilakukan ektrimis-ekstrimis Indonesia, dan Van Erp meminta Bagindo untuk menentramkan kekacauan itu. Bagindo bersedia tetapi tidak menyadari bahwa itu hanya tipu muslihat Belanda.

Malam harinya Bagindo dikhabarkan oleh tentara Belanda meninggal dunia karena ditembak ekstrimis. Tetapi visum dokter di Bukitinggi membuktikan Bagindo meninggal akibat pukulan benda keras pada kepala kanan bagian belakang, sementara tiga lubang di badannya bekas tembakan yang dilakukan Belanda hanya untuk mengelabui masyarakat. Tiap 19 Juli, akhirnya diperingati sebagai hari wafatnya Bagindo Azis Chan. Namanya sendiri sudah diabadikan sebagai nama jalan dan gedung di kota Padang – ( gunawan )

Sumber : http://www.seketika.com

Mohammad Hatta


Sang Proklamator

Bung Hatta yang akrab dengan Buku dan karangannya

 

Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Di kota kecil yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. Dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya.

Baca lebih lanjut

Imam Bonjol, Tuanku (1722-1864)


Imam Bonjol, Tuanku (1722-1864)

Pemimpin Utama Perang Paderi

Tuanku Imam Bonjol (TIB) (1722-1864), yang diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkam SK Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973, 6 November 1973, adalah pemimpin utama Perang Paderi di Sumatera Barat (1803-1837) yang gigih melawan Belanda.

Selama 62 tahun Indonesia merdeka, nama Tuanku Imam Bonjol hadir di ruang publik bangsa: sebagai nama jalan, nama stadion, nama universitas, bahkan di lembaran Rp 5.000 keluaran Bank Indonesia 6 November 2001. Namun, baru-baru ini muncul petisi, menggugat gelar kepahlawanannya.

TIB dituduh melanggar HAM karena pasukan Paderi menginvasi Tanah Batak (1816-1833) yang menewaskan “jutaan” orang di daerah itu (http://www.petitiononline. com/bonjol/petition.html).

Kekejaman Paderi disorot dengan diterbitkannya buku MO Parlindungan, Pongkinangolngolan Sinamabela Gelar Tuanku Rao: Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak, 1816-1833 (2006) (Edisi pertama terbit 1964, yang telah dikritisi Hamka, 1974), kemudian menyusul karya Basyral Hamidy Harahap, Greget Tuanku Rao (2007). Kedua penulisnya, kebetulan dari Tanah Batak, menceritakan penderitaan nenek moyangnya dan orang Batak umumnya selama serangan tentara Paderi 1816-1833 di daerah Mandailing, Bakkara, dan sekitarnya (Tempo, Oktober 2007).

Mitos kepahlawanan Munculnya koreksi terhadap wacana sejarah Indonesia belakangan ini mencuatkan kritisisme terhadap konsep pahlawan nasional. Kaum intelektual dan akademis, khususnya sejarawan, adalah pihak yang paling bertanggung jawab jika evaluasi wacana historis itu hanya mengakibatkan munculnya friksi di tingkat dasar yang berpotensi memecah belah bangsa ini.

Ujung pena kaum akademis harus tajam, tetapi teks-teks hasil torehannya seyogianya tidak mengandung “hawa panas”. Itu sebabnya dalam tradisi akademis, kata-kata bernuansa subyektif dalam teks ilmiah harus disingkirkan si penulis. Setiap generasi berhak menafsirkan sejarah (bangsa)-nya sendiri. Namun, generasi baru bangsa ini—yang hidup dalam imaji globalisme—harus menyadari, negara-bangsa apa pun di dunia memerlukan mitos-mitos pengukuhan. Mitos pengukuhan itu tidak buruk. Ia adalah unsur penting yang di-ada-kan sebagai “perekat” bangsa.

Sosok pahlawan nasional, seperti Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sisingamangaraja XII, juga TIB, dan lainnya adalah bagian dari mitos pengukuhan bangsa Indonesia.

Jeffrey Hadler dalam “An History of Violence and Secular State in Indonesia: Tuanku Imam Bondjol and Uses of History” (akan terbit dalam Journal of Asian Studies, 2008) menunjukkan, kepahlawanan TIB telah dibentuk sejak awal kemerdekaan hingga zaman Orde Baru, setidaknya terkait tiga kepentingan.

Pertama, menciptakan mitos tokoh hero yang gigih melawan Belanda sebagai bagian wacana historis pemersatu bangsa.

Kedua, mengeliminasi wacana radikalisme Islam dalam upaya menciptakan negara-bangsa yang toleran terhadap keragaman agama dan budaya.

Ketiga, “merangkul” kembali etnis Minang ke haribaan Indonesia yang telah mendapat stigma negatif dalam pandangan pusat akibat peristiwa PRRI.

Kita tak yakin, sudah adakah biji zarah keindonesiaan di zaman perjuangan TIB dan tokoh lokal lain yang hidup sezaman dengannya, yang kini dikenal sebagai pahlawan nasional. Kita juga tahu pada zaman itu perbudakan adalah bagian sistem sosial dan beberapa kerajaan tradisional Nusantara melakukan ekspansi teritorial dengan menyerang beberapa kerajaan tetangga.

Para pemimpin lokal berperang melawan Belanda karena didorong semangat kedaerahan, bahkan mungkin dilatarbelakangi keinginan untuk mempertahankan hegemoni sebagai penguasa yang mendapat saingan akibat kedatangan bangsa Barat. Namun, mereka akhirnya menjadi pahlawan nasional karena bangsa memerlukan mitos pemersatu. Bukan manusia sempurna Tak dapat dimungkiri, Perang Paderi meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis dalam memori bangsa. Selama sekitar 20 tahun pertama perang itu (1803-1821) praktis yang berbunuhan adalah sesama orang Minangkabau dan Mandailing atau Batak umumnya.

Campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Goffinet dan Kapten Dienema awal April 1821 atas perintah Residen James du Puy di Padang. Kompeni melibatkan diri dalam perang itu karena “diundang” kaum Adat.

Pada 21 Februari 1821 mereka resmi menyerahkan wilayah darek (pedalaman Minangkabau) kepada Kompeni dalam perjanjian yang diteken di Padang, sebagai kompensasi kepada Belanda yang bersedia membantu melawan kaum Paderi. Ikut “mengundang” sisa keluarga Dinasti Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan Muningsyah yang selamat dari pembunuhan oleh pasukan Paderi yang dipimpin Tuanku Pasaman di Koto Tangah, dekat Batu Sangkar, pada 1815 (bukan 1803 seperti disebut Parlindungan, 2007:136-41).

Namun, sejak awal 1833 perang berubah menjadi perang antara kaum Adat dan kaum Agama melawan Belanda. Memorie Tuanku Imam Bonjol (MTIB)— transliterasinya oleh Sjafnir Aboe Nain (Padang: PPIM, 2004), sebuah sumber pribumi yang penting tentang Perang Paderi yang cenderung diabaikan sejarawan selama ini—mencatat, bagaimana kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda.

Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran, mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau sendiri. Dalam MTIB, terefleksi rasa penyesalan TIB atas tindakan kaum Paderi atas sesama orang Minang dan Mandailing. TIB sadar, perjuangannya sudah melenceng dari ajaran agama.

“Adapun hukum Kitabullah banyaklah yang terlampau dek oleh kita. Bagaimana pikiran kita?”

(Adapun banyak hukum Kitabullah yang sudah terlangkahi oleh kita. Bagaimana pikiran kalian?), tulis TIB dalam MTIB (hal 39).

Penyesalan dan perjuangan heroik TIB bersama pengikutnya melawan Belanda yang mengepung Bonjol dari segala jurusan selama sekitar enam bulan (16 Maret-17 Agustus 1837)—seperti rinci dilaporkan De Salis dalam Het einde Padri Oorlog: Het beleg en de vermeestering van Bondjol 1834-1837: Een bronnenpublicatie [Akhir Perang Paderi: Pengepungan dan Perampasan Bonjol 1834-1837; Sebuah Publikasi Sumber] (2004): 59-183—mungkin dapat dijadikan pertimbangan untuk memberi maaf bagi kesalahan dan kekhilafan yang telah diperbuat TIB.

Kini bangsa inilah yang harus menentukan, apakah TIB akan tetap ditempatkan atau diturunkan dari “tandu kepahlawanan nasional” yang telah “diarak” oleh generasi terdahulu bangsa ini dalam kolektif memori mereka.

(Kompas 10/11/2007 Oleh Suryadi, Dosen dan Peneliti pada Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Universiteit Leiden, Belanda).

AR Sutan Mansyur


Ahmad Rasyid Sutan Mansur

 

 

Ranah Minang pernah melahirkan salah seorang tokoh besar Muhammadiyah, yaitu Ahmad Rasyid Sutan Mansur. Ia lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada Ahad malam Senin 26 Jumadil Akhir 1313 Hijriyah yang bertepatan dengan 15 Desember 1895 Masehi. Ia anak ketiga dari tujuh bersaudara yang merupakan karunia Allah pada kedua orang tuanya, yaitu Abdul Somad al-Kusaij, seorang ulama terkenal di Maninjau, dan ibunya Siti Abbasiyah atau dikenal dengan sebutan Uncu Lampur. Keduanya adalah tokoh dan guru agama di kampung Air Angat Maninjau.

Ahmad Rasyid memperoleh pendidikan dan penanaman nilai-nilai dasar keagamaan dari kedua orang tuanya. Di samping itu, untuk pendidikan umum, ia masuk sekolah Inlandshe School (IS) di tempat yang sama (1902-1909). Di sinilah ia belajar berhitung, geografi, ilmu ukur, dan sebagainya. Setamat dari sekolah ini, ia ditawari untuk studinya di Kweekschool (Sekolah Guru, yang juga biasa disebut Sekolah Raja) di Bukit tinggi dengan beasiswa dan jaminan pangkat guru setelah lulus sekolah tersebut. Namun tawaran tersebut ditolaknya, karena ia lebih tertarik untuk mempelajari agama, di samping saat itu ia sudah dirasuki semangat anti-penjajah Belanda.

Sikap anti penjajah telah dimilikinya semenjak masih belia. Baginya, penjajahan tidak saja sangat bertentangan dengan fitrah manusia akan tetapi bahkan seringkali berupaya menghadang dan mempersempit gerak syiar agama Islam secara langsung dan terang-terangan atau sacara tidak langsung dan tersembunyi seperti dengan membantu pihak-pihak Zending dan Missi Kristen dalam penyebarluasan agamanya.

Tidaklah mengherankan bila pada tahun 1928 ia berada di barisan depan dalam menentang upaya pemerintah Belanda menjalankan peraturan Guru Ordonansi yaitu guru-guru agama Islam dilarang mengajar sebelum mendapat surat izin mengajar dari Pemerintah Belanda. Peraturan ini dalam pandangan Sutan Mansur akan melenyapkan kemerdekaan menyiarkan agama dan pemerintah Belanda akan berkuasa sepenuhnya dengan memakai ulama-ulama yang tidak mempunyai pendirian hidup.

Sikap yang sama juga ia perlihatkan ketika Jepang berikhtiar agar murid-murid tidak berpuasa dan bermaksud menghalangi pelaksanaan shalat dengan mengadakan pertemuan di waktu menjelang Maghrib.Selanjutnya, atas saran gurunya, Tuan Ismail (Dr. Abu Hanifah) ia belajar kepada Haji Rasul, Dr. Abdul Karim Amrullah, seorang tokoh pembaharu Islam di Minangkabau. Di bawah bimbingan Haji Rasul (1910-1917) ia belajar tauhid, bahasa Arab, Ilmu Kalam, Mantiq, Tarikh, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti syariat, tasawuf, Al-Qur’an, tafsir, dan hadits dengan mustolah-nya.

Pada tahun 1917 ia diambil menantu oleh gurunya, Dr. Karim Amrullah, dan dikawinkan dengan putri sulungnya, Fatimah, kakak Buya HAMKA serta diberi gelar Sutan Mansur. Setahun kemudian ia dikirim gurunya ke Kuala Simpang Aceh untuk mengajar. Setelah dua tahun di Kuala Simpang (1918-1919), ia kembali ke Maninjau.

Pemberontakan melawan Inggris yang terjadi di Mesir untuk melanjutkan studinya di universitas tertua di dunia, Universitas al-Azhar Kairo, karena ia tidak diizinkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk berangkat. Akhirnya ia berangkat ke Pekalongan untuk berdagang dan menjadi guru agama bagi para perantau dari Sumatera dan kaum muslim lainnya.

Kegelisahan pikirannya yang selalu menginginkan perubahan dan pembaharuan ajaran Islam menemukan pilihan aktivitasnya, ketika ia berinteraksi dengan Ahmad Dahlan yang sering datang ke Pekalongan untuk bertabligh. Dari interaksi itu, akhirnya ia tertarik untuk bergabung dengan Persyarikatan Muhammadiyah (1922), dan mendirikan Perkumpulan Nurul Islam bersama para pedagang dari Sungai Batang Maninjau yang telah masuk Muhammadiyah di Pekalongan. Ketertarikan tersebut disebabkan karena ide yang dikembangkan Muhammadiyah sama dengan ide gerakan pembaharuan yang dikembangkan di Sumatera Barat, yaitu agar ummat Islam kembali pada ajaran Tauhid yang asli dari Rasulullah dengan membersihkan agama dari karat-karat adat dan tradisi yang terbukti telah membuat ummat Islam terbelakang dan tertinggal dari ummat-ummat lain.

Di samping itu, ia menemukan Islam dalam Muhammadiyah tidak hanya sebagai ilmu semata dengan mengetahui dan menguasai seluk beluk hukum Islam secara detail sebagaimana yang terjadi di Minangkabau, tetapi ada upaya nyata untuk mengamalkan dan membuatnya membumi. Ia begitu terkesan ketika anggota-anggota Muhammadiyah menyembelih qurban seusai menunaikan Shalat Iedul Adha dan membagi-bagikannya pada fakir miskin.

Pada tahun 1923, ia menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Pekalongan, setelah ketua pertamanya mengundurkan diri karena tidak tahan menerima serangan kanan-kiri dari pihak-pihak yang tidak suka dengan keberadaan Muhammadiyah. Ia juga memimpin Muhammadiyah cabang Pekajangan, Kedung Wuni di samping tetap aktif mengadakan tabligh dan menjadi guru agama.

Ketika terjadi ancaman dan konflik antara Muhammadiyah dengan orang-orang komunis di Ranah Minang pada akhir 1925, Sutan Mansur diutus Hoofdbestuur Muhammadiyah untuk memimpin dan menata Muhammadiyah yang mulai tumbuh dan bergeliat di Minangkabau. Kepemimpinan dan cara berdakwah yang dilakukannya tidak frontal dan akomodatif terhadap para pemangku adat dan tokoh setempat, sehingga Muhammadiyah pun dapat diterima dengan baik dan mengalami perkembangan pesat.

Pada tahun 1927 bersama Fakhruddin, ia melakukan tabligh dan mengembangkan Muhammadiyah di Medan dan Aceh. Melalui kebijaksanaannya dan kepiawaiannya dengan cara mendekati raja-raja yang berpengaruh di daerah setempat atau bahkan dengan menjadi montir, Muhammadiyah dapat didirikan di Kotaraja, Sigli, dan Lhokseumawe. Pada tahun 1929, ia pun berhasil mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di Banjarmasin, Kuala Kapuas, Mendawai, dan Amuntai. Dengan demikian, antara tahun 1926-1929 tersebut, Muhammadiyah mulai dikenal luas di luar pulau Jawa.Selain dalam Muhammadiyah, Sutan Mansur–sebagaimana Ahmad Dahlan–pada dasawarsa 1920-an hingga 1930-an aktif dalam Syarikat Islam dan sangat dekat dengan HOS. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim.

Keluarnya ia dari Syarikat Islam dapat dipastikan karena ia lebih memilih Muhammadiyah setelah SI mengambil tindakan disiplin organisasi bagi anggota Muhammadiyah.Kongres Muhammadiyah ke-19 di Minangkabau (14-26 Maret 1930) memutuskan bahwa di setiap karesidenan harus ada wakil Hoofdbestuur Muhammadiyah yang dinamakan Konsul Muhammadiyah.

Oleh karena itu, pada tahun 1931 Sutan Mansur dikukuhkan sebagai Konsul Muhammadiyah (sekarang : Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) daerah Minangkabau (Sumatera Barat) yang meliputi Tapanuli dan Riau yang dijabatnya hingga tahun 1944. Bahkan sejak masuknya Jepang ke Indonesia, ia telah diangkat oleh Pengurus Besar Muhammadiyah menjadi Konsul Besar Muhammadiyah untuk seluruh Sumatera akibat terputusnya hubungan Sumatera dan Jawa.

Pada saat menjabat sebagai Konsul Besar Muhammadiyah, Sutan Mansur juga membuka dan memimpin Kulliyah al-Muballighin Muhammadiyah di Padang Panjang, tempat membina muballigh tingkat atas. Di sini dididik dan digembleng kader Muhammadiyah dan kader Islam yang menyebarluaskan Muhammadiyah dan ajaran Islam di Minangkabau dan daerah-daerah sekitar. Kelak muballigh-muballigh ini akan memainkan peran penting bersama-sama pemimpin dari Yogyakarta dalam menggerakkan roda persyarikatan Muhammadiyah. Ia oleh Konsul-konsul daerah lain di Sumatera dijuluki Imam Muhammadiyah Sumatera.

Ketika Bung Karno diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1938, Sutan Mansur menjadi penasehat agama Islam bagi Bung Karno. Pada masa pendudukan Jepang, ia diangkat oleh pemerintah Jepang menjadi salah seorang anggota Tsuo Sangi Kai dan Tsuo Sangi In (semacam DPR dan DPRD) mewakili Sumatera Barat. Setelah itu, sejak tahun 1947 sampai 1949 oleh wakil Presiden Mohammad Hatta, ia diangkat menjadi Imam atau Guru Agama Islam buat Tentara Nasional Indonesia Komandemen Sumatera, berkedudukan di Bukit tinggi, dengan pangkat Mayor Jenderal Tituler.Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1950, ia diminta menjadi Penasehat TNI Angkatan Darat, berkantor di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Akan tetapi, permintaan itu ia tolak karena ia harus berkeliling ke semua daerah di Sumatera, bertabligh sebagai pemuka Muhammadiyah.

Pada tahun 1952, Presiden Soekarno memintanya lagi menjadi penasehat Presiden dengan syarat harus memboyong keluarganya dari Bukit tinggi ke Jakarta. Permintaan itu lagi-lagi ditolaknya . Ia hanya bersedia menjadi penasehat tidak resmi sehingga tidak harus berhijrah ke Jakarta.Dalam konggres Masyumi tahun 1952, ia diangkat menjadi Wakil Ketua Syura Masyumi Pusat. Setelah pemilihan umum 1955, ia terpilih sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan anggota Konstituante dari Masyumi sejak Konstituante berdiri sampai dibubarkannya oleh presiden Soekarno.

Tahun 1958 ketika pecah pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Padang, ia pun berada di tengah-tengah mereka karena didasari oleh ketidaksukaannya pada PKI dan kediktatoran Bung Karno, meskipun peran yang dimainkannya dalam pergolakan itu diakuinya sendiri tidak terlalu besar.Ia terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam dua kali periode kongres. Kongres Muhammadiyah ke-32 di Banyumas Purwokerto pada tahun 1953 mengukuhkannya sebagai Ketua PB Muhammadiyah periode tahun 1953-1956. Oleh karena itu, ia pun pindah ke Yogyakarta.

Pada kongres berikutnya yaitu kongres Muhammadiyah ke-33 tahun 1956 di Palembang ia terpilih lagi menjadi ketua PB Muhammadiyah periode tahun 1956-1959. Dalam masa kepemimpinannya, upaya pemulihan roh Muhammadiyah di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah digiatkan.

Untuk itu, ia memasyarakatkan dua hal, pertama, merebut khasyyah (takut pada kemurkaan Allah), merebut waktu, memenuhi janji, menanam roh tauhid, dan mewujudkan akhlak tauhid; kedua, mengusahakan buq’ah mubarokah (tempat yang diberkati) di tempat masing-masing, mengupayakan shalat jamaah pada awal setiap waktu, mendidik anak-anak beribadah dan mengaji al-Qur’an, mengaji al-Qur’an untuk mengharap rahmat, melatih puasa sunat hari senin dan kamis, juga pada tanggal 13 ,14, dan 15 bulan Islam seperti yang dipesankan oleh Nabi Muhammad, dan tetap menghidupkan taqwa.

Di samping itu juga diupayakan kontak-kontak yang lebih luas antar pemimpin dan anggota di semua tingkatan dan konferensi kerja diantara majelis dengan cabang atau ranting banyak di selenggarakan.

Dalam periode kepemimpinannya, Muhammadiyah berhasil merumuskan khittahnya tahun 1956-1959 atau yang populer dengan Khittah Palembang, yaitu :

(1) menjiwai pribadi anggota dan pimpinan Muhammadiyah dengan memperdalam dan mepertebal tauhid, menyempurnakan ibadah dengan khusyu’ dan tawadlu’, mempertinggi akhlak, memperluas ilmu pengetahuan, dan menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab;

(2) melaksanakan uswatun hasanah;

(3) mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi;

(4) memperbanyak dan mempertinggi mutu anak;

(5) mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader;

(6) memperoleh ukhuwah sesama muslim dengan mengadakan badan islah untuk mengantisipasi bila terjadi keretakan dan perselisihan; dan

(7) menuntun penghidupan anggota.

Meskipun setelah 1959 tidak lagi menjabat ketua, Sutan Mansur yang sudah mulai uzur tetap menjadi penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari periode ke periode. Ia meski jarang sekali dapat hadir dalam rapat, konferensi, tanwir, dan Muktamar Muhammadiyah akan tetapi ia tetap menjadi guru pengajian keluarga Muhammadiyah.Buya Sutan Mansur juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif.

Dari beberapa tulisannya yang antara lain berjudul Jihad;

Seruan kepada Kehidupan Baru; Tauhid Membentuk Kepribadian Muslim; dan Ruh Islam nampak sekali bahwa ia ingin mencari Islam yang paling lurus yang tercakup dalam paham yang murni dalam Islam.

Doktrin-doktrin Islam ia uraikan dengan sistematis dan ia kaitkan dengan tauhid melalui pembahasan ayat demi ayat dengan keterangan al-Qur’an sendiri dan hadits.Buya H. Ahmad Rasyid Sutan Mansur akhirnya meninggal pada hari Senin tanggal 25 Maret 1985 yang bertepatan 3 Rajab 1405 di Rumah Sakit Islam Jakarta dalam usia 90 tahun.

Sang ulama, da’i, pendidik, dan pejuang kemerdekaan ini setiap hari Ahad pagi senatiasa memberikan pelajaran agama terutama tentang Tauhid di ruang pertemuan Gedung Muhammadiyah jalan Menteng Raya 62 Jakarta. Jenazah almarhum buya dikebumikan di Pekuburan Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan setelah dishalatkan di masjid Kompleks Muhammadiyah.

Buya Hamka menyebutnya sebagai ideolog Muhammadiyah dan M. Yunus Anis dalam salah satu kongres Muhammadiyah mengatakan, bahwa di Muhammadiyah ada dua bintang. Bintang Timur adalah KH. Mas Mansur dari Surabaya, ketua PP Muhammadiyah 1937-1943 dan bintang Barat adalah AR. Sutan mansur dari Minangkabau, ketua PP Muhammadiyah 1953-1959.

http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=167

Jahja Datoek Kajo


Jahja Datoek Kajo dan ‘Pemberontakan Bahasa Indonesia’ di Volksraad

Jahja Datoek Kajo (1 Agustus 1874 – 9 September 1942)

Pria berkumis melintang itu terpilih menjadi anggota Volksraad mewakili masyarakat Minangkabau selama dua periode (1927-1931 & 1935-1939). Sejak dilantik menjadi anggota Dewan Rakyat itu, Jahja Datoek Kajo (JDK), demikian nama pria itu, telah mengubah sebuah tradisi di salah satu majelis tinggi kolonial itu: ia konsisten menggunakan Bahasa Indonesia (pada waktu itu disebut juga Bahasa Melayu) dalam setiap pidatonya, suatu tindakan yang sebelumnya tabu dilakukan di Volksraad.

JDK—lahir di Koto Gadang, Sumatera Barat, tanggal 1 Agustus 1874 dari pasangan Pinggir (ayah) dan Bani (ibu)—adalah salah satu dari delapan wakil masyarakat Minangkabau yang pernah duduk di Volksraad. Ia telah menjabat berbagai posisi dalam jajaran administrasi BB (Binnenlandsch Bestuur) kolonial Belanda di Sumatera Barat sebelum diangkat menjadi anggota Volksraad di Batavia pada bulan Juni 1827 menggantikan Loetan Datoek Rangkajo Maharadjo.

JDK adalah seorang yang sangat kritis. Sebelum pindah ke Volksraad ia sudah sering bermasalah dengan pejabat-pejabat kolonial Belanda di Sumatera Barat, antara lain dengan Gubernur Whitlau. Ada dua hal yang sering dikritiknya: diskriminasi terhadap pegawai (ambtenar) bumiputra di jajaran BB dan berbagai perlakuan tak manusiawi Rezim Kolonial Belanda (juga melalui kaki tangan pribuminya) terhadap rakyat Minangkabau.

Kekritisan JDK tidak mengendor selama ia berada di Volksraad. Hal itu dapat disimak dalam teks-teks pidatonya yang disalin kembali oleh Azizah Etek dkk. dalam Kelah Sang Demang: Jahja Datoek Kajo; Pidato Otokritik di Volksraad 1927-1939 (Yogyakarta: LKiS, 2008).

Selama menjabat anggota Volksraad JDK banyak memperjuangkan kepentingan rakyat Minangkabau.

“Oleh karena saja lahir dan berasal dari Minangkabau tentoelah tidak akan dimoengkiri, kalau lebih dahoeloe saja akan membitjarakan kepentingan di Alam Minangkabau”,

katanya dalam pidato pertamanya di Volksraad tanggal 16 Juni 1927—pelajaran yang bagus untuk anggota DPR(D) kita sekarang.

Tetapi ketetapan hati JDK berbahasa Indonesia dalam sidang-sidang resmi Volksraad telah menjadi salah satu tonggak sejarah yang amat berarti dalam peningkatan martabat Bahasa Indonesia dalam pandangan masyarakat kolonial Hindia Belanda pada waktu itu yang pada gilirannya ikut menentukan jalan sejarah Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara Indonesia dan bahasa nasional bangsa Indonesia di kemudian hari.

Mengawali pidatonya di Volksraad tanggal 22 Juni 1927, JDK berucap:

“Harap Berbahasa Melajoe” dan “Sekiranya diantara toean2 ada jang menjerikati [mengomentari] pembitjaraan saja, dengan hormat saja minta, soepaja dilakoekan dengan bahasa Melajoe”.

Dalam pidatonya yang lain tanggal 21 Oktober 1927, JDK dengan tegas berucap:

“Berbahsa Melajoelah! [S]eandainja ada diantara toean-toean jang […] tidak setoejoe dengan pembitjaraan saja ini saja harap toean toean soedi menegornja dalam bahasa Melajoe.”

JDK menganut paham bahwa bahasa menunjukkan bangsa, seperti terefleksi dalam kutipan pidatonya di Volksraad pada 30 Juni 1928:

“Pembitjaraan saja didalam sidang madjelis Dewan Ra’jat saja lebih soeka didalam bahasa Indonesia, karena saja sendiri seorang Indonesier. [S]ekalian bangsa dalam doenia ini lebih soeka berbahasa didalam bahasanja sendiri. Sebabnja perasaan Indonsier tinggal diorang Indonesier, perasaan Belanda di [orang] Belanda, jaitoe seboleh-bolehnja orang-orang itoe membitjarakan bahasanja sendiri. Sebab itoe saja lebih soeka berbitjara dalam bahasa Melajoe dalam madjelis persidangan ini, apalagi mana jang saja bitjarakan didalam madjelis ini boekannja perkataan siapa sadja, melainkan jang sebenarnja terbit dihati sanoebari saja….”

Tindakan JDK itu mencerminkan rasa bangganya kepada Bahasa Indonesia, yang kadang-kadang tidak terefleksi dalam diri dan tindakan berbahasa sebagian besar intelektual pribumi pada waktu itu yang lebih suka berbahasa Belanda karena dianggap lebih bergengsi daripada berbahasa Indonesia.

Dari kutipan pidatonya di atas juga dapat dikesan bahwa JDK mulai mengajuk dan mengaduk perasaan dan emosi wakil-wakil Belanda di Volksraad dengan menggunakan istilah ‘Bahasa Melayu’ dan ‘Bahasa Indonesia’ secara berganti-ganti. Istilah ‘Bahasa Indonesia’ tentu mengandung semangat nasionalisme.

Rupanya orang Belanda terpengaruh juga, seperti terefleksi dalam pertanyaan Leunussen, salah seorang wakil mereka di Volksraad, ketika JDK berpidato tanggal 11 Juli 1938: Leunussen bertanya:

“Apa itoe bahasa Indonesia?”

Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa JDK telah mengibarkan dan mengobarkan nasionalisme Bahasa Indonesia di Volksraad, lembaga terhormat yang didominasi orang Belanda itu, sebuah sikap yang merefleksikan penentangannya terhadap segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi bahasa.

JDK telah mencetuskan semangat nasionalisme bahasa Indonesia di Volksraad sebelum terjadinya Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 di Solo yang melahirkan Sumpah Pemuda.

Secara simbolis, melalui jalur resmi dan terhormat JDK menghadang superioritas bahasa Belanda di Indonesia, yang selama beratus tahun dijaga dengan kekuasaan dan senjata. Pidato-pidatonya dalam sidang Volksraad yang disampaikan dalam Bahasa Melayu/Indonesia sangat berapi-api dan kaya dengan petatah-petitih Minangkabau.

Apa yang dilakukan JDK cukup membawa hasil: jawaban terhadap pidatonya yang terdahulu disampaikan oleh ketua (voozitter) Volksraad dalam Bahasa Melayu. Hal itu membuatnya sangat gembira.

“[Karena] jang terhormat toean wakil pemerintah mengoeraikan roendingan itoe dengan berbahasa Melajoe […], perkataan itoe tersisip dihati sanoebari saja”,

kata JDK dalam pidatonya tanggal 30 Juni 1927.

Ketika Fraksi Nasional dibentuk di Volksraad pada Januari 1930 yang dipimpin oleh M.H. Thamrin, JDK langsung bergabung ke dalamnya.

Pada bulan Juli 1938—kurang lebih dua minggu setelah Kongres Bahasa Indonesia I usai diadakan di Solo (25-28 Juni), sebagai pengejawantahan dari salah satu ikrar Sumpah Pemuda:

“Menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia”

—Fraksi Nasional menyatakan bahwa mereka akan menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap pidato mereka di Volksraad.

Rintisan yang dilakukan JDK akhirnya mendapat sambutan luas di kalangan kaum nasionalis. Pers pribumi menjulukinya “Djago Bahasa Indonesia di Volksraad”. Sebaliknya, pers Belanda yang konservatif menyindir dan mengeritiknya habis-habisan, tak terkecuali pula wakil-wakil mereka di Volksraad, seperti wakil Indische Khatolieke Partij, Piet A. Kerstens, dan Jan Verboom, petinggi Suikersyndicaat di Surabaya dan pengurus Vaderlandsche Club.

Setelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agutus 1945, Bahasa Indonesia langsung ditetapkan menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi negara muda itu. Status itu sungguh tidak datang mendadak. Ada jalan panjang yang sudah dilalui, yang dirintis oleh para intelektual pribumi terhadulu. Salah seorang di antaranya adalah Jahja Datoek Kajo.

Suryadi, dosen dan peneliti pada Opleiding Talen en Culturen van Indonesië, Faculteit der Letteren Universiteit Leiden, Belanda

*Sumber: Harian Singgalang, Sabtu 24 Oktober 2008

Lintas Tokoh Minangkabau


Siapakah Kini yang Menyimpan ‘Naskah Tuanku Imam Bonjol’ yang Asli?

Tuanku Imam Bonjol

Sampai sekarang sudah banyak publikasi ilmiah mengenai Perang Paderi, di antaranya studi Muhammad Radjab (1958), Christine Dobbin (1983; terjemahan Indonesianya terbit tahun 1992 dan 2008), dan Rusli Amran (1981, 1985), belum lagi puluhan artikel yang terbit di berbagai jurnal ilmiah terbitan dalam dan luar negeri.

Studi-studi tersebut banyak merujuk kepada sumber-sumber primer yang umumnya ditulis oleh pemimpin-pemimpin militer, komandan-komandan lapangan, dan juga pegawai swasta kolonial Belanda yang, langsung atau tidak, pernah terlibat dalam Perang Paderi.

Ini dapat dikesan, misalnya, dalam publikasi terbaru mengenai Perang Paderi oleh sejarawan militer G. Teitler: Het Einde van de Padrie-oorlog Het beleg en de vermeestering van Bonjol, 1834-1837; Een Bronnenpublicatie [Akhir Perang Paderi.

Pengepungan dan Perampasan Bonjol 1834-1837; sebuah publikasi sumber] (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2004) yang mengungkapkan 4 sumber primer mengenai perang tersebut, yaitu:

  • “De Luitenant Generaal, Kommissaris Generaal van Nederlandsche-Indië J. van den Bosch aan den Luitentant Kolonel Adjudant J.H.C. Bauer bij aankomst te Padang, den 13 October 1833, no.354” (hlm.23-25);
  • “Over het attaqueren van versterkte linien en kampongs” (hlm.27-39);
  • “Rapport omtrent den staat van zaken ter Westkust van Sumatra in Januari 1836 ingediend door de 1e Luitenant Adjudant Steinmetz, hem opgedragen bij besluit van den kommandant van het leger, 13 november 1835 no.4” (hlm.41-56), dan;
  • “Journaal van de expeditie naar Padang onder de Generaal-Majoor Cochius in 1837 Gehouden door de Majoor Sous-Chief van den Generaal-Staf Jonkher C.P.A. de Salis” (hlm.59-183).

Yang kurang diketahui selama ini adalah bahwa ada beberapa sumber primer mengenai Perang Paderi yang ditulis oleh orang Minang sendiri yang terlibat langsung dalam perang tersebut.

Walaupun indegenous sources ini agak kurang populer dibanding sumber-sumber Barat, nilai historisnya jelas amat tinggi: sumber-sumber pribumi tersebut dapat dijadikan rujukan bandingan bagi sumber-sumber Barat yang cenderung militaire minded.

Lebih jauh lagi, kita bisa melihat perbedaan persepsi dan sudut pandang antara orang Minang sendiri dan orang Belanda melihat peristiwa Perang Paderi.

Salah satu sumber pribumi yang penting mengenai Perang Paderi adalah Naskah Tuanku Imam Bonjol atau dalam sumber-sumber Belanda disebut Memorie van Toeankoe Imam (lihat misalnya: De Stuers 1850, Vol. II:221-40,243-51).

Perlu dicatat bahwa naskah ini tidak sama dengan apa yang disebut Note-book of Tuanku Imam Bonjol setebal 655 halaman yang kini tersimpan di Universiteitsbibliotheek Leiden dengan nomor kode Or.1751 (Wieringa 1998:111-14).

Sumber lainnya adalah Surat Keterangan Syekh Jalaluddin karangan Fakih Saghir (lihat transliterasinya oleh E. Ulrich Kratz dan Adriyetti Amir, DBP, Kuala Lumpur, 2002).

Naskah Tuanku Imam Bonjol (TIB) ini telah hilang sejak tahun 1991 (lihat Kompas, 22 November 2005). Dalam artikel ini saya ingin menguraikan sejarah naskah TIB, dan proses “penghilangannya” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Sumatra Barat, sekaligus memohon kepedulian masyarakat pencinta naskah Nusantara untuk menemukan kembali naskah yang memilki nilai sejarah yang amat tinggi itu.

Keberadaan naskah TIB pertama kalinya dilaporkan oleh Ph. S. van Ronkel dalam artikelnya “Inlandsche getuigenissen aangaande de Padri-oorlog” [Kesaksian Primbumi mengenai Perang Paderi] dalam jurnal De Indische Gids 37(II) (1915): 1099-1119, 1243-59.

Van Ronkel menyebutkan bahwa ia telah menyalin satu naskah yang berjudul Tambo Anak Tuanku Imam [Bonjol] yang tebalnya 318 halaman; naskah aslinya dipegang oleh Khatib Nagari di Bonjol. Sayang sekali salinan naskah TIB yang diusahakan Van Ronkel itu tidak ketahuan pula dimana sekarang. Naskah itu tidak tercantum dalam katalog-katalog naskah Melayu/Minangkabau di Belanda.

Tahun 2004 Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) di Padang menerbitkan transliterasi naskah TIB yang dikerjakan oleh Sjafnir Aboe Nain. Judulnya: Naskah Tuanku Imam Bonjol. Penerbitan buku itu patut disambut gembira, tetapi sekaligus juga memunculkan kembali pertanyaan tentang “hilangnya” naskah asli TIB.

Dalam “kata Pengantar” bukunya itu, Sjafnir menyebutkan bahwa naskah TIB ditulis dengan huruf Arab Melayu oleh anak Tuaku Imam Bonjol, Naali Sutan Caniago (yang pernah menjadi tuanku laras tahun 1872-1876) dan saudaranya, Haji Muhammad Amin—keduanya ikut terlibat dalam Perang Paderi.

Selanjutnya dikatakan bahwa bagian pertama naskah ini (sampai hlm.191) berisi catatan-catatan Tuanku Imam Bonjol sendiri. Catatan-catatan itu dikumpulkan oleh Naali dan Muhammad Amin yang ikut dibuang bersama Tuanku Imam Bonjol ke Ambon dan kemudian ke Menado, lalu mereka menambahkannya dengan tulisan mereka sendiri (bagian kedua), sehingga menjadi naskah asli TIB.

Bagian kedua itu berisi pengalaman Naali sendiri setelah tunduk kepada Belanda sampai ia diangkat menjadi laras alahan Panjang. Bagian ketiga (terakhir) berisi keputusan rapat tentang peralihan dari hukum adat kepada hukum sipil di Sumatra Barat (Sjafnir, 2004: xi-x).

Jadi, logis kalau ada dua versi nama naskah ini: Naskah Tuanku Imam Bonjol dan Tambo Anak Tuanku Imam seperti disebut Van Ronkel, karena catatan-catatan dari Tuanku Imam Bonjol sendiri kemudian ditambahkan oleh anaknya Naali Sutan Caniago.

Sjafnir tidak menyebutkan apakah transliterasi naskah TIB dalam bukunya itu didasarkan atas naskah aslinya atau fotokopinya. Juga tidak ada penjelasan apapun dari Sjafnir bagaimana dan dari mana ia mempeoleh naskah itu. Ini agak menyalahi kaedah penelitian filologi. Juga tidak ada penjelasan apakah Sjafnir mentransliterasikan naskah TIB berdasarkan yang aslinya atau salinan/fotokopinya. Pun ia tidak menyebut darimana ia memperoleh fotokopi itu.

Penelusuran yang saya lakukan bersama Jeffrey Hadler (asisten Professor University of California, Berkeley), Yasrul Huda (Dosen IAIN Imam Bonjol Padang), dan Yusmarni Djalius (Dosen Universitas Andalas) mengenai raibnya naskah asli TIB menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Pada 28 April 1983 surat kabar Haluan di Padang menurunkan satu berita berjudul: “Pemda Sumbar bentuk tim khusus untuk teliti masalah keabsahan sejarah Imam Bonjol”. Waktu itu terjadi polemik mengenai sejarah Tuanku Imam Bonjol yang dipicu seorang penulis bernama Yusuf Abdullah Puar. Orang ini berpendapat bahwa yang dimakamkan di Menado bukanlah Tuanku Imam Bonjol yang sebenarnya. Gubernur Sumbar Azwar Anas membentuk tim khusus untuk meneliti keabsahan sejarah Tuanku Imam Bonjol. Tim itu terdiri dari unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Depsos, Hankam, dll.

Dalam rangka mencari kebenaran tentang sejarah Tuanku Imam Bonjol, utusan keluarga Tuanku Imam Bonjol, Ilyas St. Caniago, beserta seorang anggota keluarga lainnya, datang menghadap Gubernur Sumbar, Azwar Anas, untuk menyerahkan naskah asli TIB. (Menurut Ali Usman Datuak Buruak, kemenakan M. Ilyas St. Caniago yang diwawancarai oleh Jeffrey Hadler dan Yusmarni Djalius di Bonjol [8-7-2006], M. Ilyas St. Caniago ketika menghadap Gubernur Azwar Anas didampingi oleh seorang familinya yang menjadi guru SD di Indarung).

M. Ilyas St. Caniago didampingi oleh Safnir Aboe Nain yang waktu itu menjadi staf Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan (PSK), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatra Barat (Sumbar). Gubernur Azwar Anas, yang didampingi oleh Asisten II Sekwilda Akniam(?) Syarif, Kabiro Bina Mental Spiritual Drs. H. Thamrin, dan Kabiro Humas Zainal Bakar, SH. menerima M. Ilyas St. Caniago di ruang kerjanya tanggal 27 April 1983.

Ia menyerahkan satu bukti otentik mengenai kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol kepada Azwar Anas, yaitu naskah asli TIB. M. Ilyas St. Caniago (yang waktu itu sudah berumur 72 tahun) adalah seorang pensiunan ABRI yang tinggal di Medan (di Jalan Sukaria no. 109, Kelurahan Sidorejo). Rupanya ia pulang kampung dan mengambil naskah TIB yang disimpan keluarganya di Bonjol dan menyerahkannya kepada Pemda Sumatera Barat.

Harian Haluan (28-4-1983) menulis: “M. Ilyas, mengatakan naskah Tuanku Imam Bonjol ini sedianya akan diserahkan [kepada Pemda Sumbar] sejak beberapa waktu lalu, tetapi karena kesulitan hubungan dan berbagai halangan lainnya, baru kini dapat diserahkan untuk dapat disimpan oleh Pemda bagi kepentingan sejarah” .

Selanjutnya dikatakan: “ Sejak 26 Mei 1966, naskah [asli TIB] dipinjam oleh salah seorang kenalan [Ilyas], TZ. Anwar dan dijemput 14 Juni 1976 ke Jakarta oleh menantu M. Ilyas, Usman St. Pangeran. M. Ilyas sendiri adalah turunan kelima dari Tuanku Imam Bonjol dengan istrinya Balun Ameh”.

Bagian terakhir berita Haluan itu menyebutkan: “Naskah Tuanku Imam Bonjol ini, sekarang sudah ada yang dialihtuliskan kepada tulisan latin oleh Drs. Sjafnir AN [Aboe Nain] dari bidang PSK Kanwil Dep. P & K Sumbar dan diperbanyak dalam bentuk stensilan serta kulit luarnya dicetak.”

Selanjutnya Halauan menulis: “Gubernur menerima naskah [asli TIB] itu melalui Kabiro Bina Mental Spiritual drs. H. Thamrin dan untuk sementara disimpan pada Bank Indonesia [Cabang Padang] menjelang diserahkan kepada Museum Negeri [Adityawarman] di Padang”. (kursif oleh Suryadi).

Dengan demikian, jelas bahwa baru pada bulan April 1983 naskah asli TIB berpindah ke Pemda Sumatra Barat. Namun, rupanya sebelum itu Sjafnir Aboe Naim, staf PSK Kanwil Dep. P& K Sumbar waktu itu, rupanya telah mentrasliterasikan naskah TIB. Menurut Jeffrey Hadler (email, 24-7-2006) transliterasi Sjafnir Aboe Nain itu diterbitkan Komite Pembangunan Museum Imam Bonjol pada tahun 1979.

Kurang jelas apakah transliterasi itu dikerjakan Sjafnir di Bonjol (artinya naskah asli TIB tidak dibawanya keluar Bonjol) atau ia memfotokopinya (kemungkinan terakhir ini kecil mengingat tahun 1979 mesin fotokopi mungkin masih sulit ditemukan di Bonjol). Saya sependapat dengan Jeffrey Hadler bahwa transliterasi naskah TIB yang muncul di buku Sjafnir terbitan PPIM (2004) berasal dari transliterasi yang sudah dikerjakannya sejak tahun 1979 itu (ada banyak kesalahan yang tampaknya tidak dikoreksi).

Fotokopi transliterasi Latin naskah TIB oleh Sjafnir Aboe Nain itu antara lain dimiliki oleh budayawan Wisran Hadi, Museum Adityawarman, Museum Imam Bonjol di Bonjol, Perpustakaan Pemda Sumbar, sejarawan Jeffrey Hadler, dan seorang Malaysia bernama Abdur-Razzaq Lubis di Penang.

Naskah asli TIB terakhir kalinya muncul pada pameran naskah-naskah di Festival Istiqlal I, Jakarta, 15 Oktober-15 November 1991. Rupanya naskah itu dipinjamkan oleh Pemda Sumbar untuk dipamerkan dalam acara tersebut. Naskah dibawa ke Jakarta oleh dosen IAIN Imam Bonjol Padang, Rusydi Ramli, yang menjadi ketua Panitia Daerah Festival Istiqlal untuk Propinsi Sumatra Barat. Rusydi Ramli sempat memfotokopi naskah TIB atas izin Panitia Festival Istiqlal I (Rusydi Ramli, sms, 23-7-2006).

Dalam kesempatan ceramah di IAIN Imam Bonjol tgl. 10 Juli 2006, Jeffrey Hadler memfotokopi lagi fotokopi naskah TIB milik Rusydi Ramli itu sebanyak 4 rangkap: untuk Jeffrey Hadler, untuk Perpustakaan Berkeley, untuk Datuak Buruak di Bonjol (yang sudah kehilangan naskah asli TIB), dan untuk Yasrul Huda, dosen IAIN Imam Bonjol (Jeffrey Hadler, email, 22-7-2006). Mungkin ada lagi beberapa orang kolega Rusydi Ramli yang memfotokopinya. Saya sendiri kemudian memperoleh fotokopi naskah TIB itu atas jasa baik Jeffrey Hadler. Dengan memperbanyak fotokopi itu, setidaknya naskah TIB tentu makin aman dari kepunahan.

Menurut Rusydi Ramli, selesai dipamerkan di Festival Istiqlal I, naskah TIB dibawa kembali ke Padang dan diserahkannya kepada Bagian Pembinaan Sosial (Binsos) Pemda Sumbar. Ia mengatakan bahwa orang yang bertanggungjawab menerima naskah TIB darinya ketika itu adalah bendahara Gubernur Sumbar, Drs. Armyn An (sms, 24-7-2006). Drs. Armyn An bersama Drs. H. Karseno, MS, H. Rajuddin Noeh, SH, Drs. Sjafnir Aboe Nain, dan Djurip, SH. telah menulis satu buku yang berjudul Naskah Tuanku Imam Bonjol yang diterbitkan Pemerintah Daerah Tingkat, Sumatera Barat pada tahun 1992 (lihat tulisan Abdur-Razzaq Lubis kepemimpinan tradisional suku Mandahiling dalam http://www.mandailing.org/ mandailinge/columns/autonomy.htm). Ini setidaknya mengindikasikan bahwa dua orang yang sejak semula telah “mengurus” naskah TIB, yaitu Sjafnir Aboe Nain dan Drs. Armyn An, mengetahui keberadaan naskah itu seusai dipamerkan dalam Festival Istiqlal 1 di Jakarta tahun 19991.

Dari fotokopi naskah TIB milik Rusydi Ramli terlihat bahwa kolofon naskah ini begitu rumit karena banyak tambahan catatan oleh para pembaca. Namun hal itu dapat dijadikan pedoman untuk melihat riwayat resepsi aktif terhadap naskah TIB.

Tanpa sadar telah ‘mencemari’ keontentikan naskah, masing-masing pembaca telah menambahkan sendiri catatan-catatan pada kolofon naskah TIB: ada nama Ahmad Marzoeki, “de president vereeniging Bondjol”. Orang ini telah membawa naskah asli TIB ke Medan, seperti dapat dikesan dari catatan pada kolofonnya: “didjilid dan dibaharoei koelitnja boekoe Tjeritera (Riwajat) Toeankoe Imam ini di Medan pada November 1925”.

Juga ada nama Dawis [Dt. Madjolelo]: orang ini menerima naskah catatan-catatan Tuanku Imam Bonjol dari Tuanku Bandro Sati, Kepala Laras Bonjol, pada awal 1915. Dawis kemudian menjadi Camat Lubuk Sikaping (Jeffrey Hadler, email 24-7-2006). Dawis dan Ahmad Marzoeki kemudian menulis buku, Tuanku Imam Bondjol: Perintis Djalan ke Kemerdekaan, Tjermin Kehidupan (Djakarta: Djambatan, 1951) yang sangat mungkin berdasarkan pembacaannya terhadap naskah asli TIB.

Sangat mungkin pula seorang yang bernama L. Dt. Radjo Dihoeloe telah membaca naskah asli TIB, seperti dapat dikesan dari judul bukunya, Riwajat dan Perdjoeangan Toeankoe Imam Bondjol sebagai Pahlawan Islam: Disoesoen dari Tjatatan2 Poetra Beliau St. Tjaniago alm. (Medan: Boekhandel Islamijah, 1939; cet ke-2, 1950).

Ada pula kolofon yang tampaknya berasal dari masa yang lebih awal lagi, tulisan tiga atau empat orang yang agak sulit dibaca karena berasal dari tahun 1870-an (mungkin catatan dari tahun 1882 oleh seorang pembaca; Haluan, 28-4-1983). Kemudian ada lagi catatan dari pembaca tahun 1910-an, dan dari sejarawan/arkeolog Drs. Buchari tahun 1978 (kurang jelas dimana Buchari membacanya). Catatan terbaru di kolofon itu menyebutkan bahwa naskah aslinya diserahkan oleh ahli waris Sutan Caniago yang berdiam di Medan (jelaslah bahwa yang dimaksud penyerahan naskah TIB oleh M. Ilyas St. Caniago, yang memang tinggal di Medan, kepada Pemda Sumbar pada 27 April 1983).

Selanjutnya, ada keterangan bahwa naskah itu pernah difotokopi oleh “Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat (Ketua I)” atas nama Dato’ Haji Djafri, DPTJ, DSN dan Datuk Bandaharo Lubuk Sati pada tahun 1989 (Sepertinya Dato’ Haji Djafri, DPTJ, DSN nama yang berbau Malaysia; kurang jelas apa hubungannya dengan LKAAM). Kolofon terakhir ini mengindikasikan bahwa petinggi LKAAM (dalam hal Datuk Bandaharo Lubuk Sati) pernah pula “menyentuh” naskah asli TIB setelah naskah itu berada di tangan Pemda Sumbar.

Jelaslah bahwa naskah TIB yang dipamerkan di Festival Istiqlal I 1991 (dan kemudian difotokopi oleh Rusydi Ramli) memang asli. Kesimpulannya: sejak April 1983 sampai awal Oktober 1991 naskah asli TIB berada dalam otoritas Pemda Sumbar.

Sejak akhir November 1991 naskah itu kembali masuk ke kantor Gubernur Sumbar (kalau naskah itu sampai keluar dari otoritas Pemda Sumbar, dan berpindah ke tangan orang lain, pastilah atas sepengetahuan Pemda Sumbar, kecuali jika ada oknum dalam tubuh Pemda Sumbar atau orang luar yang bekerjasama dengan oknum tersebut yang berusaha memiliki sendiri naskah ini untuk kepentingan yang tidak kita ketahui).

Naskah itu rupanya tidak pernah diserahkan kepada Museum Negeri Adityawarman (seperti diberitakan Haluan 28-4-1983), sebab Rusydi Ramli menyerahkannya kepada Pemda Sumbar selesai dipamerkan di Festival Istiqlal 1 di Jakarta.

Filolog Zuriati sudah mendata sekitar 60 naskah yang tersimpan di Museum Adityawarnan dan ia tidak menemukan naskah TIB di sana (sms, 11-8-2006). Jika tempat penyimpanan naskah itu tetap di Bank Indonesia Cabang Padang (Haluan, Ibid.), terutama setelah Festival Istiqlal I (1991), maka sudah semestinya naskah itu diserahkan kepada Museum Adityawarman atau Museum Imam Bonjol di Bonjol atau kepada ahli warisnya Ali Usman Dt. Buruak di Bonjol.

Dengan demikian, selama dalam otoritas Pemda Sumbar (1983-1991) paling tidak ada empat orang yang tampaknya telah ‘mengurus’ naskah asli TIB: Drs. H. Tahmrin, Sjafnir Aboe Nain (sebelum 1991), Rusydi Ramli dan Drs. Armyn An (sesuai dengan keterangan Rusydi Ramli) (sejak 1991). Untuk menelusuri keberadaan naskah asli TIB yang “hilang” itu, keempat orang itu dapat dimintai keterangannya.

Selain itu dapat juga diminta keterangan dari Drs. Akniam(?) Syarif (mantan Asisten II Sekwilda Sumbar), Zainal Bakar, SH. (mantan Kabiro Humas Pemda Sumbar, mantan Gubernur Sumbar), dan mantan Gubernur Sumatra Barat, Azwar Anas Dt. Rajo Sulaiman.

Juga dapat dimintai keterangan Datuk Bandaharo Lubuk Sati (dan Dato’ Haji Djafri) dari LKAAM, dan guru SD Indarung yang telah menemani M. Ilyas St. Caniago ketika menyerahkan naskah TIB kepada Gubernur Sumbar, Azwar Anas. M. Ilyas St. Caniago sendiri tidak mungkin dimintai lagi keterangannya karena sudah meninggal.

Penelusuran selanjutnya adalah ke Bank Indonesia Cabang Padang: kapan naskah asli TIB mulai disimpan di sana dan kapan diambil? Siapa yang mengambilnya dan dari instansi mana orang itu? (Apakah benar naskah asli TIB memang pernah disimpan disana?; apakah dari 1983-1991 naskah itu disimpan di sana?). Apakah setelah dipamerkan di Festival Istiqlal 1 Jakarta (1991), naskah TIB disimpan (lagi) di Bank Indonesia.

Kalau tidak, dimana Drs. Armyn An menyimpannya? Atau kepada siapa ia menyerahkan naskah itu? Keterangan yang lebih lengkap dan jelas tentang siapa persisnya yang memegang naskah asli TIB sebelum dan sesudah dipamerkan di Festival Istoqlal Jakarta (1991) dapat ditanyakan pula kepada Rusydi Ramli.

Adalah tugas pemerintah, pihak universitas, museum, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyelamatkan naskah asli TIB. Penyelamatan naskah ini masih mungkin diusahakan mengingat sebagian besar tokoh-tokoh kunci yang mengetahui keberadaan naskah itu di Padang selama periode 1982-1991 masih hidup, dan oleh karenanya masih mungkin untuk diminta keterangannya. Mudah-mudahan naskah asli TIB yang amat punya nilai sejarah itu belum berpindah ke negara lain.

Penghilangan naskah kuno, apalagi disengaja (misalnya menjualnya kepada pihak asing), adalah tindak kejahatan. Pelakunya dapat dijatuhi hukuman. Namun, yang kita inginkan adalah agar naskah asli TIB dapat diselamatkan, untuk kemudian dikembalikan kepada ahli warisnya. Atau dengan persetujuan ahli warisnya, disimpan dengan baik di Museum Tuanku Imam Bonjol di Bonjol atau di Museum Adityawarman di Padang.

Gubernur Sumatra Barat, Gamawan Fauzi, sepatutnya mengkoordinasikan upaya pencarian naskah asli TIB yang hilang itu. Dan upaya itu sudah selayaknya didukung oleh pihak-pihak yang peduli terhadap pelestarian naskah-naskah kuno di Sumatra Barat, seperti Museum Adityawarman, Museum Tuanku Imam Bonjol, Fakultas Sastra Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta, dan UNP, serta Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA) Cabang Sumatra -Barat, dll. Mereka dapat saling bekerjasama, kalau perlu dengan polisi, untuk menemukan kembali naskah asli TIB yang hilang itu.

Suryadi, dosen dan peneliti pada Dept. of Languages and Cultures of Southeast Asia and Oceania Leiden University, Belanda (s.suryadi@let.leidenuniv.nl)

* Artikel ini dimuat di Sriwijaya Post, 3- Juli 2006 (bagian pertama), dan Singgalang, 3 & 6 Desember 2006

Awaloeddin Djamin (Jend Pol (Purn) Prof. Dr. MPA)


Polisi Pertama Bergelar Profesor Doktor

Jend. Pol. Prof. Awaloeddin Djamin

 

Meskipun telah lama pensiun dari dinas kepolisian, Awaloeddin tetap memperhatikan intitusi yang telah membesarkan namanya. Awaloeddin pun kerap memberi masukan atau kritik, diminta atau tidak, kepada para petinggi Polri. Awaloeddin memang salah seorang polisi yang intelek. Ia adalah polisi pertama di Indonesia yang mendapat gelar profesor doktor. Pada 12 Juni 1982, ia dikukuhkan sebagai guru besar tidak tetap pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Pidato pengukuhannya berjudul Praktek Administrasi Negara Republik Indonesia dan Perkembangan Ilmu Administrasi.

Menurutnya, kemampuan Polri kini sangat tidak memadai, baik dalam hal jumlah, profesionalisme, kecanggihan peralatan dan sebagainya. Sehingga berbagai kasus kejahatan mulai dari uang palsu, narkoba, dan teror bom, sangat sukar dibongkar oleh Polri.

Mengenai aksi teror bom, Awaloeddin menyatakan, itu memang persoalan yang sulit, bahkan sampai pada tingkat dunia pun tidak gampang membongkar kasus teror. “Semua itu membutuhkan kecanggihan teknis, di samping keberanian masyarakat yang berada di lokasi peristiwa untuk melapor,” katanya.

Menurut mantan anggota MPR (1966-1971) itu, oleh orde baru mutu Kepolisian Indonesia jauh merosot dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ketika Indonesia pernah menganut sistem federal, aparat kepolisian berbanding 1 dengan 500 warga dan hal itu memenuhi standar PBB. Namun, sejak orba atau lebih 30 tahun, perbandingan antara polisi dengan masyarakat 1 berbanding 1200 orang. Perbandingan tersebut sangat tidak ideal.

Ia mengatakan, momentum reformasi yang memisahkan anggota Polri dari TNI adalah langkah awal untuk membenahi kemandirian aparat kepolisian. Salah satu yang harus ditempuh pemerintah agar polisi menjadi mandiri adalah aparat kepolisian langsung dibawah Presiden RI. Kedua, masalah anggaran juga harus dipercaya penuh kepada Polri.

Pada peluncuran bukunya yang berjudul Polri Mandiri Yang Profesional, Pengayom, Pelindung, Pelayan Masyarakat, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, mantan Kapolri ini mengatakan, polisi Indonesia adalah polisi nasional yang tidak memihak kepada golongan manapun. Aparat kepolisian adalah penegak hukum dan memberantas segala macam bentuk kejahatan.

Karena itu, ia tidak sepaham jika diterapkan sistem pengangkatan Kapolda dipilih oleh anggota DPRD. Sebab dikhawatirkan aparat kepolisian akan dijadikan alat setiap parpol untuk menghantam lawan politiknya.

Awaloeddin lahir di Padang, Sumatera Barat, 26 September 1927. Sebelum mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), ia sempat terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun. Putra sulung Pak Djamin ini lulus PTIK tahun 1955.

Awaloeddin tampaknya bukan orang cepat merasa puas dengan ilmu yang diperolehnya. Ketika ada kesempatan, ia mengikuti program Graduate School of Public and International Affair di Universitas Pittsburg, AS, dan mendapat gelar MPA. Gelar doktor ia peroleh dari School of Public Administration, Universitas California Selatan pada 1963.

Karirnya sebagai polisi diawali sebagai Komisaris Polisi Tingkat I, Jawatan Kepolisian Negara, Jakarta tahun 1955. Namun, untuk mencapai posisi puncak sebagai Kepala Polri tahun 1978-1982, ia melewati berbagai tugas dan jabatan tidak hanya di lingkungan kepolisian.

Selain pernah menjadi anggota DPR, ia juga sempat menjadi menteri tenaga kerja tahun 1966-1968. Bahkan, sebelum ditarik untuk memimpin Polri, ia lebih dulu menduduki posisi Duta Besar untuk Jerman Barat periode tahun 1976-1978. Tak heran, sebelum pelantikan ia sibuk mempersiapkan diri dan latihan baris-berbaris. Sebelum acara pelantikan oleh Presiden, Menhankam (waktu itu) Jenderal Jusuf sempat berseloroh, ”Bagaimana, sudah pintar baris-berbaris?”

Suami Poppy — putri Almarhum Ir. Djuanda – itu dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI pada 26 September 1978. Saat itu kondisi kepolisian di Tanah Air tengah dirundung berbagai masalah. Antara lain, citra hamba hukum ini di mata masyarakat kurang menggembirakan.

Setelah mempelajari situasi dengan saksama, jenderal lulusan ilmu administrasi ini mengeluarkan berbagai kebijaksanaan dalam rangka membenahi Polri. Ribuan anggota Polri yang ketahuan melakukan pelanggaran ditindak tegas. Sistem keamanan lingkungan (siskamling) –gagasan yang mengikutsertakan masyarakat menjaga keamanan lingkungannya– berhasil meredakan kejahatan di lingkungan pemukiman.

Ketika merebak wacana pemisahan Polri dengan TNI dan Dephankam, disambutnya dengan baik. Pemisahan ini, kata Awaloeddin, adalah sebuah keharusan. Sebab, sejak Polri berada di bawah ABRI/TNI tahun 1969, Polri lebih banyak menderita kerugian, daripada keuntungan. Kerugian itu bukan hanya dalam soal anggaran, juga dalam hal profesionalisme. Ia menunjuk contoh, selama bergabung dengan ABRI/TNI, personil Polri kurang memperoleh kesempatan untuk menimba ilmu ke luar negeri.

Dulu, papar Awaloeddin, Polri sebenarnya sudah mandiri, tidak ada yang bisa ikut campur. Pada sistem parlementer pun, Polri mandiri. “Puncak kemandirian Polri terjadi pada tahun 1950-an hingga 1969. Sayangnya, ini tidak banyak diketahui orang,” ujar mantan Dekan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini.

Pada masa kecilnya, ia terdaftar sebagai anggota Tentara Pelajar (TP) dan bergerilya di kawasan Koto Tinggi dan sekitarnya, di Sumatera Barat. Setelah Aksi Militer Kedua, Pemerintah Darurat RI (PDRI), atas mandat pusat, melanjutkan perjuangan dengan cara bergerilya sekaligus berpangkalan di daerah itu. Awaluddin bergabung, sekalipun, seperti dikatakannya sendiri, ”Saya apalah waktu itu, masih ingusan.”

Awaloeddin menerima berbagai bintang penghargaan dari dalam dan luar negeri.

Dari pemerintah RI ia mendapat

  • Bintang Bhayangkara Nararya,
  • Satya Lencana Peringatan Kemerdekaan RI, dan
  • Bintang Mahaputra Adiprana.

Dari Filipina ia menerima

  • The Philippine Legion of Honor.

Dari Republik Federasi Jerman ia mendapat

  • Tanda Kehormatan Grosskreuz Des Bundesverdinsterdens.

***(Tokoh Indonesia, dari berbagai sember)

  • Nama :         Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaludin Djamin, Drs., MPA
  • Lahir :          Padang, Sumatera Barat, 26 September 1927
  • Agama :      Islam
  • Pendidikan:
  1. – SMP, Padang (1945)
  2. – SMA, Bukittinggi (1948)
  3. – Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta (1955)
  4. – Universitas Pittsburg, AS (Master of Public Administration)
  5. – Universitas Southern California, AS (Doktor, 1963)
  • Karir:
  1. – Komisaris Polisi Tingkat I, Jawatan Kepolisian Negara, Jakarta (1955)
  2. – Kepala Seksi Umum Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara (1958)
  3. – Lektor Luar Biasa dan Guru Besar PTIK dan Seskopol (1964- sekarang)
  4. -Direktur Kekaryaan Departemen Angkatan Kepolisian (Depak), Jakarta (1964)
  5. – Anggota DPR-GR (1964-1966)
  6. – Anggota Musyawarah Pembantu Perencana Pembangunan Nasional (1965)
  7. – Menteri Tenaga Kerja (1966-1968)
  8. – Anggota MPRS (1966-1971)
  9. – Deputi Kapolri Urusan Khusus (1968-1971)
  10. – Penasihat Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (1968)
  11. – Dosen Sekolah Staf dan Pimpinan Pekerjaan Umum (1968)
  12. – Ketua Dewan Penasihat Ahli Menteri Tenaga Kerja (1968)
  13. – Direktur Lembaga Administrasi Negara (1971-1976)
  14. – Anggota MPR (1972-1997) – Duta Besar RI untuk Jerman Barat (1976-1978)
  15. – Kepala Kepolisian RI (1978-1982)
  16. – Rektor Universitas Pancasila (1983-1995)
  17. – Ketua Dewan Pengawas Perum Astek (1983-?)
  18. – Anggota Dewan Pertimbangan Agung (1983-1988)
  19. – Dekan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1986-?)
  20. – Guru Besar FISIP UI dan Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian (1986-?)
  21. – Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri
  22. – Ketua Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional

 

Jabatan Struktural/Organisasi:

  • 1. Ketua Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) tahun 1998-2003
  • 2.Dekan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)

Riwayat Pendidikan:

  • 1. Doktorandus di PTIK (tahun 1955)
  • 2. MPA dari University of Pittsburgh, USA
  • 3. Doctor dari University of Southern California USA (tahun 1963)

Riwayat Pekerjaan:

  • 1. Menteri Tenaga Kerja RI Tahun 1966-1968
  • 2. Anggota DPR-RI/MPRS Tahun 1964-1971
  • 3. Anggota MPR-RI Tahun 1972-1997
  • 4. Penasihat Ahli Menpan/Ketua Tim Pembantu Presiden untuk Penyempurnaan Administasi dan Aparatur Pemerintah Negara Tahun 1966-1976
  • 5. Penasihat FBSI6. Anggota Dewan Pembina SPSI
  • 7. Deputi Kapolri Urusan Khusus Tahun 1986-1971
  • 8. Ketua Tim Ahli/Penasihat Menteri Tenaga Kerja
  • 9. Pendiri/Ketua Harian Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI)
  • 10. Ketua Lembaga Administrasi Negara Tahun 1971-1976
  • 11. Anggota Board, Asian Center for Development Administration (ACDA) di Kuala Lumpur
  • 12. Anggota Executive Board, Eastern Regional Organization for Public Administation (EROPA)
  • 13. Duta Besar RI untuk Republik Federasi Jerman (RFJ) Tahun 1976–1978
  • 14. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 1978–1982
  • 15. Guru Besar FISIP – Universitas Indonesia
  • 16. Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI Tahun 1983–1988
  • 17. Sekretaris/Anggota Dewan Pembina Golkar
  • 18. Penasihat Kapolri Urusan Kerjasama Luar Negeri
  • 19. Ketua Umum Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AJSI)
  • 20. President Asean Social Security Association (ASSA)
  • 21. Anggota Dewan Penasihat/Wakil Ketua Dewan Kehormatan KADIN
  • 22. Penasihat Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BMPTSI)
  • 23. Anggota Dewan Paripurna Legiun Veteran
  • 24. Rektor Universitas Pancasila Tahun 1983–1985
  • 25. Anggota Executive Committee International Association of University President (IAUP)
  • 26. Ketua Dewan Pembina/Dewan Penasihat Perhimpunan Alumni Jerman
  • 27. Dekan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
  • 28. Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) Tahun 1993–1998
  • 29. Ketua Dewan Penasihat Ahli Kapolri

Tanda Jasa/Penghargaan:

  • 1. Bintang Mahaputra Adipradana
  • 2. Bintang Dharma
  • 3. Bintang Bhayangkara Utama
  • 4. Bintang Bhayangkara Pertama
  • 5. Bintang Bhayangkara Nararya
  • 6. Satya Lencana Perang Kemerdekaan I dan II
  • 7. Satya Lencana Karya Bhakti
  • 8. Satya Lencana Yana Utama
  • 9. Satya Lencana Pancawarsa III
  • 10. Satya Lencana Peringkat Perjuangan Kemerdekaan RI
  • 11. Satya Lencana Penegak dan Veteran Pejuang Kemerdekaan
  • 12. Tanda Jasa Grosskeruz des Bunderver-dienstordens dari Pemerintah Republik Federasi Jerman
  • 13. The Philippine Legion of Honor dari Pemerintah Filipina

Alamat Rumah:

  • Jalan Daha III No.7, Kebayoran baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7390825
Sumber : http://www.tokohindonesia.com/
%d blogger menyukai ini: